Gus Menteri Tinjau Potensi Dan Hambatan BUMDes Di Seram Bagian Barat

 

MALUKU - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meninjau potensi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Sabtu (30/1). Di Desa Eti, ia juga berdiskusi dengan sejumlah Pengurus BUMDes di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengetahui potensi dan hambatan yang dialami.

Sebelumnya (29/1), Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini juga meninjau BUMDes Hutakau Desa Batu Merah Ambon dan berdiskusi dengan sejumlah pengurus BUMDes di Kota Ambon.

"Saya datang langsung ke Maluku untuk mencermati lebih jauh apa yang seharusnya dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka upaya percepatan peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes, utamanya di wilayah Provinsi Maluku," ujarnya.

Menurut Gus Menteri, Seram Bagian Barat memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan BUMDes, salah satunya produksi minyak kayu putih. Namun sayangnya, produk-produk unggulan tersebut masih kekurangan offtaker.

"Saya bersyukur sampai di lokasi ini (Seram Bagian Barat) banyak potensi alam yang sudah dikelola dengan baik. Tinggal satu, bagaimana agar potensi yang sudah menjadi hasil produksi bisa terpasarkan dengan baik," ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, persoalan pemasaran tidak hanya dialami oleh BUMDes di Seram Bagian Barat, namun juga dialami oleh sebagian besar BUMDes di Indonesia. Untuk itu, ia terus melakukan komunikasi dengan sejumlah offtaker untuk membantu memasarkan produk unggulan desa.

"Kadang soal ini bukan karena tidak ada pasar. Tapi pasar yang tidak tau dimana harus mendatangkan barang, atau produsen yang tidak tahu kemana harus menaruh barang. Maka kunci utama adalah komunikasi," terangnya.

Di samping itu, ia juga terus melakukan peningkatan pemasaran produk BUMDes melalui platform-platform digital. Menurutnya, promosi dan pemasaran produk BUMDes melalui platform digital penting dilakukan untuk mempermudah akses terhadap konsumen.

"Kita terus berupaya untuk meningkatkan media komunikasi pemasaran yang paling mudah dijangkau, yaitu pemasaran via online," ujarnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa Agar Tidak Salah Target

 

MALUKU - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan program pembangunan dilakukan secara tepat berdasarkan kebutuhan masing-masing desa.

"Implementasi SDGs desa diawali dengan adanya data valid, akurat, berkesinambungan, dan update di tiap desa," ujarnya saat bersilaturahmi dengan sejumlah kepala desa di Pendopo Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, Sabtu (30/1).

Terkait hal tersebut, Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, di awal Februari mendatang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menggulirkan sistem informasi tentang pemutakhiran data desa. Dalam hal ini, desa akan diminta untuk membentuk relawan desa terkait pemutakhiran data desa berbasis aplikasi.

"(Pemutakhiran data) Tidak sulit. Karena sudah dilakukan uji coba. Kita tidak ingin kebijakan-kebijakan ini menyulitkan, karena skalanya desa," ujarnya.

Menurutnya, pemutakhiran data berbasis SDGs Desa tersebut akan memberikan gambaran riil terkait kondisi desa dan masyarakat desa. Tak tanggung-tanggung, pemutakhiran data desa akan dilakukan secara by name by address.

"Nanti akan kelihatan posisi kemiskinan di desa X misalnya. Karena yang kita gali adalah data desa, data RT, data keluarga dan data warga. Maka kita bicara by name by address. Karena tidak mungkin kita bicara wilayah mikro kalau datanya tidak begitu," ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, arah kebijakan SDGs Desa dilakukan untuk mempermudah kepala desa dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan.

Menurutnya, SDGs Desa akan memandu kepala desa untuk melakukan pembangunan bukan berdasarkan keinginan masyarakat atau segelintir tokoh semata, melainkan juga berdasarkan kebutuhan riil masyarakat desa.

"Kepala desa ini tugasnya berat. Karena urusan stunting ya tanggung jawab kepala desa, kemiskinan ya kepala desa, kesehatan dan kesejahteraan ya kepala desa. Mengingat bebannya sangat tinggi, maka diberikan satu arahan yakni SDGs Desa," ujarnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri Bangun Kerjasama Stakeholder Untuk Tingkatkan SDM Di Maluku Dan Maluku Utara

AMBON - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan di Indonesia Wilayah Timur seperti Maluku dan Maluku Utara.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini akan melakukan pertemuan intens dengan kementerian/lembaga dan sejumlah stakeholder terkait, untuk dapat bekerjasama melakukan peningkatan kualitas SDM desa-desa di Maluku dan Maluku Utara.

"Pak Presiden ingin seluruh program yang dilakukan terintegerasi, tidak jalan-jalan sendiri. Jalan sendiri harus, karena beda lembaga. Tapi harus ketemu di satu titik. Ini penting," ujarnya di Balai Latihan Masyarakat Ambon, Maluku, Minggu (31/1).

Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM perdesaan perlu dilakukan di beberapa aspek terutama terkait penguatan ekonomi warga desa. Adapun salah satu yang menjadi fokus utama adalah terkait peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Nanti kita juga akan lakukan pertemuan intens dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pelatihan tentang ketenagakerjaan di desa," ujarnya.

Dalam kunjungannya tersebut, Gus Menteri mengecek langsung ketersediaan fasilitas dan kondisi Balai Latihan Masyarakat Ambon. Ia ingin memastikan bahwa Balai Latihan Masyarakat Ambon yang memiliki lokus tugas di Maluku - Maluku Utara ini dapat memenuhi kebutuhan pelatihan perdesaan di wilayah tersebut.

"Saya ingin revitalisasi balai utamanya di wilayah timur yakni Balai Ambon dan Balai Jayapura. Ini kita upayakan. Karena di Indonesia Timur membutuhkan agar balai menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tapi tidak overlapping (tumpang tindih)," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Latihan Masyarakat Ambon, Josoa Salmon Marlissa mengatakan, Balai yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut memiliki tugas melakukan peningkatan kapasitas desa di Provinsi Maluku dengan jumlah desa sebanyak 1.240 desa dan Provinsi Maluku Utara yang memiliki desa sebanyak 1.199 desa.

Ia mengatakan, konsep pelatihan ke depan akan selaras dengan arahan Gus Menteri terkait kebijakan pembangunan desa berkelanjutan atau SDGs Desa.

"Kita akan mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutam dalam bentuk-bentuk pelatihan seperti pelatihan BUMDes, Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), dan pelatihan kemaritiman," ujarnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Keuntungan BUMDes HATUKAU Batu Merah Ambon Disisihkan Untuk Kegiatan Sosial

 

AMBON -  WakatobiChannel - Baru lima bulan menjalankan usaha, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hatukau Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berhasil meraih omzet hingga Rp40 Juta. Tak hanya untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes), keuntungan usaha yang dikelola BUMDes ini juga disisihkan untuk kegiatan sosial.

"Sesuai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) kita, 30 persen pendapatan BUMDes kita berikan untuk pendapatan desa, 10 persen untuk kegiatan sosial seperti untuk masyarakat miskin dan lain-lain," ujar Ketua BUMDes Hatukau, Fahrul Amar, Kota Ambon, Jumat (29/1).

Fahrul mengatakan, BUMDes Hatukau mulai menjalankan usaha penyewaan kios dan toko sembako sejak Juli tahun 2020 yang lalu. Saat ini, BUMDes Hatukau telah menyewakan sebanyak 22 kios pertokoan.

"Ada 22 kios. 11 kios untuk kuliner, 11 sisanya non kuliner," ujarnya.

Terkait toko sembako, lanjutnya, BUMDes Hatukau tak hanya menjual produk di toko secara langsung, namun juga melayani penjualan secara online melalui situs www.balidoo.bumdesmart.id.

Menurutnya, penjualan secara online sangat membantu masyarakat setempat yang ingin berbelanja kebutuhan pokok di masa pandemi covid 19.

"Karena sejak tahun 2020 kemarin Indonesia dilanda pandemi, jadi meskipun tetap di rumah mereka (masyarakat sekitar) bisa beli melalui aplikasi BUMDes kita," ungkapnya.

Tak hanya itu, BUMDes Hutakau juga terus melakukan inovasi untuk dapat membantu meningkatkan PADes. Tahun ini, BUMDes yang ia pimpin tersebut mulai mengembangkan usaha baru yakni pasar pusat oleh-oleh dan kedai kopi keliling.

"Kita akan genjot untuk dapat hasil yang lebih baik. Insyaallah ada target -tarhet yang sudah dipersiapkan untuk hal itu," ujarnya.

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

BUMDes HATUKAU Membangun Sentra Ekonomi Baru Di Kota Ambon

 

AMBON - WakatobiChannel - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hatukau Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tengah membangun sentra ekonomi baru di Kota Ambon. Menariknya, sentra ekonomi baru ini dirancang terpadu dengan sentra pendidikan dan olahraga.

Plt Kepala Desa Batu Merah, Idrus Buamona mengatakan, BUMDes yang menjadi salah satu lokasi kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar ini, dikembangkan untuk dapat menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masyarakat desa setempat.

"Kita sudah bangun kios-kios pertokoan untuk menjadi tempat pemasaran produk-produk UMKM. Kios-kios ini BUMDes yang kelola," ujarnya di Desa Batu Merah, Ambon, Jumat (29/1).

Ia mengatakan, selain pengelolaan kios pertokoan, BUMDes Hatukau juga akan mengelola penyewaan lapangan sepak bola. Yang mana sebagian besar aset lapangan sepak bola tersebut dibangun dari dana desa.

"Kalau semuanya (pembangunan) sudah beres, BUMDes yang akan kelola sistem penyewaan lapangan bolanya. Jadi nanti selain tim pesepak bola binaan dari desa, kalau mau main di lapangan itu harus sewa," ujarnya.

Idrus menerangkan, lapangan sepak bola yang menjadi sentra olahraga desa tersebut, berlokasi tak jauh dari pusat ekonomi baru yang dibangun oleh BUMDes. Di samping itu, lokasi di sekitarnya juga merupakan kawasan sekolah yakni SMA, SD, dan TK.

Selain itu juga telah dibangun perpustakaan di kawasan setempat, yang menjadikannya terpadu sebagai bagian dari sentra ekonomi sekaligus sentra olahraga dan pendidikan di desa setempat.

"Kalau di perpustakaan itu, biasanya ramai anak-anak muda di sana kalau hari libur," ujarnya.

Menurut Idrus, pengembangan BUMDes atau di Desa Batu Merah dikenal dengan BUMNeg (Badan Usaha Milik Negeri) Hatukau tidak lepas dari sumbangsih penyaluran dana desa. Ia mengatakan, dana desa ke depan akan dimaksimalkan untuk pengembangan BUMDes.

"Tahun kemarin karena kondisi pandemi covid 19, jadi dana desa yang awalnya untuk BUMDes kita alihkan untuk penanganan covid. Semoga ke depan bisa maksimal untuk BUMDes," ujarnya.

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Rambah Pasar Digital, Dana Desa Alokasikan 4,2 Triliun Modal BUMDes

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 sebesar Rp4,2 Triliun dana desa telah dialokasikan untuk permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, beberapa BUMDes saat ini telah merambah ke pasar dunia digital.

“Ada banyak contoh-contoh toko online BUMDes di berbagai platform. Ada minimarket, ada toko online BUMDes yang fokus di sektor pertanian, ada yang menjual produk-produk lokal, pariwisata, hingga multi produk,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/1).

Saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion bersama Bangka Pos yang digelar secara virtual tersebut Budi Arie mengatakan, BUMDes menjadi investasi penting bagi desa untuk dapat terus menerus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Tercatat, sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, BUMDes telah berkontribusi meningkatkan PADes hingga Rp1,1 Triliun.

“Akumulasi jumlah BUMDes sampai tahun 2020, sudah ada 51.134 desa yang sudah mendirikan BUMDes. Tahun 2015-2020 dana desa yang dialokasikan untuk modal BUMDes mencapai Rp4,2 Triliun, dan PADes dari BUMDes tahun 2015-2020 mencapai Rp1,1 Triliun,” ungkapnya.

Menurutnya, pengembangan BUMDes menjadi salah satu upaya penting dalam rangka rebound ekonomi desa tahun ini. Salah satu upaya tersebut adalah penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait BUMDes, yang akan mempermudah BUMDes dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

“Kita juga terus mendorong digitalisasi BUMDes, sehingga BUMDes tetap tumbuh selama pandemi covid 19 ini,” ujarnya.

Budi Arie mengatakan, masyarakat desa adalah kategori yang paling siap dalam menyongsong ekonomi di masa pandemi covid 19 ini. Ia meyakini, hadirnya inovasi-inovasi kreatif BUMDes dan masyarakat di perdesaan dapat menjadi penopang bagi ekonomi nasional.

“Potensi terbesar kita ada di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ini yang harus terus kita kembangkan,” tegasnya.

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT
Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri Dan Senator DPD Bahas Rencana Pembangunan Desa Sesuai SDG's Desa

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri menjelaskan prioritas penggunaan dana desa 2021 harus mengacu pada SDGs Desa.

Menurutnya, saat ini sudah memasuki tahap pemutaakhiran data di setiap desa. Data itu juga yang akan menentukan arah kebijakan maupun pembangunan desa secara berkelanjutan berdasarkan SDGs Desa.

"Kuncinya adalah data mikro karena level yang kita garap data mikro, tidak mungkin kita mengambil kebijakan yang tepat kalau datanya bukan data mikro," kata Gus Menteri saat menerima lawatan Komite I DPD RI di kantornya, Selasa (26/01/2021).

Gus Menteri menerangkan, melalui data yang berbasis RT dan RW sebagaimana dikumpulkan oleh para Pendamping Desa tersebut dapat membantu desa memetakan masalah yang harus segera dirampungkan dan penerapan SDGs Desa.

Dengan demikian, program pembangunan desa dapat dipastikan akan berbasis pada kebutuhan, bukan atas dasar keinginan oknum tertentu.

"Dengan tahu masalahnya maka perencanaan pembangunan desa betul-betul berbasis pada kebutuhan," terang Gus Menteri.

Gus Menteri kembali menegaskan, senator DPD juga dapat melihat langsung data apabila ingin mengetahui potret desa di seluruh Indonesia.

"Kita upayakan memiliki data mikro terkait kondisi desanya dan rekomendasi apa dari desa tersebut. Bisa dilihat oleh siapapun, bukan hanya oleh Kepala Desa, tapi siapa saja," pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, Gus Menteri didampingi Sekjend Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Rosyidah Rachmawaty.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri Yakin SDG's Desa Mewujudkan Percepatan Penanganan Pembangunan Desa

 

Jakarta - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meyakini konsep SGDs Desa akan berdampak dalam percepatan penanganan pembangunan yang luar biasa terhadap berbagai permasalahan didesa.

Keyakinan itu disampaikan Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri ini saat menjadi Keynote Speaker dalam diskusi publik bincang - bincang Wisma Hijau - Bina Swadaya secara virtual dari kantor Kemendes PDTT pada Kamis (21/1).

Menurutnya, SDGs desa bisa menjadi salah satu konsep yang merubah paradgima pembangunan, dari yang bersifat abstrak menjadi konkrit, dari yang bersifat konseptual menjadi terukur dan dari yang bersifat makro menjadi mikro.

"Dalam SDGs desa ini, seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat, no one left behind," kata Gus Menteri.

Perlu diketahui, bahwa SDGs desa menjadi suatu ukuran dalam memanfaatkan penggunaan dana desa agar tercapai pembangunan yang diharapkan oleh desa tersebut.

Secara global maupun nasional terdapat 17 tujuan pencapaian dari SDGs. Namun, Kemendes PDTT menghadirkan kebijakan SDGs desa yang terdapat 18 tujuan yang akan dicapai dari SDGs desa tersebut.

Adapun 18 tujuan pencapaian dari SDGs desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yang kesepuluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tangkap perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut, kelima belas desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kemitraan untuk pembangunan desa dan kedelapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

Dasar pemikiran munculnya SDGs ke-18 adalah menghargai keberadaan bangsa indonesia yang sangat beragam, budaya, bahasa, adat istiadat, dll. Selain itu juga adalah menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang.

"Itulah konsep SDGs desa untuk 74.961 desa. Diperlukan keseriusan, fokus, datanya mikro, permasalahannya detil diketahui, kemudian lakukan penyelesaian, diselesaikan oleh desa itu sendiri, dibantu oleh kabupaten, oleh provinsi, oleh pemerintah pusat, saya yakin akan terjadi percepatan penanganan yang luar biasa terhadap berbagai permasalahan didesa. dan itu akan menjadi keberhasilan pembangunan nasional," katanya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Menteri Desa PDTT Moratorium Perekrutan Pendamping Desa Baru

 

Jakarta - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghentikan sementara rekrutmen pendamping desa baru.

Karna kementeriannya tengah fokus untuk meningkatkan kapasitas dan manajemen agar pemanfaatan dan penggunaan dana desa betul- betul bermanfaat.

“Pendamping desa , kami tidak membuka rekrutmen karena kami lagi konsolidasi untuk peningkatan kapasitas dan manajemen agar dana yang dikeluarkan betul-betul berdampak positif bagi pemanfaatan dan penggunaan di 74.953 desa,” ujar Mendes dalam rapat bersama komisi V DPR, Senin (18/1).

Pendamping desa adalah sebuah posisi di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.

Menurut Abdul Halim, peningkatan kapasitas jauh lebih penting dibanding menambah personel atau mengisi kekosongan pendamping desa.

Soalnya ke depan, selain mendampingi kepala desa, pendamping desa juga menjadi kepanjangan tangan untuk mensosialisasikan SDGs Desa maupun kebijakan Kemendes PDTT lainnya.

“Karena itu, ketika ada saran untuk menurunkan jumlah rasio antara pendamping dan jumlah desa, yang didampingi sampai hari ini kami belum melakukan penambahan karena fokus KAMI adalah peningkatan kapasitas,” ungkapnya

Selain peningkatan kapasitas, ia juga tengah memikirkan penambahan gaji pendamping desa. Pasalnya ia menilai gaji yang didapatkan pendamping desa saat ini ini tak sebanding dengan tugas yang diberikan

“Terkait dengan gaji yang tadi disinggung tentu nanti secara normatif akan kita laporkan,” imbuhnya.

Ada tugas baru yang harus dilakukan oleh Pendamping Desa ke depan yaitu pemutakhiran data Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendes PDTT yang akan memuat semua data desa di seluruh Indonesia.

Mendes berharap pendamping desa dapat membantu update SID setiap saat, sehingga dapat menyajikan wajah dan prototipe seluruh desa di Indonesia.

Sistem tersebut di atas juga dapat digunakan oleh semua lembaga dan kementerian sebagai referensi kebijakan. Pendamping desa cukup menyajikan data kepada kementerian dan lembaga terkait apabila ada persoalan desa yang harus segera ditangani.

“Dengan IT dengan aplikasi sehingga kita bisa melakukan monitoring one by one terhadap 35168 orang (pendamping desa) yang daftarnya sebagaimana hasil rapat kita dulu sudah kami kirim,” pungkasnya. (AFN)

NASDEM Hadir Untuk Korban Gempa SULBAR

 

Anggota DPR-RI NasDem dapil Sulbar, Ratih Megasari Singkarru, didampingi Ketua Garda NasDem Sulteng, Farid Podungge saat menyerahkan bantuan untuk korban gempa Sulbar, Rabu kemarin. 

Sulbar - WakatobiChannel - KEPEDULIAN Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk membantu korban gempa di Sulawesi Barat, patut diapresiasi. Partai besutan Surya Paloh ini bergerak cepat meringankan beban korban gempa bumi berkekuatan 6,2 SR dengan menyalurkan bantuan pangan dan sandang. 

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, H Ahmad M Ali SE, menginstruksikan tiga DPW yang bertanggung jawab terhadap distribusi bantuan gempa ke Sulbar. Ketiga DPW tersebut yakni, DPW NasDem Sulawesi Selatan, DPW NasDem Sulawesi Tengah, dan DPW NasDem Sulawesi Barat. 

Iring-iringan mobil bantuan berlogo NasDem melalui jalur darat, sudah tiba di lokasi gempa dua hari ini. Bantuan pun langsung diserahkan melalui posko bencana setempat. 

Bantuan yang didistribusi Partai NasDem berupa sembako, air minum, selimut, peralatan bayi, dan beberapa bahan lainnya yang dibutuhkan pengungsi. 

Aksi peduli seperti ini, sudah menjadi rutinitas Partai NasDem. Dalam setiap kegiatan sosial kemanusiaan, NasDem selalu hadir untuk masyarakat. Tidak hanya gempa di Sulbar saja, beberapa bencana di daerah lainnya di Indonesia juga melibatkan partisipasi Partai NasDem.

Anggota DPR-RI Partai NasDem dapil Sulbar, Ratih Megasari Singkarru, mewakili partainya menyerahkan bantuan gempa Sulbar. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di posko bencana. Saat menyerahkan bantuan, Ratih turut didampingi Ketua Garda NasDem Sulteng Farid Podungge. 

Ratih mengatakan, kebersamaan sangat dibutuhkan dalam penanganan sebuah bencana. NasDem selalu ikut dalam kebersamaan itu. Membantu masyarakat yang ditimpa bencana, sudah menjadi kewajiban Partai NasDem bersama jajarannya tanpa pandang bulu.

"Semoga aksi peduli dari NasDem, bisa meringankan beban masyarakat Sulbar yang lagi berduka. Semoga bantuan dari kami bermanfaat untuk saudara-saudara yang terdampak gempa,"kata Ratih saat menyerahkan bantuan.

Ratih juga mengajak masyarakat Indonesia, untuk mendoakan Sulbar yang sedang dilanda bencana. Supaya Sulbar cepat pulih dan masyarakatnya tetap diberi ketabahan oleh Tuhan YME. 

Apa yang terjadi di muka bumi ini, kata Ratih, sudah menjadi kuasa dan ketetapanNya. Tugas kita saling membantu dan bahu membahu antar sesama.

"Mari kita sejenak mendoakan masyarakat Sulbar agar bencana ini segera berlalu. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia yang telah membantu. Khususnya kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Waketum Ahmad Ali, yang sudah menggalang aksi peduli untuk masyarakat saya di Sulbar,"demikian Ratih. 

Hal senada disampaikan Ketua Garda NasDem Sulteng, Farid Podungge. Menurutnya, atas nama kemanusiaan, Partai NasDem dan Garda NasDem, turun langsung ke lokasi gempa Sulbar dalam mendistribusikan bantuan. 

Sebelum pihaknya menyalurkan bantuan, personel Garda NasDem lebih dulu turun ke lokasi bencana. Apa saja yang dibutuhkan masyarakat di lokasi bencana, dilakukan survei dulu. Supaya bantuan yang datang, kata Farid, benar-benar yang dibutuhkan. 

"Yang kita kirim ke lokasi adalah bahan-bahan yang mendesak. Tim saya sebelumnya sudah turun ke lokasi bencana. Mereka lihat langsung sikonnya,"terang Farid yang saat ini berada di lokasi gempa Sulbar.  

Partai NasDem bersama jajarannya, lanjut Farid, sudah berkomitmen untuk ambil bagian dalam membantu masyarakat yang tertimpa bencana. Termasuk di daerah lainnya di Indonesia, pasukan muda Garda NasDem ikutserta meringankan beban masyarakat. 

"Bagi kami di NasDem, membantu mereka yang membutuhkan menjadi skala prioritas. Urusan kemanusiaan harus nomor satu. Tidak perlu diminta dan tanpa pamrih,"kata Farid yang juga tokoh muda Sulawesi Tengah ini. (rilis).

BUMDes PONAMISI Desa Patua Berkontribusi 9 Juta Rupiah Untuk PADes 2021

 

Rapat Akhir Tahun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ponamisi Desa Patua

 

TOMIA, WakatobiChannel - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) PONAMISI Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi dengan Nomor Registrasi 74.07.03.2015.033  telah melaksanakan Rapat Akhir Tahun sekaligus Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 16 Januari 2021.

Sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa maka sudah menjadi kewajiban pelaksana operasional BUMDes untuk melaksanakan rapat akhir tahun.  

 

BUMDes PONAMISI  yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Patua  Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pembentukan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan 2 kali rapat akhir tahun yakni tahun 2019 dan tahun 2020, untuk tahun anggaran 2020 ini dilaksanakan di Aula kantor Desa Patua dan dihadiri oleh Badan Pengawas, Pemerintah Desa, BPD dan Pengurus BUMDes.

 

Direktur BUMDes   La Ode Syamsul

Direktur BUMDes Ponamisi La Ode Syamsul mengatakan, “BUMDes Ponamisi sudah 2 kali mendapatkan penyertaan modal usaha dari pemerintah desa yakni tahun 2018 dan tahun 2019. Adapun kegiatan usaha yang saat ini berjalan adalah Pengelolaan Air Bersih, Kredit Barang dan Penyediaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).  Untuk sementara 3 unit usaha ini yang sedang kami usahakan dan kami juga akan melihat potensi lainnya yang akan kami kembangkan, “katanya.

Ditambahkan pula bahwa untuk tahun lalu BUMDes berkontribusi sebesar Rp 2.000.000,- untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) sedangkan tahun 2020 ini Alhamdulillah untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 9.000.000,-, “imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Desa Patua mewakili pemerintah desa La Idi menjelaskan, “Pembentukan BUMDes Ponamisi dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga tidak salah kemudian semua aset desa dikelola oleh mereka (BUMDes) agar lebih professional, dan kami juga berharap kepada pengurus BUMDes untuk terus mengoptimalkan pengelolaan semua potensi desa ini dan meningkatkan jenis usahanya sehingga kedepan PADes terus meningkat, “jelasnya.

Jadi dalam postur APBDes Tahun Anggaran 2021 ini ada lagi penambahan sumber pendapatan desa yaitu dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 9.000.000,-, kami selaku pemerintah desa berterima kasih kepada pengurus BUMDes yang telah berkontribusi pada APBDes dan juga kepada pendamping desa yang setia mendampingi BUMDes Ponamisi ini dalam pengelolaan usahanya serta Tenaga Ahli yang kebetulan dari  desa ini selalu memberikan motivasi, semangat dan support kepada pengurus BUMDes dan juga kepada kami di pemerintah desa untuk terus memaksimalkan usaha dan mampu melihat prospek usaha yang menguntungkan, “pungkasnya. (Jumie)*

Reportase    :   Afran, SE (PLD Patua Tomia)

Editor          :  Jumie

 

 

 

Wamendes BUDI ARIE SETIADI Tegaskan Harus Ada Pelibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata

 

Jakarta - WakatobiChannel - Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengadakan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang didampingi Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo di Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada Senin (18/1).

Wamen Budi Arie menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas terkait langkah pengembangan wisata yang ada didesa. Pasalnya, dalam pengembangan wisata perlu ada sinergitas antar kementerian dan lembaga.

"Inilah bagian dari kolaborasi sinergi lintas kementerian lembaga untuk mewujudkan kemajuan wisata yang ada di desa. Karena banyak potensi wisata desa yang harus dikembangkan," katanya.

Desa Wisata Desa Digital (Dewi Dedi) kata Budi Arie merupakan salah satu dalam pengembangan wisata harus segera diwujudkan.

Diakuinya, bahwa untuk mewujudkan desa digital diperlukan akses internet yang hingga saat ini masih terdapat sekitar 12 ribuan desa yang belum memiliki akses internet.

"Kita sudah koordinasi dengan kemenkominfo. Insya allah, tahun 2022 mendatang untuk akses internet diseluruh desa bisa terpenuhi," katanya.

Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan bahwa dalam pembangunan pariwisata di desa perlu ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat, kata Budi arie, jangan hanya sebagai penonton.

"Yang pasti keterlibatan masyarakat atau masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan pariwisata. Jangan hanya jadi penonton. Saya yakin, pariwisata akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa kini dan masa depan. Jadi, Kita akan keroyok bersama-sama untuk mengembangkan pariwisata didesa," katanya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Program Prioritas Pembangunan Desa 2021 Dibeberkan Menteri Desa PDTT Pada Rapat Kerja Dengan DPR

 

Menteri Desa PDTT, DR (HC) H. Abdul Halim Iskandar  Dalam Rapat Kerja Dengan Komisi V DPR RI

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri membeberkan program prioritas pembangunan desa untuk tahun anggara 2021.

Gus Menteri membagi prioritas pembangunan itu ke 4 bidang, pertama Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, meliputi Pendampingan Desa, Desa Wisata di Destinasi Wisata Super Prioritas, Desa Wisata Prioritas Kementerian, Konvergensi Pencegahan Stunting, Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Digital.

Kemudian meliputi Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa, Pengendalian Dana Desa, Pelatihan Masyarakat, Peningkatan Jalan dan Pasar Kawasan Perdesaan, Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur, Sarana dan Prasarana Panen di Rawan Pangan Daerah Tertinggal, dan Pengembangan Wisata di Daerah Tertinggal.

"Kedua, Bidang Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, outputnya yaitu Pengembangan BUMDes untuk Produk Unggulan Desa, Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, Usaha Ekonomi Desa Terintegrasi BUMDes, dan Pengembangan BUMDes Bersama," kata Gus Menteri saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (18/02/2021).

Sedangkan prioritas selanjutnya yaitu Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam hal tersebut terdapat 5 output prioritas yang ditarget, yakni Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Daerah Tertinggal, Penyusunan RAN PPDT 2021 dan 2023, Sarana Air Bersih di Daerah Perbatasan, Sarana Air Bersih di Pulau Kecil Terluar.

Adapun prioritas yang keempat yaitu Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Gus Menteri merinci outputnya diantaranya, Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pembukaan Lahan Transmigrasi, Rumah Transmigrasi, Jalan Permukiman Transmigrasi, Fasilitasi Sertifikasi HPL Transmigrasi.

"Selanjutnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Layanan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Kawasan Transmigrasi dan Pemenuhan Jaminan Hidup Transmigrasi," tutup Gus Menteri.

Semua anggota Komisi V menyepakati semua yang menjadi program prioritas Kemendes PDTT 2021. Peserta rapat juga memberikan apresiasi atas realisasi tahun anggaran 2020 yang mencapai 95,57 persen untuk realisasi keuangan dan 97,36 persen untuk realisasi fisik.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Wujudkan SDG's Desa, Gus Menteri Gandeng Perguruan Tinggi

 

PALU – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan SDGs Desa. Upaya yang terus dilakukannya adalah dengan menggandeng perguruan tinggi.

“Beberapa kerja sama perguruan tinggi dengan Kemendes PDTT bisa kita rujuk pada Tri Dharma perguruan tinggi dan pendidikan merdeka belajar,” ungkap Abdul Halim di Universitas Tadulako, Sabtu (16/1).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, model kerja sama perguruan tinggi dan Kemendes PDTT dinaungi dalam payung kampus merdeka untuk desa. Terdapat tiga model bentuk kerja sama ini, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pendidikan, terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan. Pertama, merdeka belajar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

“Mahasiswa diharapkan ke desa untuk praktik kompilasi data, perencanaan, penyusunan dokumen kebijakan dan pelaksanaan pembangunan desa,” jelasnya.

Kedua, merdeka belajar untuk BUMDes dan BUMDesMa. Dalam hal ini, mahasiswa ke desa untuk feasibility studi bisnis, analisis akuntansi, kesehatan BUMDes/BUMDesMa, serta kerja sama bisnis.

Ketiga, merdeka belajar pemenuhan 18 tujuan SDGs Desa. Mahasiswa ke desa untuk mengembangkan adat istiadat desa, gotong royong desa, dan penguatan lembaga lokal di desa.

Yang keempat adalah S1 praktis bagi kepala desa dan pengurus BUMDes. Portofolio pengalaman dan hasil kerja di desa digunakan sebagai basis kuliah hingga mendapat program sarjana.

“Saya ingin kampus menjadi bagian penting  atas kepala desa dan perangkat desa yang berprestasi yang sudah bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jadi dibalik, kalau selama ini kampus memberikan mahasiswa dari teori menuju praktik, kali ini dari pengalaman-pengalaman menuju teori,” jelasnya.

“ Jadi kepala desa yang sudah berhasil itu diberi afirmasi oleh perguruan tinggi kemudian hitung sks-nya selama 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, lalu menambah beberapa teori di kampus maka dia bisa mendapatkan gelar S1 sarjana sesuai dengan bidang studi kemasyarakatan maupun bidang pembangunan sosial,” sambungnya.

Selanjutnya, model kerja sama dalam bentuk penelitian. Dalam model ini dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif berbasis data Kemendes PDTT, kemudian pengembangan metode penelitian desa, serta kerja sama jurnal penelitian.

“Yang terakhir adalah model pengabdian kepada masyarakat, di dalamnya terdapat lima indikator, yaitu penguatan desa digital, desa wisata, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi,” tutupnya.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri : UU Desa Berhasil Bangkitkan Ekonomi Desa

 

Jakarta - WakatobiChannel -  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan lahirnya Undang-Undang (UU) Desa yang telah terbukti berhasil membantu bangkitkan ekonomi desa.

"Sepanjang tahun 2015 sampai 2020 mampu menggeliatkan APBDes, membangkitkan ekonomi desa, serta meratakan pembangunan desa," kata Gus Menteri dalam pidatonya saat memperingati 7 tahun UU Desa, Jakarta, Jumat (15/01/2021).

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menjelaskan, melalui UU Desa negara mengucurkan Dana Desa hingga mencapai Rp 21 triliun pada 2015, sehingga APBDes masing-masing desa di Indonesia melonjak dari rata-rata Rp 250 juta menjadi Rp 500 juta, dan angka tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Sebelum adanya UU Desa, total ADD tercatat di kisaran Rp1 triliun pertahun, dan saat ini sudah naik menjadi lebih dari Rp 33 triliun pertahun atau meningkat 33 kali lipat dari sebelumnya. Melalui dana tersebut pembangunan desa semakin masif.

"Tidak mengherankan, pada 7 Tahun UU Desa ini APBDes telah berganda hingga enam kali lipat, menjadi Rp121 triliun pada tahun 2020," terang Gus Menteri.

Total Dana Desa yang telah tersalur sejak lahirnya UU Desa yakni sepanjang 2015-2020 mencapai Rp 323,32 triliun. Hal itu sejalan dengan penyerapan Dana Desa yang terus meningkat, dari 82,72 persen pada 2015, menjadi 97,65 persen pada 2016, dan pada 2020 menjadi 99,95 persen.

"Pada 2021 direncanakan Rp 72 triliun disalurkan ke 74.961 Desa," kata Gus Menteri.

Khusus menggerakkan ekonomi desa, sepanjang 2015-2020 Dana Desa yang dialokasikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencapai Rp 4,2 triliun. Hasilnya tercatat Rp 1,1 triliun Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari pembagian hasil keuntungan BUMDes.

Gus Menteri berharap, warga desa menyambut baik lahirnya UU Desa yang sudah berumur 7 tahun tersebut. Masyarakat desa khususnya Kepala Desa harus kreatif menggunakan Dana Desa sebagai buah dari UU Desa tersebut.

"Saat ini, baru ada 51.134 desa yang mengalirkan Dana Desa menjadi modal BUMDes. Padahal ketika desa kreatif mengelola BUMDes, maka mata air finansial pembangunan bakal terus mengucur berkelanjutan," pungkasnya.

Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Peringati Lahirnya UU Desa, Warga Desa Wajib Bersyukur

 

JAKARTA –  WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memberikan pidato dalam peringatan 7 tahun diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) di Balai Makarti, Jumat (15/1).

 

“Sebagai tonggak penting demokratisasi desa dan titik tolak pesatnya pembangunan desa. Maka, untuk pertama kalinya, sebagai bentuk syukur, kita meluangkan waktu khusus, untuk memperingati 7 tahun diundangkannya Undang-Undang Desa,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Menteri ini.

 

Menurutnya, pada hari ini 7 tahun lalu, bangsa Indonesia sudah membuat catatan penting dalam tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

 

Empat aspek tersebut, kata Gus Menteri merupakan wujud pengakuan negara terhadap desa yang memang seharusnya didapatkan. Sebab, sebagai wilayah terkecil, desa telah membuktikan diri mampu menuliskan sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.

 

Untuk itu, tambah Gus Menteri, UU Desa patut untuk direfleksikan agar menjadi titik tolak untuk melangkah lebih besar ke masa depan. Tidak hanya sekadar berputar-putar di halaman desa sendiri. Sudah saatnya merancang langkah lebih luas, bergandengan dengan lebih banyak tangan dan teman.

 

Selain itu, Gus Menteri juga mengajak warga desa untuk bersyukur karena pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berkomitmen dalam melaksanakan UU Desa.

 

Menurutnya, komitmen dan perhatian Presiden dalam pembangunan desa diwujudkan dengan bentuk nyata seiring terus bertambahnya anggaran Dana Desa dari tahun ke tahun.

 

“Rasa syukur, kita wujudkan dalam langkah nyata, dengan menderaskan laju pembangunan desa, menjadikan SDGs Desa penuntut pembangunan desa, merapikan barisan warga desa dalam aktivitas pembangunan,” jelasnya.

 

“Dengan demikian, kita akan sampai bersama-sama pada titik kebangkitan desa, dengan menuntaskan capaian Tujuan SDGs Desa, tuntas tak tersisa, dan itulah Desa Untuk Semua Warga (Desa Surga),” tegasnya.

 

Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri Jabarkan Potret Masa Depan Desa

 

Jakarta – WakatobiChannel - Berbekal hasil dan upaya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdahulu, kini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mampu meluaskan pandangan atas kondisi desa-desa mutakhir. 

 

“Maka lahirlah paradigma baru arah pembangunan desa, yaitu; 18 Tujuan SDGs Desa, dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga maupun pembangunan wilayah desa,” ungkap Abdul Halim Iskandar dalam peringatan 7 tahun diundangkannya Undang-Undang Desa (UU Desa) di Jakarta pada Jumat (15/1).

 

Ia mengatakan, SDGs Desa merupakan upaya terpadu percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017.

 

Oleh karena itu, peringatan 7 tahun diundangkannya UU Desa merupakan momentum untuk refleksi kemajuan desa ke depan. Menurutnya, refleksi ini layak diserap menjadi energi penggerak untuk menentukan langkah-langkah raksasa ke depan. 

 

Gus Menteri menambahkan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah memanfaatkan sistem informasi dan teknologi komunikasi mutakhir untuk mengumpulkan data mikro pada level individu, keluarga, rukun tetangga, dan desa. 

 

“Seluruh data kita gali bersama untuk memenuhi kebutuhan membangun desa,” katanya.

 

Prioritas penggunaan Dana Desa 2021 telah memastikan jaringan 3G dan 4G menyapu 11 ribu desa yang saat ini belum terjangkau internet. Tujuannya agar, seluruh desa tersambung dengan Sistem Informasi Desa (SID) susunan Kemendes PDTT.

 

Langkah kedua adalah penguatan keorganisasian, finansial, dan kerja sama bisnis BUMDes. Seluruh BUMDes teregister dan terintegrasi dengan SID, sehingga Kemendes PDTT mengelola arus informasi kebutuhan dan suplai komoditas, peluang investasi BUMDes dan investor lain.

 

“Sekaligus mengawasi dan membina seluruh BUMDes. Termasuk, memperlancar distribusi barang sampai desa terpencil hingga ekspor produk Desa ke luar negeri,” ungkapnya.

 

Langkah ketiga adalah mereorganisasi pendampingan desa. Kini seluruh pendamping berposisi di bawah komando langsung Kemendes PDTT. Para pendamping akan memasuki kawah pelatihan sejak awal tahun 2021. 

