Kinerja Menteri Desa PDTT Diapresiasi Komite I DPD RI

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Pimpin Komite I DPD RI Fachrul Razi mengapresiasi kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar yang dinilai berhasil mencegah penyebaran Covid-19 di perdesaan.

Menurut Fachrur Razi, kebijakan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dibuat Menteri Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri sangat efektif dan hasilnya desa-desa di Indonesia bersih dari bahaya Covid-19.

"Apabila awalnya kita tidak mempersiapkan sampai ke desa, saya memprediksikan itu tingkat penyebaran Covid-19 itu akan jauh lebih meningkat dan meluas," ungkap Fachrur Razi saat Rapat Kerja dengan Kemendes PDTT yang digelar virtual, Selasa (08/09/2020).

Fachrur Razi juga mengapresiasi Kemendes PDTT cepat-cepat hadir dengan program BLT Dana Desa-nya disaat ekonomi nasional mulai kelimpungan. Ia tidak membayangkan nasib masyarakat desa apabila tidak ada program BLT Dana Desa.

"Artinya, apa kontribusi negara menghadirkan dana desa sampai ke desa itu sangat signifikan sekali," imbuhnya.

Fachrur Razi meminta Gus Menteri lebih masif lagi melakukan kontrol progres BLT Dana Desa untuk mengantisipasi penyelewengan di daerah. DPD RI juga siap membantu turun ke daerah apabila diperkenankan oleh Kemendes PDTT.

"Saya minta kepada Pak Menteri, disini ada 34 Provinsi, nanti mohon dilibatkan 34 Senator ini ketika Pak Menteri turun ke daerah, silahkan kita dilibatkan, kita sudah ada anggarannya sendiri," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Menteri membeberkan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan merespon pandemi Covid-19. Menurut dia, setidaknya ada dua hal yang harus segera ditangani cepat dan serius dampak dari Covid-19 itu, yakni kesehatan dan ekonomi.

Langkah untuk penanganan kesehatan, Kemendes PDTT membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang bertugas untuk memberikan edukasi masyarakat serta menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun di tempat-tempat umum.

Selanjutnya, setelah kesehatan ditangani maka ekonomi juga harus digenjot. Oleh karenanya Gus Menteri merealokasikan Dana Desa untuk BLT sebagai jaring pengaman sosial, dengan BLT tersebut ekonomi di perdesaan tetap berjalan.

"Targetnya adalah untuk bangkitkan ekonomi, itulah makanya syarat-syarat yang kita tuangkan di dalam penataan dan pendataan calon penerima BLT itu yang pertama belum masuk di TKS tetapi nyata-nyata memang miskin, yang kedua kehilangan mata pencaharian, yang ketiga karena keluarganya yang berpenyakit rentan dan menahun," jelasnya.

Selanjutnya, Kemendes PDTT mengeluarkan regulasi agar sisa dari BLT Dana Desa digunakan semaksimal mungkin untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan besaran upah minimal 50% dari pagu anggaran.

Prinsip dari PKTD tersebut minimal upah 50% dengan alasan meningkatkan daya beli dan pekerjaan yang dilaksanakan dengan PKTD relatif tidak membutuhkan keahlian dan tidak membutuhkan material khusus

"Contoh kita sampaikan desa yang punya wisata di bersihkan, dirawat dengan menggunakan dana desa dan PKTD, ini berarti tidak banyak material yang dibutuhkan. Harapannya, daya beli warga masyarakat naik dan sedikit banyak berkontribusi kepada upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sampai minus pada triwulan ketiga nanti," pungkasnya.

Teks: Badriy/Kemendes PDTT

Desa Waha Menyelenggarakan Musyawarah Desa

Camat Wangi-Wangi Harbiadi Ode Ainu, S.Sos., M.Si Membuka Acara Musyawarah Desa 
Di Desa Waha (8/9/2020) didampingi Kepala Desa Waha, Ketua BPD dan TPP Wakatobi

WANGI WANGI - WakatobiChannel  -  Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis di desa. Hal strategis yang dimaksud  salah satunya adalah perencanaan pembangunan desa sebagai bagian dari proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

 

Harbiai Ode Ainu, S.Sos., M.Si 

Camat Wangi Wangi Harbiadi Ode Ainu, S.Sos., M.Si ketika membuka acara Musyawarah Desa mengatakan, " Musyawarah Desa adalah forum terhormat di desa untuk membahas dan merumuskan kebijakan di desa yang sifatnya strategis dalam rangka  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat  dan pembinaan kemasyarakatan di desa.  

Beliau menambahkan, "dalam musyawarah desa perencanaan akan melahirkan berbagai usulan masyarakat desa sesuai kebutuhan masyarakat desa, dan juga harus disesuaikan dengan perencanaan daerah sehingga ada sinkronisasi antara perencanaan daerah dan pemerintah desa agar tidak terjadi tumpang tindih program atau  kegiatan di desa, "imbuh Camat yang juga mantan anggota DPRD Waktobi ini.

 

Sementara itu Kepala Desa Waha Suhardin, "mengatakan Musyawarah Desa ini penting untuk kita laksanakan agar lahir usulan masyarakat yang akan dimasukan dalam dokumen perencanaan desa dan nantinya akan ditetapkan sebagai acuan desa dalam menyusun anggaran desa tahun 2021. Ditambahkan pula bahwa kita akan mereview kembali usulan yang ada dalam RKPDes tahun lalu karena masih ada beberapa kegiatan yang sudah kita rencanakan dalam APBDes 2020 ini tetapi karena adanya Virus Corona (Covid19) sehingga anggaran kegiatan itu dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)," jelasnya. 

Ketika ditanya jumlah penduduk Desa Waha, Kades ini menjelaskan, “jumlah penduduk Desa Waha sebanyak 1.307 Jiwa dengan rincian laki laki 658 orang dan perempuan 649 orang dengan jumlah Kepala Keluarga 876 KK, “jelasnya.

 

Di tempat yang sama Ketua BPD Waha Jaefuddin selaku pimpinan rapat musyawarah desa mengatakan, " hari ini kita akan musyawarah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga kita akan membahas beberapa agenda musyawarah diantaranya pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) termasuk pencermatan ulang RPJMDes. Olehnya itu kami selaku BPD mengharapkan kepada kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah ini dalam memberikan masukan-masukan kepada kita semua sehingga bisa melahirkan keputusan yang baik untuk pembangunan Desa Waha ini.

 

Hadidu,  Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Waha mengatakan musyawarah desa ini turut dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, Pemeritah Desa , BPD, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Wakatobi ( Muhnsir – TA PP, Syharuddin Samiun – TA PSD, Jumiadin – TA TTG)  Pendamping Desa  ( Irsan – PDTI, Siti Fatimah - PDP), perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta undangan lainnya. 

Reportase : Irsan

Editor       : Jumie