Refleksi Akhir Tahun : Kemendesa PDTT Sukses Salurkan Dana Desa 99.95 Persen

 

Jakarta - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menggelar refleksi akhir tahun 2020 secara virtual pada Rabu (30/12/2020). Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, sepanjang 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah salurkan Rp71,1 Triliun Dana Desa.

Abdul Halim mengungkapkan, dengan nilai itu, maka dana desa yang terserap mencapai 99,95 persen. Langkah ini juga terwujud karena dari reformasi Januari 2020 dana desa langsung disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa.

Persentase tahapan penyaluran juga dibalik agar lebih cepat digunakan. Bahkan pada 20 daerah yang inovatif dipercepat hanya 2 tahap, yaitu 60%:40%. Bahkan pada 20 daerah yang inovatif dipercepat hanya 2 tahap, yaitu 60%:40%.

"Penyerapan terbesar itu tahun 2020 sejak tahun 2015. Penyerapannya mencapai 99,95 persen, mungkin hampir mencapai 100 persen," kata Gus Menteri.

Hasil penggunaan dana desa lebih cepat ialah penurunan kemiskinan desa di awal pandemi Covid-19, yakni menurun 0,03% antara Maret 2019-2020. Maka, reformasi penyaluran dana desa ini berlanjut pada 2021.

Bagaimanapun, pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 mendisrupsi pembangunan desa. APBDes untuk bencana dan kegiatan tak terduga semula tidak lebih dari 10%, kini mencuat menjadi 37%.

Strategi community targeting melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diakui dunia sebagai inovasi kebijakan yang tepat sasaran: memasukkan 5,31 juta keluarga miskin yang belum pernah didata, 947 ribu keluarga miskin yang sebelumnya terdata namun luput dari penyaluran bantuan, 1,45 juta keluarga yang kehilangan mata pencaharian selama pandemi, bahkan sebanyak 2,5 juta di antaranya ialah perempuan kepala keluarga (PEKKA), juga 92% bantuan diterima keluarga petani kecil, nelayan kecil, buruh tani, dan buruh nelayan.

Peningkatan efektivitas BLT Dana Desa itu diikuti efisiensi biaya, lantaran pendataan 8 juta keluarga dilakukan secara sukarela oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Sehingga pendataan mikro pada level Rukun Tetangga dan keluarga dilanjutkan pada 2021.

"Program Desa Tanggap Covid-19 dan BLT Dana Desa sukses menjaga gerak pandemi Covid-19 di desa tetap rendah. Hingga November 2020 sebanyak 1,4 juta warga desa terjaga tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Maka BLT Dana Desa tetap dilanjutkan pada 2021," kata Gus Menteri.

Disrupsi pandemi menguatkan peran pekerjaan tidak tetap, di mana di desa berupa Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Secara nasional, 97% PHK diserap melalui program-program pekerjaan tidak tetap. Di desa, APBDes 2020 untuk infrastruktur telah turun dari 68% pada 2019 menjadi 35%, di mana sebanyak 23% dilaksanakan dengan pola PKTD, dan non PKTD 12%.

Sepanjang Januari 2021 PKTD akan meningkat menjadi 55% dari dana desa. PKTD berhasil menahan laju pengangguran terbuka di desa 0,79%, padahal di kota melonjak 69%. Maka seluruh penggunaan dana desa 2021 dijalankan melalui PKTD, di mana 55% anggaran harus untuk upah tenaga kerja.

Gus Menteri juga menjelaskan soalm komposisi pemanfaat dari lapisan bawah desa yaitu penerima BLT Dana Desa 8.045.861 keluarga atau 39.263.802 jiwa, Orang Dalam Pengawasan (ODP) di ruang isolasi desa sebanyak 191.610 jiwa, dan Padat Karya Tunai Desa sebanyak 3.298.041 jiwa

"Total pemanfaat langsung dana desa 2020 per 29 Desember 2020 sebanyak 42.753.453 jiwa atau 36,23% warga desa lapisan bawah," kata Gus Menteri.

Program BLT Dana Desa ini ternyata sudah mendapat pengakuan dari dunia, pasalnya menurut Adjunct Professor Georgetown University Scott Guggenheim mengatakan, saat ini banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa dan Indonesia tidak menyadari bahwa Indonesia adalah pelopor ide jaring pengaman sosial komplementer seperti ini.

Dikatakan Scott hanya di Indonesia 2,7 juta kepala rumah tangga perempuan bisa mendapatkan bantuan tunai.

Sedang imbas hadrinya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 membuat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa. Kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum diperoleh dan berlaku sejak Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan.

Kedudukan badan hukum Unit Usaha BUM Desa terpisah dari BUM Desa dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari pemerintah Desa.

Olehnya, Kemendes PDTT pun menggenjot soal Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pijakan hukum. Saat RPP Bumdes sudah ditayangkan di situs turunan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Konsultasi publik telah dilakukan dari Aceh sampai Papua.

"Harmonisasi antar kementerian dan lembaga sedang dilaksanakan," kata Gus Menteri.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Halim kembali mengingatkan, penggunaan dan desa tidak boleh dipihak ketigakan. Bahkan, ke depan sistem pengawasan bakal semakin diperketat.

"Kita terus kawal. Bahkan ke depan akan kita kawal agar dana desa ini bagaimana bisa lebih efektif lagi," tuntasnya.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

695 Pejabat Eselon III dan IV Di Kemendes PDTT Jadi Pejabat Fungsional

 

Jakarta - WakatobiChannel -  Sedikitnya 695 pejabat eselon III dan IV dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disetarakan jabatannya ke dalam jabatan fungsional.

Penyetaraan dilakukan dengan dilantiknya seluruh pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar secara langsung tatap muka dan secara virtual dari Kantor Kemendes PDTT pada Selasa (29/12).

Penyetaraan jabatan di lingkungan Kemendes PDTT merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Penyetaraan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik sehingga perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

"Penyetaraan ini dilakukan karena ada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) reformasi birokrasi dan merupakan sebuah keniscayaan untuk dilakukan penataan secara total," kata Abdul Halim Iskandar dalam arahannya.

Abdul halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menyakini jika pejabat yang telah diposisikan sebagai fungsional ini nantinya juga akan menjadi pejabat eselon I dan II.

"Jadi, tataplah masa depan itu dengan senantiasa memikirkan bagaimana performansi Kemendes PDTT ini menjadi sebuah kementerian yang dirindukan kehadirannya oleh seluruh warga desa di Indonesia melalui berbagai kebijakan yang kita lakukan di Kemendes PDTT," katanya.

Gus Menteri berharap para pejabat yang telah diposisikan sebagai fungsional ini kedepannya akan lebih bagus dan semakin lebih bagus lagi.

