Kemendes Kampanyekan Gerakan Setengah Milyard Masker Desa

H. Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT

JAKARTA – WakatobiChannel -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal mengkampanyekan Gerakan Setengah Miliar Masker Desa sebagai bagian dari program Desa Aman Covid-19.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam pertemuan dengan Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendes PDTT, Selasa (4/8/2020) di Operation Room Kantor Kalibata.

Menteri Halim menuturkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penanganan Normal Baru di desa atau bagian dari program Desa Aman Covid-19 itu ada tiga fokus yaitu penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Presiden menekankan untuk fokus pada poin pertama yaitu masker.

“Untuk itu, Kemendes PDTT akan fokus pada kampanye pengunaan Masker di desa sesuai dengan arahan Presiden,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Sosialisasi dan distribusi masker di desa-desa ini, Kemendes PDTT bakal dibantu oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai Tri Suswati Karnavian. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden agar TP PKK terlibat dalam kampanye Desa Aman Covid-19 ini. Dan hal ini sudah disepakati dalam pertemuan dengan Tri Suswati dan Mendagri Tito Karnavian.

“Kampanye Setengah Miliar Masker untuk desa ini menjadi salah satu program yang akan dikampanyekan nantinya,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Program Setengah Miliar atau 500 juta masker ini ditujukan bagi masyarakat desa yang tergolong miskin. Jumlah ini dengan asumsi jika warga di 73.953 desa itu bisa miliki masker lebih dari satu.

Mekanisme pengadaannya, kata Gus Menteri, Desa bisa menggunakan Dana Desa dengan memberdayakan warga Desa untuk membuatnya, minimal setengah dari jumlah yang ditargetkan. Sisanya, diharapkan terkumpul dari gotong royong yang dilakukan oleh warga kelas menengah yang mengumpulkan masker untuk warga miskin desa lainnya.

“Setelah terkumpul, masker ini nantinya bakal didistribusikan oleh Ibu-ibu PKK,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Setelah kampanye ini, Gus Menteri juga menjelaskan soal Program Padat Karya Tunai (PKTD) yang dinilai menjadi salah motor kebangkitan ekonomi desa pasca pandemi Covid-19 ini.

PKTD dinilai sukses lakukan rebound ekonomi desa dan teruji dalam menurunkan angka kemiskinan di desa. PKTD juga terbukti meningkatkan daya beli masyarakat, beri efek bagi pengelolaan Bumdes dan meningkatkan ketahanan ekonomi desa.

Gus Menteri mengatakan, Perekrutan pekerja PKTD sendiri harus sesuai kriteria, yakni masyarakat miskin; penganggur dan setengah penganggur; dan masyarakat marjinal lainnya.

“Terdapat Rp36,4 Triliun dari Rp71,2 Triliun anggaran dana desa tahun 2020 yang masih tersisa. Sisa anggaran ini dimaksimalkan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), yang diperkirakan dapat menyerap sekitar 5,2 Juta tenaga kerja,” kata Gus Menteri.

Mantan Ketua DPRD Jombang ini berharap, persoalan PKTD ini bisa disosialisasikan hingga ke desa-desa agar bisa dipahami oleh masyarakat. Olehnya, para pejabat Eselon I dan II di Kemendes PDTT diminta untuk terlibat langsung memkampanyekan hal ini ke warga desa.

SetiapUnit Kerja di Kemendes PDTT bakal kebagian sosialisasi kepada desa soal PKTD dan maskerisasi ini secara virtual ke desa. Materi sosialisasi dan pembagian wilayah sosialisasi akan ditentukan kemudian. (dy)

Presiden Joko Widodo Meminta Percepatan Penurunan Stunting

JAKARTA WakatobiChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan penurunan stunting yang sudah menjadi program harus terus dipercepat.

”Data yang saya miliki ada perbaikan dalam prevalensi stunting dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019. Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%,” tutur Presiden saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/8).

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan beberapa arahan, sebagai berikut:

Pertama, Presiden minta fokus untuk menurunkan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, di antaranya NTT (Nusa Tenggara Timur), Sulbar (Sulawesi Barat), NTB (Nusa Tenggara Barat), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

”Untuk itu, saya juga ingin minta para Gubernur nanti Mendagri juga bisa menyampaikan Gubernur, Bupati, Wali Kota sampai ke Kepala Desa, terutama untuk 10 provinsi tersebut supaya betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting,” ujar Presiden.

Kedua, akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu ini harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi ini. ”Yaitu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga pemberian suplemen, Vitamin A bagi ibu yang menyusui dan makanan pendamping ASI,” imbuh Presiden.

Ketiga, aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil juga pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting. ”Sekali lagi saya minta ini juga melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat RT dan RW serta relawan, dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” ujarnya.

Keempat, dalam upaya penurunan angka stunting juga disambungkan dengan program perlindungan sosial. ”Terutama PKH, kemudian pembagian BPNT, dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu,” pungkas Presiden.