BUMDes Untu Mo'ori Desa Waelumu Direorganisasi

 

WANGIWANGI- WakatobiChannel - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan harapan akan menjadi lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan aset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi sehingga mampu menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa nampaknya masih jauh dari harapan itu. Hal itu disebabkan karena berbagai faktor diantaranya adalah kepengurusan yang belum berfungsi dengan baik sesuai apa yang dicita-citakan dengan dibentuknya BUMDes.

Untuk mengefektifkan dan menghidupkan kembali BUMDes Untu Mo’ori maka Pemerintah Desa Waelumu bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan musyawarah desa untuk mereorganisasi kepengurusan BUMDes yang sudah pernah dibentuk pada tahun 2017 silam.

Musyawarah Desa dalam rangka reorganisasi pengurus BUMDes ini dilaksanakan pada hari Senin 8 Februari 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Waelumu yang diikuti oleh Camat Wangi-Wangi, Kapolsek Wangi-Wangi, Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda itu menghasilkan sebuah keputusan melalui musyawarah mufakat yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pengurus lama yang masih ada dan masih bersedia untuk menjadi pengurus BUMDes, adapun susunan kepengurusan BUMDes yang disepakati bersama adalah  Muh. Sarman (Ketua), Misiladin (Sekretaris) dan Sasi, S.Pi (Bendahara).

Effendi Rahmat - PJ Kades Waelumu

Penjabat Kepala Desa Waelumu Effendi Rahmat, A.Md RO, SKM dalam sambutannya mengatakan, “ kami dari pemerintah desa sudah beberapa kali menganggarkan melalui penyertaan modal untuk BUMDes namun selalunya dijadikan sebagi silpa karena Pengurus Bumdesnya ternyata sudah tidak aktif alias mati suri, padahal saya sebagai kepala desa punya mimpi dan cita-cita yang besar untuk meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat desa melalui BUMDes ini dengan memprogramkan berbagai kegiatan sesuai dengan potensi Desa Waelumu ini, “katanya.

Effendi Rahmat menambahkan bahwa,” pengurus BUMDes yang ada sekarang ini yang barusan kita sepakati bersama ini mudah-mudahan dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik pada pemerintah desa dan semua pihak sehingga dapat menyusun program kegiatan apa yang hendak akan dilakukan, harapan kami bahwa ada banyak potensi yang dimiliki Desa Waelumu ini yang jika dikelola dengan baik tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta membuka peluang usaha bagi generasi muda yang ada di desa ini, kami akan siap menganggarkan melalui modal penyertaan BUMDes untuk mendukung berkembangnya usaha BUMDes kedepan, “tambah Pegawai Sekretariat DPRD Wakatobi ini.

Sementara itu Ketua BPD Waelumu Drs. Abdul Latief mengatakan, “  kami sebagai BPD sangat prihatin juga dengan BUMDes kita ini yang sudah lama dibentuk namun belum ada kegiatan yang dilakukan, bisa jadi karena ada kendala teknis sehingga itu semua tidak berjalan normal seperti apa yang kita harapkan, sehingga kita akan musyawarah ini untuk memastikan keberadaan pengurus serta memastikan kembali kesiapan mereka untuk menghidupkan kembali BUMDes ini setelah kita tau apa yang jadi titik persoalan kenapa BUMDes ini belum berjalan maksimal.

Dengan kita reorganisasi ini harapan kita BUMDes Untu Mo’ori ini akan berbenah, menata kembali administrasinya dan menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk membuat proposal kegiatan usaha yang akan ditujukan kepada pemerintah desa agar mendapatkan anggaran dalam bentuk modal penyertaan sebagai modal awal BUMDes memulai usaha, “tambah mantan Kadis Kesehatan Wakatobi ini.

Salah seorang Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Wakatobi yang ikut hadir dalam musyawarah desa ini menjelaskan tentang mekanisme pembentukan BUMDes sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2014 serta peluang-peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes termasuk mengelola semua aset desa dan potensi desa yang ada agar dapat menambah sumber pendapatan desa melalui pendapatan asli desa (PADes), “jelas Muhnsir.