"Silahkan berkarir sesuai dengan potensi yang dimiliki dan obsesi yang dibangun dengan senantiasa melakukan upaya-upaya secara maksimal," katanya. (gat)

WAMENDES PDTT Meluncurkan Aplikasi Smart Desa Di Subang Jawa Barat

 

Jakarta - WakatobiChannel - Wakil Menteri Desa, PDT & Transmigrasi Budi Arie Setiadi kembali melakukan kunjungan ke daerah. Kali ini kunjungan dipusatkan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada pengujung 2020.

Wamen Desa Budi Arie membuka sekaligus memberikan arahan kebijakan dalam Peluncuran Aplikasi Subang Smart Desa dan Kelurahan pada hari ini, Senin (28/12/2020), di Desa Kawunganten, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang.

Wamen Des mengatakan aplikasi ini memudahkan masyarakat desa dan kelurahan di Subang dalam mendapatkan layanan yang pada ujungnya akan memajukan daerah. Bukan hanya untuk layanan administrasi, tapi juga kesehatan dan perekonomian masyarakat.

"Aplikasi ini alat atau instrumen kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan. Harus terus dikembangkan dan di disempurkan. Ekosistem nya harus terbentuk," kata Budi Arie.

Wamen Desa menjelaskan aplikasi desa dan kelurahan cerdas ini harus dimanfaatkann secara cerdas pula. Penggunaan aplikasi berikut usulan perbaikan dari masyarakat sangat dinanti. Perangkat desa juga harus cerdas dalam menyikapinya.

"Aplikasi cerdas akan bermanfaat di tangan pengguna yang cerdas pula. Gunakan aplikasi ini untuk mendukung produktifitas masyarakat desa," ujar Budi Arie.

Dalam acara tersebut Wamen Desa Budi Arie Setiadi didampingi Direktur SDA Ditjen PKP Kemendes Mulyadin Malik, Sekda Kabupaten Subang H. Aminudin, serta Ketua DPRD Kabupaten Subang H. Narca Sukanda.

Foto: Reza/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri : SDG's Desa Sejalan Dengan Stranas ATS

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, arahan baru pembangunan desa ingin memastikan terwujudnya desa peduli anak sebagai tekanan agar desa memedulikan masa depan anak dengan memperhatikan kesehatan dan pendidikannya.

“Khusus di desa, kepedulian terhadap anak terangkum dalam tujuan SDGs Desa,” katanya saat memberikan Keynote Speech dalam Peluncuran dan Peresmian Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) dan Diseminasi Nasional Hasil Monitoring Dampak COVID-19 terhadap Permasalahan Anak Tidak Sekolah yang diselenggarakan oleh Bappenas, Rabu (23/12/2020).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Menteri ini, pencapaian agenda dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing di antaranya dapat diukur dengan melihat perkembangan anak baik dari segi kesehatan maupun pendidikan anak.

Dalam bidang pendidikan, data sensus 2017 memperkirakan terdapat 4,4 juta anak-anak usia 7 sampai 18 tahun yang tidak sekolah (ATS). Khusus di desa, angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar Desa relatif telah serupa dengan kota. Namun, kesenjangan mulai muncul pada jenjang sekolah menengah.

Pada tahun 2019, APM sekolah dasar di desa 97% sedang di kota 98,18%, APM sekolah menengah pertama di desa 74,98% sementara di kota 81,89%, APM sekolah menengah atas di desa 49,6% sementara di kota 59,3%.

“Secara operasional pengembangan pembangunan mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing tersebut salah satunya diturunkan dalam rencana aksi strategis nasional penanganan anak tidak sekolah (Stranas ATS),” ujarnya.

Stranas ATS bertujuan untuk memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, serta koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak di Indonesia.

“Tujuan Stranas ATS tersebut sejalan dengan tujuan SDGs Desa keempat, yaitu Pendidikan Desa Berkualitas. Di desa, langkah pertama untuk mencapai tujuan SDGs Desa ini demi mendukung pendidikan anak, desa harus memiliki daftar anak sekolah, anak putus sekolah dan anak tidak sekolah,” jelasnya.

“Karena itulah, pencapaian 18 SDGs di desa kami mulai dengan pengumpulan data desa berbasis rukun tetangga, berbasis rumah tangga dan juga individu. Data yang dikumpulkan dari Desa dimiliki oleh desa dan digunakan untuk desa tersebut dan akan tersedia dalam dashboard SDGs desa yang disediakan Kemendes PDTT,” sambungnya.

Dengan ketersediaan data tersebut, tambahnya, maka pembangunan bidang pendidikan, baik yang dilakukan oleh desa, supra desa, maupun oleh masyarakat termasuk juga NGO yang bergerak di desa dan bidang pendidikan akan lebih terarah, fokus dan langsung mengenai sasaran yang tepat, yaitu individu-individu anak yang rentan tidak sekolah maupun putus sekolah.

Lebih lanjut Gus Menteri mengatakan, khusus pemerintah Desa, program dan kegiatan yang mendukung Stranas ATS serta pencapaian SDGs Desa keempat, Pendidikan Desa berkualitas, dapat dipraktikkan secara bijaksana dengan menyalurkan bantuan biaya sekolah bagi anak didik sekolah atau bagi anak tidak sekolah atau putus sekolah.

Karena ketidakmampuan ekonomi juga, desa dapat menyalurkan peralatan persiapan untuk masuk sekolah bagi kalangan keluarga miskin diikuti dengan penyediaan bantuan biaya pendidikan misalnya transportasi, uang buku, seragam dan lain-lain hingga jenjang pendidikan menengah pertama dan atas.

“Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga perlu disiapkan tentu penyediaan smartphone dan langganan internet bersama bagi anak-anak dan keluarga tidak mampu. Ketika pendidikan dilaksanakan secara daring juga dapat dilakukan bahkan jika dibutuhkan desa dapat juga membiayai operasionalisasi pelatihan anak-anak di luar jam sekolah,” ungkap Gus Menteri.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Buku SDGs Desa Karya Gus Menteri Diluncurkan Yayasan Obor Indonesia

 

Jakarta - WakatobiChannel - Buku SDGs Desa karya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Senin (21/12) diluncurkan oleh penerbit Yayasan Obor Indonesia secara virtual.

Ketua Yayasan Obor Indonesia Kartini Nurdin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri ini yang telah menerbitkan buku hasil karya tulisnya di Yayasan Obor Indonesia.

"Buku SDGs desa yang ditulis gus menteri ini merupakan konsep dan pemikiran pembangunan desa. Buku ini merupakan seri pertama trilogi dari SDGs desa, untuk seri berikutnya akan terbit kemudian," kata Kartini dalam peluncuran buku SDGs Desa seri pertama tentang percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

Diakuinya, bahwa dalam menangani Jumlah 74.953 desa dengan wilayah yang begitu luas di Indonesia tidak begitu mudah. Dibutuhkan perencanaan yang matang karena mencakup beberapa aspek kehidupan diantaranya sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

"Dan ini yang perlu kerjasama, bahu membahu dengan berbagai pihak yang terkait. Apalagi, desa memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Terwujudnya pembangunan nasional jika desa maju dan beberapa tahun ini sudah dimulai pembenahannya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," katanya.

Kartini berharap, dengan terbitan seri pertama SDGs desa ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat.

"Pada hari ini, buku SDGs desa ini kita luncurkan bersama. Mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan informasi secara lengkap dan terbuka dari si penulis buku yakni Gus Menteri," katanya.

Sementara itu, Gus Menteri yang turut hadir dalam peluncuran buku SDGs desa menyampaikan terima kasih kepada penerbit yayasan obor indonesia yang telah menerbitkan buku SDGs Desa.

"Saya merasa tersanjung menjadi bagian dari penulis pustaka obor indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan dukungan dari sejumlah pihak karena buku ini juga gak akan bisa lahir tanpa kerja bareng dengan tim dan tanpa dukungan dari berbagai pihak," katanya.

Gagasan SDGs Desa, kata Gus Menteri karena adanya permasalahan yang cukup lama dihadapi oleh desa yakni terkait arah pembangunan didesa yang dinilai masih belum jelas arah tujuan pembangunannya.

Menurutnya, gagasan muncul terkait adanya Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah ditentukan PBB. Dari SDGs global itu, di Indonesia diterapkan dengan adanya Perpres no.59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Akhirnya saya yakin bahwa kita akan menemukan satu model yang bisa dijadikan oleh para kepala desa, pegiat desa, aktivis pembangunan desa dan lainnya untuk menentukan arah tujuan pasti desa ini mau dibawa kemana dengan munculnya gagasan SDGs Desa," katanya.

Gus Menteri menyampaikan bahwa SDGs Global maupun nasional terdapat 17 tujuan dari SDGs yang akan dicapai. Namun, Kemendes PDTT menghadirkan kebijakan SDGs desa yang terdapat 18 tujuan yang akan dicapai dari SDGs desa tersebut. ditambahkan satu tujuan yang diraih guna menjamin agar pembangunan desa tak mengabaikan aspek kultural dan keagamaan.

Adapun 18 poin SDGs desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yang kesepuluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tangkap perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut, kelima belas desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kemitraan untuk pembangunan desa dan kedelapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

"Saya berharap buku ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh desa terkait arah pembangunan desanya. Ada tiga buku SDGs desa yang dinamakan trilogi SDGs desa. Buku pertama sudah terbit tentang SDGs Desa sebagai sebuah konsep kemudian buku kedua yang segera terbit yakni metodelogi dan pengukuran SDGs desa, dan buku ketiga pilot project SDGs desa," katanya.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Petani Dan Nelayan Desa Kollo Soha Dapat Bantuan Mesin

 

Ketua Kelompok Nelayan Menerima Mesin TS Dari Pemerintah Desa Kollo Soha
Disaksikan Babinsa Desa Kollo Soha (Sertu Anton), TATTG Wakatobi (Jumiadin, M.Si),
Kasi Pemerintahan Kec Tomia (La Ode Armin, S.Sos)  (19/12/2020)

TOMIA, WakatobiChannel – Pemerintah Desa Kollo Soha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi menyerahkan Mesin Parut sebanyak 4 unit kepada 4 kelompok tani, mesin Ts 4 unit dan Body Fiber 1 unit kepada kelompok nelayan untuk mendukung kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan tangkap yang dilakukan oleh warga  Desa Kollo Soha ditengah wabah pandemi Covid19.

Pada kesempatan itu Pemerintah Kecamatan Tomia yang diwakili Bapak La Ode Armin, S.Sos dalam sambutannya mengatakan bahwa, “semua bantuan yang diterima  ini diadakan melalui Dana Desa yang dianggarakan pada Tahap III dan diperuntukkan untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan sesuai dengan aktifitas kesehariannya”, kata Kepala Seksi Pemerintahan Tomia ini.

Ketua Kelompok Tani Menerima Bantuan Mesin Parut

Sementara itu di tempat yang sama Sudiman, S. Pd mengatakan, “ bantuan mesin parut, mesin TS dan body fiber kepada petani dan nelayan ini adalah kegiatan yang telah kami anggarkan pada tahun 2020 ini, ada banyak kegiatan-kegiatan pengadaan untuk pemberdayaan masyarakat tetapi dialihkan ke kegiatan  Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yaitu kegiatan terkait Covid19 dan Bantuan  Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Harapan kami selaku pemerintah desa agar kelompok yang telah menerima bantuan sarana prasarana ini tetap dapat melaksanakan aktifitasnya ditengah wabah pandemi covid19 ini sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat bagi keluarga  dan masyarakat desa secara umum sesuai dengan cita-cita bersama, “kata Kades Kollo Soha ini.

Sudiman, S. Pd Kepala Desa Kollo Soha

Sudiman, S.Pd menambahkan, “penduduk Desa Kollo Soha ini sebanyak 545 jiwa dengan jumlah KK 146  dan yang bermata pencaharian sebagai nelayan aktif ada 40 KK, selebihnya ada nelayan musiman sehingga kedepan kami tetap akan fokus pada kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk kegiatan pemberdayaan lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa, “tambahnya.

Sudiman juga meminta kepada masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, sehingga Desa Kollo Soha dan Pulau Tomia serta Wakatobi dapat dijauhkan dari Virus Covid19. 

Adapun kelompok yang menerima bantuan tersebut adalah Mesin Parut 4 unit masing – masing diserahkan secara langsung kepada ketua Kelompok Soha Raya, Wangkudu Raya, Bersaudara dan Sehati sedangkan mesin TS diserahkan kepada Kelompok Fungi Sangnga, Uni Nukollo, Untuno dan Hondue. Bodi Fiber diserahkan secara simbolis kepada Kelompok Untuno.

Ketua Kelompok Untuno (Adiani Baeni) Menerima Body Fiber

Ketua Kelompok Untuno  Adiani Baeni mengatakan, “ sebagai ketua kelompok kami berterima kasih kepada pemerintah Desa Kollo Soha yang telah memberikan bantuan sarana prasarana ini semoga dengan adanya bantuan body fiber dan mesin TS ini kami akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan aktifitas kami sebagai nelayan, “katanya.

Penyerahan bantuan mesin parut, mesin TS dan body fiber itu dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Tomia ( La Ode Armin, S.Sos ), Koramil 1413-08 Tomia diwakili Babinsa  Kollo Soha ( Sertu Anton ) dan Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna Kabupaten Wakatobi ( Jumiadin, SP., M.Si ) serta ketua kelompok tani dan nelayan  yang akan menerima bantuan. * (Jumie)

 

 Penulis : Jumiadin

Bank Dunia Berperan Dalam Pembangunan Desa

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menggelar rapat virtual dengan Bank Dunia, membahas tindak lanjut kerjasama prihal pembangunan desa di Indonesia.

Abdul Halim atau akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, berkat dukungan Bank Dunia 74.953 desa di Indonesia dapat berkembang lebih cepat. Berdasarkan kategori, saat ini telah ada 1.740 Desa Mandiri, 11.870 Desa Maju, dan 39.998 Desa Berkembang.

"Bank Dunia banyak berperan memberikan dukungan dalam pembangunan desa, serta pendampingan masyarakat desa," kata Gus Menteri saat rapat virtual dengan Bank Dunia, Rabu (16/12/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Gus Menteri juga memaparkan konsep pembangunan desa berkelanjutan yakni yang disebut dengan SDGs Desa, dimana didalamnya terdapat 18 tujuan pembangunan desa yang dapat diadopsi oleh kepala desa di seluruh Indonesia.

Kepada Satu Kahkonen, selaku Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Gus Menteri meminta agar program pembangunan desa yang akan dirumuskan oleh Bank Dunia mengacu pada SDGs Desa yang telah disusun Kemendes PDTT.

Gua Menteri menerangkan, SDGs Desa adalah konsep pembangunan praktis dan mudah diaplikasikan, menyederhanakan desa dalam mengumpulkan data, menggunakan hasilnya untuk memahami profil desa, serta memanfaatkannya untuk menyusun perencanaan pembangunan desa.

Selanjutnya, desa dapat memilih dari 18 poin SDGs Desa yang akan dijadikan prioritas kegiatan dan memantau keberhasilan kegiatan, serta mengukur capaian tujuan membangun desa.

Melalui SDGs Desa juga akan lahir Sistem Informasi Desa (SID) yang akan update setiap saat, sehingga dapat menyajikan wajah dan prototipe seluruh desa di Indonesia. Data tersebut dapat dijadikan referensi program pembangunan desa.

"Saya ingin setiap program itu tepat sasaran dan terintegrasi," terang Gus Menteri.

Gus Menteri juga meminta agar setiap kegiatan yang bersifat berkelanjutan perlu ada tahapan-tahapan pendampingan sampai program itu betul-betul dapat dilaksanakan secara mandiri oleh desa

"Semoga semua upaya ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat desa serta berkontribusi terhadap pencapaian SDGs Desa," pungkasnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

 Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Desa Patua Tomia Tuntaskan Penyaluran BLT DD Tahun 2020

 

Pj Kepala Desa Patua Hasrati, S.Si Menyalurkan BLT DD Kepada KPM Didampingi
Babinsa Desa Patua (Maswan) dan TA P3MD WAkatobi (Jumiadin)

TOMIA, WakatobiChannel  -  Pemerintah Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi menuntaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2020. Penyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk 3 bulan yaitu Bulan Oktober – Desember 2020 yang bertempat di Aula Kantor Desa Patua ini turut disaksikan oleh Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Wakatobi, Pendamping Lokal Desa (PLD), Penjabat Kepala Desa Patua dan Babinsa Desa Patua dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Penyaluran BLT DD ini sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Desa dalam  menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi  Nomor 14 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang difokuskan pada perubahan tentang  alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sampai dengan Bulan Oktober- Desember 2020.

Hasrati, S.Si mengatakan, “Pemerintah Desa Patua hari ini menyalurkan BLT DD kepada 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk 3 bulan yaitu Bulan Oktober - Desember 2020 sehingga masing-masing KPM menerima Rp 900.000,-  dan disalurkan secara langsung di Aula Kantor Desa Patua yang turut serta dihadiri dan disaksikan oleh Babinsa Desa  Patua, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Wakatobi dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, “kata Penjabat Kepala Desa Patua ini.

 Ibu Kades ini juga menegaskan, “anggaran Dana Desa untuk BLT DD yang disalurkan hari ini berjumlah Rp 27.000.000,-  yang akan diterima oleh 30 KPM ini agar dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, “tegasnya.

Ditempat yang sama Babinsa Desa Patua Maswan mengatakan, “ kami sebagai Pembina di desa ini menghimbau kepada semua pihak agar dengan selesainya kita melaksanakan pemilihan kepala daerah agar tidak ada lagi gontok-gontokan terkait warna warni pilihan, kita kembali menyatu sebagai warga desa yang penuh semangat kekeluargaan, cinta damai dan menciptakan suasana yang kondusif di desa, “tegasnya

 

Sementara itu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wakatobi, Jumiadin, M.Si dalam arahannya memberikan beberapa penegasan diantaranya informasi terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2021, Keputusan Dirjend PPMD Nomor 461 Tahun 2020, APBDes Tahun Anggaran 2021 dan serapan dana tahun anggaran 2020 agar tidak menyebrang ke tahun 2021.

Jumiadin, TAPM Wakatobi

“BLT DD Tahun Anggaran 2021 masih tetap ada mulai Bulan Januari – Desember 2021 sebagaimana informasi dari Kementerian Desa PDTT sehingga pemerintah desa wajib menganggarkan dalam APBDes 2021 sambil menunggu PMK dan Permendes terbarunya, informasi dari Kementerian Desa PDTT bahwa BLT DD  besarannya Rp.200.000,-/bulan/KPM, dan juga agar semua kegiatan tahun 2020 ini segera dituntaskan termasuk serapan dananya sehingga tidak menyeberang ke tahun 2021,  “jelas Tenaga Ahli  P3MD Wakatobi ini.

Ditegaskan pula bahwa, “ kemarin Kementerian Desa PDTT telah mengeluarkan Keputusan Dirjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 461 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembentukan, Pengelolaan Dan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi  (Posyantek) sebagai turunan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 32 Tahun 2017, sehingga harus menjadi perhatian kita bersama agar kelembagaan Posyantek yang sudah dibentuk di Desa Patua ini dapat memainkan peran dan fungsinya dalam memberikan informasi atau teknologi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, “tegas TA TTG ini.

 

Penulis : Afran (PLD _ Patua)

Editor    : Jumie

Gus Menteri : Pendamping Desa Salah Satu Kunci Performa Kemendesa PDTT

 

BOGOR - WakatobiChannel - Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar didampingi Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rosyidah Rachmawaty dan Staf Khusus Menteri, Abdul Malik Haramain beri arahan  dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional P3PD tahap III di Hotel Salak Padjajaran Bogor, Senin (14/12/2020).

Dalam arahannya, Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri ini dengan tegas mengatakan, salah satu kunci keberhasilan performa Kemendes PDTT ada di pendamping desa.

“Kenapa pendamping selalu saya pikirkan? Karena sejak awal sudah saya sampaikan ke teman-teman di Kemendes PDTT, salah satu kunci performa Kemendes PDTT itu ada di pendamping,” ujar Gus Menteri.

Tugas baru pendamping desa ke depan, kata Gus Menteri, adalah pemutakhiran data Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendes PDTT yang akan memuat semua data desa di seluruh Indonesia menjadi salah satu indikatornya.

Menurutnya, dengan terlatih dan teredukasinya pendamping desa akan dapat membantu dan mengupdate SID di setiap saat.

