BUMDes Untu Mo'ori Desa Waelumu Direorganisasi

 

WANGIWANGI- WakatobiChannel - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan harapan akan menjadi lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan aset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi sehingga mampu menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa nampaknya masih jauh dari harapan itu. Hal itu disebabkan karena berbagai faktor diantaranya adalah kepengurusan yang belum berfungsi dengan baik sesuai apa yang dicita-citakan dengan dibentuknya BUMDes.

Untuk mengefektifkan dan menghidupkan kembali BUMDes Untu Mo’ori maka Pemerintah Desa Waelumu bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan musyawarah desa untuk mereorganisasi kepengurusan BUMDes yang sudah pernah dibentuk pada tahun 2017 silam.

Musyawarah Desa dalam rangka reorganisasi pengurus BUMDes ini dilaksanakan pada hari Senin 8 Februari 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Waelumu yang diikuti oleh Camat Wangi-Wangi, Kapolsek Wangi-Wangi, Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda itu menghasilkan sebuah keputusan melalui musyawarah mufakat yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pengurus lama yang masih ada dan masih bersedia untuk menjadi pengurus BUMDes, adapun susunan kepengurusan BUMDes yang disepakati bersama adalah  Muh. Sarman (Ketua), Misiladin (Sekretaris) dan Sasi, S.Pi (Bendahara).

Effendi Rahmat - PJ Kades Waelumu

Penjabat Kepala Desa Waelumu Effendi Rahmat, A.Md RO, SKM dalam sambutannya mengatakan, “ kami dari pemerintah desa sudah beberapa kali menganggarkan melalui penyertaan modal untuk BUMDes namun selalunya dijadikan sebagi silpa karena Pengurus Bumdesnya ternyata sudah tidak aktif alias mati suri, padahal saya sebagai kepala desa punya mimpi dan cita-cita yang besar untuk meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat desa melalui BUMDes ini dengan memprogramkan berbagai kegiatan sesuai dengan potensi Desa Waelumu ini, “katanya.

Effendi Rahmat menambahkan bahwa,” pengurus BUMDes yang ada sekarang ini yang barusan kita sepakati bersama ini mudah-mudahan dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik pada pemerintah desa dan semua pihak sehingga dapat menyusun program kegiatan apa yang hendak akan dilakukan, harapan kami bahwa ada banyak potensi yang dimiliki Desa Waelumu ini yang jika dikelola dengan baik tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta membuka peluang usaha bagi generasi muda yang ada di desa ini, kami akan siap menganggarkan melalui modal penyertaan BUMDes untuk mendukung berkembangnya usaha BUMDes kedepan, “tambah Pegawai Sekretariat DPRD Wakatobi ini.

Sementara itu Ketua BPD Waelumu Drs. Abdul Latief mengatakan, “  kami sebagai BPD sangat prihatin juga dengan BUMDes kita ini yang sudah lama dibentuk namun belum ada kegiatan yang dilakukan, bisa jadi karena ada kendala teknis sehingga itu semua tidak berjalan normal seperti apa yang kita harapkan, sehingga kita akan musyawarah ini untuk memastikan keberadaan pengurus serta memastikan kembali kesiapan mereka untuk menghidupkan kembali BUMDes ini setelah kita tau apa yang jadi titik persoalan kenapa BUMDes ini belum berjalan maksimal.

Dengan kita reorganisasi ini harapan kita BUMDes Untu Mo’ori ini akan berbenah, menata kembali administrasinya dan menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk membuat proposal kegiatan usaha yang akan ditujukan kepada pemerintah desa agar mendapatkan anggaran dalam bentuk modal penyertaan sebagai modal awal BUMDes memulai usaha, “tambah mantan Kadis Kesehatan Wakatobi ini.

Salah seorang Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Wakatobi yang ikut hadir dalam musyawarah desa ini menjelaskan tentang mekanisme pembentukan BUMDes sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2014 serta peluang-peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes termasuk mengelola semua aset desa dan potensi desa yang ada agar dapat menambah sumber pendapatan desa melalui pendapatan asli desa (PADes), “jelas Muhnsir.

