Tim Penggerak PKK Patua II Mendistribusi Dan Sosialisasikan Penggunaan Masker

 

Tim Penggerak PKK Desa Patua II Kec Tomia Siap Distribusi Masker         (foto ; jumie )

TOMIA – WakatobiChannel - Pemerintah Desa Patua II Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi bersama Tim Penggerak PKK Desa Patua II membagikan masker kepada warga desa dari rumah ke rumah sekaligus melakukan sosialisasi penggunaan masker.  Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari perintah Kementerian Desa PDTT dalam bentuk surat edaran kepada kepala desa untuk bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK dalam mendistribusikan masker.

Musdalifa, S.Sos, Ketua Tim Penggerak PKK Patua II

Musdalifa, S.Sos  selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Patua II Kecamatan Tomia mengatakan, “hari ini kami bersama Pemerintah Desa Patua II dan anggota Tim Penggerak PKK mendistribusikan masker dengan desain khusus sesuai surat edaran Menteri Desa kepada warga desa dari rumah ke rumah sambil kami menghimbau untuk tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak (menghindari kerumunan) agar virus apa saja tidak mudah menyebar kemana mana, “katanya.

Dalam hal pendistribusian masker ini, Musdalifa, S.Sos menjelaskan, “kami membagi  menjadi dua tim karena Desa Patua II terdiri dari dua dusun sehingga distribusi dari rumah ke rumah akan gampang dilakukan dan lebih efektif serta semua anggota PKK akan terlibat, ” jelas Alumni Fisipol Unhalu ini.

Sementara itu di tempat yang sama Kepala Desa Patua II La Basri mengatakan, “kami selaku pemerintah desa memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada semua Tim Penggerak PKK Desa Patua II yang sudah ikut mengambil peran dalam pendistribusian masker dari rumah ke rumah, setidaknya ini adalah wujud kebersamaan berbagai kelembagaan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di desa, “katanya.

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Patua II bersama anggota di dampingi Kepala Desa Patua II mendistribusikan masker dari rumah ke rumah   ( foto : jumie)

 

Read More

Desa Patua II Mengimplementasikan Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

 

TOMIA, WakatobiChannnel - Gerakan setengah miliar masker yang digalakkan oleh Kementerian Desa PDTT merupakan program untuk memastikan desa aman dari penyebaran covid19 yang dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor S.2294/HM.01.03/VIII/2020 sehingga menjadi dasar bagi desa untuk menindaklanjutinya di desa masing-masing.

Pemerintah Desa Patua II Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi adalah salah satu desa yang ikut serta menggalakkan  gerakan setengah miliar masker untuk desa aman covid19.

“ Sebagai bagian dari pemerintah kami patuh dan mengindahkan perintah Kementerian Desa PDTT untuk melakukan pengadaan masker kepada warga desa meskipun sebelumnya juga kami sudah bagikan masker, tetapi karena ini ada penegasan kembali mengingat pandemi covid19 ini belum juga berakhir maka sebagai bagian dari ikhtiar bersama Pemerintah Desa Patua II melakukan pembagian masker sesuai dengan lampiran surat edaran Kementerian Desa PDTT, “tegas La Basri.

Kepala Desa Patua II La Basri menjelaskan, “pengadaan masker sesuai surat edaran ini bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah dialokasikan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Jadi masker yang kami adakan ini bukanlah yang pertama tetapi diawal munculnya wabah virus corona ini kami sudah bagikan juga ke masyarakat, ini adalah tambahan sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak menggunakan masker, karena di Desa Patua II ini setiap warga sudah mendapat 2-4 masker perorang, apalagi masker yang kami bagikan adalah masker kain yang bisa dicuci dan dipakai berulang-ulang, “jelasnya.

La Basri juga menambahkan, “untuk pembagian masker kali ini kami bersama Tim Penggerak PKK Desa Patua II melakukannya dari rumah ke rumah sambil menyampaikan kepada warga agar tetap patuh pada protokol kesehatan yaitu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, “tambah Kades termuda ini.

Read More

Mengurangi Kemiskinan dan Membangun Ketahanan: Menuju Pemulihan COVID-19

 

H. Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT

Jakarta - WakatobiChannel - Para Menteri ASEAN yang menangani kerjasama ASEAN dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan di ASEAN pada Rabu (19/8) mengadakan pertemuan secara virtual.

Pertemuan khusus ASEAN Ministers Meeting on Rulal Development and Poverty Eradication (AMRDPE) bertemakan "Reducing Poverty and Building Resilience: Towards COVID-19 Recovery" atau Mengurangi Kemiskinan dan Membangun Ketahanan: Menuju Pemulihan COVID-19

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil langkah dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan menuju pemulihan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dari pandemi COVID-19.

Menurut Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri, Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi daerah pedesaan dan semakin membebani masyarakat pedesaan. Pandemi juga berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.

"Melalui pembangunan daerah pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan, kita tetap berkomitmen untuk terus membantu masyarakat miskin serta terus membantu mereka keluar dari kemiskinan," katanya.

Kemiskinan adalah masalah serius selama masa-masa sulit ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat kesenjangan komparatif yang semakin lebar antara penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan.

Data menunjukkan bahwa kemiskinan secara bertahap meningkat di daerah pedesaan selama bulan-bulan awal pandemi pada Maret 2020 dan diperkirakan akan meningkat karena kemerosotan ekonomi nasional. Dengan jumlah kasus dan angka kematian yang terus meningkat, masyarakat miskin di pedesaan akan semakin rentan terhadap pandemi.

Untuk memitigasi dampak COVID-19, kata Gus Menteri, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah melalui kebijakan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi. Selain itu, Indonesia telah mengalokasikan dana jaring pengaman sosial untuk mencegah lonjakan kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama mereka dengan tingkat rumah tangga miskin serta bekerja di sektor informal.

"Dana jaring pengaman sosial dialokasikan melalui beberapa program seperti program bantuan keuangan nontunai untuk rumah tangga kurang mampu atau Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai di Jabodetabek, bantuan tunai, kebijakan pra kerja , listrik bersubsidi, bantuan pangan, dana desa, dan bantuan tunai tanpa syarat," katanya.

Saat ini, kata Gus Menteri, Indonesia sedang berada dalam fase pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program nasional di semua sektor.

Program tersebut terdiri dari enam sektor utama yakni kesehatan, perlindungan sosial, usaha mikro kecil dan menengah, pembiayaan perusahaan, insentif usaha serta lain-lain.

"Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan dana jaring pengaman sosial untuk membantu rumah tangga miskin dan pedesaan," katanya.

Lebih lanjut, Gus Menteri menyampaikan bahwa Indonesia juga telah melaksanakan program pendukung melalui kementerian / lembaga sektoral untuk mengurangi kemiskinan dan membangun ketahanan terhadap COVID-19.

"Di daerah pedesaan, Indonesia telah memulai program pemulihan ekonomi seperti Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dari Kemendes PDTT, program masker wajah setengah miliar dari Kemendagri dan kebijakan terkait sektor pariwisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Badan Perencanaan Nasional," katanya.

Mengenai program Kemendes yakni Program PKTD, Gus Menteri menjelaskan bahwa tujuannya untuk memberdayakan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perdagangan logistik pangan, perikanan, pertanian, restoran, wisata desa, peternakan, industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan dan hasil pertanian untuk menghidupkan kembali perekonomian di pedesaan. 

"Salah satu tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparatur desa sebagai aktor penggerak pembangunan pedesaan," katanya.

Read More

Penyerahan Bantuan Body Fiber Untuk Kelompok Nelayan Di Tengah Wabah Pandemi Covid19

Kepala Desa Kollo Soha, Sudiman, S. Pd  Bersama Ketua Kelompok Nelayan Mekar

TOMIA, WakatobiChannel – Pemerintah Desa Kollo Soha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi menyerahkan Body Fiber kepada kelompok nelayan sebanyak 4 unit untuk mendukung kegiatan usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh warga nelayan Desa Kollo Soha. Kegiatan penyerahan bantuan body fiber itu dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Tomia, Koramil 1413-08 Tomia diwakili Babinsa Kollo Soha dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kelompok nelayan yang akan menerima bantuan body fiber. 

Pada kesempatan itu Pemerintah Kecamatan Tomia yang diwakili Bapak La Ode Armin, S.Sos dalam sambutannya mengatakan bahwa, “ bantuan body fiber ini diadakan melalui Dana Desa yang telah diprogramkan oleh pemerintah desa untuk kemudian diserahkan kepada kelompok nelayan yang telah mengusulkan pada saat musyawarah desa dengan harapan agar kelompok nelayan yang menerima bantuan ini dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari sebagai nelayan sehingga dapat meningkatkan jumlah tangkapannya karena telah memiliki akses luas untuk mencari ikan dan hasil tangkapannya bertambah dari sebelumnya yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat Desa Kollo Soha pada umumnya”, kata Kepala Seksi Pemerintahan Tomia ini. 

Beliau juga menambahkan, “ ditengah pandemi covid19 ini lebih baik bapak-bapak yang berprofesi sebagai nelayan turun melaut dan mendatangkan hasil daripada tinggal nongkrong saja dikampung, ini juga bagian dari menjaga jarak (social distancing) dan ibu-ibunya yang bertani juga lebih baik ke kebun menanam sayuran atau tanaman lainnya sehingga saling menopang untuk ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Pada kesempatan itu juga memberikan pesan-pesan kepada yang hadir untuk tetap patuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, “pungkas Penjabat Kepala Desa Waitii ini. 

Sementara itu di tempat yang sama Kepala Desa Kollo Soha Sudiman, S. Pd mengatakan, “ bantuan body fiber kepada nelayan ini adalah kegiatan yang telah kami anggarkan pada tahun 2020 ini, awalnya sesuai rencana ada 10 unit tetapi sekarng tinggal 4 unit karena sebagian anggaran desa kami dialihkan ke kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yaitu kegiatan terkait Covid19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Harapan kami selaku pemerintah desa agar kelompok yang telah menerima bantuan sarana prasarana ini tetap dapat melaut ditengah wabah pandemi covid19 ini sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. 

Bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat bagi keluarga nelayan dan masyarakat desa secara umum sesuai dengan cita-cita bersama. 

Sudiman menambahkan, “penduduk Desa Kollo Soha ini sebanyak 545 jiwa dengan jumlah KK 146 dan yang bermata pencaharian sebagai nelayan aktif ada 40 KK, selebihnya ada nelayan musiman sehingga kedepan kami tetap akan fokus pada kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk kegiatan pemberdayaan lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa, “tambahnya. 

Secara Simbolis Penyerahan Body Fiber diserahkan oleh Pemerintah Kecamatan Tomia (La Ode Armin, S.Sos) kepada Kelompok Nelayan Lorong Nangka, Kepala Desa Kollo Soha (Sudiman, S. Pd) kepada Kelompok Nelayan Mekar, Koramil 1413-08 Tomia diwakili Babinsa Kollo Soha (Sertu Anton) kepada Kelompok Nelayan Mandiri dan Ketua BPD (Tamruddin, S.Sos) kepada Kelompok Nelayan Lorong Jaya bertempat di Aula Kantor Desa Kollo Soha (10/08/2020).

Read More

Kemendesa PDTT Menggandeng BPKP Dalam Meningkatkan Pengawasan Dana Desa

 

Menteri Desa PDTT Bersama Kepala BPKP RI

JAKARTA - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan Dana Desa di seluruh desa di Indonesia.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri menjelaskan, pengawasan dana desa perlu disempurnakan mengingat uang negara tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa yang sangat memiliki problematika berbeda-beda.

"Kompleksitasnya yaitu pengelola dana desa tentu adalah pemerintah desa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala variabel yang ada, dengan segala sosial politik masyarakat yang ada," ucap Gus Menteri di kantor BPKP Jakarta, Selasa (11/08/2020).

Kemendes PDTT, lanjut Gus Menteri, selalu melakukan penyempurnaan yang disesuaikan dengan kondisi desa untuk menutup celah penyelewengan dana desa, termasuk BLT Dana Desa yang diperuntukkan kepada warga yang terdampak Covid-19.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini melanjutkan, masalah lain adalah terdapat pada regulasi yang tidak selaras antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemendes PDTT memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa, akan tetapi tidak memiliki hak memantau progres penggunaan dana desa, berapa dana yang sudah digunakan dan untuk apa saja.

"Ini yang kita diskusikan dan kayaknya solusinya itu ada di BPKP, nanti bagaimana BPKP memberikan solusi terkait sistem pengawasan dana desa ini," pungkas Gus Menteri.

Teks: Badriy/Kemendesa PDTT

Read More

HAKTEKNAS 25, DESA BERINOVASI

Menteri Desa PDTT, H. Abdul Halim Iskandar Pada Acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke 25 Tahun 2020

Jakarta - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) di Auditorium BJ Habibie Kementerian Riset dan Teknologi, pada Senin (10/8/2020) pagi. 

Menteri Halim sedianya mengikuti kegiatan Hakteknas ini di Dusun Tumba Desa Tamaela Kabupaten Gorontalo, namun karena pertimbangan lain makanya urung hadir dan mengikuti acara di Kemeristek di Jakarta. Menteri Halim pun menyapa warga Dusun Tumba yang mengikuti peringatan Hakteknas via virtual ini. 