“Karena basis utama yang bisa menunjukkan dan memberikan dukungan eksistensi Kemendes PDTT adalah data, bukan yang lain,” jelas Gus Menteri.

“Nah, kalau kita tidak bisa memberikan sajian data yang valid dan update, maka kita tidak akan bisa memberikan satu perawatan yang tinggi terhadap keberadaan Kemendes PDTT,” sambungnya.

Dengan data valid dan terupdate yang diperoleh, lalu kemudian dianalisis dan diinformasikan ke publik oleh Kemendes PDTT, di situlah Ia meyakini jika data Kemendes PDTT akan menjadi referensi.

Ia berharap, dengan adanya ToT ini dapat memberikan transformasi pengetahuan dan keterampilan seluruh pendamping desa.

“Saya berharap betul bahwa kegiatan ToT ini menghasilkan satu produk yang akhirnya betul-betul bisa memberikan transformasi pengetahuan dan keterampilan kepada seluruh pendamping meskipun tentu dengan segala keterbatasan yang ada,” ungkapnya.

Selain itu, Gus Menteri juga meminta para pendamping untuk terus menyosialisasikan kebijakan-kebijakan Kemendes PDTT. Hal itu diharapkan agar perencanaan pembangunan desa bisa selaras dengan kebijakan-kebijakan Kemendes PDTT.

“Kuncinya juga di pendamping desa, dalam upaya memberikan arahan dan motivasi kepada pengambil kebijakan di desa untuk berjalan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Kemendes PDTT.” Tutup Gus Menteri.

 Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri Optimis Pembangunan Desa Dapat Terwujud Dengan SDG's Desa

Jakarta - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar optimis pembangunan desa dapat terwujud dengan keberadaaan SDGs Desa yang menjadi sebuah konsep dalam tujuan pembangunan berkelanjutam di tingkat desa.

Hal itu disampaikan Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri saat memberikan arahan dan membuka acara Rapat Konsolidasi Akhir Tahun Ditjen PKP Tahun 2020 dengan topik SDGs Desa Arahan Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2020-2024 di Jakarta pada Senin (14/12/2020).

Menurutnya, Kemendes PDTT sudah memiliki tatanan yang pasti dalam mewujudkan pembangunan desa dengan mengarahkan ke SDGs desa.

Dalam SDGs desa terdapat 18 poin arah tujuan pembangun desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yang kesepuluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tangkap perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut, kelima belas desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kemitraan untuk pembangunan desa dan kedelapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

"Detilnya, itu sudah mulai tersedia informasinya, mulai dari bukunya yang pertama tentang SDGs desa sebagai sebuah konsep kemudian buku kedua yang segera terbit yakni metodelogi dan pengukuran SDGs desa, dan buku ketiga pilot project SDGs desa," katanya.

Informasi-informasi itu menjadi salah satu upaya untuk menunjukkan pada publik bahwa Kemendes PDTT sudah memberikan penempatan arah pembangunan yang jelas utk desa-desa di Indonesia.

"Arahnya tentu isi dari SDGs desa. Semua itu adalah target-target capaian yang harus diraih oleh desa-desa dan kemudian keberadaan Kemendes PDTT adalah melakukan fasilitasi, pendampingan, pengawasan dan juga memberikan arahan-arahan agar 74. 953 desa di Indonesi bisa mewujudkan atau mencapai target-target yang sudah dijadikan arah didalam kebijakan pembangunan desa," katanya.

Oleh karena itu, tambah Gus Menteri, dirinya optimis dengan SDGs desa dapat memberikan sesuatu yang diinginkan oleh semua warga desa dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan.

"Dengan capaian SDGs desa, Desa Surga akan terwujud. Desa yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, desa yang memberikan kenyamanan, kesejukan, keamanan, dan ketentraman," katanya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Kemendesa PDTT Melatih TPP Untuk Kepastian Sukses SDG's Desa

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Guna memastikan pencapaian pembangunan desa seperti yang diusung oleh Kementerian Desa dan PDTT, sekaligus menjawab SDGs, maka P3PD-P3MD Kemendes PDTT kembali menggelar peningkatan kapasitas, dan kali ini dialamatkan ke TPP dari seluruh propinsi di Indonesia. 

Capacity Building yang dibuka oleh Stafsus Mendes PDtt itu mengingatkan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, yang bertujuan mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. 

Seperti diketahui bahwa SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai hingga tahun 2030.

 Dari pencermati isi dari SDGs tersebut diatas 11 tujuan diantaranya ada di desa. Olehnya itu oleh Menteri Desa atas kajian yang mendalam menambahkan 1 SDGs yakni SDGs Desa menjadi SDGs 18.

 Hal ini yang akan menjadi parameter pencapaian pembangunan desa ke depan disandingkan dengan IDM yang nantinya akan dikawal oleh para pendamping baik di tingkat pusat, provinsi, kbupaten, kecamatan hingga desa. 

Olehnya itu peningkatan kapasitas pendamping mutlak harus dilakukan agar dapat menjadi pendamping yang professional dengan komitmen yang tinggi dibuktikan dengan hasil kerja dilapangan. 

Hal akan dilaporkan secara rutin harian dalam bentuk laporan melalui Penggunaan aplikasi diari pendamping.

Tujuan kedua dari pelatihan ini, agar para pelatih nantinya sudah menyediakan materi yang akan disajikan selama TOT guna mencapai tujuan dimaksud

Begitu juga dengan peningkatan kapasitas pendamping yang professional sekaligus akan menjadi wajah dari Kementerian Desa mengingat implementasi pelaksanaan undang-undang desa lebih pada para pendamping professional yang ada di desa.

Koordinator Program P3MD Kemendesa PDTT Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Syahruddin Kaeba menambahkan bahwa utusan Sultra yang terdiri atas 3 tPP termasuk dirinya akan mengembang amanah baru dalam rangka kepastian meningkat dan bertambahnya pengetahuan, wawasan dan skill faslitasi dan pendamping bagi para pendamping desa. 

“Ya, sepulang dari sini (Jakarta, red), akan membuat rencana aksi lanjutan guna memastikan bahwa para pendamping desa akan bertambah terus pengalaman, pengetahuan dan skillnya,” ungkapnya.*

Keterlibatan Perempuan Jadi Tujuan SDGs Desa

 

MAMUJU - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, keterlibatan perempuan menjadi salah satu dari 18 tujuan penting pada program pembangunan desa berkelanjutan atau yang dikenal dengan SDGs Desa.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa penting dilakukan untuk menjamin kaulitas generasi penerus di perdesaan.

"Perempuan harus dilibatkan dalam perencanaan dan proses pembangunan desa," ujarnya pada Sosialisasi Permendes Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (11/12).

Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, pembangunan desa akan berpihak kepada perempuan jika perempuan dilibatkan langsung dalam proses pembangunan itu sendiri. Selain itu menurutnya, keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan cenderung lebih detil dan bisa dipercaya.

