Rambah Pasar Digital, Dana Desa Alokasikan 4,2 Triliun Modal BUMDes

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 sebesar Rp4,2 Triliun dana desa telah dialokasikan untuk permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, beberapa BUMDes saat ini telah merambah ke pasar dunia digital.

“Ada banyak contoh-contoh toko online BUMDes di berbagai platform. Ada minimarket, ada toko online BUMDes yang fokus di sektor pertanian, ada yang menjual produk-produk lokal, pariwisata, hingga multi produk,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/1).

Saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion bersama Bangka Pos yang digelar secara virtual tersebut Budi Arie mengatakan, BUMDes menjadi investasi penting bagi desa untuk dapat terus menerus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Tercatat, sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, BUMDes telah berkontribusi meningkatkan PADes hingga Rp1,1 Triliun.

“Akumulasi jumlah BUMDes sampai tahun 2020, sudah ada 51.134 desa yang sudah mendirikan BUMDes. Tahun 2015-2020 dana desa yang dialokasikan untuk modal BUMDes mencapai Rp4,2 Triliun, dan PADes dari BUMDes tahun 2015-2020 mencapai Rp1,1 Triliun,” ungkapnya.

Menurutnya, pengembangan BUMDes menjadi salah satu upaya penting dalam rangka rebound ekonomi desa tahun ini. Salah satu upaya tersebut adalah penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait BUMDes, yang akan mempermudah BUMDes dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

“Kita juga terus mendorong digitalisasi BUMDes, sehingga BUMDes tetap tumbuh selama pandemi covid 19 ini,” ujarnya.

Budi Arie mengatakan, masyarakat desa adalah kategori yang paling siap dalam menyongsong ekonomi di masa pandemi covid 19 ini. Ia meyakini, hadirnya inovasi-inovasi kreatif BUMDes dan masyarakat di perdesaan dapat menjadi penopang bagi ekonomi nasional.

“Potensi terbesar kita ada di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ini yang harus terus kita kembangkan,” tegasnya.

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT
Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri Dan Senator DPD Bahas Rencana Pembangunan Desa Sesuai SDG's Desa

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri menjelaskan prioritas penggunaan dana desa 2021 harus mengacu pada SDGs Desa.

Menurutnya, saat ini sudah memasuki tahap pemutaakhiran data di setiap desa. Data itu juga yang akan menentukan arah kebijakan maupun pembangunan desa secara berkelanjutan berdasarkan SDGs Desa.

"Kuncinya adalah data mikro karena level yang kita garap data mikro, tidak mungkin kita mengambil kebijakan yang tepat kalau datanya bukan data mikro," kata Gus Menteri saat menerima lawatan Komite I DPD RI di kantornya, Selasa (26/01/2021).

Gus Menteri menerangkan, melalui data yang berbasis RT dan RW sebagaimana dikumpulkan oleh para Pendamping Desa tersebut dapat membantu desa memetakan masalah yang harus segera dirampungkan dan penerapan SDGs Desa.

Dengan demikian, program pembangunan desa dapat dipastikan akan berbasis pada kebutuhan, bukan atas dasar keinginan oknum tertentu.

"Dengan tahu masalahnya maka perencanaan pembangunan desa betul-betul berbasis pada kebutuhan," terang Gus Menteri.

Gus Menteri kembali menegaskan, senator DPD juga dapat melihat langsung data apabila ingin mengetahui potret desa di seluruh Indonesia.

"Kita upayakan memiliki data mikro terkait kondisi desanya dan rekomendasi apa dari desa tersebut. Bisa dilihat oleh siapapun, bukan hanya oleh Kepala Desa, tapi siapa saja," pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, Gus Menteri didampingi Sekjend Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Rosyidah Rachmawaty.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT