Gus Menteri Yakin SDG's Desa Mewujudkan Percepatan Penanganan Pembangunan Desa

 

Jakarta - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meyakini konsep SGDs Desa akan berdampak dalam percepatan penanganan pembangunan yang luar biasa terhadap berbagai permasalahan didesa.

Keyakinan itu disampaikan Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri ini saat menjadi Keynote Speaker dalam diskusi publik bincang - bincang Wisma Hijau - Bina Swadaya secara virtual dari kantor Kemendes PDTT pada Kamis (21/1).

Menurutnya, SDGs desa bisa menjadi salah satu konsep yang merubah paradgima pembangunan, dari yang bersifat abstrak menjadi konkrit, dari yang bersifat konseptual menjadi terukur dan dari yang bersifat makro menjadi mikro.

"Dalam SDGs desa ini, seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat, no one left behind," kata Gus Menteri.

Perlu diketahui, bahwa SDGs desa menjadi suatu ukuran dalam memanfaatkan penggunaan dana desa agar tercapai pembangunan yang diharapkan oleh desa tersebut.

Secara global maupun nasional terdapat 17 tujuan pencapaian dari SDGs. Namun, Kemendes PDTT menghadirkan kebijakan SDGs desa yang terdapat 18 tujuan yang akan dicapai dari SDGs desa tersebut.

Adapun 18 tujuan pencapaian dari SDGs desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yang kesepuluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tangkap perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut, kelima belas desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kemitraan untuk pembangunan desa dan kedelapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

Dasar pemikiran munculnya SDGs ke-18 adalah menghargai keberadaan bangsa indonesia yang sangat beragam, budaya, bahasa, adat istiadat, dll. Selain itu juga adalah menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang.

"Itulah konsep SDGs desa untuk 74.961 desa. Diperlukan keseriusan, fokus, datanya mikro, permasalahannya detil diketahui, kemudian lakukan penyelesaian, diselesaikan oleh desa itu sendiri, dibantu oleh kabupaten, oleh provinsi, oleh pemerintah pusat, saya yakin akan terjadi percepatan penanganan yang luar biasa terhadap berbagai permasalahan didesa. dan itu akan menjadi keberhasilan pembangunan nasional," katanya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Read More

Menteri Desa PDTT Moratorium Perekrutan Pendamping Desa Baru

 

Jakarta - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghentikan sementara rekrutmen pendamping desa baru.

Karna kementeriannya tengah fokus untuk meningkatkan kapasitas dan manajemen agar pemanfaatan dan penggunaan dana desa betul- betul bermanfaat.

“Pendamping desa , kami tidak membuka rekrutmen karena kami lagi konsolidasi untuk peningkatan kapasitas dan manajemen agar dana yang dikeluarkan betul-betul berdampak positif bagi pemanfaatan dan penggunaan di 74.953 desa,” ujar Mendes dalam rapat bersama komisi V DPR, Senin (18/1).

Pendamping desa adalah sebuah posisi di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.

Menurut Abdul Halim, peningkatan kapasitas jauh lebih penting dibanding menambah personel atau mengisi kekosongan pendamping desa.

Soalnya ke depan, selain mendampingi kepala desa, pendamping desa juga menjadi kepanjangan tangan untuk mensosialisasikan SDGs Desa maupun kebijakan Kemendes PDTT lainnya.

“Karena itu, ketika ada saran untuk menurunkan jumlah rasio antara pendamping dan jumlah desa, yang didampingi sampai hari ini kami belum melakukan penambahan karena fokus KAMI adalah peningkatan kapasitas,” ungkapnya

Selain peningkatan kapasitas, ia juga tengah memikirkan penambahan gaji pendamping desa. Pasalnya ia menilai gaji yang didapatkan pendamping desa saat ini ini tak sebanding dengan tugas yang diberikan

“Terkait dengan gaji yang tadi disinggung tentu nanti secara normatif akan kita laporkan,” imbuhnya.

Ada tugas baru yang harus dilakukan oleh Pendamping Desa ke depan yaitu pemutakhiran data Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendes PDTT yang akan memuat semua data desa di seluruh Indonesia.

Mendes berharap pendamping desa dapat membantu update SID setiap saat, sehingga dapat menyajikan wajah dan prototipe seluruh desa di Indonesia.

Sistem tersebut di atas juga dapat digunakan oleh semua lembaga dan kementerian sebagai referensi kebijakan. Pendamping desa cukup menyajikan data kepada kementerian dan lembaga terkait apabila ada persoalan desa yang harus segera ditangani.

“Dengan IT dengan aplikasi sehingga kita bisa melakukan monitoring one by one terhadap 35168 orang (pendamping desa) yang daftarnya sebagaimana hasil rapat kita dulu sudah kami kirim,” pungkasnya. (AFN)

Read More

NASDEM Hadir Untuk Korban Gempa SULBAR

 

Anggota DPR-RI NasDem dapil Sulbar, Ratih Megasari Singkarru, didampingi Ketua Garda NasDem Sulteng, Farid Podungge saat menyerahkan bantuan untuk korban gempa Sulbar, Rabu kemarin. 

Sulbar - WakatobiChannel - KEPEDULIAN Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk membantu korban gempa di Sulawesi Barat, patut diapresiasi. Partai besutan Surya Paloh ini bergerak cepat meringankan beban korban gempa bumi berkekuatan 6,2 SR dengan menyalurkan bantuan pangan dan sandang. 

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, H Ahmad M Ali SE, menginstruksikan tiga DPW yang bertanggung jawab terhadap distribusi bantuan gempa ke Sulbar. Ketiga DPW tersebut yakni, DPW NasDem Sulawesi Selatan, DPW NasDem Sulawesi Tengah, dan DPW NasDem Sulawesi Barat. 

Iring-iringan mobil bantuan berlogo NasDem melalui jalur darat, sudah tiba di lokasi gempa dua hari ini. Bantuan pun langsung diserahkan melalui posko bencana setempat. 

Bantuan yang didistribusi Partai NasDem berupa sembako, air minum, selimut, peralatan bayi, dan beberapa bahan lainnya yang dibutuhkan pengungsi. 

Aksi peduli seperti ini, sudah menjadi rutinitas Partai NasDem. Dalam setiap kegiatan sosial kemanusiaan, NasDem selalu hadir untuk masyarakat. Tidak hanya gempa di Sulbar saja, beberapa bencana di daerah lainnya di Indonesia juga melibatkan partisipasi Partai NasDem.

Anggota DPR-RI Partai NasDem dapil Sulbar, Ratih Megasari Singkarru, mewakili partainya menyerahkan bantuan gempa Sulbar. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di posko bencana. Saat menyerahkan bantuan, Ratih turut didampingi Ketua Garda NasDem Sulteng Farid Podungge. 

Ratih mengatakan, kebersamaan sangat dibutuhkan dalam penanganan sebuah bencana. NasDem selalu ikut dalam kebersamaan itu. Membantu masyarakat yang ditimpa bencana, sudah menjadi kewajiban Partai NasDem bersama jajarannya tanpa pandang bulu.

"Semoga aksi peduli dari NasDem, bisa meringankan beban masyarakat Sulbar yang lagi berduka. Semoga bantuan dari kami bermanfaat untuk saudara-saudara yang terdampak gempa,"kata Ratih saat menyerahkan bantuan.

Ratih juga mengajak masyarakat Indonesia, untuk mendoakan Sulbar yang sedang dilanda bencana. Supaya Sulbar cepat pulih dan masyarakatnya tetap diberi ketabahan oleh Tuhan YME. 

Apa yang terjadi di muka bumi ini, kata Ratih, sudah menjadi kuasa dan ketetapanNya. Tugas kita saling membantu dan bahu membahu antar sesama.

"Mari kita sejenak mendoakan masyarakat Sulbar agar bencana ini segera berlalu. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia yang telah membantu. Khususnya kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Waketum Ahmad Ali, yang sudah menggalang aksi peduli untuk masyarakat saya di Sulbar,"demikian Ratih. 

Hal senada disampaikan Ketua Garda NasDem Sulteng, Farid Podungge. Menurutnya, atas nama kemanusiaan, Partai NasDem dan Garda NasDem, turun langsung ke lokasi gempa Sulbar dalam mendistribusikan bantuan. 

Sebelum pihaknya menyalurkan bantuan, personel Garda NasDem lebih dulu turun ke lokasi bencana. Apa saja yang dibutuhkan masyarakat di lokasi bencana, dilakukan survei dulu. Supaya bantuan yang datang, kata Farid, benar-benar yang dibutuhkan. 

"Yang kita kirim ke lokasi adalah bahan-bahan yang mendesak. Tim saya sebelumnya sudah turun ke lokasi bencana. Mereka lihat langsung sikonnya,"terang Farid yang saat ini berada di lokasi gempa Sulbar.  

Partai NasDem bersama jajarannya, lanjut Farid, sudah berkomitmen untuk ambil bagian dalam membantu masyarakat yang tertimpa bencana. Termasuk di daerah lainnya di Indonesia, pasukan muda Garda NasDem ikutserta meringankan beban masyarakat. 

"Bagi kami di NasDem, membantu mereka yang membutuhkan menjadi skala prioritas. Urusan kemanusiaan harus nomor satu. Tidak perlu diminta dan tanpa pamrih,"kata Farid yang juga tokoh muda Sulawesi Tengah ini. (rilis).

Read More

BUMDes PONAMISI Desa Patua Berkontribusi 9 Juta Rupiah Untuk PADes 2021

 

Rapat Akhir Tahun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ponamisi Desa Patua

 

TOMIA, WakatobiChannel - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) PONAMISI Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi dengan Nomor Registrasi 74.07.03.2015.033  telah melaksanakan Rapat Akhir Tahun sekaligus Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 16 Januari 2021.

Sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa maka sudah menjadi kewajiban pelaksana operasional BUMDes untuk melaksanakan rapat akhir tahun.  

 

BUMDes PONAMISI  yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Patua  Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pembentukan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) Desa Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan 2 kali rapat akhir tahun yakni tahun 2019 dan tahun 2020, untuk tahun anggaran 2020 ini dilaksanakan di Aula kantor Desa Patua dan dihadiri oleh Badan Pengawas, Pemerintah Desa, BPD dan Pengurus BUMDes.

 

Direktur BUMDes   La Ode Syamsul

Direktur BUMDes Ponamisi La Ode Syamsul mengatakan, “BUMDes Ponamisi sudah 2 kali mendapatkan penyertaan modal usaha dari pemerintah desa yakni tahun 2018 dan tahun 2019. Adapun kegiatan usaha yang saat ini berjalan adalah Pengelolaan Air Bersih, Kredit Barang dan Penyediaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).  Untuk sementara 3 unit usaha ini yang sedang kami usahakan dan kami juga akan melihat potensi lainnya yang akan kami kembangkan, “katanya.

Ditambahkan pula bahwa untuk tahun lalu BUMDes berkontribusi sebesar Rp 2.000.000,- untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) sedangkan tahun 2020 ini Alhamdulillah untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 9.000.000,-, “imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Desa Patua mewakili pemerintah desa La Idi menjelaskan, “Pembentukan BUMDes Ponamisi dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga tidak salah kemudian semua aset desa dikelola oleh mereka (BUMDes) agar lebih professional, dan kami juga berharap kepada pengurus BUMDes untuk terus mengoptimalkan pengelolaan semua potensi desa ini dan meningkatkan jenis usahanya sehingga kedepan PADes terus meningkat, “jelasnya.

Jadi dalam postur APBDes Tahun Anggaran 2021 ini ada lagi penambahan sumber pendapatan desa yaitu dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 9.000.000,-, kami selaku pemerintah desa berterima kasih kepada pengurus BUMDes yang telah berkontribusi pada APBDes dan juga kepada pendamping desa yang setia mendampingi BUMDes Ponamisi ini dalam pengelolaan usahanya serta Tenaga Ahli yang kebetulan dari  desa ini selalu memberikan motivasi, semangat dan support kepada pengurus BUMDes dan juga kepada kami di pemerintah desa untuk terus memaksimalkan usaha dan mampu melihat prospek usaha yang menguntungkan, “pungkasnya. (Jumie)*

Reportase    :   Afran, SE (PLD Patua Tomia)

Editor          :  Jumie

 

 

 

Read More

Wamendes BUDI ARIE SETIADI Tegaskan Harus Ada Pelibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata

 

Jakarta - WakatobiChannel - Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengadakan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang didampingi Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo di Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada Senin (18/1).

Wamen Budi Arie menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas terkait langkah pengembangan wisata yang ada didesa. Pasalnya, dalam pengembangan wisata perlu ada sinergitas antar kementerian dan lembaga.

"Inilah bagian dari kolaborasi sinergi lintas kementerian lembaga untuk mewujudkan kemajuan wisata yang ada di desa. Karena banyak potensi wisata desa yang harus dikembangkan," katanya.

Desa Wisata Desa Digital (Dewi Dedi) kata Budi Arie merupakan salah satu dalam pengembangan wisata harus segera diwujudkan.

Diakuinya, bahwa untuk mewujudkan desa digital diperlukan akses internet yang hingga saat ini masih terdapat sekitar 12 ribuan desa yang belum memiliki akses internet.

"Kita sudah koordinasi dengan kemenkominfo. Insya allah, tahun 2022 mendatang untuk akses internet diseluruh desa bisa terpenuhi," katanya.

Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan bahwa dalam pembangunan pariwisata di desa perlu ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat, kata Budi arie, jangan hanya sebagai penonton.

"Yang pasti keterlibatan masyarakat atau masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan pariwisata. Jangan hanya jadi penonton. Saya yakin, pariwisata akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa kini dan masa depan. Jadi, Kita akan keroyok bersama-sama untuk mengembangkan pariwisata didesa," katanya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Read More

Program Prioritas Pembangunan Desa 2021 Dibeberkan Menteri Desa PDTT Pada Rapat Kerja Dengan DPR

 

Menteri Desa PDTT, DR (HC) H. Abdul Halim Iskandar  Dalam Rapat Kerja Dengan Komisi V DPR RI

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri membeberkan program prioritas pembangunan desa untuk tahun anggara 2021.

Gus Menteri membagi prioritas pembangunan itu ke 4 bidang, pertama Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, meliputi Pendampingan Desa, Desa Wisata di Destinasi Wisata Super Prioritas, Desa Wisata Prioritas Kementerian, Konvergensi Pencegahan Stunting, Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Digital.

Kemudian meliputi Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa, Pengendalian Dana Desa, Pelatihan Masyarakat, Peningkatan Jalan dan Pasar Kawasan Perdesaan, Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur, Sarana dan Prasarana Panen di Rawan Pangan Daerah Tertinggal, dan Pengembangan Wisata di Daerah Tertinggal.

"Kedua, Bidang Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, outputnya yaitu Pengembangan BUMDes untuk Produk Unggulan Desa, Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, Usaha Ekonomi Desa Terintegrasi BUMDes, dan Pengembangan BUMDes Bersama," kata Gus Menteri saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (18/02/2021).

Sedangkan prioritas selanjutnya yaitu Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam hal tersebut terdapat 5 output prioritas yang ditarget, yakni Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Daerah Tertinggal, Penyusunan RAN PPDT 2021 dan 2023, Sarana Air Bersih di Daerah Perbatasan, Sarana Air Bersih di Pulau Kecil Terluar.

Adapun prioritas yang keempat yaitu Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Gus Menteri merinci outputnya diantaranya, Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pembukaan Lahan Transmigrasi, Rumah Transmigrasi, Jalan Permukiman Transmigrasi, Fasilitasi Sertifikasi HPL Transmigrasi.

"Selanjutnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Layanan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Kawasan Transmigrasi dan Pemenuhan Jaminan Hidup Transmigrasi," tutup Gus Menteri.

Semua anggota Komisi V menyepakati semua yang menjadi program prioritas Kemendes PDTT 2021. Peserta rapat juga memberikan apresiasi atas realisasi tahun anggaran 2020 yang mencapai 95,57 persen untuk realisasi keuangan dan 97,36 persen untuk realisasi fisik.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Read More

Wujudkan SDG's Desa, Gus Menteri Gandeng Perguruan Tinggi

 

PALU – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan SDGs Desa. Upaya yang terus dilakukannya adalah dengan menggandeng perguruan tinggi.

“Beberapa kerja sama perguruan tinggi dengan Kemendes PDTT bisa kita rujuk pada Tri Dharma perguruan tinggi dan pendidikan merdeka belajar,” ungkap Abdul Halim di Universitas Tadulako, Sabtu (16/1).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, model kerja sama perguruan tinggi dan Kemendes PDTT dinaungi dalam payung kampus merdeka untuk desa. Terdapat tiga model bentuk kerja sama ini, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pendidikan, terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan. Pertama, merdeka belajar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

“Mahasiswa diharapkan ke desa untuk praktik kompilasi data, perencanaan, penyusunan dokumen kebijakan dan pelaksanaan pembangunan desa,” jelasnya.

Kedua, merdeka belajar untuk BUMDes dan BUMDesMa. Dalam hal ini, mahasiswa ke desa untuk feasibility studi bisnis, analisis akuntansi, kesehatan BUMDes/BUMDesMa, serta kerja sama bisnis.

Ketiga, merdeka belajar pemenuhan 18 tujuan SDGs Desa. Mahasiswa ke desa untuk mengembangkan adat istiadat desa, gotong royong desa, dan penguatan lembaga lokal di desa.

Yang keempat adalah S1 praktis bagi kepala desa dan pengurus BUMDes. Portofolio pengalaman dan hasil kerja di desa digunakan sebagai basis kuliah hingga mendapat program sarjana.

“Saya ingin kampus menjadi bagian penting  atas kepala desa dan perangkat desa yang berprestasi yang sudah bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jadi dibalik, kalau selama ini kampus memberikan mahasiswa dari teori menuju praktik, kali ini dari pengalaman-pengalaman menuju teori,” jelasnya.

“ Jadi kepala desa yang sudah berhasil itu diberi afirmasi oleh perguruan tinggi kemudian hitung sks-nya selama 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, lalu menambah beberapa teori di kampus maka dia bisa mendapatkan gelar S1 sarjana sesuai dengan bidang studi kemasyarakatan maupun bidang pembangunan sosial,” sambungnya.

Selanjutnya, model kerja sama dalam bentuk penelitian. Dalam model ini dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif berbasis data Kemendes PDTT, kemudian pengembangan metode penelitian desa, serta kerja sama jurnal penelitian.

“Yang terakhir adalah model pengabdian kepada masyarakat, di dalamnya terdapat lima indikator, yaitu penguatan desa digital, desa wisata, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi,” tutupnya.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Read More