"Karena perempuan itu ketika uangnya ngepas, pasti yang dipikirkan bagaimana makan anak-anak, bagaimana sekolah anak-anak," ujarnya.

Menurutnya, ibu dan anak adalah dua sosok yang sangat berkontribusi besar terhadap bangsa. Dalam hal ini, anak merupakan sosok penerus yang menentukan arah Bangsa Indonesia ke depan, sedangkan ibu adalah sosok yang menentukan kualitas anak itu sendiri.

"Ibu yang merawat anak dari seribu kehidupan pertama. Bagaimana kualitas anak yang di kandung, kemudian bagaimana setelah lahir. Jika gizinya tidak diperhatikan tentu ada kekhawatiran stunting," ujarnya.

Untuk diketahui, SDGs Desa sendiri merupakan program yang melakukan pembangunan total atas desa. Dalam hal ini, SDGS Desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa, diantaranya: (1) desa tanpa kemiskinan; (2) desa tanpa kelaparan; (3) desa sehat dan sejahtera (4) pendidikan desa berkualitas; (5) keterlibatan perempuan desa; (6) desa layak air bersih dan sanitasi; (7) desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) pertumbuhan ekonomi desa merata.

Selanjutnya; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) desa tanpa kesenjangan; (11) kawasan permukiman des aman dan nyaman; (12) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) desa tanggap perubahan iklim; (14) desa peduli lingkungan laut; (15) desa peduli lingkungan darat; (16) desa damai berkeadilan; (17) kemitraan pembangunan untuk desa; (18) kelembagaan desa dinamis dan kebudayaan adaptif.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Sekjend Kemendes : Perlu Rekonstruksi Makna Transmigrasi

 

Taufik Madjid, Sekjend Kemendesa PDTT  Menghadiri Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi Ke 70 Tahun 2020 di Operational Room

Jakarta - WakatobiChannel - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menghadiri peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-70 yang digelar oleh Persatuan Wredatama Transmigrasi di Operational Room, Sabtu (12/12/2020).

Sekjen Taufik sebelumnya menyampaikan permohona maaf Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar tidak bisa hadiri acara tersebut karena di waktu yang hampir bersamaan juga menghadiri Puncak Hari Bhakti Transmigrasi di Provinisi Sulawesi Barat.

Sekjen Taufik mengatakan, kata Transmigrasi sendiri telah menjadi sebuah makna tersendiri dan miliki sejarah yang panjang. Namun, Taufik berpendapat perlu dilakukan rekonstruksi makna dari Transmigrasi.

Jika dulunya Transmigrasi hanya memindahkan orang dari tempat padat penduduk ke tempat tempat yang masih luas. Makna Transmigrasi tidak hanya dibatasi dengan memindahkan orang saja.

"Transmigrasi itu dari waktu ke waktu juga dinamis, Transmigrasi tidak hanya memindahkan orang tapi merupakan upaya kolektif membangun kesejahteraan secara bersama," tambahnya.

Transmigrasi pun harus dilakukan transformasi karena ini sangat sejalan dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo, antara lain yaitu pembangunan ekonomi yang berkeadilan hingga seluruh penjuru tanah air dan sudut desa.

"Jadi Transmigrasi tidak hanya memindahkan orang dari satu tempat, tapi harus ada transformasi untuk keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Sekjen Taufik.

Sekjen Taufik mengatakan, banyak hal yang telah dilakukan oleh Kemendes PDTT seperti aspek teknis administratif. Dimana Para Transmigran itu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, proses adaptasi sosio-kultural saat masuki wilayah baru.

Transformasi bidang Transmigrasi ini sebetulnya ingin naikkan standar hidup manusia Indonesia.

Sekjen Taufik Madjid mengatakan, Kemendes PDTT menyambut baik usulan untuk mengintegrasikan para senior purna tugas Kemendes PDTT untuk bersatu dalam organisasi Wredatama.

"Kita harap hal ini segera dilaksanakan dengan minimal membentuk formatur terlebih dahulu," kata Sekjen Taufik.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri di era Presiden Soeharto yang juga Penasehat Menteri Desa Hayono Suyono, Siswono Yudohusodo, Menteri Tenaga Kerja di Kabient Indonesia Bersatu Erman Soeparno, dan Ketua PWT Joko Sidik Poernomo.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Puncak Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi Ke 70 Dorong Ketahanan Pangan Nasional

 

DR (HC) H. Abdul Halim Menteri Desa PDTT
Menjadi Inspektur Pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi Ke 70 

Mamuju - WakatobiChannel -   Meski ditengah pandemi covid 19, puncak peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) Ke-70 tetap digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia bertema "Revitalisasi dan Modernisasi Transmigrasi mendukung Ketahanan Pangan Nasional"di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Sabtu (12/12/20)

Agenda tahunan yang dilaksanakan setiap 12 Desember, tahun ini tampak berbeda karena harus dilakukan secara sederhana dan protokol kesehatan yang ketat, meski tak mengurangi hikmat upacara.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada arahannya mengatakan peringatan yang Ke-70 tersebut puncaknya di gelar di Mamuju, sebagai momentum refleksi bersama sebagai kemajuan, kebangkitan serta kemaslahatan Indonesia, khususnya warga transmigran yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia.

"Upacara ini tak hanya menjadi rutinitas tahunan dan sebatas seremonial belaka. Namun, juga dijadikan bagian dari aktivitas penghormatan, penghargaan, serta apresiasi kita terhadap para pelaku tokoh Transmigrasi," ungkap Gus Menteri.

Selain itu, kontribusi positif dari program transmigrasi yakni membuka keterisolasian daerah tertinggal. Hasilnya, sebanyak 3.606 satuan permukiman dari 619 kawasan transmigrasi telah terbangun. Salah satunya Provinsi Sulawesi Barat yang lahir dari lokasi transmigrasi. Sebab, Mamuju juga termasuk pioner dalam penempatan transmigrasi.

Iya menjelaskan melihat perkembangan kawasan transmigrasi di Mamuju saat ini ia turut bangga, sehingga ia memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak atas dukungan dari Pemprov, Pemkab Kementerian dan beberapa lainnya, karena telah berkontribusi dan berkolaborasi melalui penggerakan kawasan transmigrasi.

"Diantaranya telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru berupa 1.336 desa definitif, 399 eks SP transmigrasi berkembang menjadi ibukota kecamatan, 104 eks SP mendukung ibukota kabupaten serta 2 ibu kota provinsi, salah satunya adalah Sulbar,”jelas mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kedepannya Iya berharap, program transmigrasi dibarengi dengan modernisasi hingga mampu mengembangkan kawasan sebagai daerah yang lebih produktif, berdaya saing, maju, serta menjelma menjadi lumbung-lumbung pangan, demi mensukseskan program ketahanan pangan nasional.

