Gus Menteri Tinjau Potensi Dan Hambatan BUMDes Di Seram Bagian Barat

 

MALUKU - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meninjau potensi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Sabtu (30/1). Di Desa Eti, ia juga berdiskusi dengan sejumlah Pengurus BUMDes di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengetahui potensi dan hambatan yang dialami.

Sebelumnya (29/1), Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini juga meninjau BUMDes Hutakau Desa Batu Merah Ambon dan berdiskusi dengan sejumlah pengurus BUMDes di Kota Ambon.

"Saya datang langsung ke Maluku untuk mencermati lebih jauh apa yang seharusnya dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka upaya percepatan peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes, utamanya di wilayah Provinsi Maluku," ujarnya.

Menurut Gus Menteri, Seram Bagian Barat memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan BUMDes, salah satunya produksi minyak kayu putih. Namun sayangnya, produk-produk unggulan tersebut masih kekurangan offtaker.

"Saya bersyukur sampai di lokasi ini (Seram Bagian Barat) banyak potensi alam yang sudah dikelola dengan baik. Tinggal satu, bagaimana agar potensi yang sudah menjadi hasil produksi bisa terpasarkan dengan baik," ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, persoalan pemasaran tidak hanya dialami oleh BUMDes di Seram Bagian Barat, namun juga dialami oleh sebagian besar BUMDes di Indonesia. Untuk itu, ia terus melakukan komunikasi dengan sejumlah offtaker untuk membantu memasarkan produk unggulan desa.

"Kadang soal ini bukan karena tidak ada pasar. Tapi pasar yang tidak tau dimana harus mendatangkan barang, atau produsen yang tidak tahu kemana harus menaruh barang. Maka kunci utama adalah komunikasi," terangnya.

Di samping itu, ia juga terus melakukan peningkatan pemasaran produk BUMDes melalui platform-platform digital. Menurutnya, promosi dan pemasaran produk BUMDes melalui platform digital penting dilakukan untuk mempermudah akses terhadap konsumen.

"Kita terus berupaya untuk meningkatkan media komunikasi pemasaran yang paling mudah dijangkau, yaitu pemasaran via online," ujarnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa Agar Tidak Salah Target

 

MALUKU - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan program pembangunan dilakukan secara tepat berdasarkan kebutuhan masing-masing desa.

"Implementasi SDGs desa diawali dengan adanya data valid, akurat, berkesinambungan, dan update di tiap desa," ujarnya saat bersilaturahmi dengan sejumlah kepala desa di Pendopo Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, Sabtu (30/1).

Terkait hal tersebut, Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, di awal Februari mendatang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menggulirkan sistem informasi tentang pemutakhiran data desa. Dalam hal ini, desa akan diminta untuk membentuk relawan desa terkait pemutakhiran data desa berbasis aplikasi.

"(Pemutakhiran data) Tidak sulit. Karena sudah dilakukan uji coba. Kita tidak ingin kebijakan-kebijakan ini menyulitkan, karena skalanya desa," ujarnya.

Menurutnya, pemutakhiran data berbasis SDGs Desa tersebut akan memberikan gambaran riil terkait kondisi desa dan masyarakat desa. Tak tanggung-tanggung, pemutakhiran data desa akan dilakukan secara by name by address.

"Nanti akan kelihatan posisi kemiskinan di desa X misalnya. Karena yang kita gali adalah data desa, data RT, data keluarga dan data warga. Maka kita bicara by name by address. Karena tidak mungkin kita bicara wilayah mikro kalau datanya tidak begitu," ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, arah kebijakan SDGs Desa dilakukan untuk mempermudah kepala desa dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan.

Menurutnya, SDGs Desa akan memandu kepala desa untuk melakukan pembangunan bukan berdasarkan keinginan masyarakat atau segelintir tokoh semata, melainkan juga berdasarkan kebutuhan riil masyarakat desa.

"Kepala desa ini tugasnya berat. Karena urusan stunting ya tanggung jawab kepala desa, kemiskinan ya kepala desa, kesehatan dan kesejahteraan ya kepala desa. Mengingat bebannya sangat tinggi, maka diberikan satu arahan yakni SDGs Desa," ujarnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri Bangun Kerjasama Stakeholder Untuk Tingkatkan SDM Di Maluku Dan Maluku Utara

AMBON - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan di Indonesia Wilayah Timur seperti Maluku dan Maluku Utara.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini akan melakukan pertemuan intens dengan kementerian/lembaga dan sejumlah stakeholder terkait, untuk dapat bekerjasama melakukan peningkatan kualitas SDM desa-desa di Maluku dan Maluku Utara.

"Pak Presiden ingin seluruh program yang dilakukan terintegerasi, tidak jalan-jalan sendiri. Jalan sendiri harus, karena beda lembaga. Tapi harus ketemu di satu titik. Ini penting," ujarnya di Balai Latihan Masyarakat Ambon, Maluku, Minggu (31/1).

Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM perdesaan perlu dilakukan di beberapa aspek terutama terkait penguatan ekonomi warga desa. Adapun salah satu yang menjadi fokus utama adalah terkait peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Nanti kita juga akan lakukan pertemuan intens dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pelatihan tentang ketenagakerjaan di desa," ujarnya.

Dalam kunjungannya tersebut, Gus Menteri mengecek langsung ketersediaan fasilitas dan kondisi Balai Latihan Masyarakat Ambon. Ia ingin memastikan bahwa Balai Latihan Masyarakat Ambon yang memiliki lokus tugas di Maluku - Maluku Utara ini dapat memenuhi kebutuhan pelatihan perdesaan di wilayah tersebut.

"Saya ingin revitalisasi balai utamanya di wilayah timur yakni Balai Ambon dan Balai Jayapura. Ini kita upayakan. Karena di Indonesia Timur membutuhkan agar balai menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tapi tidak overlapping (tumpang tindih)," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Latihan Masyarakat Ambon, Josoa Salmon Marlissa mengatakan, Balai yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut memiliki tugas melakukan peningkatan kapasitas desa di Provinsi Maluku dengan jumlah desa sebanyak 1.240 desa dan Provinsi Maluku Utara yang memiliki desa sebanyak 1.199 desa.

Ia mengatakan, konsep pelatihan ke depan akan selaras dengan arahan Gus Menteri terkait kebijakan pembangunan desa berkelanjutan atau SDGs Desa.

"Kita akan mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutam dalam bentuk-bentuk pelatihan seperti pelatihan BUMDes, Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), dan pelatihan kemaritiman," ujarnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT