2 Desa Di Kecamatan Tomia Timur Salur BLT DD Untuk 2 Bulan

 

Penyaluran BLT DD Desa Timu Kec Tomia Timur Periode Oktober November 2020

TOMIA, WakatobiChannel  -  Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi  Nomor 11 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang difokuskan pada perubahan tentang penambahan alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sampai dengan Bulan Oktober- Desember 2020 maka Pemerintah Desa Timu dan Desa Dete Kecamatan Tomia Timur hari ini (16/11/2020) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Bulan Oktober dan November yang bertempat di Aula Kantor Desa Masing-masing.

Abdul Syahbuddin, Kepala Desa Timu

Kepala Desa Timu Abdul Syahbuddin mengatakan, “Pemerintah Desa Timu hari ini menyalurkan BLT DD kepada 133 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bulan Oktober dan November 2020 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Timu dan turut serta dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa Desa Timu dan Pendamping Desa Kecamatan Tomia Timur, “katanya.

Abdul Syahbuddin juga menjelaskan, “jika pada bulan – bulan sebelumnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini hanya disalurkan kepada 125 KPM sesuai hasil musdessus maka menariknya pada bulan Oktober November dan Insya Allah sampai Desember Desa Timu melalui musdessus lagi telah kami tambah jumlah KPM 8 orang sehingga keseluruhan menjadi 133 KPM, sehingga total Dana Desa yang kami salurkan hari adalah sebesar Rp 79.800.000,-.   Ini menunjukkan bahwa kami sangat serius pada program BLT DD ini, “ jelasnya.

Sementara itu di Aula Kantor Desa Dete juga terjadi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk Bulan Oktober dan November 2020 kepada  Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

   La Kamaruddin, S.Pd  Kepala Desa Dete

La Kamaruddin, S.Pd selaku Penjabat Kepala Desa Dete mengatakan, “ hari ini (16/11/2020) Pemerintah Desa Dete kembali menyalurkan BLT DD kepada  76 KPM untuk Bulan Oktober dan November 2020, acara penyaluran BLT DD ini seperti biasanya kami melakukannya door to door kepada KPM yang ada dan ikut disaksikan oleh BPD, Babinsa, Bhabikantibmas Desa Dete dan Pendamping Desa Kecamatan Tomia Timur, sehingga jumlah uang yang hari ini tersalur sebanyak  Rp 45.600.000,- “katanya.

Ditambahkannya bahwa kami salurkan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT dan Peraturan Menteri Keuangan bahwa BLT DD masih berlanjut sampai Desember 2020, sehingga kami kembali memangkas anggaran kegiatan lain demi untuk kegiatan BLT DD ini, " tambahnya.

Penulis : Zulkifly (PD Tomia Timur)

Editor    : Jumie

 

 

Read More

Sukses Tangani Covid19, Kemendes PDTT Raih Mitra Bakti Husada 2020

 

Taufik Madjid, Sekjend Kemendesa PDTT

Jakarta - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berhasil meraih penghargaan Mitra Bakti Husada 2020 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kemendes PDTT menjadi satu-satunya Kementerian yang berhasil meraih penghargaan ini.

Penghargaan berkaitan dengan penerapan Protokol Kesehatan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah dilakukan oleh Kemendes PDTT yang telah dinilai secara mandiri dan diverifikasi oleh tim yang ditentukan oleh Kemenkes.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid merasa bangga karena Kemendes PDTT peroleh penghargaan yang cukup bergengsi ini, apalagi ini berkaitan dengan Protokol Kesehatan dan penerapan K3.

Kemendes PDTT telah menelurkan sejumlah Kebijakan dan Gerakan riil untuk penanganan pandemi Covid-19. Yang pertama, yaitu pengalihan Dana Desa untuk untuk Program Desa Tanggal Covid-19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19, Ruang Isolasi, Gerbang Desa, dan Kampanye Hidup yang bertujuan agar Covid-19 tidak menyebar di desa.

"Kemendes PDTT telah merilis Protokol Normal Baru Desa yang jadi guidence bagi desa untuk jalankan era New-Normal Desa," kata Sekjen Taufik, Kamis (12/11/2020).

Bukan hanya penanganan Pandemi saja, Kemendes PDTT telah memikirkan aspek rebound ekonomi desa pasca Covid-19 ini dengan program Bantuan Langsung Tunai, Padat Karya Tunai Desa hingga program Ketahanan Pangan dipusatkan di lokasi transmigrasi.

"Kemendes PDTT telah kampanyekan Gerakan Setengah Miliar Masker untuk Desa dengan bekerja dengan PKK karena masker ini dianggap sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19," imbuhnya.

Kemendes PDTT menaruh perhatian yang besar terhadap aspek keselamatan dan kesehatan pegawai, olehnya, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyusun Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam Manajamen K3 yaitu, Pertama, aspek keselamatan, aspek ini berisi hal-hal yang perlu di mitigasi untuk melindungi pegawai saat bekerja seperti seperti infrastruktur, tata kerja dan lain-lain.

Kedua, aspek kesehatan, berisikan mengenai pengaturan terkait standar kesehatan pegawai dan kesehatan mental yang akan diwujudkan dalam bentuk Employee Assistance Programe (EAP) yaitu bantuan profesional yang akan menangani masalah psikologis di lingkungan kerja.

Ketiga, aspek kesehatan lingkungan kerja, yang mengatur lingkungan kerja pegawai agar sesuai dengan standar peraturan. Terakhir, aspek ergonomi, aspek ini mengatur tentang hubungan antara pegawai dengan alat-alat kerjanya seperti meja, kursi dan standar-standarnya.

Kemendes PDTT meraih penghargaan MBH 2020 ini dalam kategori Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD dan Swasta, bersama PT. Freeport Indonesia Tembagapura Timika dan PT. PGAS Telekomunikasi Jakarta.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyerahkan pengharhaan secara simbolis secara virtual bersamaan dengan puncak acara Hari Kesehatan Nasional ke-56 Tahun 2020.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri Ingatkan Calon Kades Untuk Mengacu Pada SDGs Desa Dalam Menyusun Visi Misi

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta calon Kepala Desa agar mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs) Desa saat menyusun visi dan misi.

Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang membahas persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang bakal digelar pada awal 2021.

"Ini pas banget dengan momentum yang digelar hari ini terkait dengan Pilkades, kami berharap kedepan seluruh konten, arah kebijakan pembangunan, visi misi Kepala Desa itu bertumpu atau merujuk pada SDGs Desa," kata Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri saat memberikan arahan secara daring, Kamis (12/11/2021).

Menurut Gus Menteri, saat ini Kepala Desa tidak perlu bingung merumuskan arah pembangunan desa karena semuanya sudah tertuang dalam SDGs Desa, Kepala Desa hanya perlu menentukan poin mana saja yang akan dijadikan prioritas.

Gus Menteri kembali menegaskan, setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan Pilkades serentak 2021, yang pertama semua kandidat harus mempelajari kondisi obyektif desa, masalah, potensi dan rekomendasi pembangunan desa, termasuk prioritas SDGs Desa.

Selanjutnya, calon Kepala Desa dapat menggunakan prioritas SDGs Desa sebagai substansi visi dan misi pembangunan desa dengan sehingga warga desa bisa mencermati lebih tajam dan utuh terhadap visi dan misi tersebut.

Catatan Gus Menteri yang ketiga adalah, calon Kepala Desa yang terpilih dapat dipastikan mampu menyelesaikan RPJMD dalam waktu tiga bulan setelah penetapan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menghindarkan visi, misi dan RPJMDes dari sekedar replikasi dokumen lain atau copy paste," imbuhnya.

Sebelum mengakhiri arahannya, Gus Menteri menjelaskan terkait penggunaan Dana Desa untuk belanja Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan lainnya untuk mencegah penolaran Covid-19 saat pelaksanaan Pilkades serentak 2021.

"Penggunaan Dana Desa untuk pengadaan alat pelindung diri di dalam pelaksanaan Pilkada sangat diberikan ruang yang cukup, tentu dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tata cara penganggaran," pungkasnya.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Read More

BUDI ARIE : Perempuan Harus Menjadi Penggerak Ekonomi Desa

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Wakil Menteri Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi meminta agar perempuan-perempuan desa turut terlibat aktif dalam setiap pembangunan di desa.

Budi Arie yakin, kemampuan perempuan tidak kalah dengan laki-laki, hanya saja sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama, karena dipandang sebagai entitas reproduksi generasi ke generasi.

"Selama ini kita beranggapan perempuan ini tugasnya hanya sebagai alat reproduksi generasi ke generasi yang lain," kata Budi Arie saat menutup acara Webinar Pemberdayaan Perempuan di Desa, di Grand Sahid, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Budi Arie melanjutkan, tugas besar perempuan adalah harus menghapus anggapan-anggapan yang selama ini melekat pada dirinya, dengan cara menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjadi bagian dari pembangunan Indonesia khususnya di desa.

Perempuan yang selama ini sudah aktif di bidang sosial juga sebaiknya segera berkembang ke bidang yang lainnya, khususnya di bidang ekonomi.

"Perempuan jangan hanya di sosial tapi dia harus di ekonomi karena semakin banyak perempuan maju, perempuan entrepreneur, perempuan yang mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan dan pergerakan ekonomi maka Indonesia akan cepat maju," imbuhnya.

"Jika mendidik laki-laki, kita mendidik seseorang tapi jika mendidik seorang perempuan maka kita mendidik sebuah bangsa," kata Budi Arie.

Dengan keterlibatan perempuan hebat tersebut, Budi Arie optimis desa akan maju sehingga Indonesia maju akan segera terwujud.

"Omong kosong Indonesia maju tanpa desa-desa yang maju, jika masih banyak data desa tertinggal maka Indonesia akan sulit dikatakan bisa maju," pungkasnya.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Read More

SDG's Desa Solusi Penyelesaian Persoalan Perempuan Di Desa

 

  

Jakarta - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transgmigrasi telah menetapkan arah pembangunan desa hingga tahun 2030 mendatang yang disebut dengan SDGs Desa dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind) yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu segmen dari SDGs Desa ini adalah Desa Ramah Perempuan. "Ini jadi perhatian karena Perempuan termasuk menentukan arah pembangunan bangsa," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pernyataan pers virtual, Rabu (11/11/2020).

Sejumlah data dan fakta disajikan Gus Menteri, sapaan akrabnya, seperti proporsi perempuan yang biasa menggunakan telepon genggam cenderung lebih rendah daripada laki-laki yang artinya, jaringan komunikasi dan peluang memperoleh pengetahuan secara mandiri bagi perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Meskipun cenderung meningkat, proporsi jabatan manager untuk perempuan cenderung jauh lebih rendah daripada laki-laki, artinya, memang ada peningkatan posisi pekerjaan kelas menengah bagi perempuan, namun proporsinya masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Ini menandakan belum terwujud kesetaraan gender untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Belum ada kesetaraan di ruang publik ini bisa dilihat kursi parlemen yang diduduki perempuan cenderung jauh lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan yang duduki kursi parlemen didaerah lebih tinggi dibanding di pusat. Ini artinya posisi perempuan dalam ruang publik dan penentuan arah pembangunan masyarakat masih rendah," kata Gus Menteri.

Hal lain, kekerasan seksual yang dialami perempuan di kota lebih tinggi daripada di desa. Namun, kekerasan di desa cenderung pada pemerkosaan (seksual kontak) sementara di kota cenderung pada pelecehan (tanpa kontak seksual). Olehnya, dibutuhkan kebijakan represif bagi pelaku dan kebijakan rehabilitatif bagi korban (perempuan muda).

Gus Menteri mengatakan, masih terjadi ketidaksetaraan gender yang masih terjadi lebih bersifat struktural, sehingga membutuhkan kebijakan yang memihak perempuan. Perlunya arah kebijakan utnuk meningkatkan partisipasi perempuan, melindungi perempuang dan meningkatkan akses dalam ranah publik.

"Olehnya, Desa Ramah Perempuan dalam SDGs Desa harus diwujudkan. Untuk bisa mengukur, kami pun menyusun sejumlah indikator-indikator untuk menilai Desa Ramah Perempuan," kata Gus Menteri.

Indikator yang dimaksud adalah Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%, dan menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, angka partisipasi kasar (APK) SMA Sederajat capai 100 persen.

Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%, dan persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%. 

Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0 persen dan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%

Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun, dan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0% dan Unmeet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis

Gus Menteri mencontohkan, untuk tingkatkan pemberdayaan perempuan dan kebijakan desa yang responsif gender seperti menyusun Perdes/SK Kades tentang pemberdayaan perempuan, Program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis rumah tangga, Bantuan permodalan dan pelatihan kewirausahaan mandiri, dan Pembentukan dan pelatihan bagi kader desa tentang gender.

"Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan perencaaan desa dengan cara memberikan ruang partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa dan BPD, berikan kuota untuk perempuan terlibat dalam Musyawarah Desa, penguatan lembaga perempuan dan pelatihan kepemimpinan perempuan," kata Gus Menteri.

Dan untuk tingkatkan pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu dengan mendirikan Lembaga/pos pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan, fasilitasi dan memberikan pendampingan kepada korban, fasilitasi perlindungan korban kekerasan perempuan dan sosialisasi tentang perlindungan kekerasan.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Read More

WAMENDES : Mengajak Masyarakat Untuk Gotong Royong Membangun Negeri

 

Jakarta - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 2020 di Operational Room Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Bertemakan “Pahlawanku Sepanjang Masa”, upacara ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi.

Dalam arahannya, Wamendes Budi Arie mengatakan, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, peringatan hari pahlawan tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara khidmat dan tidak kehilangan makna.

“Bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan tahun 2020 sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan.

“Sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Fathers kita, Sukarno, yang menyatakan bahwa “…hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar…” jelasnya.

Wamendes PDTT Budi Arie kemudian mengajak pegawai Kemendes PDTT dan juga masyarakat untuk  melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bersatu, bergotong royong mengisi kemerdekaan membangun negeri. Ia berpesan, Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi bumi pertiwi ini.

“Kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, berdaya saing, penuh dengan daya kreasi yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia.” Tegas Wamendes PDTT.

Sebagai informasi, peringatan upacara hari pahlawan 2020 di kantor Kemendes PDTT digelar secara terbatas.  Upacara yang diikuti seluruh pejabat dan pegawai Kemendes PDTT, baik ASN dan PPNPN juga digelar secara virtual.

Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Read More

Karang Taruna Watu Longe Peropa Siap Bermitra Dengan Pemerintah Desa

 

Pengurus Karang Taruna Watu Longe Desa Peropa Kec Kaledupa Selatan

KALEDUPA, WakatobiChannel - Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Hal inilah yang menginspirasi dan mendorong Pemuda Pemudi Desa Peropa Kecamatan Kaledupa Selatan untuk membentuk sebuah wadah generasi muda di Desa Peropa dalam mengembangkan dirinya terutama untuk membantu membangun desanya melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

Niat baik pemuda pemudi desa ini kemudian disampaikan kepada Pemerintah Desa Peropa dan Alhamdulillah mendapat respon positif dari  Kepala Desa sehingga difasilitasilah pertemuan dalam rangka pembentukan Karang Taruna Desa Peropa.

Suasana Rapat Pembentukan Karang Taruna Desa Peropa

Penjabat Kepala Desa Peropa, Rifai, A.Ma.Pd dalam sambutannya mengatakan, “ pembentukan Karang Taruna Desa Peropa ini  sangat baik dan kami dari pemerintah desa sangat mendukung sehingga jika pemuda dan pemudi punya kegiatan dan membutuhkan keterlibatan pemerintah desa kami akan sangat mendukung dan akan selalu meluangkan waktunya untuk berkolaborasi bersama demi kemajuan desa yang kita sangat cintai ini, “katanya.

Beliau menambahkan, “ kami berharap agar kita semua selalu menjaga hubungan baik antara sesama, jangan ciptakan kubu-kubuan diantara kita, hindari politik praktis yang akan merusak citra organisasi jika belum memaknai politik dengan baik, “imbuhnya.

Rasdir, SE Penggerak Desa Peropa

Sementara itu Rasdir, SE selaku Tokoh Pemuda Desa Peropa menjelaskan, “ pembentukan Karang Taruna Desa Peropa ini dilaksanakan pada tanggal 1 November 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Peropa dan turut dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta semua pemuda pemudi Desa Peropa, sekaligus juga pemilihan pengurus Karang Taruna dengan Pengurus terpilih adalah Ketua Jaharna ; Sekretaris Mahafia dan Bendahara Suhersi, adapun nama Karang Taruna Desa Peropa ini adalah Karang Taruna Watu Longe “jelas Rasdir yang juga Pendamping Desa Kaledupa Selatan ini.

Pembentukan Karang Taruna Desa Peropa ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna yang mempunyai fungsi diantaranya mencegah timbulnya masalah sosial, khususnya generasi muda ; meningkatkan usaha ekonomi produktif ‘ menumbuhkan, memelihara kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ; dan menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearigan lokal. (diri 10/10/2020)

 

 

 Penulis : Rasdir (PDP - Kaledupa Selatan)

Editor    : Jumie

 

 

Read More