Tenaga Pendamping Profesional yang hadir adalah Tenaga Ahli Infrastruktur Desa ( Andi Liburang, ST), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (Muhnsir, S.Kel) dan Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna (Jumiadin, SP.M.Si) serta Pendamping Desa ( La Ode Ayidin, SH dan Irsan Al Ihram, ST). *

 

Reportase        : Irsan – La Ode Ayidin ( PD WangiWangi )

Editor              : Jumie

Read More

Desa Jadi Tulang Punggung Ekonomi Pasca Pandemi Karena Minim Kasus Covid19

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Masyarakat yang tinggal di perdesaan menjadi warga yang paling siap menopang pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi saat menjadi pembicara Webinar Desa Brilian di Jakarta, Selasa (9/2).

“Intinya, bahwa peluang pemulihan ekonomi Indonesia memang ada di desa,” ujar Wamendes PDTT.

Menurut Budi Arie, minimnya kasus Covid-19 di desa-desa memperkuat argumen bahwa desa akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Ia mengimbau kepada seluruh warga desa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Saya harap seluruh warga desa terus disiplin (protokol kesehatan). Agar supaya penularan Covid-19 bisa kita minimalisir. Kita putus mata rantainya agar tidak masuk ke desa. Karena desa akan menjadi harapan dan tulang punggung pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menurut Budi Arie, desa-desa memiliki potensi besar di sektor pertanian. Yang mana saat ini, sektor pertanian menjadi sektor yang masih tumbuh positif dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Terlebih, lebih dar 80 persen desa di Indonesia berbasis ekonomi pertanian.

“Maka saya harap BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai pusat ekonomi perdagangan dan distribusi di desa, harus bisa bertransformasi dan bergeliat dengan bekerjasama dan tentunya dukungan dari berbagai pihak, BRI misalnya dari sektor perbankan,” terangnya.

BUMDes sendiri hingga tahun 2020 telah terbentuk sebanyak 51.134 unit. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, BUMDes telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga Rp1,1 Triliun.

Ia mengatakan, sejak disahkannya BUMDes sebagai badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka BUMDes memiliki berbagai kemudahan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

“BUMDes sekarang dapat lebih mudah menjalin kerjasama dengan pihak lain, karena sudah berbadan hukum,” ujarnya.

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT
Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Read More

Afirmasi Pendidikan Bagi Kepala Desa, Kemendes PDTT Sinergi Dengan Lima Kampus

 

Jakarta - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal bersama 5 Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) telah bersepakat untuk perkuat sinergitas perguruan tinggi dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan membangun afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pendamping Desa.

 

Kesepakatan itu tertuang dalam Naskah Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani oleh Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid bersama dengan Rektor pada 5 perguruan tinggi di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta pada Selasa (9/2).

 

Adapun dari kelima perguruan tinggi tersebut yakni Universitas Negeri Surabaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, IAIN Purwokerto, dan Universitas Negeri Padang.

 

Untuk ruang lingkup dalam kerjasama tersebut yakni pertama, Kemendes PDTT dengan Universitas Negeri Surabaya meliputi kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang Perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi Civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

 

Ruang lingkup kedua antara Kemendes PDTT dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

 

Ruang lingkup ketiga antara Kemendes PDTT dengan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat.

 

Lalu ruang lingkup keempat antara Kemendes PDTT dengan IAIN Purwokerto yang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

 

Kemudian ruang lingkap kelima antara Kemendes PDTT dengan Universitas Negeri Padang yang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

 

Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid menyampaikan, arah pembangunan perdesaan saat ini bertumpu pada pencapaian 18 tujuan SDGs Desa yang mampu berkontribusi 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

 

Pencapaian ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, komitmen yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan, serta kerjasama multi sektor khususnya dukungan kerjasama dari Perguruan Tinggi.

 

"Tentunya dalam penandatanganan hari ini, merupakan satu langkah maju dalam upaya peningkatan peran kampus-kampus pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Melalui program Kampus Merdeka untuk desa, yang insya Allah akan ditandatangani MoU tiga Menteri pada Rabu (esok,red) diharapkan dapat memperluas jejaring kemitraan dalam mengoptimalkan program-program pembangunan desa dan perdesaaan di Indonesia," katanya.

 

Taufik Madjid juga mengharapkan Pertides dapat terus menunjukkan kontribusinya dalam pencapaian target-target SDGs desa yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya SDGs Nasional.

 

"Melalui kerjasama ini dapat terbangun sinergitas perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (PERTIDES) dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan membangun afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pendamping Desa," katanya.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Read More

APBDes Desa Sombu Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp 1.621.942.300,- Ditetapkan

 

Suasana Musyawarah Penetapan APBDes TA 2021  Desa Sombu Kec WangiWangi

WANGIWANGI, WakatobiChannel - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah dokumen yang sudah seharusnya disusun dan dikelola dengan mengutamakan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas sehingga peran semua pihak atau elemen yang ada di desa sangat penting dalam proses penyusunan dan menghadiri proses penetapan  ini.  APBDes sebagai instrument penting dan sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di desa, karenanya salah satu indikator tata pemerintahan  yang baik adalah diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes.

Sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),   Pemerintah Desa Sombu memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa  (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021. Acara musdes ini dilaksanakan pada tanggal  6 Februari 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Sombu Kecamatan WangiWangi Kabupaten Wakatobi yang turut serta dihadiri oleh Camat WangiWangi, Badan Permusyawaratan Desa, Bhabikantibmas Desa Sombu, Babinsa Desa Sombu,  Tenaga Pendamping Profesional serta tokoh masyarakat dan pemuda Desa Sombu.

Camat Wangi Wangi Harbiadi Ode Aeno, S.Sos., M.Si dalam sambutannya mengatakan APBDes Desa Sombu ini telah diasistensi di kecamatan oleh Tim Asistensi dan hari ini kita akan tetapkan dan ada beberapa point penegasan kami yaitu terkait dengan Bantuan Langsung Tunai  Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa dan SDGs Desa.  “Kami hanya ingin mempertegas dan memastikan kembali terkait dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bahwa untuk tahun anggaran 2021 itu adalah Rp.300.000/KPM selama 12 bulan,  memastikan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk kegiatan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat serta fokus pada Peaturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yaitu percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal’s Desa) termasuk melakukan pendataan berbasis SDG’s Desa sehingga semua potensi desa dapat terekam dalam pendataan nantinya karena pendataan itu juga akan dilaksanakan oleh tim yang ada di desa ini, “jelasnya.

Masriyanti, S.Si Ketua BPD Sombu

Sementara itu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sombu Masriyanti, S.Si dalam membuka acara musdes penetapan APBDes menjelaskan,  "sesuai dengan arah kebijakan Menteri Desa PDTT dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui Sustanaibel Development Goals Desa (SDGS Desa) dimana ada beberapa point penting diantaranya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera serta pertumbuhan ekonomi yang merata yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa maka APBDes Tahun 2021 ini juga mengacu pada proses pencapaian itu, "jelasnya. 

Ditambahkan pula bahwa, “pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.621.942.300,- yang akan tetapkan hari ini adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kita bahas beberapa hari yang lalu hanya ada beberapa saja kegiatan yang dialihkan yaitu kegiatan bidang pembinaan yang sumber dananya dari BHPR termasuk ada kegiatan yang dikurangi anggarannya dan dialihkan untuk kegiatan pendataan desa berbasis SDGs Desa, “katanya.

Dalam menutup dan menetapkan APBDes Desa Sombu Tahun Anggaran 2021, melalui pendangan umumnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berharap bahwa melalui program kegiatan dan pembelanjaan desa pada tahun ini agar lebih efektif dan tepat sasaran seperti BLT DD, Padat Karya Tunai, Pengembangan usaha-usaha ekonomi kreatif serta pengembangan potensi desa dibidang pariwisata, pertanian dan perikanan akan sangat membantu masyarakat desa ini dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemi ini, "pungkasnya.

La Ode Anwar, SE  Pj Kepala Desa Sombu

Di tempat yang sama Penjabat Kepala Desa Sombu La Ode Anwar, SE mengatakan, “ semua kegiatan yang ada dalam APBDes adalah merupakan hasil musyawarah desa yang telah dilakukan dan juga turut serta dihadiri oleh pemerintah kecamatan, Bhabikantibmas, Babinsa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada sehingga ini betul-betul sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Sombu,”katanya. 