 

SID akan mencatat seluruh kegiatan pendamping, termasuk laporan harian, dan penilaian bulanan. Hilangnya tugas administrasi memudahkan pendamping, sejak sekarang lebih fokus melakukan aksi pemberdayaan.

 

“Keempat, langkah raksasa kita bersama-sama, memusatkan pemikiran, tindakan, karya, dan sikap untuk memenuhi 18 Tujuan SDGs Desa,” jelasnya.

 

SID akan mencatat seluruh kegiatan desa, menyerasikannya ke dalam 222 indikator SDGs Desa, namun tanpa menambah kerepotan administrasi pelaporan desa. Bahkan, rekomendasi rinci SID memastikan Desa selalu memiliki arah untuk bergerak lebih maju dan lebih cepat lagi pada tahun-tahun berikutnya.

 

Data mikro by name by address untuk banyak atribut inilah yang akan menuntun program-program intervensi yang berasal dari Supra Desa. Dengan data tersebut, tidak akan ada lagi program dan kegiatan yang salah sasaran, tidak akan ada lagi satu pun warga yang tertinggal dalam pembangunan. 

 

“No One Left Behind. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, agar Dana Desa, dirasakan oleh Warga Desa, utamanya dari kalangan bawah,” ungkapnya.

 

Itulah gambaran desa masa depan, desa yang mampu memanfaatkan teknologi informasi, desa yang membangun kebijakan-kebijakannya berdasarkan data (evidence base policy), desa yang tidak melupakan dan meninggalkan satu pun warga tersisa dalam aktivitas pembangunan. 

 

Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

WAMENDES PDTT : Desa Di Sekitar Laut Akan Semakin Makmur

 

Jakarta -  WakatobiChannel - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras Budi Arie Setiadi pada Kamis (14/1) menghadiri kegiatan dialog kemaritiman dalam rangka peringatan hari Dharma Samudera di Dermaga Kolinlamil, Jakarta.

 

Dalam kegiatan itu, Budi Arie menyampaikan bahwa sekitar 367 ribu hektar luas lautan Indonesia dengan 10.743 desa nelayan sangat memiliki potensi besar yang juga turut menjadi sebuah tantangan dalam mengembangkan potensi tersebut.

 

"Jadi bisa dibayangkan, ada puluhan ribu desa nelayan. dan ini tentu saja mempunyai tantangan dan peluang yang luar biasa. Namun, sangat disayangkan jika ternyata masih banyak potensi laut kita memang belum sepenuhnya dimaksimalkan atau digarap dengan baik," kata Budi Arie Setiadi.

 

oleh karena itu, Budi Arie berharap dengan adanya berbagai pengembangan baru dengan teknologi baru dapat menjadi salah satu kekuatan dilaut bagi desa-desa dan kabupaten yang memiliki lautan karena laut bisa menjadi potensi pengembangan ekonomi pertama di masa depan.

 

"Jadi 367 ribu hektar lautan ini belum semuanya digarap. Membangun indonesia seharusnya dari kemaritiman, karena laut itu bukan kendala kita tapi sebuah kekuatan kita. Karena itulah kita mengharapkan dalam pembangunan desa dan daerah-daerah di Indonesia khususnya yang memiliki lautan ini bisa turut bekerjasama dengan korps AL khususnya dalam mengembangkan potensi maritim dan menjadikan desa-desa yang disekitar laut semakin makmur," katanya.

 

Kemendes PDTT, kata Budi Arie, akan terus berupaya agar terjadi percepatan pembangunan desa dengan langkah akselerasi perikanan di desa yakni pembangunan infrastruktur konektivitas dari pasar sampai ke desa nelayan untuk mengurangi biaya investasi ke desa, selain itu juga melakukan pembangunan berbasis kawasan dan produk unggulan perikanan untuk meningkatkan skala ekonomi.

 

"Akselerasi lainnya seperti pelatihan nelayan dengan kerjasama pelatihan oleh korporasi agar terbuka dengan produksi yang berkualitas dan melakukan pengolahan pasca panen dan kerjasama dengsn pasar induk dan ecommerce untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan," katanya.

 

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri : Anggaran 2021 Fokus Percepatan Pencapaian SDG's Desa

 

JAKARTA –  WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memfokuskan anggaran tahun 2021 untuk menggenjot percepatan pencapaian SDGs Desa. 

 

Menurutnya, implementasi tujuan-tujuan SDGs Desa akan berdampak signifikan pada pencapaian pembangunan bidang desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

 

“Anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan untuk pencapaian SDGs Desa. Hanya itulah, jalan mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa, mempercepat pencapaian Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB,” ujarnya pada Rapat Pimpinan Paripurna dengan eselon 1 dan 2 di Operational Room, Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (13/1).

 

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, dalam pembangunan desa dan perdesaan, SDGs Desa dapat dioperasionalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti peningkatan infrastruktur desa, pengembangan desa wisata, utamanya yang berada pada destinasi wisata prioritas nasional seperti desa adat, desa inklusi, desa ramah perempuan dan peduli anak, dan desa sehat dan sejahtera.

 

“Hal penting lainnya, kita harus hadir memberikan pendampingan pembangunan desa dan perdesaan, membuka jalan kerjasama dan kemitraan masyarakat desa, serta dapat memastikan penggunaan dana desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa,” ujarnya.

 

Ia mengatakan, paradigma SDGs Desa turut mengubah sudut pandang kawasan yang selama ini diputuskan secara top down menjadi kerja antar desa yang bersifat bottom up. 

 

Menurutnya, wujud kerjasama antar desa dalam hal ini dapat dilakukan dalam berbagai hal seperti untuk meningkatkan skala ekonomi, skala wilayah pembangunan, skala keamanan, dan sebagainya.

 

“Karena itu, perdesaan tidak lagi dibatasi zona administrastif yang berimpitan atau berdekatan. Melainkan basis kerjasama tersebut sesuai potensi masing-masing desa yang bisa jadi berjauhan dalam satu kabupaten, atau lintas kabupaten dalam provinsi, bahkan desa-desa lintas provinsi,” terangnya.

 

SDGs Desa sendiri memiliki 18 tujuan, diantaranya, terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, dan Desa Tanpa Kesenjangan.

 

Selanjutnya, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri Lantik Pejabat Eselon I & II

 

Jakarta -  WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Operasional Room Kantor Kalibata, Senin (4/1/2021) siang.

 

Proses pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 205/TPA/2020 dan Keputusan Mendes PDTT Nomor 235 Tahun 2020. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Naskah pelantikan oleh Gus Menteri, sapaan akrab Menteri Halim.