Dusun Tumba ini termasuk dalam program #desaberinovasi yang digagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebagai Mitra Perguruan Tinggi Untuk Desa (Pertides).

Keduanya bersinergi dengan baik dalam melakukan inovasi Teknologi Tepat Guna Desa berupa pembangkit listrik "Pycohydro" yang mana melalui program ini juga, skalanya akan dinaikkan  menjadi "Microhydro" bersama sentuhan teknologi dan inovasi Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Program Desa Berinovasi, Kemendes PDTT sebagai leading sector mengembangkan potensi desa secara ekonomi akan fokus pada pemberdayaan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Dusun Tumba letaknya sangat terpencil karena hanya bisa dijangkau dengan menggunakan motor selama dua jam," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Gus Menteri mengatakan, meski letak terpencil dan suku terasing, namun, di Dusun tersebut telah dialiri listrik karena adanya program Desa Berinovasi yang didukung oleh Kemenristek/BRIN.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengaku bersyukur dengan perhatian Kemenristek/BRIN untuk membangun desa-desa yang terpencil meski sedang mengembangkan inovasi di bidang tertahanan dan teknologi terkini seperti Artificial Intelegne (AI).

"Meski mengurus soal indutri pertahanan tapi Kemeristek/BRIN harus mengurus soal desa. Ini luar biasa," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani Nota Kesepahaman untuk peluncuran program `Desa Berinovasi`.

Penandatanganan ini dilakukan di tengah peringatan puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2020 di Gedung BJ Habibie, Jakarta, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin melalui sambungan virtual.

Desa Berinovasi merupakan program yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi, dan menemukan peluang bisnis melalui penerapan teknologi untuk pengembangan produk unggulan, serta membangun keterampilan dan kompetensi masyarakat.

Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan melalui 11 bidang usaha yakni pariwisata, hasil perkebunan, hasil pertanian, budidaya non pangan, pengolahan hasil perikanan, budidaya pangan, pengolahan hasil peternakan, pengolahan makanan dan minuman, kerajinan, dan pengolahan sampah.

Teks: Firman/Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri Meminta Kepala Desa Membuat Regulasi Adaptasi Kebiasaan Baru Di Desa

 

JAKARTA - WakatobiChannel -  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, gerakan setengah miliar masker merupakan program yang digalakkan untuk memastikan desa aman dari penyebaran virus covid 19. Dalam hal ini, warga desa ditargetkan dapat memiliki minimal 4 masker per orang.

"Target kita setiap warga punya masker yang bisa dicuci. Jadi tidak ada alasan maker dicuci atau ketinggalan," ujarnya saat rapat koordinasi virtual bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, dan Tim Penggerak PKK di Jakarta, Senin (10/8).

Gus Menteri, sapaannya, menerangkan, dari 4 masker tersebut, pengadaan 2 masker di antaranya dapat menggunakan dana desa, sedangkan pengadaan 2 masker selebihnya dapat dilakukan secara gotong royong. 

Ia juga meminta tim penggerak PKK untuk membantu distribusi masker dan sosialisasi dari rumah ke rumah.

"Karena gerakan aksi setengah miliar masker ini bukan urusan produksi saja, produksi bisa BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dari dana desa atau donatur secara gotong royong, sehingga yang dibutuhkan dari tim penggerak PKK adalah distribusi dan sosialisasi dari rumah ke rumah," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Gus Menteri meminta seluruh Kepala Desa untuk dapat membuat sebuah regulasi terkait adaptasi kebiasaan baru di desa. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta jaga jarak.

"Di desa biasanya kalau sudah diatur di dalam sebuah aturan lebih patuh. Kalau hanya himbauan agak susah. Karena kalau desa sudah keluarkan regulasi, akan lebih mudah mengurus fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan," terangnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan desa untuk tetap mempertahankan ruang isolasi yang sebelumnya telah disediakan oleh desa. Menurutnya, meskipun penggunaan ruang isolasi di desa sudah mulai menurun, keberadaan ruang isolasi harus tetap ada untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, Gus Menteri juga meminta Desa tetap mempertahan pos jaga desa.

"Saya himbau, saya minta ke desa dulu ada pemeriksaan suhu badan di gerbang desa, ada pos jaga desa. Nah sekarang ini tetap dijalankan," ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Read More