Kepala Desa Sombu ini juga meminta kepada tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Sombu yang hadir untuk tetap memberikan masukan-masukan kepada pemerintah desa demi untuk pembangunan dan kemajuan desa sehingga predikat atau status desa kita ini sebagai Desa MAJU dapat kita pertahankan atau kita tingkatkan pada tahun-tahun mendatang. (Jumie)

 

Reportase    : Irsan (PDTI WangiWangi)

Editor          :  Jumie

Read More

Gus Menteri Minta Kades Bentuk Tim Relawan Pemutakhiran Data Berbasis SDG's Desa

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Desa (Kades) agar segera membentuk tim  relawan pemutakhiran data desa yang berbasis SDGs Desa.

 

Pria yang akrab disapa Gus Menteri itu menjelaskan, pemutakhiran data yang dimaksud adalah data desa yang memuat kondisi terkini perihal status warga seperti jumlah kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya yang dilengkapi dengan nama dan alamat yang bersangkutan.

 

“Nanti akan ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis), segera akan turun,” ungkapnya saat melakukan sapa desa dengan kepala desa Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat secara virtual, Selasa (2/2/2021).

 

Gus Menteri melanjutkan, metode yang digunakan dalam pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa itu sama seperti halnya saat mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. 

 

Tim relawan akan melakukan pendataan berbasis RT dan RW.  Jika sebelumnya dilakukan oleh relawan Desa lawan COVID-19, sekarang dilakukan oleh relawan desa pemutakhiran data desa.

 

Lebih lanjut, ia meminta desa-desa untuk segera melaksanakan pendataan. Adapun untuk operasionalisasi kegiatan ini bisa didanai melalui Dana Desa sebagaimana sebelumnya ketika melakukan pendataan BLT Dana Desa .

 

“ini sangat-sangat penting untuk kepentingan desa itu sendiri. Karena Bapak Ibu Kepala Desa, kalau kita, siapa pun dia sebagai pemimpin akan memiliki perencanaan yang bagus, akan memiliki perencanaan yang akan tepat sasaran kalau perencanaan itu didasarkan pada data yang valid dan akurat dan data yang kita miliki data yang benar,” jelasnya.

 

Ia menegaskan, Desa mempunyai peluang dan potensi untuk mendata secara benar. Karena levelnya tidak luas dan lingkupnya relatif kecil sehingga cukup mudah untuk dilakukan pendataan.

 

Menurutnya, ketika desa melakukan pendataan yang dilakukan oleh warga desa itu sendiri dan di bawah komando kepala desa, Ia meyakini 99%  data tersebut pasti benar.

 

“Kenapa? karena yang mendata oleh kita Sendiri. Itulah makanya SDGs Desa ini adalah arah pembangunan desa dari desa, oleh desa, untuk desa,” tegasnya.

 

“Nah supaya untuk desanya Ini benar, maka dibutuhkan data. Siapa yang harus mendata? kita sendiri warga desa. Untuk apa kita mendata? untuk kepentingan pembangunan desa kita sendiri. Sehingga dengan data-data yang dimiliki nanti adalah dari desa oleh desa untuk desa,” sambungnya.

 

Untuk menyukseskan pemutakhiran data tersebut, Kemendes PDTT akan memfasilitasi terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk pendataan. Hal itu dilakukan agar lebih memudahkan desa dalam melakukan pendataan.   

 

“Jadi enggak usah fotokopi, enggak usah bikin instrumen dan lainnya. Cukup pakai aplikasi. Saya yakin seluruh desa di NTB insya Allah sudah ada jaringan internetnya, kecuali yang belum,” ungkap Gus Menteri.

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, itulah tugas utama desa-desa di bulan Februari-Maret. Ia berharap, NTB bisa jadi provinsi percontohan terkait dengan ketepatan dan kecepatan di dalam melakukan pendataan desa berbasis SDGs Desa.

 

“Aplikasinya akan segera dikirim, kemudian tutorial-tutorial pakai video juga sudah disiapkan karena tidak sulit maka nanti tinggal belajar melalui video yang dikirim sambil diisi sambil berjalan nanti ada pendampingan,” kata Gus Menteri.

 

Selain itu, ia juga memerintahkan para pendamping desa untuk ikut terlibat dan juga mendalami aplikasi yang sudah disiapkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kepala desa di dalam pelaksanaan pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.

 

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

---

Tweet

Share

Read More

Gus Menteri Siap Aktifkan Kembali Relawan Desa Lawan Covid19 Dalam Penerapan PPKM

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bakal aktifkan kembali Relawan Desa Lawan Covid-19 yang telah dibentuk pada beberapa waktu yang lalu.