Tenaga Pendamping Profesional yang hadir adalah Tenaga Ahli Infrastruktur Desa ( Andi Liburang, ST), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (Muhnsir, S.Kel) dan Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna (Jumiadin, SP.M.Si) serta Pendamping Desa ( La Ode Ayidin, SH dan Irsan Al Ihram, ST). *

 

Reportase        : Irsan – La Ode Ayidin ( PD WangiWangi )

Editor              : Jumie

Desa Jadi Tulang Punggung Ekonomi Pasca Pandemi Karena Minim Kasus Covid19

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Masyarakat yang tinggal di perdesaan menjadi warga yang paling siap menopang pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi saat menjadi pembicara Webinar Desa Brilian di Jakarta, Selasa (9/2).

“Intinya, bahwa peluang pemulihan ekonomi Indonesia memang ada di desa,” ujar Wamendes PDTT.

Menurut Budi Arie, minimnya kasus Covid-19 di desa-desa memperkuat argumen bahwa desa akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Ia mengimbau kepada seluruh warga desa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Saya harap seluruh warga desa terus disiplin (protokol kesehatan). Agar supaya penularan Covid-19 bisa kita minimalisir. Kita putus mata rantainya agar tidak masuk ke desa. Karena desa akan menjadi harapan dan tulang punggung pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menurut Budi Arie, desa-desa memiliki potensi besar di sektor pertanian. Yang mana saat ini, sektor pertanian menjadi sektor yang masih tumbuh positif dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Terlebih, lebih dar 80 persen desa di Indonesia berbasis ekonomi pertanian.

“Maka saya harap BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai pusat ekonomi perdagangan dan distribusi di desa, harus bisa bertransformasi dan bergeliat dengan bekerjasama dan tentunya dukungan dari berbagai pihak, BRI misalnya dari sektor perbankan,” terangnya.

BUMDes sendiri hingga tahun 2020 telah terbentuk sebanyak 51.134 unit. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, BUMDes telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga Rp1,1 Triliun.

Ia mengatakan, sejak disahkannya BUMDes sebagai badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka BUMDes memiliki berbagai kemudahan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

“BUMDes sekarang dapat lebih mudah menjalin kerjasama dengan pihak lain, karena sudah berbadan hukum,” ujarnya.

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT
Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Afirmasi Pendidikan Bagi Kepala Desa, Kemendes PDTT Sinergi Dengan Lima Kampus

 

Jakarta - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal bersama 5 Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) telah bersepakat untuk perkuat sinergitas perguruan tinggi dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan membangun afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pendamping Desa.

 

Kesepakatan itu tertuang dalam Naskah Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani oleh Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid bersama dengan Rektor pada 5 perguruan tinggi di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta pada Selasa (9/2).

 

Adapun dari kelima perguruan tinggi tersebut yakni Universitas Negeri Surabaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, IAIN Purwokerto, dan Universitas Negeri Padang.

 

Untuk ruang lingkup dalam kerjasama tersebut yakni pertama, Kemendes PDTT dengan Universitas Negeri Surabaya meliputi kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang Perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi Civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

 

Ruang lingkup kedua antara Kemendes PDTT dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

 

Ruang lingkup ketiga antara Kemendes PDTT dengan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat.

 

Lalu ruang lingkup keempat antara Kemendes PDTT dengan IAIN Purwokerto yang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

 

Kemudian ruang lingkap kelima antara Kemendes PDTT dengan Universitas Negeri Padang yang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

 

Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid menyampaikan, arah pembangunan perdesaan saat ini bertumpu pada pencapaian 18 tujuan SDGs Desa yang mampu berkontribusi 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

 

Pencapaian ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, komitmen yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan, serta kerjasama multi sektor khususnya dukungan kerjasama dari Perguruan Tinggi.

 

"Tentunya dalam penandatanganan hari ini, merupakan satu langkah maju dalam upaya peningkatan peran kampus-kampus pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Melalui program Kampus Merdeka untuk desa, yang insya Allah akan ditandatangani MoU tiga Menteri pada Rabu (esok,red) diharapkan dapat memperluas jejaring kemitraan dalam mengoptimalkan program-program pembangunan desa dan perdesaaan di Indonesia," katanya.

 

Taufik Madjid juga mengharapkan Pertides dapat terus menunjukkan kontribusinya dalam pencapaian target-target SDGs desa yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya SDGs Nasional.

 

"Melalui kerjasama ini dapat terbangun sinergitas perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (PERTIDES) dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan membangun afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pendamping Desa," katanya.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT