64 KPM Desa Palahidu Barat Terima BLT DD Periode Juli - Agustus

 

Penyaluran BLT DD Periode Juli Agustus Desa Palahidu Barat Kecamatan Binongko (28/08/2020)

BINONGKO, WakatobiChannel – Desa Palahidu Barat Kecamatan Binongko menjadi desa pertama yang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Periode Juli – Agustus di Pulau Binongko tepatnya di Kecamatan Binongko dari 5 desa yang ada.

Kepala Desa Palahidu Barat, La Amasida menjelaskan, “ penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Periode Juli Agustus ini kami salurkan setelah DD kami cair, dan karena ini adalah perintah yang sudah diatur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2020 dan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 terkait penambahan periode / bulan penyaluran BLT DD yaitu Bulan Juli – September dengan nominal sebesar Rp 300.000,- per bulan, maka atas dasar itulah anggaran Dana Desa untuk BLT DD Periode Juli-September ini kami siapkan dengan jumlah sebesar Rp 57.600.000,-, “jelasnya.

Foto bersama Kepala Desa Palahidu Barat (La Amasida), KPM, Hadiono dan Jumiadin

Beliau juga menambahkan, “ kegiatan penyaluran ini kami laksanakan setelah berkoordinasi dengan Pendamping dan kami juga libatkan pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk ikut menyaksikan penyaluran BLT DD ini agar dapat terlaksana dengan baik. Adapun jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Palahidu Barat ini sebanyak 64 Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) sesuai dengan hasil  musyawarah desa khusus (musdessus) beberapa bulan lalu dan sudah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa (Perkades), “jelas Kades dua periode ini.

 

Hadiono, S. Pd 

Di tempat yang sama Hadiono, S. Pd selaku Pendamping Lokal Desa Palahidu Barat mengatakan, “ penyaluran BLT DD ini dipusatkan di Kantor Desa Palahidu Barat dimana semua KPM hadir sekaligus menerima BLT DD untuk periode Bulan Juli dan Agustus sehingga per KPM menerima sebesar Rp. 600.000,-, “katanya.   PLD ini  menyampaikan kepada semua KPM agar BLT DD yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk dibelikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

Dion begitu nama kerennya juga mejelaskan, " Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Palahidu Barat ini selain untuk BLT DD juga digunakan untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan, “imbuhnya.

 

Reportase : Hadiono

Editor : Jumie

 

BLT DD Periode Juli Agustus Tersalur Di Desa Kampo-Kampo

 

Penyaluran BLT DD Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko 

BINONGKO, WakatobiChannel - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Periode Juli – Agustus Desa Kampo - Kampo Kecamatan Binongko disalurkan kepada 121 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan Peraturan Kepala Desa (Perkades).

La Ode Muhammad Safie, S. Pd mengatakan, “ penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Periode Juli Agustus ini kami lakukan sebagai tindaklanjut dari PMK Nomor 50 Tahun 2020 dan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020, yaitu dengan ketentuan bahwa BLT DD untuk bulan Juli – September sebesar Rp 300.000,- per bulan, sehingga sesuai aturan itu maka Pemerintah Desa Kampo-Kampo telah menyiapkan anggaran Dana Desa untuk BLT DD Periode Juli-September ini sebesar Rp 108.900.000,-, “kata Penjabat Kepala Desa Kampo-Kampo ini.

Pj Kepala Desa Kampo-Kampo (La Ode Muhammad Safie), TAPM Wakatobi (Jumiadin), PLD (Darmawati) dan Bhabinkamtibmas ikut menyaksikan penyaluran BLT DD Desa Kampo-Kampo 

Pak Safie begitu sapaannya menambahkan, “ penyaluran BLT DD hari ini (29/08/2020) kami serahkan dari rumah ke rumah karena ada sebagian Keluarga Penerima Manfaat ini yang sudah berumur tua dan tidak mampu lagi untuk hadir ke Balai Desa, disamping itu ini juga menjadi bagian dari upaya kami untuk mengurangi kerumunan massa dalam memutus mata rantai penyebaran covid19.

Penyerahan BLT DD di Desa Kampo-Kampo ini selalunya kami koordinasikan dengan pendamping desa serta kami selalu mengundang pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk bersama-sama menyalurkan kepada warga desa yang berhak menerima sesuai dengan hasil musyawarah desa khusus yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades), imbuh Kades yang juga Sekcam Binongko ini.

 

Sementara itu Pendamping Lokal Desa Kampo-Kampo, Darmawati mengatakan, “ penyerahan BLT DD ini mestinya sudah dilakukan pada bulan Juli tetapi karena ada kendala teknis sehingga nanti hari ini baru dapat disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah Desa kemudian menyalurkan BLT DD hari ini (29/08/2020) kepada 121 KPM sesuai Perkadesnya untuk Bulan Juli dan Agustus, sehingga setiap KPM menerima sebesar Rp.600.000,-.

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Kampo-Kampo ini selain untuk BLT DD juga digunakan untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan yaitu di Bidang Pembangunan berupa pembangunan gedung Posyandu dan di Bidang Pemberdayaan seperti pengadaan tendon penampung air hujan, “imbuh PLD ini.

 

Reportase : Darmawati

Editor : Jumie

Kampung Hidroponik Seroja Desa Bedahlawak Di Resmikan Oleh Menteri Desa PDTT

 

Menteri Desa PDTT meresmikan Kampung Hidroponik

JOMBANG - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan kunjungan di Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Jombang, Sabtu (29/8). Ia meresmikan Kampung Hidroponik Seroja Desa Bedahlawak.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengapresiasi inovasi Desa Bedahlawak tersebut. Menurutnya, keseriusan dalam mengembangkan kampung hidroponik dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa setempat.

"Ekonomi desa harus dikembangkan supaya masyarakatnya mendapatkan nilai tambah," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Di sisi lain, Gus Menteri juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa kepada masyarakat desa terdampak ekonomi akibat covid 19. Menurutnya, BLT dana desa yang telah disalurkan sejak Bulan April yang lalu tersebut, akan disalurkan hingga Desember 2020.

"BLT dana desa dipastikan sampai Desember. Untuk yang belum ditangani BLT dana desa akan ditangani oleh Kemensos (Kementerian Sosial)," ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Terkait hal tersebut, Kepala Desa Bedahlawak, Masrum mengatakan, Pencanangan kampung hidroponik telah lama dilakukan untuk menciptakan aktivitas petani milenial, di samping aktivitas pertanian di sawah. Menurutnya, hasil pertanian hidroponik yang telah dipasarkan secara online tersebut mendapat respon signifikan dari pembeli.

"Kita komitmen untuk menyediakan sayur yang berkualitas tinggi. Dan tentu menjadi nilai tambah untuk masyarakat di samping usaha lain," ujar Masrum.

Di samping itu, Desa Bedahlawak juga membuat olahan sayuran hidroponik tersebut menjadi berbagai produk seperti jus sayur, steak, dan puding. Ia berharap, pengembangan kampung hidroponik dan berbagai produksi olahan sayuran tersebut dapat memberikan keberkahan tersendiri untuk Desa Bedahlawak.

"Harapannya kalau sudah tersebar di beberapa tempat hidroponik, manajemennya akan kita bagi menjadi manajemen penanaman dan penjualan. Agar mitra satu dan yang lain tidak bertumpuk," ujar Masrum.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Menteri juga memberikan santunan kepada yatim piatu dan dhuafa di desa setempat.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Tim Penggerak PKK Patua II Mendistribusi Dan Sosialisasikan Penggunaan Masker

 

Tim Penggerak PKK Desa Patua II Kec Tomia Siap Distribusi Masker         (foto ; jumie )

TOMIA – WakatobiChannel - Pemerintah Desa Patua II Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi bersama Tim Penggerak PKK Desa Patua II membagikan masker kepada warga desa dari rumah ke rumah sekaligus melakukan sosialisasi penggunaan masker.  Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari perintah Kementerian Desa PDTT dalam bentuk surat edaran kepada kepala desa untuk bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK dalam mendistribusikan masker.

Musdalifa, S.Sos, Ketua Tim Penggerak PKK Patua II

Musdalifa, S.Sos  selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Patua II Kecamatan Tomia mengatakan, “hari ini kami bersama Pemerintah Desa Patua II dan anggota Tim Penggerak PKK mendistribusikan masker dengan desain khusus sesuai surat edaran Menteri Desa kepada warga desa dari rumah ke rumah sambil kami menghimbau untuk tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak (menghindari kerumunan) agar virus apa saja tidak mudah menyebar kemana mana, “katanya.

Dalam hal pendistribusian masker ini, Musdalifa, S.Sos menjelaskan, “kami membagi  menjadi dua tim karena Desa Patua II terdiri dari dua dusun sehingga distribusi dari rumah ke rumah akan gampang dilakukan dan lebih efektif serta semua anggota PKK akan terlibat, ” jelas Alumni Fisipol Unhalu ini.

Sementara itu di tempat yang sama Kepala Desa Patua II La Basri mengatakan, “kami selaku pemerintah desa memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada semua Tim Penggerak PKK Desa Patua II yang sudah ikut mengambil peran dalam pendistribusian masker dari rumah ke rumah, setidaknya ini adalah wujud kebersamaan berbagai kelembagaan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di desa, “katanya.

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Patua II bersama anggota di dampingi Kepala Desa Patua II mendistribusikan masker dari rumah ke rumah   ( foto : jumie)

 

Desa Patua II Mengimplementasikan Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

 

TOMIA, WakatobiChannnel - Gerakan setengah miliar masker yang digalakkan oleh Kementerian Desa PDTT merupakan program untuk memastikan desa aman dari penyebaran covid19 yang dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor S.2294/HM.01.03/VIII/2020 sehingga menjadi dasar bagi desa untuk menindaklanjutinya di desa masing-masing.

Pemerintah Desa Patua II Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi adalah salah satu desa yang ikut serta menggalakkan  gerakan setengah miliar masker untuk desa aman covid19.

“ Sebagai bagian dari pemerintah kami patuh dan mengindahkan perintah Kementerian Desa PDTT untuk melakukan pengadaan masker kepada warga desa meskipun sebelumnya juga kami sudah bagikan masker, tetapi karena ini ada penegasan kembali mengingat pandemi covid19 ini belum juga berakhir maka sebagai bagian dari ikhtiar bersama Pemerintah Desa Patua II melakukan pembagian masker sesuai dengan lampiran surat edaran Kementerian Desa PDTT, “tegas La Basri.

Kepala Desa Patua II La Basri menjelaskan, “pengadaan masker sesuai surat edaran ini bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah dialokasikan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Jadi masker yang kami adakan ini bukanlah yang pertama tetapi diawal munculnya wabah virus corona ini kami sudah bagikan juga ke masyarakat, ini adalah tambahan sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak menggunakan masker, karena di Desa Patua II ini setiap warga sudah mendapat 2-4 masker perorang, apalagi masker yang kami bagikan adalah masker kain yang bisa dicuci dan dipakai berulang-ulang, “jelasnya.

La Basri juga menambahkan, “untuk pembagian masker kali ini kami bersama Tim Penggerak PKK Desa Patua II melakukannya dari rumah ke rumah sambil menyampaikan kepada warga agar tetap patuh pada protokol kesehatan yaitu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, “tambah Kades termuda ini.

Mengurangi Kemiskinan dan Membangun Ketahanan: Menuju Pemulihan COVID-19

 

H. Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT

Jakarta - WakatobiChannel - Para Menteri ASEAN yang menangani kerjasama ASEAN dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan di ASEAN pada Rabu (19/8) mengadakan pertemuan secara virtual.

Pertemuan khusus ASEAN Ministers Meeting on Rulal Development and Poverty Eradication (AMRDPE) bertemakan "Reducing Poverty and Building Resilience: Towards COVID-19 Recovery" atau Mengurangi Kemiskinan dan Membangun Ketahanan: Menuju Pemulihan COVID-19

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil langkah dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan menuju pemulihan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dari pandemi COVID-19.

Menurut Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri, Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi daerah pedesaan dan semakin membebani masyarakat pedesaan. Pandemi juga berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.

"Melalui pembangunan daerah pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan, kita tetap berkomitmen untuk terus membantu masyarakat miskin serta terus membantu mereka keluar dari kemiskinan," katanya.

Kemiskinan adalah masalah serius selama masa-masa sulit ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat kesenjangan komparatif yang semakin lebar antara penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan.

Data menunjukkan bahwa kemiskinan secara bertahap meningkat di daerah pedesaan selama bulan-bulan awal pandemi pada Maret 2020 dan diperkirakan akan meningkat karena kemerosotan ekonomi nasional. Dengan jumlah kasus dan angka kematian yang terus meningkat, masyarakat miskin di pedesaan akan semakin rentan terhadap pandemi.

Untuk memitigasi dampak COVID-19, kata Gus Menteri, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah melalui kebijakan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi. Selain itu, Indonesia telah mengalokasikan dana jaring pengaman sosial untuk mencegah lonjakan kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama mereka dengan tingkat rumah tangga miskin serta bekerja di sektor informal.

"Dana jaring pengaman sosial dialokasikan melalui beberapa program seperti program bantuan keuangan nontunai untuk rumah tangga kurang mampu atau Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai di Jabodetabek, bantuan tunai, kebijakan pra kerja , listrik bersubsidi, bantuan pangan, dana desa, dan bantuan tunai tanpa syarat," katanya.

Saat ini, kata Gus Menteri, Indonesia sedang berada dalam fase pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program nasional di semua sektor.

Program tersebut terdiri dari enam sektor utama yakni kesehatan, perlindungan sosial, usaha mikro kecil dan menengah, pembiayaan perusahaan, insentif usaha serta lain-lain.

"Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan dana jaring pengaman sosial untuk membantu rumah tangga miskin dan pedesaan," katanya.

Lebih lanjut, Gus Menteri menyampaikan bahwa Indonesia juga telah melaksanakan program pendukung melalui kementerian / lembaga sektoral untuk mengurangi kemiskinan dan membangun ketahanan terhadap COVID-19.

"Di daerah pedesaan, Indonesia telah memulai program pemulihan ekonomi seperti Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dari Kemendes PDTT, program masker wajah setengah miliar dari Kemendagri dan kebijakan terkait sektor pariwisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Badan Perencanaan Nasional," katanya.

Mengenai program Kemendes yakni Program PKTD, Gus Menteri menjelaskan bahwa tujuannya untuk memberdayakan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perdagangan logistik pangan, perikanan, pertanian, restoran, wisata desa, peternakan, industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan dan hasil pertanian untuk menghidupkan kembali perekonomian di pedesaan. 

"Salah satu tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparatur desa sebagai aktor penggerak pembangunan pedesaan," katanya.

Penyerahan Bantuan Body Fiber Untuk Kelompok Nelayan Di Tengah Wabah Pandemi Covid19

Kepala Desa Kollo Soha, Sudiman, S. Pd  Bersama Ketua Kelompok Nelayan Mekar

TOMIA, WakatobiChannel – Pemerintah Desa Kollo Soha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi menyerahkan Body Fiber kepada kelompok nelayan sebanyak 4 unit untuk mendukung kegiatan usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh warga nelayan Desa Kollo Soha. Kegiatan penyerahan bantuan body fiber itu dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Tomia, Koramil 1413-08 Tomia diwakili Babinsa Kollo Soha dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kelompok nelayan yang akan menerima bantuan body fiber. 

Pada kesempatan itu Pemerintah Kecamatan Tomia yang diwakili Bapak La Ode Armin, S.Sos dalam sambutannya mengatakan bahwa, “ bantuan body fiber ini diadakan melalui Dana Desa yang telah diprogramkan oleh pemerintah desa untuk kemudian diserahkan kepada kelompok nelayan yang telah mengusulkan pada saat musyawarah desa dengan harapan agar kelompok nelayan yang menerima bantuan ini dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari sebagai nelayan sehingga dapat meningkatkan jumlah tangkapannya karena telah memiliki akses luas untuk mencari ikan dan hasil tangkapannya bertambah dari sebelumnya yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat Desa Kollo Soha pada umumnya”, kata Kepala Seksi Pemerintahan Tomia ini. 

Beliau juga menambahkan, “ ditengah pandemi covid19 ini lebih baik bapak-bapak yang berprofesi sebagai nelayan turun melaut dan mendatangkan hasil daripada tinggal nongkrong saja dikampung, ini juga bagian dari menjaga jarak (social distancing) dan ibu-ibunya yang bertani juga lebih baik ke kebun menanam sayuran atau tanaman lainnya sehingga saling menopang untuk ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Pada kesempatan itu juga memberikan pesan-pesan kepada yang hadir untuk tetap patuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, “pungkas Penjabat Kepala Desa Waitii ini. 

Sementara itu di tempat yang sama Kepala Desa Kollo Soha Sudiman, S. Pd mengatakan, “ bantuan body fiber kepada nelayan ini adalah kegiatan yang telah kami anggarkan pada tahun 2020 ini, awalnya sesuai rencana ada 10 unit tetapi sekarng tinggal 4 unit karena sebagian anggaran desa kami dialihkan ke kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yaitu kegiatan terkait Covid19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Harapan kami selaku pemerintah desa agar kelompok yang telah menerima bantuan sarana prasarana ini tetap dapat melaut ditengah wabah pandemi covid19 ini sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. 

Bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat bagi keluarga nelayan dan masyarakat desa secara umum sesuai dengan cita-cita bersama. 

Sudiman menambahkan, “penduduk Desa Kollo Soha ini sebanyak 545 jiwa dengan jumlah KK 146 dan yang bermata pencaharian sebagai nelayan aktif ada 40 KK, selebihnya ada nelayan musiman sehingga kedepan kami tetap akan fokus pada kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk kegiatan pemberdayaan lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa, “tambahnya. 

Secara Simbolis Penyerahan Body Fiber diserahkan oleh Pemerintah Kecamatan Tomia (La Ode Armin, S.Sos) kepada Kelompok Nelayan Lorong Nangka, Kepala Desa Kollo Soha (Sudiman, S. Pd) kepada Kelompok Nelayan Mekar, Koramil 1413-08 Tomia diwakili Babinsa Kollo Soha (Sertu Anton) kepada Kelompok Nelayan Mandiri dan Ketua BPD (Tamruddin, S.Sos) kepada Kelompok Nelayan Lorong Jaya bertempat di Aula Kantor Desa Kollo Soha (10/08/2020).

Kemendesa PDTT Menggandeng BPKP Dalam Meningkatkan Pengawasan Dana Desa

 

Menteri Desa PDTT Bersama Kepala BPKP RI

JAKARTA - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan Dana Desa di seluruh desa di Indonesia.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri menjelaskan, pengawasan dana desa perlu disempurnakan mengingat uang negara tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa yang sangat memiliki problematika berbeda-beda.

"Kompleksitasnya yaitu pengelola dana desa tentu adalah pemerintah desa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala variabel yang ada, dengan segala sosial politik masyarakat yang ada," ucap Gus Menteri di kantor BPKP Jakarta, Selasa (11/08/2020).

Kemendes PDTT, lanjut Gus Menteri, selalu melakukan penyempurnaan yang disesuaikan dengan kondisi desa untuk menutup celah penyelewengan dana desa, termasuk BLT Dana Desa yang diperuntukkan kepada warga yang terdampak Covid-19.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini melanjutkan, masalah lain adalah terdapat pada regulasi yang tidak selaras antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemendes PDTT memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa, akan tetapi tidak memiliki hak memantau progres penggunaan dana desa, berapa dana yang sudah digunakan dan untuk apa saja.

"Ini yang kita diskusikan dan kayaknya solusinya itu ada di BPKP, nanti bagaimana BPKP memberikan solusi terkait sistem pengawasan dana desa ini," pungkas Gus Menteri.

Teks: Badriy/Kemendesa PDTT

HAKTEKNAS 25, DESA BERINOVASI

Menteri Desa PDTT, H. Abdul Halim Iskandar Pada Acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke 25 Tahun 2020

Jakarta - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) di Auditorium BJ Habibie Kementerian Riset dan Teknologi, pada Senin (10/8/2020) pagi. 

Menteri Halim sedianya mengikuti kegiatan Hakteknas ini di Dusun Tumba Desa Tamaela Kabupaten Gorontalo, namun karena pertimbangan lain makanya urung hadir dan mengikuti acara di Kemeristek di Jakarta. Menteri Halim pun menyapa warga Dusun Tumba yang mengikuti peringatan Hakteknas via virtual ini. 

Dusun Tumba ini termasuk dalam program #desaberinovasi yang digagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebagai Mitra Perguruan Tinggi Untuk Desa (Pertides).

Keduanya bersinergi dengan baik dalam melakukan inovasi Teknologi Tepat Guna Desa berupa pembangkit listrik "Pycohydro" yang mana melalui program ini juga, skalanya akan dinaikkan  menjadi "Microhydro" bersama sentuhan teknologi dan inovasi Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Program Desa Berinovasi, Kemendes PDTT sebagai leading sector mengembangkan potensi desa secara ekonomi akan fokus pada pemberdayaan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Dusun Tumba letaknya sangat terpencil karena hanya bisa dijangkau dengan menggunakan motor selama dua jam," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Gus Menteri mengatakan, meski letak terpencil dan suku terasing, namun, di Dusun tersebut telah dialiri listrik karena adanya program Desa Berinovasi yang didukung oleh Kemenristek/BRIN.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengaku bersyukur dengan perhatian Kemenristek/BRIN untuk membangun desa-desa yang terpencil meski sedang mengembangkan inovasi di bidang tertahanan dan teknologi terkini seperti Artificial Intelegne (AI).

"Meski mengurus soal indutri pertahanan tapi Kemeristek/BRIN harus mengurus soal desa. Ini luar biasa," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani Nota Kesepahaman untuk peluncuran program `Desa Berinovasi`.

Penandatanganan ini dilakukan di tengah peringatan puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2020 di Gedung BJ Habibie, Jakarta, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin melalui sambungan virtual.

Desa Berinovasi merupakan program yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi, dan menemukan peluang bisnis melalui penerapan teknologi untuk pengembangan produk unggulan, serta membangun keterampilan dan kompetensi masyarakat.

Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan melalui 11 bidang usaha yakni pariwisata, hasil perkebunan, hasil pertanian, budidaya non pangan, pengolahan hasil perikanan, budidaya pangan, pengolahan hasil peternakan, pengolahan makanan dan minuman, kerajinan, dan pengolahan sampah.

Teks: Firman/Kemendes PDTT

Gus Menteri Meminta Kepala Desa Membuat Regulasi Adaptasi Kebiasaan Baru Di Desa

 

JAKARTA - WakatobiChannel -  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, gerakan setengah miliar masker merupakan program yang digalakkan untuk memastikan desa aman dari penyebaran virus covid 19. Dalam hal ini, warga desa ditargetkan dapat memiliki minimal 4 masker per orang.

"Target kita setiap warga punya masker yang bisa dicuci. Jadi tidak ada alasan maker dicuci atau ketinggalan," ujarnya saat rapat koordinasi virtual bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, dan Tim Penggerak PKK di Jakarta, Senin (10/8).

Gus Menteri, sapaannya, menerangkan, dari 4 masker tersebut, pengadaan 2 masker di antaranya dapat menggunakan dana desa, sedangkan pengadaan 2 masker selebihnya dapat dilakukan secara gotong royong. 

Ia juga meminta tim penggerak PKK untuk membantu distribusi masker dan sosialisasi dari rumah ke rumah.

"Karena gerakan aksi setengah miliar masker ini bukan urusan produksi saja, produksi bisa BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dari dana desa atau donatur secara gotong royong, sehingga yang dibutuhkan dari tim penggerak PKK adalah distribusi dan sosialisasi dari rumah ke rumah," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Gus Menteri meminta seluruh Kepala Desa untuk dapat membuat sebuah regulasi terkait adaptasi kebiasaan baru di desa. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta jaga jarak.

"Di desa biasanya kalau sudah diatur di dalam sebuah aturan lebih patuh. Kalau hanya himbauan agak susah. Karena kalau desa sudah keluarkan regulasi, akan lebih mudah mengurus fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan," terangnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan desa untuk tetap mempertahankan ruang isolasi yang sebelumnya telah disediakan oleh desa. Menurutnya, meskipun penggunaan ruang isolasi di desa sudah mulai menurun, keberadaan ruang isolasi harus tetap ada untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, Gus Menteri juga meminta Desa tetap mempertahan pos jaga desa.

"Saya himbau, saya minta ke desa dulu ada pemeriksaan suhu badan di gerbang desa, ada pos jaga desa. Nah sekarang ini tetap dijalankan," ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Teknologi Budidaya Perikanan KJT Dan KJA Desa Sandi Memiliki Prospek Bisnis Menggiurkan

Kantor Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan  Wakatobi

KALEDUPA - WakatobiChannel - Memiliki  Sumber Daya Alam yang melimpah,  memberikan peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk dapat memanfaatkan semua potensinya termasuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa dalam pendayagunaan segala sumber daya yang ada di desa agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan  desa serta manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung untuk kegiatan budidaya perairan adalah Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan, bukan berarti desa pesisir lainnya tidak mendukung akan tetapi di Desa Sandi sudah ada budidaya ikan yang sementara dikelola oleh kelompok nelayan Sandi Jaya.

Kepala Desa Sandi Pusnafir menjelaskan,  “ Kegiatan perikanan  budidaya  ini didanai melalui APBDes 2019 atas usul empat kelompok nelayan yang ada dengan jumlah awalnya sebanyak 40 orang anggota kelompok. Dengan kegiatan utamanya adalah melakukan pembesaran ikan dengan menggunakan Teknik Budidaya Keramba Jaring Tancap (KJT) untuk Ikan Putih (Simba) dan Teknik Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) untuk Ikan Kerapu hybrid, jelas Kades yang sebelumnya merantau di Malaysia ini.

Kepala Desa Sandi, Tenaga Ahli dan Pendamping Desa

Pusnafir menambahkan, "untuk keramba jaring tancap diisi ikan sebanyak 9000 ekor ikan putih sedangkan keramba jaring apung diisi ikan kerapu hybrid 2000 ekor yang didatangkan dari Bali, karena untuk di Sulawesi Tenggara belum ada Balai Benih yang menyediakan bibit ikan dimaksudkan. Awalnya kegiatan budidaya ini dikelola oleh kelompok nelayan dengan jumlah 40 orang dan sampai masa panen ini yang masih bertahan tinggal 30 orang dan mereka melakukan system shift untuk menjaga keramba, tiap shift penjagaan 5 orang per hari. Panen perdana ikan putih sudah dilakukan untuk di satu petak dari tiga petak yang ada dengan jumlah 2500 ekor, sedangkan untuk ikan kerapu belum dipanen karena belum ada pembeli padahal sudah saatnya panen karena sudah 6 bulan pemeliharaan, bisa jadi karena Covid19 ini, ” tambahnya.

Ikan Putih Hasil KJT

Kami berharap kegiatan budidaya ini kedepan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga akan lebih professional dan diharapkan akan menjadi salah satu unit usahanya dan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sandi ini, termasuk kegiatan –kegiatan lainnya seperti Air Bersih, Pertanian, Rumput Laut dll. Dan saya akan berani memanggil investor (mantan Bosku di Malaysia) jika sudah ada pengembangannya misalnya 10 petak atau lebih, “pungkasnya.

Sementara itu Pendamping Desa Kecamatan Kaledupa Selatan  Rasdir, SE ditempat yang sama mengatakan,  “ sebenarnya ada banyak potensi desa ini yang jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan desa, misalnya Desa Sandi ini memiliki Hutan Mangrove yang luas jika ini dikelola juga maka akan ikut berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga  kami sebagai pendamping nanti akan koordinasikan dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan musyawarah desa terkait regenerasi pengurus BUMDes yang ada agar Badan Usaha ini dapat mengelola semua aset desa yang ada ini dengan baik, “ujarnya.

Rasdir juga menambahkan, “ Kelompok Nelayan Sandi Jaya sudah memberikan contoh nyata kegiatan budidaya perikanan dengan melakukan pembesaran ikan, sehingga harapan kami bahwa akan muncul lagi kelompok-kelompok lainnya untuk pengembangan kegiatan ini kedepan, tinggal sistemnya apakah akan murni dikelola oleh BUMDes dalam hal ini menjadi unit usaha BUMDes atau kelompok nelayan ini yang akan bermitra dengan BUMDes, “jelasnya.  

              

Menteri Desa PDTT Mendorong Ibu PKK Desa Sosialisasi dan Bagikan Masker Di Desanya

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Suswati Karnavian.

Menteri Halim mengatakan, dalam pertemuan tersebut, dirinya menjabarkan soal perkembangan terkini penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah capai 99 persen.

Proyeksi penggunaan Dana Desa hingga Desember 2020, masih membutuhkan alokasi anggaran hingga Rp53 Miliar untuk desa-desa yang telah habis disalurkan.

"Hal ini juga telah kami sampaikan ke Menteri Keuangan," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, Selasa (4/8/2020).

Lebih lanjut dikatakan Gus Menteri, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu soal Desa aman Covid-19, maka alokasi Dana Desa bakal lebih difokuskan pada pengadaan masker.

"Kita akan melakukan Gerakan Masih Pengadaan masker yang diproduksi oleh desa tapi sosialisasi dan gerakan pembagian masker ke rumah-rumah dilakukan oleh Ibu-ibu PKK," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Hal ini, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur, bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan yang pada intinya ada empat yaitu penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak dan menghindari kerumunan.

Presiden, kata Gus Menteri, menginstruksikan untuk fokus pada tahap pertama ini penggunaan masker yang akan dimassifkan sosialisasi ke desa-desa.

"Desa juga diminta produksi masive masker sesuai dengan kapasitas warga miskin, pengangguran dan kelompok marjinal yang ada di desa," kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.

Sementara untuk kelas menengah diminta untuk lakukan pengadaan masker sendiri dan jika perlu lakukan gotong royong untuk mengadakan masker.

Nantinya, warga desa diharapkan mempunyai masker lebih dari satu. Gus Menteri merasa terbantu dengan turun tangannya Ibu-ibu PKK dalam rangka sosialisasi dan pembagian masker ini karena pengalaman dirinya terkadang perempuan lebih efektif jika diberi ruang untuk berpartisipasi.

"Kemendes support penuh tugas-tugas PKK yang merupakan perintah Bapak Presiden," kata Gus Menteri.

Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Tri Suswati bersyukur diberi tugas Presiden untuk sosialisasi penggunaan masker.

"Kader-kader kami akan bagikan masker door to door dan juga sosialisasikan pemakaian masker yang benar," kata Tri Suswati.

Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Anwar Sanusi, pejabat eselon I di lingkup Kemendes PDTT dan Kemendagri.

Teks: Firman/Kemendes PDTT

Kemendes Kampanyekan Gerakan Setengah Milyard Masker Desa

H. Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT

JAKARTA – WakatobiChannel -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal mengkampanyekan Gerakan Setengah Miliar Masker Desa sebagai bagian dari program Desa Aman Covid-19.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam pertemuan dengan Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendes PDTT, Selasa (4/8/2020) di Operation Room Kantor Kalibata.

Menteri Halim menuturkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penanganan Normal Baru di desa atau bagian dari program Desa Aman Covid-19 itu ada tiga fokus yaitu penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Presiden menekankan untuk fokus pada poin pertama yaitu masker.

“Untuk itu, Kemendes PDTT akan fokus pada kampanye pengunaan Masker di desa sesuai dengan arahan Presiden,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Sosialisasi dan distribusi masker di desa-desa ini, Kemendes PDTT bakal dibantu oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai Tri Suswati Karnavian. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden agar TP PKK terlibat dalam kampanye Desa Aman Covid-19 ini. Dan hal ini sudah disepakati dalam pertemuan dengan Tri Suswati dan Mendagri Tito Karnavian.

“Kampanye Setengah Miliar Masker untuk desa ini menjadi salah satu program yang akan dikampanyekan nantinya,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Program Setengah Miliar atau 500 juta masker ini ditujukan bagi masyarakat desa yang tergolong miskin. Jumlah ini dengan asumsi jika warga di 73.953 desa itu bisa miliki masker lebih dari satu.

Mekanisme pengadaannya, kata Gus Menteri, Desa bisa menggunakan Dana Desa dengan memberdayakan warga Desa untuk membuatnya, minimal setengah dari jumlah yang ditargetkan. Sisanya, diharapkan terkumpul dari gotong royong yang dilakukan oleh warga kelas menengah yang mengumpulkan masker untuk warga miskin desa lainnya.

“Setelah terkumpul, masker ini nantinya bakal didistribusikan oleh Ibu-ibu PKK,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Setelah kampanye ini, Gus Menteri juga menjelaskan soal Program Padat Karya Tunai (PKTD) yang dinilai menjadi salah motor kebangkitan ekonomi desa pasca pandemi Covid-19 ini.

PKTD dinilai sukses lakukan rebound ekonomi desa dan teruji dalam menurunkan angka kemiskinan di desa. PKTD juga terbukti meningkatkan daya beli masyarakat, beri efek bagi pengelolaan Bumdes dan meningkatkan ketahanan ekonomi desa.

Gus Menteri mengatakan, Perekrutan pekerja PKTD sendiri harus sesuai kriteria, yakni masyarakat miskin; penganggur dan setengah penganggur; dan masyarakat marjinal lainnya.

“Terdapat Rp36,4 Triliun dari Rp71,2 Triliun anggaran dana desa tahun 2020 yang masih tersisa. Sisa anggaran ini dimaksimalkan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), yang diperkirakan dapat menyerap sekitar 5,2 Juta tenaga kerja,” kata Gus Menteri.

Mantan Ketua DPRD Jombang ini berharap, persoalan PKTD ini bisa disosialisasikan hingga ke desa-desa agar bisa dipahami oleh masyarakat. Olehnya, para pejabat Eselon I dan II di Kemendes PDTT diminta untuk terlibat langsung memkampanyekan hal ini ke warga desa.

SetiapUnit Kerja di Kemendes PDTT bakal kebagian sosialisasi kepada desa soal PKTD dan maskerisasi ini secara virtual ke desa. Materi sosialisasi dan pembagian wilayah sosialisasi akan ditentukan kemudian. (dy)

Presiden Joko Widodo Meminta Percepatan Penurunan Stunting

JAKARTA WakatobiChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan penurunan stunting yang sudah menjadi program harus terus dipercepat.

”Data yang saya miliki ada perbaikan dalam prevalensi stunting dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019. Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%,” tutur Presiden saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/8).

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan beberapa arahan, sebagai berikut:

Pertama, Presiden minta fokus untuk menurunkan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, di antaranya NTT (Nusa Tenggara Timur), Sulbar (Sulawesi Barat), NTB (Nusa Tenggara Barat), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

”Untuk itu, saya juga ingin minta para Gubernur nanti Mendagri juga bisa menyampaikan Gubernur, Bupati, Wali Kota sampai ke Kepala Desa, terutama untuk 10 provinsi tersebut supaya betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting,” ujar Presiden.

Kedua, akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu ini harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi ini. ”Yaitu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga pemberian suplemen, Vitamin A bagi ibu yang menyusui dan makanan pendamping ASI,” imbuh Presiden.

Ketiga, aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil juga pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting. ”Sekali lagi saya minta ini juga melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat RT dan RW serta relawan, dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” ujarnya.

Keempat, dalam upaya penurunan angka stunting juga disambungkan dengan program perlindungan sosial. ”Terutama PKH, kemudian pembagian BPNT, dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu,” pungkas Presiden.

Menteri Desa PDTT Serius Perjuangkan Pendamping Desa Menjadi P3K

Menteri Desa PDTT, DR (HC) H. Abdul Halim Islandar 

PAMEKASAN – WakatobiChannel -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mewacanakan Pendamping Desa  akan diganti menjadi Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (P3K).

Mendes PDTT Abdul halim iskandar mengatakan, saat ini, pihaknya sedang berjuang agar para Pendamping Desa bisa menjadi P3K yang kontrak kerjanya ‘Multiyears’ minimal 5 tahun.

Wacana ini akan pihaknya wujudkan, agar para Pendamping Desa bisa tenang dalam bekerja

“Saya paham betul aspirasi dari para Pendamping Desa, sebab mereka ini anak-anak saya yang kesejahteraannya juga perlu diperhatikan,” kata Abdul Halim saat memberikan sambutan di acara silaturrahmi dengan Kepala Desa se-Kabupaten Pamekasan di Lapangan Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Sabtu (1/8/2020).

Untuk saat ini, Abdul Halim hanya meminta kepada para Pendamping Desa di seluruh Indonesia agar membangun sinergitas yang semaksimal mungkin dengan para Kepala Desa.

Tujuannya agar tercapai pembangunan desa yang merata, makmur, adil dan bebas dari kemiskinan

*PENDAMPING DESA BERPERAN NYATA MENDORONG TERWUJUDNYA DESA BEBAS KEMISKINAN