 

Setelah itu dilanjutkan penandatanganan oleh Ekatmawati dan Leroy Samy Uguy yang disaksikan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi.

 

Gus Menteri dalam arahannya mengucapkan selamat kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. Gus Menteri berharap pejabat yang diantik benar-benar menjalankan amanah yang diberikan dalam rangka berkhidmat kepada bangsa dan negara melalui Kemendes PDTT.

 

Gus menteri mengajak para pejabat yang dilantik untuk bersama-sama berikhtiar untuk terjadi percepatan pembangunan di desa, bersama-sama mendorong SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa bisa terwujud sesuai dengan harapan, yang utamanya tujuan pembangunan nasional tahun 2030 bisa terwujud.

 

"Mari bersama-sama menuju terwujudnya SDGs Desa dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah digulirkan oleh Bapak Jokowi Tahun 2017," kata Gus Menteri.

 

Gus Menteri mengajak para pejabat yang dilantik untuk menyikapi dinamika yang terjadi termasuk soal pelantikan sebagai kejadian yang biasa-biasa saja.

 

Gus Menteri menegaskan, tidak ada ada downgrade di Kemendes PDTT karena dirinya memang tidak ingin ada downgrade jabatan selama dirinya menjadi Mendes PDTT.

 

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengucapan selamat yang dilakukan oleh Gus Menteri bersama Nyai Lilik Umi Nashriyah, Sekjen Taufik Madjid bersama Istri, Staf Khusus Ahmad Iman dan Malik Haramain.

 

Berikut Nama Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik hari ini:

 

1. Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2. Ir. Eko Sri Haryanto, MM sebagai Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 

3. Ir. Rr. Aisyah Gamawati, MM sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

4. Ir. Ekatmawati, MM sebagai Inspektur Jenderal

5. Dr. Suprapedi, M. Eng.Sc sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

6. Dr. Ir. Ansar Husen, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal

7. Dr. Ir. H. M. Nurdin, M.T sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah

8. Drs. Samsul Widodo, MA sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan AntarLembaga

9. R. Hari Pramudiono, SH, MM sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Pilkada Sigi : IMAM SAFAAD Siap Berlaga Di Pilkada Serentak 2024

 

Imam Safaad Siap Bertarung Di Pilkada Sigi 2024

SIGI- WakatobiChannel - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 masih lama. Kurang lebih 4 tahun lagi. Terlalu pagi dibicarakan sekarang. Harus menunggu. Bagi sebagian orang, menunggu itu membosankan.

Namun dalam perjalanan politik, waktu empat tahun tidaklah terasa. Bahkan sangat singkat. Siapkan dirimu dari sekarang, bila ada niat dan minat. Kalau tak ada? Cukup mendukung saja nantinya.

Konsolidasi setiap minggu, pertemuan sana pertemuan sini, lobi atas lobi bawah, eh 2024 sudah di depan mata. Rutinitas politik seperti itulah. Padat merayap. Segala sesuatu harus disiapkan. Butuh dikondisikan. Putaran waktu 24 jam rasanya tak cukup. 

Pilkada Sigi 2024 termasuk seru. Tak ada incumbent Bupati yang maju. Lebih serunya lagi, akan diramaikan wajah-wajah baru. Dan dimungkinkan, masih ada "mantan calon" bupati yang mencoba peruntungan lagi. Tak apa, sah adanya. 

Salah satunya yang sudah ancang-ancang, yakni Imam Safaad. Tokoh muda satu ini mulai manatap 2024. Dia optimistis. Dalam politik menurutnya, tak ada yang tak mungkin. Terlebih lagi, jika persiapan sudah jauh hari dilakukan. 

Nama Imam Safaad di Sigi sudah tak asing lagi. Pengetahuan dan pengalaman politiknya sudah cukup. Kiprahnya di organisasi juga bersinar. Sederet organisasi ada namanya terpampang disana. Bahkan, Imam pernah menjadi Ketua KNPI Sigi periode 2017-2019. 

Karena itulah, tak berlebihan jika nama Imam perlu diperhitungkan di bursa Bupati Sigi 2024. Apalagi, sosok politisi muda religius-nasionalis ini mudah diterima oleh semua kalangan. Dia tidak eksklusif, tapi istimewa. Kepribadiannya juga tegas, bersahaja, dan dinamis. Sigi bangeeet...!!! 

Kenapa Imam harus mencalonkan? Ada gagasan besarnya untuk Sigi ke depan. Untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah kelahirannya. Gagasan itu belum saatnya dibuka. Dan sebagai putra daerah, Safaad memberi dukungan kepada setiap pemimpin Sigi yang terpilih guna membangun daerah. 

"Saya pribadi yang sportif, mendukung Bupati dan Wabup Sigi yang sekarang memimpin,"katanya ringan. 

Saking sportifnya, di 2024 nanti, Imam menyatakan siap menjadi calon Wabup bagi Samuel Pongi. Duet Samuel Pongi-Imam Safaad diyakini cukup diperhitungkan di pentas Pilkada Sigi 2024 mendatang. 

Imam mencoba untuk realistis. Karena, arah politik Sigi di 2024 bisa berubah haluan. Sekarang tanda-tanda itu nampak lagi. Politik identitas yang tidak tertulis, duet calon Islam-Nasrani, tidak lagi menjadi pakem mutlak. Hal ini sebenarnya sudah tersaji 2015 silam, ketika calon Aswadin Randalembah-Agus Lamakarate, mencoba berpasangan kala itu.  

"Setiap detik, kompromi politik bisa saja berubah. Dan saya memilih kompromi yang soft, tapi berpeluang menang," tegas Imam 

Dan Imam kurang setuju, ketika ada calon lain berencana menjadikan Samuel Pongi wakil lagi. Sementara calon tersebut baru bertarung, belum teruji, dan terbilang baru di dunia politik. Hitung-hitungan seperti ini cukup keliru.

Samuel Pongi sekarang ini, benar-benar menjadi magnet politik Sigi. Dia politisi yang nyaris sempurna. Sang Fajar dari Pipikoro. Wakil dari Kulawi Raya yang begitu dicintai. Getaran Samuel effect bakal muncul di 2024.

"Fatsun (etika) politik saya jelas dan tegas. Semoga ini dibaca Pak Samuel Pongi," ujarnya serius. 

Selain nama Imam Safaad dan Samuel Pongi, ada beberapa nama lain yang sudah digadang-gadang maju di 2024. Mulai dari yang berlatarbelakang birokrat hingga politisi.

Mereka adalah Paulina, Andi Wulur, Agus Syawal, Kaimuddin Ponulele, Iman Rahmat. 

Berikutnya, Rizal Intjenae, Imran Latjedi, Nurzain Djaelangkara, Torki Turra, Robby Tarro, serta beberapa nama beken lainnya. (tim redaksi)