"Untuk itulah, penyelenggaraan transmigrasi harus mampu membangun kolaborasi dan integrasi yang kuat antar stakeholder yang bersifat lintas sektor, sebagai mana telah diatur dalam Perpres Nomor 50 tahun 2018." Harapannya.

Dalam rangkaian upacara Kemendes PDTT juga menyerahkan bantuan pangan dan kesehatan, berupa Multivitamin serta alat kesehatan penanganan covid diantaranya handsanitizer, sabun cuci tangan, desinfektan kepada masyarakat secara langsung hingga kepada instansi, serta pembagian sertifikat lahan transmigrasi sebanyak 1.000 bidang dan dimeriahkan dengan pameran BUMDes dan Himpunan Wirausaha Transmigrasi di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Puncak peringatan HBT juga di isi kegiatan sosialisasi prioritas Dana desa 2020 di Hotel Maleo serta pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur Saat karena Kawasan Transmigrasi dicanangkan sebagai Penyangga Ketahanan Pangan Nasional melalui Program Pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di dua kawasan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kawasan Lamunti, Dadahup yang ada di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengembangan Ketahanan Pangan di Kawasan Transmigrasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman; membangun model sentra lumbung pangan kawasan transmigrasi; serta optimalisasi pengelolaan lahan produktif pola partisipatif dan kolaborasi.

Selain itu Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Kawasan Transmigrasi juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Kunjungan Kerja Kemendes PDTT ke Mamuju sendiri dihadiri Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PKTrans), M. Nurdin dan Direktur Jenderal PKP2TRANS, Hari Pramudiono.

Sebagai informasi, Peringatan HBT diawali dengan upacara penghormatan sekaligus ziarah tabur bunga ke makam pionir pembangunan transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu, Jawa Barat.

HBT juga merupakan wujud apresiasi dari program Transmigrasi yang pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950. Saat itu, pemerintah berhasil memberangkatkan 25 Kepala Keluarga (KK) atau dengan total 98 jiwa dengan lokasi penempatan di antaranya Lampung (23 KK) dan Lubuk Linggau (2 KK).

Sebagai apresiasi, Gus Menteri mengucapkan wujud rasa terima kasihnya dari pemerintah pusat kepada seluruh keluarga besar transmigrasi yang sudah bertahun-tahun bertahan dan menjadikan daerahnya produktif sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selamat hari Bhakti Transmigrasi Ke-70 semoga transmigrasi tetap jaya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Anggota DPD RI dr. Dewa Putu Menyalurkan BLT DD Di Desa Lamanggau Wakatobi

 

dr. Dewa Putu (Anggota DPD RI) Menyalurkan BLT DD Di Desa Lamanggau 

TOMIA, WakatobiChannel  -  Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dr. Dewa Putu ikut menyaksikan dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, berikut reportasenya.

dr. Dewa Putu dan rombongan tiba di Kantor Desa Lamanggau sekitar pukul 10.10 Wita dimana dalam aula kantor desa sementara berlangsung proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) periode Oktober – Desember 2020 sehingga dapat dibayangkan bagaimana suasana dalam aula berukuran 8 x 8 meter itu dengan jumlah penerima BLT DD sebanyak 82 orang. 

Tanpa ada yang tau karena tidak ada juga pemberitahuan sebelumnya kepada Pemerintah Desa Lamanggau bahwa akan ada kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Sultra itu ke desa yang harus dilalui dengan beberapa kali penyeberangan laut ini. Begitu masuk dalam aula langsung duduk disamping saya (Jumiadin) kebetulan kursi itu sebelumnya diduduki oleh kepala desa yang ditinggal karena Pejabat Kepala Desa sementara memonitor penyaluran BLT DD setelah secara simbolis telah diserahkan dan dilanjutkan oleh perangkat desanya.

Pria berpakaian batik, menggunakan topi dan memakai sarung tangan serta bermasker itu langsung duduk disebelah saya, tanpa pakai lama  saya pun langsung bertanya, maaf dari mana Pak ? Beliau menjawab saya Anggota DPD RI. Sesaat setelah tau kalau dalam aula ini ada Anggota DPD RI saya langsung menenangkan keadaan aula yang memang ramai karena disamping penyaluran BLT DD sekaligus juga penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Sayapun langsung mengatur tempat duduk sambil menunggu keadaan sedikit tenang, sayapun berkenalan, bercerita dan bertukar nomor handphone sambil menyaksikan warga desa yang menerima BLT DD dan BST.

Dan saya meminta dan menawarkan  kepada Anggota DPD RI ini untuk ikut menyalurkan langsung BLT DD kepada KPM yang ada dan beliau bersedia, Kepala Desa pun ikut mengajak dan mempersilahkan  maka beliaupun ikut menyalurkan BLT DD Desa Lamanggau Kecamatan Tomia. Setelah itu kembali duduk dan saya menenangkan suasana, setelah sudah mulai tenang dan semua warga kembali duduk saya pun mempersilahkan beliau untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada pemerintah desa dan warga masyarakat yang ada.

dr. Dewa Putu (Anggota DPD RI) Dan Jumiadin, M. Si (TAPM Wakatobi)

Dalam sambutannya dr. Dewa Putu menjelaskan, “ saya melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Wakatobi ini untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serta akan mengunjungi beberapa desa untuk melihat secara langsung kondisi wilayah dan masyarakat desa. Di Wakatobi ini rata-rata saya lihat hidupnya masyarakat sudah sangat sejahtera, tidak ada rumah-rumah yang kumuh seperti di daerah lain. Meskipun sejahtera itu relative, tetapi memang saya lihat ini wajah-wajah ibu-ibu penerima bantuan ini sangat cerah ceria. Ini pertama kali saya melakukan kunjungan kerja ke Wakatobi lebih-lebih lagi di Desa Lamanggau ini tetapi saya sudah agendakan untuk datang lagi 6 bulan kedepan untuk memantau kelompok-kelompok usaha yang ada, “jelasnya.

Anggota DPD RI ini juga memberikan bantuan modal usaha kepada Kelompok Tenun dan Kelompok Abon Ikan yang ada di Desa Lamanggau masing-masing sebesar Rp 1.500.000,-. 

Kepala Desa Lamanggau mengucapkan terima kasih atas kunjungannya di Desa Lamanggau karena sudah berkunjung langsung dan ikut menyalurkan BLT DD serta telah memberikan bantuan modal usaha kepada warganya. Pejabat Kepala Desa Lamanggau La Haniu juga  memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kehadirannya dalam kunjungan ini tidak ada penyambutan khusus karena memang tidak ada informasi awal untuk kehadiran Anggota DPD RI di Kecamatan Tomia maupun akan berkunjung ke Desa Lamanggau.

