Menteri Desa PDT Meraih Kepuasan Publik Tiga Besar Menteri Kinerja Terbaik

 

Menteri Desa PDT Yandri Susanto

JAKARTA – SindoNews. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional.

Hal itu berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025. Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%.

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yandri Susanto dinilai publik mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

SPIN mencatat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes, digitalisasi ekonomi desa, program karya-karya produktif dan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Yandri. 

(sumber berita : sindonews)

Read More

MENTERI DESA PDTT : Program ASN Mengabdi Desa Agar TIdak Hanya Berteori

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan memulai program kegiatan yang bertema ASN Mengabdi Desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Minggu (28/3) mendatang. 

 

Sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh Kemendes PDTT, salah satunya yakni melakukan pembekalan kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pusat Latihan Pegawai ASN, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendes PDTT di Jakarta pada Rabu (24/3).

 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat meninjau lokasi pembekalan menyampaikan kepada para pegawai ASN pelaksanaan program kegiatan ASN Mengabdi Desa bertumpu pada optimalisasi implementasi SDG desa.

 

"Pada tahun ini kita fokus implementasi SDGs Desa supaya arah pembangunan desa-desa kita di Indonesia itu betul-betul fokus pada berbagai permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh seluruh desa. Tetapi kadangkala tidak dirasakan. SDGs Desa jika dinarasikan oleh problematika adalah satu konsep pembangunan yang bisa dijadikan untuk memnggali, mengukur, mencari berbagai permasalahan yang kadangkalanya kepala desa tidak sadar bahwa didesanya memiliki masalah," katanya. 

 

Lebih lanjut, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menyampaikan bahwa kegiatan ini juga untuk menyatukan Kemendes PDTT dengan desa supaya tidak hanya berteori kemudian mendapat informasi. Tapi, juga harus turun ke desa kemudian menggali informasi, mendampingi proses sekaligus ikut merasakan kehidupan di desa. 

 

Gus Menteri berharap kegiatan dengan tema ASN mengabdi desa yang dilakukan oleh ASN dalam waktu yang sudah ditetapkan untuk melakukan pendampingan bisa menyelesaikan dan mengkomunikasikan permasalahan yang ada di desa.

 

"Tidak banyak dan tidak rumit. Kalau satu personil mendampingi 11 desa dalam waktu 10 hari. Lalu dalam sehari bisa menyelesaikan 2 desa. Maka, cukup 5 atau 6 hari, 11 desa bisa terkomunikasikan. ASN sangat dibutuhkan oleh Desa. Jadi, damping mereka, mulailah untuk membaca dan menganalisis apa yang ada di desa, ini dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada didesa," katanya.

 

Direncanakan, usai program kegiatan ASN Mengabdi Desa di Kabupaten Blitar akan dilanjutkan program kegiatan yang sama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Read More

GUS MENTERI : Ini Ukuran Kesuksesan Pembangunan Di Daerah

 

KEPAHIANG - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Nyai Lilik Umi Nashriyah menyambangi Desa Sidorejo, Kecamatan Kabawetan di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, Kamis (25/3/2021).

Di Desa Sidorejo, Gus Menteri, sapaan akrabnya, dijamu di Guest House Desa Sidorejo yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten  Kepahiang tapi dikelola oleh BUMDes Sidorejo.

Dalam arahannya, Gus Menteri mengatakan, kunci pembangunan di Indonesia itu ada di desa. Jika ingin lndonesia maju maka desanya harus dimajukan.

"Seperti dikatakan Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran yaitu desa, diselesaikan di desa dan keberhasilan agregatifnya dirasakan oleh level di atasnya," kata Gus Menteri.

Salah satu ukuran kesuksesan pembangunan daerah adalah menurunnya secara signifikan  angka kemiskinan. Ini akan mudah jika basisnya desa karena dananya juga sudah ada. Tinggal bagaimana cara pemerintah daerah melakukan pengawasan secara serius terhadap penggunaan dana desa agar penggunaan sesuai target pembangunan dan visi misi Presiden.

"Jika kemiskinan di desa menurun maka pasti kemiskinan di tingkat kabupaten juga akan turun," kata Gus Menteri.

Untuk itulah, Kemendes PDTT mengeluarkan arah kebijakan pembangunan desa dalam SDGs Desa yang berbicara soal Desa Tanpa Kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, ramah perempuan hingga poin ke-18 yaitu Lembaga Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Ini artinya, kata Gus Menteri, pembangunan di desa harus senantiasa bertumpu ke akar budaya.

Arah ini telah bagus tinggal Kabupaten Kepahiang memanfaatkan dana desa sebesar Rp869 miliar diprioritaskan ke kemiskinan, pendidikan berkualitas dan ketiga desa sehat dan sejahtera.

"Ini tiga hal ini menjadi fokus maka saya yakin dalam waktu lima tahun akan menjadi percepatan keberhasilan pembangunan," kata Gus Menteri.

Gus Menteri mengatakan, meski ada Covid-19, seharusnya Dana Desa tidak terlalu tergerus karena perhitungan Kemendes PDTT, Dana Desa untuk Covid-19 tidak lebih dari 8 persen. Kemudian untuk BLT tidak lebih dari 20 persen.

Selebihnya, desa bisa menggunakan untuk pembiayaan infrastruktur dengan menggunakan pola padat karya tunai desa (PKTD).

Di Desa Sidorejo, selain diperlihatkan Guest House, Gus Menteri juga diperlihatkan produksi BUMDes seperti Kopi Khas Sidorejo dan Batik Khas Kepahiang yang disebutnya sarat makna.

Gus Menteri pun diperlihatkan Kawasan Wisata Kepahiang Mountain Valley yang dikelola BUMDes dan Air Terjun.

Turut hadir dalam kunjungan ke Desa Sidorejo, Wakil Bupati Kepahiang Zurdi Nata, Sekda Zamzani, anggota DPRD dan Forkompinda setempat.

Turut mendamping kunjungan Gus Menteri, Direktur Pelayanan Investasi Desa Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Supriadi dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya Ditjen Pembangunan Desa Perdesaan Bito Wikantosa.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT
Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri Berharap Kebijakan Politik Bertumpu Pada Kesejahteraan

 

Jakarta - WakatobiChannel - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) A. Muhaimin Iskandar meluncurkan buku yang ditulisnya berjudul "Negara dan Politik Kesejahteraan: Reorientasi Arah Baru Pembangunan".

Launching buku digelar pada Kamis (18/3) di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta dengan turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin dan sejumlah anggota DPR lainnya serta sejumlah pengamat, pengusaha, tokoh agama dan akademisi.

Dalam pengantar buku, A. Muhaimin Iskandar menyampaikan, buku yang di tulisnya ini adalah hasil refleksi perjalanannya saat berdialog, menyapa dan menemui berbagai elemen dan kelompok masyarakat.

"Penulisan buku ini berawal dari kegelisahan terhadap adanya gap yang besar antara rumusan program serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kenyataan yang ditemui di lapangan," kata Gus AMI, sapaan akrabnya.

Menurut Gus AMI, berbagai gagasan yang diangkat dalam buku ini bermuara pada satu hal yakni bahwa agenda-agenda dalam demokrasi harus memasukkan persoalan-persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan persoalan kesejahteraan lainnya sebagai agenda penting publik.

"Karenanya, sebuah peta jalan menuju arah baru pembangunan mutlak diperlukan," kata Gus AMI.

Buku ini diharapkan mampu memberi sumbangan gagasan dan pemikiran tentang bagaimana seharusnya keadilan sosial yang menjadi cita-cita berdirinya bangsa bisa diwujudkan.

"Mudah-mudahan buku ini mampu memberi kontribusi terhadap gagasan tentang pentingnya mengarusutamakan kesejahteraan dalam seluruh kebijakan yang dilahirkan negara," tutup mantan Menakertrans ini.

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri usai menghadiri launching mengapresiasi terbitnya buku Negara dan Politik Kesejahteraan tersebut.

"Barusan kita menghadiri launching buku tentang negara dan politik kesejahteraan. Buku ini sangat bagus dan berhubungan juga dengan kebijakan-kebijakan di Kemendes," kata Gus Menteri.

"Oleh karena itu, kita berharap kedepan berbagai kebijakan politik di Indonesia betul-betul bertumpu pada kesejahteraan. Bukan pada yang lain," katanya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Read More

Roadmap Pengembangan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar paparkan peta jalan (Roadmap) pengembangan, pengelolaan daerah tertinggal dan transmigrasi hingga 2024 di Komisi V DPR RI, Senin (15/3/2021).

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 terkait pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, tidak hanya berada di Kemendes PDTT. Namun dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementan, KKP, Kemenkes, Kemnaker hingga Kemendikbud.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dimana persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada 2018 yang berjumlah 26,12 persen, dapat berkurang cukup signifikan hingga 23,5 hingga 24 persen sampai 2024 mendatang.

Sebaliknya indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal yang 58,11 persen pada 2018 naik hingga 62,2 sampai 62,7 persen pada 2024.

Sedangkan jumlah daerah tertinggal dari 62 kabupaten pada 2019 berkurang hingga 37 kabupaten pada 2024. Sehingga 25 kabupaten terentaskan pada 2024 mendatang.

Selain itu, jelas Gus Menteri, masih perlu dilakukan pembinaan kepada 62 daerah tertinggal di kabupaten yang dientaskan pada 2019.

'Jadi selain fokus mengentaskan 25 kabupaten, kita juga masih memiliki kewajiban melakukan pembinaan kepada 62 daerah selama 3 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Gus Menteri.

Kemudian, lanjut Gus Menteri, target sasaran program pembangunan daerah tertinggal 2020-2024, khusus di 2021 ditargetkan entas 6 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Dimana penduduk miskinnya diproyeksi menurun dari 24,6 hingga 25,1 persen. Sedangkan rata-rata IPM (Indeks Pembangunan Manusianya) naik dari 59,8 pada 2020 menjadi 60 hingga 60,5 pada 2021.

Gus Menteri juga paparkan roadmap pengembangan wilayah transmigrasi menurut RPJMN 2020-2024, ada 52 kawasan trasmigrasi yang masuk dalam prioritas nasional.

Dimana dari 52 kawasan tersebut ada 7 wilayah yang menjadi kawasan transmigrasi berdaya saing. Kemudian 33 wilayah menjadi kawasan transmigrasi mandiri dan 12 wilayah menjadi kawasan transmigrasi berkembang.