 

Hal itu diungkap saat Rapat Koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga yang membahas tindak lanjut penanganan Covid-19. Relawan Desa Lawan Covid-19 diaktifkan, menyusul adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

 

"Beberapa hari terakhir ini kami merevitalisasi apa yang pernah dilakukan desa melalui Relawan Desa Lawan Covid-19," ucap Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Menteri itu, Rabu (03/02/2021).

 

Gus Menteri menjelaskan, Relawan Desa Lawan Covid-19 sudah terbentuk hampir di semua desa di Indonesia, mereka juga telah menyiapkan rumah isolasi, pos jaga di setiap gerbang desa dan memberikan edukasi kepada warga desa.

 

Adapun fungsi pos jaga adalah mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa, mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa, mendata dan memeriksa yang baru datang dari rantau, merekomendasikan warga desa dari rantau atau warga desa kurang sehat untuk karantina mandiri.

 

"Selama tahun 2020 itu 58 ribu desa sudah punya rumah isolasi, kemudian posko atau gerbang desa yang merupakan filter pertama di dalam menyeleksi warga desa yang keluar masuk itu juga sudah dimiliki sekitar 58 ribu desa," imbuh Gus Menteri.

 

Sekedar informasi, Relawan Desa Lawan Covid-19 diaktifkan kembali atas permintaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui rapat koordinasi, khususnya di 7 Provinsi yang akan menerapkan PPKM tahap kedua. 

 

Turut hadir secara virtual dalam rapat koordinasi tersebut yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, Muhadjir Effendy; Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

 

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Covid-19 juga diikuti oleh Asisten Operasional (Asops) Panglima TNI yaitu Mayjen Arios Tiopan Aritonang; Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Agus Andriyanto.

 

Foto: Mat

Read More

Wamendes PDTT Optimis Angka Stunting Di Indonesia Mencapai Target 14 % Di Tahun 2024

 

Jakarta - WakatobiChannel - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Kantor Kemendes PDTT pada Senin (1/2).

 

Dalam pertemuan ini, Wamen Budi Arie dan Kepala BKKBN Hasto membahas terkait percepatan penanganan stunting yang secara nasional angka stunting sudah mencapai 27 persen.

 

"Kita menargetkan pada 2024 angka stunting secara nasional menjadi 14 persen, dalam waktu 3,5 tahun ini kami menargetkan pertahun angka stunting bisa turun 2,7 persen," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

 

Tidak dipungkiri, bahwa besarnya angka stunting masih didominasi oleh desa-desa. oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas dengan Kemendes PDTT dan sejumlah stakeholdel lainnya yang memiliki program di Desa.

 

"Karena banyaknya stunting di desa. Tentu saja, sinergitas dan kolaborasi dengan Kemendes PDTT itu sangat penting," katanya.

 

BKKBN sendiri, lanjut Hasto akan memprioritaskan penurunan angka stunting hingga mencapai target 14 persen di tahun 2024. Oleh karena itu, Untuk di desa yang memiliki angka stunting tertinggi dari pada di kota diperlukan adanya Bidan, PKK dan penyuluh KB.

 

"Untuk masalah stunting ini, salah satu sumber terjadinya stunting adalah karena jarak kelahiran dengan kehamilan berikutnya berdekatan dan kelahiran bayi yang belum waktunya atau prematur. oleh karena itu, kami akan melakukan pengawalan terhadap ibu hamil atau yang akan melahirkan agar mendapatkan asupan gizi yang baik karena kami berharap kehamilan itu dalam kondisi bagus," katanya.

 

Sementara itu, Wamen Budi Arie mengatakan bahwa Kemendes PDTT telah turut memprioritaskan percepatan penanganan stunting dengan mengarahkan kebijakan penggunaan dana desa untuk pencegahan stunting.

 

"Dalam percepatan penanganan stunting ini harus dikeroyok bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah. Saya optimis, dengan sinergitas dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dengan turut melibatkan pemerintah daerah dapat mengatasi permasalahan stunting di Indonesia utamanya di desa sehingga target 14 persen angka stunting secara nasional bisa tercapai di tahun 2024," katanya.

 

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Read More