Beliau tidak berlama-lama karena masih akan mengunjungi beberapa desa lainnya di Kecamatan Tomia dan Kecamatan Tomia Timur sebelum besok berangkat menuju Wangi-Wangi, Ibukota Kabupaten Wakatobi. (Jumie)

 

 

 

Desa Lamanggau Salur BLT DD 3 Bulan

 

Penyaluran BLT DD Periode Oktober - Desember 2020 di Desa Lamanggau Kec. Tomia

TOMIA, WakatobiChannel  -  Pemerintah Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi hari ini (11/12/2020) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk 3 bulan yaitu Bulan Oktober – Desember  yang bertempat di Aula Kantor Desa Lamanggau, hal ini dilakukan guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi  Nomor 14 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang difokuskan pada perubahan tentang  alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sampai dengan Bulan Oktober- Desember 2020.

La Haniu, PJ Kepala Desa Lamanggau

La Haniu mengatakan, “Pemerintah Desa Lamanggau hari ini menyalurkan BLT DD kepada 82 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk 3 bulan yaitu Bulan Oktober - Desember 2020 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Lamanggau dan turut serta dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa Desa  dan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Wakatobi, “kata Penjabat Kepala Desa Lamanggau ini.

Dalam arahan saat penyaluran BLT DD, La Haniu menjelaskan, “ BLT DD yang akan disalurkan ini berjumlah Rp 73.800.000,-  yang akan diterima oleh 83 KPM sehingga masing-masing akan menerima Rp. 900.000,-. Beliau berpesan kepada penerima BLT DD ini agar uang yang diterima ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya bukan untuk langsung dibelikan Handphone atau barang-barang elektronik atau untuk kebutuhan lainnya yang tidak penting, “ jelas Kades yang akan pensiun 31 Desember 2020 ini.

Sementara itu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wakatobi, Jumiadin, M.Si dalam arahannya memberikan beberapa penegasan diantaranya percepatan penetapan RKPDes dan APBDes Tahun Anggaran 2021 dan serapan dana tahun anggaran 2020 agar tidak menyebrang ke tahun 2021.

“Baik kita merujuk pada Permendagri Nomor 114 tahun 2014 maupun Permendesa PDTT Nomor 17 tahun 2019 maka didalam dua regulasi itu telah disebutkan bahwa penetapan RKPDes itu paling lama bulan September dan Penetapan APBDes bulan Desember, sehingga kami mengharapakan kepada pemerintahan desa dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk segera bersepakat terkait waktu musyawarah desa penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2021, disamping itu juga ditambahkan bahwa sesuai petunjuk dari Kementerian Desa PDTT bahwa BLT DD masih tetap harus dianggarkan pada APBDes tahun 2021 selama 12 bulan dengan besaran Rp.200.000,-/bulan/KPM, “jelas Tenaga Ahli  Teknologi Tepat Guna ini.

Jumiadin, M. Si, TAPM Wakatobi

Jumiadin menambahkan, “ semua kegiatan tahun 2020 ini agar segera dituntaskan termasuk serapan dananya sehingga tidak menyeberang ke tahun 2021, karena sejatinya pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2020 ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sehingga semua kegiatan baik sarana prasarana maupun kegiatan lainnya berupa honor/insentif/gaji agar segera diselesaikan dalam minggu ini, “tegasnya. (Jumie)

Gus Menteri : Inovasi Desa Erat Kaitannya Peningkatan Ekonomi

Jakarta – WakatobiChannel - Desa membutuhkan pendampingan dari berbagai pihak, perguruan tinggi dan Pemerintah agar terus lakukan percepatan dan inovasi tepat sasaran hingga terjadi percepatan proses pembangunan.

Hal ini dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) saat jadi pembicara International Conference On Innovation in Science Health and Technology dengan tema Peran Strategis Desa dalam Mewujudkan Indonesia Unggul dan Berdaya Saing yang digelar Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (10/12/2020).

Hal yang dilakukan Kemendes PDTT untuk genjot inovasi desa, Pertama, mengedarkan Kartu Komitmen yaitu kartu yang diisi oleh perwakilan desa dalam Bursa Inovasi Desa (BID), diisi minat inovasi yang ingin direplikasi ke dalam desanya.

Tahun 2017, Inovasi yang menjadi harapan dan kemudian dilakukan adalah Bidang Kewirausahaan 3.837 Desa, Kemudian Bidang SDM 3.011 desa, dan Bidang Infrastruktur 2.663 desa yang dihelat dua tahun setelah Dana Desa digulirkan.

Tahun 2018, Bidang Infrastruktur meroket menjadi 13.647 desa, sementara kedua bidang lainnya masih berada dibawahnya.

Tahun 2019, giliran Inovasi bidang Kewirausahaan meroket hingga 14.781 Desa, sementara dua bidang lainnya nyaris sama pertumbuhannya.

"Ini artinya, inovasi di desa sangat erat kaitannya dengan kebutuhan inovasi bidang pengembangan SDM dan upaya peningkatan ekonomi. Ini sesuai arah kebijakan Dana Desa," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Replikasi Inovasi pada APBDesa tahun 2019 menunjukkan jika Bidang Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan memempati posisi yang lebih tinggi. APBDes 2019 untuk mendanai replikasi kartu komitmen sebesar Rp.1.820.015.715.439. Desa yang melakukan replikasi inovasi sebanyak 24.890 desa yang setara 41% dari desa penyusun kartu

komitmen.

Inovasi desa pun berkaitan dengan perencaan dan arah pembangunan desa. Kemendes PDTT telah menetapkan arah pembangunan yang dituangkan dalam SDGs Desa yang memuat 18 tujuan.

Gus Menteri mengatakan, aksi SDGs Desa berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Pijakan hitungannya, 91 persen wilayah Indonesia berada di Desa dan 11 Tujuan Pembangunan Nasional itu erat dengan kewilayahan desa hingga jika poin 7 hingga 18 dalam SDGs Desa berhasil diwujudkan maka bisa berkontribusi 91 persen terhadap Tujuan Pembangunan Nasional poin 7 hingga 17.

Aspek kedua yaitu kewargaan, dimana data BPS menyebutkan 43 persen penduduk Indonesia ada di desa. Enam tujuan Pertama Tujuan Pembangunan Nasional sangat erat kaitannya dengan warga desa. Aksi menuju tercapainya 6 SDGs Desa berkontribusi 43 persen pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan itu.

Inovasi Desa masuk dalam Arah pembangunan desa yang dinamakan SDGs Desa pada tujuan ke sembilan yaitu Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan.

1. Desa Tanpa kemiskinan

2. Desa Tanpa Kelaparan

3. Desa Sehat dan Sejahtera

4. Pendidikan Desa Berkualitas

5. Desa Berkesetaraan gender

6. Desa Layak Air bersih dan Sanitasi

7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan

8. Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa

9. Inovasi dan Infrastruktur Desa

10. Desa Tanpa Kesenjangan

11. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan

12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan

13. Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa

14. Ekosistem Laut Desa

15. Ekosistem Daratan Desa

16. Desa Damai dan Berkeadilan

17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa

18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. (GAT)

Oleh : Borni Kurniawan