"Target pada 2021 ada 1 kawasan transmigrasi berdya saing, 7 kawasan transmigrasi mandiri dan 25 kawasan transmigrasi berkembang yang telah tercapai," jelas Gus Menteri.

Gus Menteri berharap, pandemi Covid-19 tidak terlalu banyak merubah target dan capaian pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dalam RPJMN 2020-2024 tersebut.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT
Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Read More

Percepat Pembangunan Ekonomi Perbatasan, Ini Yang Dilakukan Kemendes PDTT

 

JAKARTA, WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri undangan Rapat Kerja Tim Pengawas Perbatasan terkait Program Percepatan Pembangunan Ekonomi pada kawasan Perbatasan Negara sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 di Ruang Rapat Pansus Gedung Nusantara II DPR, Senin (15/3/2021).

 

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pengawas Rachmat Gobel, Menteri Desa tegaskan komitmen untuk menjalan amanat Presiden Joko Widodo itu.

 

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sekaitan dengan Pembangunan Kawasan Perbatasan berada di dua Kabupaten.

 

Tugas Kemendes PDTT berada di dua kabupaten, yaitu perbatasan negara di Aruk di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

 

Dan kedua perbatasan negara di Motaain Kabupaten Belu NusaTenggara Timur.

 

"Di Kabupaten Sambas, hanya ada satu desa yaitu peningkatan jalan desa Temajuk Kecamatan Paloh sepanjang 2,16 Kilometer," kata Gus Menteri.

 

Kemudian di Motaain ada empat kegiatan yaitu pembangunan jalan masuk Sonis Laloran di desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat sepanjang 0,8 Kilometer.

 

Pembangunan jalan desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur sepanjang 0,6 kilometer. Pembangunan Embung Teknis Naekasa dan Lookeu.

 

"Terkait penugasan ini, Kemendes PDTT telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Belu kemudian meminta dukungan data berupa dokumen perencanaan dan spesifikasi titik lokasi kemanfataan," kata Gus Menteri.

 

Kemendes PDTT juga telah berkoordinasi dengan Bappenas, termasuk soal rencana aksi  kegiatan.

 

Turut hadir dalam pertemuan itu Mendagri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Read More

Program Afirmasi Kepala Desa Ditargetkan Kemendes PDTT Berjalan Tahun 2021

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali menggelar rapat dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) secara virtual pada Rabu (10/3).

 

Rapat  kali ini membahas pematangan dan percepatan afirmasi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa sampai dengan Pendamping Desa yang berprestasi.

 

Nantinya, Kepala Desa, Perangkat Desa dan  Pendamping Desa yang memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana S1 dapat mendaftar untuk mengikuti program kuliah Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognition of Prior Learning (RPL) di perguruan tinggi yang diinginkan.

 

Adapun kuliah program RPL yang dimaksud adalah penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai Program Studi.

 

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid, terus berupaya agar program afirmasi ini bisa segera dieksekusi. Oleh karena itu, payung hukum sangat dibutuhkan untuk menaungi program afirmasi ini.

 

“Saya kira itu (payung hukum) akan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ungkapnya.

 

Taufik mengatakan, setidaknya dua regulasi atau payung hukum untuk menaungi program afirmasi ini. Pertama adalah kesempatan bagi perguruan tinggi. Kedua, adalah standar. 

 

Pertama adalah memberikan kesempatan pada perguruan tinggi di Indonesia untuk membuka RPL. Terkait dengan kriteria, standar kompetensi dan program studi  menyesuaikan perguruan tinggi.

 

“Diharapkan, dalam Pertides ini bisa melahirkan sarjana-sarjana terapan, baik D4, S1, S2, bahkan S3 terapan. Tapi perlu pertama yang harus kita percepat adalah payung hukum untuk memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi,” jelasnya.

 

“Regulasi yang kedua adalah standarnya. Apa saja standar yang kita pakai bisa diakomodasi di dalam regulasi baik dalam bentuk keputusan Dirjen Dikti atau Peraturan Dirjen Dikti, atau apa pun namanya,” sambungnya.

 

Menurutnya, dua hal itulah yang harus dipercepat agar program afirmasi bisa dieksekusi pada tahun 2021. Meski begitu, Ia secara tegas menolak narasi keluar ijazah gampang, bahkan soal isu jual beli ijazah.

 

“Nah kita sepakat tidak berpikir demikian, karena ada standardisasi yang harus dijalankan,” tutupnya.

 

Turut hadir dalam seluruh pejabat eselon satu Kemendes PDTT, Ketua forum Pertides Prof. Panut, perwakilan dari Kemendagri dan Kemendikbud, serta rektor-rektor yangg tergabung dalam forum Pertides.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Read More

Perencanaan Pembangunan Desa Harus Berbasis Masalah

 

Jakarta - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar penuhi udangan Tribun News Network untuk jadi pembicara kunci dalam Webinar secara Virtual dengan tema "Dana Desa di Era Pandemi Covid-19" pada Senin (8/3/2021).

Menteri Halim menjelaskan, awal dirinya saat dipanggil Presiden Joko Widodo sebelum penugasan sebagai Mendes PDTT dititipi pesan agar Dana Desa semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat desa.

Pesan Presiden Jokowi adalah Dana Desa digunakan untuk dua hal yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dua hal ini jadi panduan bagi Gus Menteri dan Kemendes PDTT untuk wujudkan visi misi Presiden yaitu membangun Indonesia dari Pinggiran atau Desa.

Dua point ini juga ternyata memudahkan Gus Menteri, sapaan akrabnya, untuk menjelaskan soal Dana Desa kepada warga. Dikatakannya jika ditanyakan soal peruntukkannya maka dengan lugas Gus Menteri menyatakan jika Dana Desa itu bisa digunakan untuk apa saja selama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatakan SDM.

"Dana Desa bisa digunakan untuk apa saja, kecuali yang dilarang jadi simpel. Hanya ingin membangun cara berpikir yang mudah bagi Kepala Desa," kata Gus Menteri.

Berpijak pada hal itu, kemudian Kemendes PDTT kemudian merumuskan arah kebijakan pembangunan desa dalam konsep yang disebut SDGs Desa.

SDGs Desa berturut-turut mencakup tujuan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Tujuan berikutnya ialah Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan. Berikutnya tujuan Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat.

Lalu tujuan Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

"SDGs ke-18, Kelembangaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif yang murni inisiasi Kemendes PDTT," kata Gus Menteri.

Dasar pemikiran munculnya SDGs ke-18 yaitu pembangunan harus berbasis akar budaya lokal, menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, Menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang. Kemudian penguatan kontrol sosial berbasis budaya setempat (kearifan lokal).

"Ini menjawab keinginan Presiden untuk membangun daerah dari desa," kata Gus Menteri.

Gus Menteri menegaskan jika perencanaan pembangunan desa haruslah berbasis dengan masalah, bukannya berdasarkan keinginan. Pasalnya jika berbasis masalah, haruslah diikuti dengan data yang detail hingga ke tingkat mikro seperti soal kemiskinan, kesejahteraan dan kesehatan.

Jika data yang dimiliki detail maka permasalahan desa itu terpotret dengan baik dan penentuan arah pembangunan desa juga bisa lebih maksimal.

"Saya selalu katakanya tiga hal sukses untuk membangun desa yaitu data, data dan data," tekan Gus Menteri.

 

Prioritas pembangunan Dana Desa 2021 merujuk pada SDGs Desa

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

a) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 8)

b) penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)

c) pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 12)

 

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

a) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (SDGs Desa 17)

b) Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa8)

c) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa (SDGs Desa 2)

d) Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)

 

3. Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)

 

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri Ajak UIN Sunan Ampel Bersama Membangun Desa

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar ditemani oleh Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Staf Khusus Atmari menerima kunjungan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Prof. Masdar Hilmy. Keduanya bertemu di ruang kerja Menteri pada Kamis (25/2/2021).

Kedatangan Rektor UIN untuk menindaklanjuti proses kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan UIN Sunan Ampel terkait pemberdayaan masyarakat desa yang selama ini digalakkan oleh UIN.

Gus Menteri, sapaan akrab, Menteri Halim mengajak Perguruan Tinggi untuk kembali ke desa agar kalangan kampus tidak melupakan akar kehidupan mereka yang sebenarnya berasal dari desa.

Salah satu langkah yang tengah dilakukan Kemendes PDTT dengan program Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang diketuai oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono. Sejumlah harapan diberikan oleh Kemendes PDTT kepada Pertides itu, salah satunya adalah mengharapkan Perguran Tinggi untuk membantu pembangunan desa.

"Termasuk soal arah penggunaan Dana Desa 2021 bisa lebih efektif dan tepat sasaran untuk bangun desa," kata Gus Menteri.

Gus Menteri juga menceritakan kerjasama Kemendes PDTT dengan Kemendikbud soal Kampus Merdeka Project Desa. Program ini memberikan peluang bagi Kepala Desa untuk mendapat gelar sarjana di perguruan tinggi.

"Saya menggagas bagaimana Kepala Desa, Perangkat Desa kemudian Pendamping Desa berprestasi dikasih afirmasi oleh perguruan tinggi," kata Gus Menteri.

Kepala Desa dan Pendamping Desa yang memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana S1 dapat mendaftar untuk mengikuti program kuliah Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognition of Prior Learning (RPL) di perguruan tinggi yang diinginkan.

Adapun kuliah program RPL yang dimaksud adalah penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai Program Studi.

Manfaat afirmasi pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa:

• Para tokoh desa memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes yang selama ini mereka kerjakan

• Para tokoh desa memahami metodologi dan penggunaan data serta informasi untuk menjalankan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes

• Warga desa mendapatkan pelayanan publik, pendampingan, dan layanan bisnis Bumdes yang lebih profesional dan lebih berkualitas

• Kemajuan desa, Bumdes, dan pendampingan lebih cepat

Sedang Afirmasi agar kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa yang berpengalaman dan sudah lulus SMA bisa menempuh S1 dan S2:

• Rekognisi pembelajaran lampau (RPL): pengalaman dan prestasi dihitung sebagai SKS (sistem kredit semester) di kampus

• Gelar sarjana sesuai program studi yang disediakan oleh Pertides

• Nilai pengalihan kompetensi dari pengalaman/prestasi tokoh desa menjadi learning outcome (LO) yang diterapkan pada SKS sesuai yang disediakan Pertides.

Gus Menteri pun menegaskan jika program andalan SDGs Desa adalah solusi tepat untuk pembangunan desa tepat sasaran dan efektif karena ini bisa jadi acuan bagi para kepala desa nantinya untuk menentukan arah pembangunan desa yang disesuaikan dengan akar budaya di di desa tersebut.

SDGs Desa sendiri memiliki peran penting bagi keberhasilan SDGs secara nasional. Sebab menurutnya, 74 persen dari keberhasilan SDGs skala Nasional berasal dari desa, sementara 26 persen selebihnya berasal dari kota.

Melalui SDGs Desa tersebut, Kepala Desa cukup memilih salah satu dari 18 poin SDGs Desa yang akan dijadikan prioritas pembangunan selama kepemimpinannya, berdasarkan kebutuhan warga desa.

Gus Menteri menuturkan, saat ini sedang berlangsung pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa yang dilakukan Kepala Desa dibantu para Pendamping Desa. Harapannya semua program dapat mengacu pada data yang berbasis RT dan RW tersebut.

Diakhir pertemuan, Gus Menteri mengajak UIN Sunan Ampel untuk bersama-sama membangun desa dengan lakukan sejumlah pemberdayaan di desa, termasuk mengajak IAIN Sunan Ampel untuk bergabung dalam Pertides nantinya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri Minta Digitalisasi Arsip Kemendes PDTT

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyambangi Perpustakaan Kementerian Desa PDTT yang terletak di Gedung Makarti  Kantor Kalibata, Rabu (24/2/2021).

 

Gus Menteri menyimak dengan seksama penjelasan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat Erlin Chaerlinatun mengenai detail ruangan dan peruntukkannya.

 

Ruang pertama yang disambangi adalah Ruang Diskusi, dilanjutkan Ruang Akusisi dan menyempatkan diri ke Ruang Baca.

 

Selanjutnya, Gus Menteri melihat langsung koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan termasuk metode pemanfaatannya.

 

Kemudian, Gus Menteri juga melihat Ruang Mini Theater yang menjadi salah satu andalan Perpustakaan.

 

Bahkan Gus Menteri sempat duduk dan melihat dokumentasi Kemendes PDTT yang diputarkan oleh penanggungjawab ruangan ini.

 

Gus Menteri mengatakan, seluruh arsip-arsip dan dokumentasi milik Kemendes PDTT yang telah lama, termasuk arsip Transmigrasi untuk segera dialihkan ke bentuk digital.

 

"Setelah digitalisasi, arsip ini ditempatkan di Perpustakaan Kemendes agar bisa diakses," kata Gus Menteri.

 

Gus Menteri berharap Perpustakaan juga bekerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk Perguruan Tinggi dan Kementerian/Lembaga agar data dan dokumentasi yang dimiliki semakin beragam dan lengkap.

 

Sebelumnya, Menteri Halim mengatakan, salah satu alasan penataan Perpustakaan ini untuk tempat berhimpunnya semua referensi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat bisa ditelaah, hasil-hasil penelitian bisa diakses oleh masyarakat.

 

"Kemudian data-data Kementerian Desa juga bisa diakses disitu supaya semangat atau suasana membangun desa menjadi semakin meningkat adrenalinnya," kata Gus Menteri.

 

Keberadaan Perpustakaan ini juga bakal diumumkan ke seluruh Perguruan Tinggi, penggiat desa, penggiat pemberdayaan masyarakat termasuk para mahasiswa yang ingin menyusun tugas akhir bisa menyambangi Perpustakaan Kemendes untuk mencari referensi.

 

Turut mendampingi Gus Menteri, Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Taufik Madjid, dan Pejabat Tinggi Pratama.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri Terima Kunjungan Ketua DPRD Maluku Tenggara

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Ketua DPRD Maluku Tenggara Minduchri Koedoeboen bersama sejumlah legislator asal Maluku Tenggara di ruang kerja, Rabu (24/2/2021). Kedatangan Minduchri itu terkait pedoman umum pendampingan desa.

Ketua DPRD Maluku Tenggara melaporkan sejumlah perkembangan infrastruktur di wilayah yang terletak di Indonesia Timur itu.

Dirinya pun mengharapkan ada dukungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ke Maluku Tenggara berupa program-program untuk pemberdayaan masyarakat desa.

"Semoga nantinya ada program dari Kemendes PDTT untuk Maluku Tenggara," kata Minduchri.

Menteri Halim menyambut positif kedatangan Minduchri bersama rombongan legislator itu karena memang Maluku Tenggara termasuk wilayah yang menjadi perhatian Kemendes PDTT, mengingat banyak daerah tertinggal yang harus dikembangkan di Kabupaten yang terdiri 11 Kecamatan itu.

Gus Menteri, sapaan akrab, Menteri Halim, memastikan tahun 2021 ini ada sejumlah program yang bakal diturunkan ke Maluku Tenggara yang sesuai dengan kewenangan Kemendes PDTT.

"Selain itu, kemungkinan ada program kerjasama yang dijajaki Kemendes PDTT seperti IFAD yang bisa diturunkan ke Maluku Tenggara," kata Gus Menteri.

Turut hadir mendampingi Minduchri, Wakil ketua JB. Rahawarin dan AM Teniwut S serta Ketua Komisi III Stepanus Layanan.

Untuk diketahui pagu Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2021 sebesar Rp147.026.166.000, namun belum ada proses penyaluran ke Desa hingga 23 Februari 2021 ini.

 

Prioritas penggunaan Dana Desa berupa pencapaian SDGs Desa yaitu :

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

a) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 8)

b) penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)

c) pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 12)

 

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

a) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (SDGs Desa 17)

b) Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)

c) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa (SDGs Desa 2)

d) Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)

 

3. Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Read More

Bangun Fasilitas Publik Dari Dana Desa, Sebagian Besar IDM Terbesar Ada Di Papua

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) terbesar di Indonesia sebagian besar berasal dari Papua, yaitu desa-desa di Keerom, Maybrat, Tambrau, dan Sorong.

Hal tersebut dikatakan saat menjadi pembicara pada peluncuran buku Kembali ke Kampung Adat Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua, di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (24/2).

"Keunggulan pembangunan desa-desa di Papua ialah, semula fasilitas-fasilitas publik belum ada, lalu dana desa terutama digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Itulah yang mempercepat peningkatan nilai pembangunan desa di Papua," ujarnya.

Budi Arie mengatakan, pembangunan desa-desa di Papua paling tepat dilakukan berdasarkan basis adat. Menurutnya, selain sesuai dengan rekomendasi buku karya Bupati Jayapura Mathius Awoitauw tersebut, pembangunan desa berbasis adat juga selaras dengan konsep SDGs Desa.

SDGs Desa sendiri merupakan konsep yang menjadi landasan bagi arah tujuan pembangunan desa yang diterapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"SDGs Desa adalah ujung tujuan yang hendak dicapai, adapun desa bebas berkreasi menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapainya. Yang menarik, rekomendasi buku Kembali ke Kampung Adat langsung masuk ke dalam SDGs Desa ke-18 yakni Kelembagaan Desa," ujar Budi Arie.

Ia mengatakan, saat ini lebih dari 500 desa adat yang telah ditetapkan secara resmi di beberapa daerah. Menurutnya, jika ketetapan daerah tersebut telah mendapatkan kode desa adat secara nasional, maka pola pemerintahan, pengelolaan ekonomi lokal, dan interaksi antar pihak bisa menjadi legal sesuai dengan aturan dan hukum adat setempat.

Menurut Ketua Umum DPP Projo ini, salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan adat dan budaya desa adalah dengan melalukan pengembangan lembaga-lembaga adat di perdesaan.

"Dana desa telah dialokasikan untuk mengembangkan lembaga-lembaga adat di desa ini, sehingga tetap terjadi hingga saat ini," ujarnya.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri : Pembangunan Desa Harus Berbasis Kebutuhan Bukan Keinginan

 

Menteri Desa PDTT- DR (HC)  Abdul Halim Iskandar  Menjadi Narasumber Webinar
Bertajuk Desaku Yang  Kucinta Memanggil, di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya,

SURABAYA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyebut, pembangunan desa harus berdasarkan kebutuhan bukan karena keinginan.

 

Menurut Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri, faktanya saat ini masih banyak program pembangunan, baik ditingkat desa maupun pemerintah daerah yang masih berbasis keinginan sekelompok orang.

 

"Ini satu masalah sendiri yang harus kita rombak untuk percepatan pembangunan di semua bidang," kata Gus Menteri saat menjadi narasumber Webinar bertajuk Desaku yang  Kucinta Memanggil, yang dihelat Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Jumat (19/02/2021).

 

Berangkat dari persoalan tersebut, Gus Menteri  merumuskan sistem pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan SDGs Desa dengan tujuan dana desa tidak lagi asal digunakan tanpa memperhatikan kebutuhan warga desa.

 

Melalui SDGs Desa tersebut, Kepala Desa cukup memilih salah satu dari 18 poin SDGs Desa yang akan dijadikan prioritas pembangunan selama kepemimpinannya, berdasarkan kebutuhan warga desa.

 

Gus Menteri menuturkan, saat ini sedang berlangsung pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa yang dilakukan Kepala Desa dibantu para Pendamping Desa. Harapannya semua program dapat mengacu pada data yang berbasis RT dan RW tersebut. 

 

"Karena perencanaan yang bener itu harus mengacu pada data yang valid," tutup Gus Menteri.

 

Turut jadi pembicara dalam Webinar tersebut yakni Rektor UNAIR, Mohammad Nasih; Direktur Sekolah Pascasarjana UNAIR, Badri Munir; dan Bupati Pamekasan Madura, Badrut Tamam. 

 

Sekedar informasi, acara tersebut menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, peserta terbatas, wajib memakai masker dan jaga jarak untuk mencegah penolaran wabah Covid-19 khususnya di lingkungan kampus tersebut.

 

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri Minta Relawan Desa Aman Covid -19 Kolaborasi Dengan Satgas Daerah

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta agar relawan desa lawan COVID-19 berkolaborasi dengan satgas di masing-masing daerah.

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri terkait dengan perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro di kantor Kemendagri, Selasa (16/2).

“Terkait dengan pemetaan zona, relawan desa lawan COVID-19 kemarin kami sudah minta untuk dikonsultasikan ke satgas di tingkat masing-masing daerah agar bisa nyambung,” kata pria yang akrab disapa Gus Menteri ini.

Gus Menteri mengatakan, hampir semua desa di 123 kabupaten/kota di 7 provinsi Jawa-Bali sudah menerapkan PPKM.

Tidak hanya itu, desa-desa juga sudah membuat posko, menyediakan ruang isolasi, menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, bahkan sudah melakukan pemetaan zona penyebaran COVID-19.

“Karena ini sebenarnya mengulang apa yang sudah dilakukan oleh desa pada saat membentuk gerakan  relawan desa lawan COVID-19 pada waktu itu,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menginstruksikan agar penggunaan dana desa 2021 digunakan sesuai dengan arahan satgas dan arahan kepala daerah. Hal itu diharapkan agar pemanfaatan dana desa bisa sinergis dengan daerah masing-masing.

“Penyaluran dana desa sudah mulai masif dan sudah kita sampaikan juga kepada Bu Menteri Keuangan agar difokuskan ke 22 ribu desa di 7 provinsi ini untuk sementara, di wilayah itu dan sampai hari ini sudah ada beberapa ribu yang sudah tersalurkan,” jelasnya

Untuk informasi, PPKM diberlakukan di 123 kabupaten/kota di 7 provinsi, yakni, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

Turut hadir dalam rapat ini Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Doni Monardo serta perwakilan dari Kemenkeu.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri Dan Bupati Kepulauan Aru Bicara Pembangunan Dan Pemberdayaan Desa

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau yang disapa Gus Menteri menerima kunjungan Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga beserta rombongannya.

Dalam pertemuannya, Gus Menteri dan Johan Gonga membahas prihal pembangunan dan pemberdayaan desa-desa yang berada di wilayah Kepulauan Aru, Provinsi Maluku sebagai kawasan terluar.

"Disana kita ada bantuan sarana prasarana peralatan produksi dan paska panen, ada juga homestay untuk desa wisata," kata Gus Menteri di kantornya, Jakarta, Selasa (16/02/2021).

Gus Menteri berharap, program Kemendes PDTT tersebut dapat membantu meningkatkan produksi hasil panen terutama rumput laut yang menjadi komoditas pertanian masyarakat.

Dalam pertemuan itu juga, Gus Menteri meminta Bupati Johan Gonga agar turut membantu mengarahkan kepala desa mempercepat pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa.

Gus Menteri yang didampingi Sekjend Kemendes PDTT Taufik Madjid menjelaskan, melalui pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa dapat mempermudah dalam pembangunan 119 desa di Kepulauan Aru.

"Nanti gampang itu pola pembangunannya, Bapak bisa mengarahkan, misalnya, fokus tahun ini kemiskinan, atau fokus tahun ini kesehatan," pungkasnya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT
Teks: Badriy/Humas Ke

Read More

Cara Kemendes PDTT Tingkatkan Kompetensi Pendamping Desa

 

Jakarta - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meningkatkan kompetensi Para Pendamping Desa guna mengefektifkan penggunaan Dana Desa. Hal ini diungkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat temu media secara virtual, Selasa (16/2/2021).

Merujuk Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 menjelaskan, tujuan pendampingan masyarakat desa, Pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Kedua, meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. Ketiga, meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya ekonomi Desa melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama bagi kesejahteraan dan keadilan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Keempat, meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

"Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan berdasarkan prinsip Kemanusiaan, Keadilan, Kebhinekaan, Keseimbangan alam, dan Kepentingan nasional," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Peningkatakan Kapasitas Pendamping Desa dilakukan melalui Pelatihan ulang pendamping, Pemutakhiran data SDGs Desa, Inkubasi Bumdes dan pengembangan investasi desa lainnya, Pengembangan produk unggulan desa dan Kerja sama desa.

Hal kedua untuk meningkatkan Kapasitas Pendamping Desa melalui Afirmasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi pendamping untuk menimba ilmu hingga meraih Pendidikan S1 dan S2.

Manfaat afirmasi pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa

• Para tokoh desa memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes yang selama ini mereka kerjakan

• Para tokoh desa memahami metodologi dan penggunaan data serta informasi untuk menjalankan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes

• Warga desa mendapatkan pelayanan publik, pendampingan, dan layanan bisnis Bumdes yang lebih profesional dan lebih berkualitas

• Kemajuan desa, Bumdes, dan pendampingan lebih cepat

Sedang Afirmasi agar kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa yang berpengalaman dan sudah lulus SMA bisa menempuh S1 dan S2

• Rekognisi pembelajaran lampau (RPL): pengalaman dan prestasi dihitung sebagai SKS (sistem kredit semester) di kampus

• Gelar sarjana sesuai program studi yang disediakan oleh Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa)

• Nilai pengalihan kompetensi dari pengalaman/prestasi tokoh desa menjadi learning outcome (LO) yang diterapkan pada SKS sesuai yang disediakan Pertides.

Kapasitas pendidikan para Pendamping Desa yaitu sebanyak 76,31 persen berpendidikan S1/S2, Sebanyak 23,31 persen berpendidikan SMA dan sebanyak 0,37 persen pendamping desa berpendidikan SMP.

Kapasitas pendidikan Para Kepala Desa sebanyak 0,11 persen Kepala Desa berpendidikan S3 alias bergelar Doktor, sebanyak 1,55 persen berpendidikan S2, sebanyak 23,04 persen berpendidikan S1, dan sebanyak 2,89 persen berpendidikan D1-D3.

"Sebanyak 64,26% berpendidikan SMU, titik ini diharapkan lewat afirmasi bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan S1," kata Gus Menteri.

Para Pendamping Desa juga nantinya harus miliki Aplikasi Laporan Pendamping Desa yang berbasiskan android dan diunduh di Google Play dengan nama Laporan Harian, hanya pendamping desa teregister dengan nomor induk pendamping yang bisa mengisinya.

Aplikasi ini mencatat seluruh kerja sehari-hari pendamping, termasuk waktu kerja. Pendataan desa dan kompilasi kebijakan desa termasuk penyusunan RPJMDes, RPKDes, APBDes.

Aplikasi ini juga implementasi pembangunan desa dan SDGs Desa, Inisiatif pemberdayaan, inovasi desa, dan advokasi masalah desa. Kegiatan pembangunan desa lainnya yang dibutuhkan juga mentoring dan pelatihan mandiri.

Manfaat Aplikasi Laporan Pendamping Desa ini:

1. Secara obyektif menunjukkan laporan kegiatan pendamping hari per hari, termasuk lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan

2. Mengakumulasi kegiatan pendamping, waktu kerja, dan pihak-pihak yang didampingi setiap bulan

3. Segera menemukan masalah pendampingan sehingga lebih mudah diatasi

4. Mengembangkan inovasi pendamping yang satu kepada pendamping lainnya

5. Membina pendamping sesuai kebutuhan masingmasing

6. Menentukan nilai kinerja bulanan pendamping, sehingga pembayaran honor dan insentif rasional

7. Menentukan nilai kinerja tahunan pendamping sebagai dasar kontrak tahun berikutnya.

 

Dana Desa

Pagu dana desa tahun 2021 sebear Rp72 triliun untuk 74.961 desa. Hingga 16 Februari 2021, Dana Desa telah disalurkan ke 5.646 desa atau sekitar delapan persen dari total desa penerima dengan dana yang tersalur sebesar Rp1.684.270.802.200 yang setara dua persen.

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga telah mulai disalurkan. Bulan pertama telah disalurkan ke 4.723 desa dengan 311/832 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dana yang tersalur Rp93.549.600.000.

Hingga 16 Februari 2021 atau Bulan kedua telah disalurkan ke 486 desa dengan 27.376 KPM dengan dana sebesar Rp8.212.800.000.

Untuk Program  Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dialokasikan dana Rp37,08 triliun. Dengan alokasi dana ini maka tercipta 203.940.000 hari orang kerja (HOK)

Selama 2020 seorang warga desa lazim bekerja 8 hari untuk satu jenis kegiatan, dan mendapatkan kesempatan kerja kumulatif 6 bulan, yaitu di luar musim tanam dan panen pertanian; ada pula yang berbentuk ekonomi produktif melalui Bumdes dengan pendapatan setara demikian. Artinya, PKTD sudah lebih mirip dengan kerja rutin ketimbang kerja incidental bagi warga desa.

"Sehingga, target serapan tenaga kerja melalui PKTD sebesar 4.248.750 warga desa, di mana warga rutin menjalankan PKTD setiap bulan," kata Gus Menteri.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDT

Read More

Rektor UGM Sebagai Ketua Forum Pertides Bakal Perkuat Kapasitas Kepala Desa

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), Panut Mulyono yang juga Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan kesiapan beri pendampingan bagi Kepala Desa dan para perangkatnya.

Pendampingan yang dimaksud adalah berupa kursus dan pelatihan dibidang pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian Kepala Desa dan perangkatnya, yang kemudian dapat diaplikasikan di desa masing-masing.

"Nanti kita akan membantu pemerintah dalam usaha-usaha peningkatan kompetensi dengan berbagai skema yang akan kita kembangkan, kursus-kursus dan sertifikasi pelatihan untuk mendapatkan keahlian tertentu," ujar Panut usai dikukuhkan sebagai Ketua Forum Pertides di Jakarta, Rabu (10/02/2021).

Tidak hanya itu, Pertides juga memberikan kesempatan gelar sarjana S1 bagi Kepala Desa dan Pendamping Desa berprestasi dengan cara mengikuti program kuliah Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognition of Prior Learning (RPL) di perguruan tinggi tertentu.

RPL merupakan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai Program Studi. Dengan demikian, pengalaman kerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pendamping Desa dapat disetarakan dengan materi kuliah di kampus.

Panut berharap, kesempatan mendapat gelar S1 tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian Kepala Desa, para Perangkat Desa, Pendamping Desa dan pengurus BUMDes.

"Mudah-mudahan usaha kita secara bersama-sama bergotong-royong bersinergi satu dengan yang lain akan mempercepat pencapaian kemajuan desa untuk kemakmuran dan untuk daya saing bangsa Indonesia," pungkasnya.

Sekedar informasi, pengurus Forum Pertides dikukuhkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Read More