Gus Menteri Minta Digitalisasi Arsip Kemendes PDTT

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyambangi Perpustakaan Kementerian Desa PDTT yang terletak di Gedung Makarti  Kantor Kalibata, Rabu (24/2/2021).

 

Gus Menteri menyimak dengan seksama penjelasan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat Erlin Chaerlinatun mengenai detail ruangan dan peruntukkannya.

 

Ruang pertama yang disambangi adalah Ruang Diskusi, dilanjutkan Ruang Akusisi dan menyempatkan diri ke Ruang Baca.

 

Selanjutnya, Gus Menteri melihat langsung koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan termasuk metode pemanfaatannya.

 

Kemudian, Gus Menteri juga melihat Ruang Mini Theater yang menjadi salah satu andalan Perpustakaan.

 

Bahkan Gus Menteri sempat duduk dan melihat dokumentasi Kemendes PDTT yang diputarkan oleh penanggungjawab ruangan ini.

 

Gus Menteri mengatakan, seluruh arsip-arsip dan dokumentasi milik Kemendes PDTT yang telah lama, termasuk arsip Transmigrasi untuk segera dialihkan ke bentuk digital.

 

"Setelah digitalisasi, arsip ini ditempatkan di Perpustakaan Kemendes agar bisa diakses," kata Gus Menteri.

 

Gus Menteri berharap Perpustakaan juga bekerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk Perguruan Tinggi dan Kementerian/Lembaga agar data dan dokumentasi yang dimiliki semakin beragam dan lengkap.

 

Sebelumnya, Menteri Halim mengatakan, salah satu alasan penataan Perpustakaan ini untuk tempat berhimpunnya semua referensi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat bisa ditelaah, hasil-hasil penelitian bisa diakses oleh masyarakat.

 

"Kemudian data-data Kementerian Desa juga bisa diakses disitu supaya semangat atau suasana membangun desa menjadi semakin meningkat adrenalinnya," kata Gus Menteri.

 

Keberadaan Perpustakaan ini juga bakal diumumkan ke seluruh Perguruan Tinggi, penggiat desa, penggiat pemberdayaan masyarakat termasuk para mahasiswa yang ingin menyusun tugas akhir bisa menyambangi Perpustakaan Kemendes untuk mencari referensi.

 

Turut mendampingi Gus Menteri, Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Taufik Madjid, dan Pejabat Tinggi Pratama.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri Terima Kunjungan Ketua DPRD Maluku Tenggara

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Ketua DPRD Maluku Tenggara Minduchri Koedoeboen bersama sejumlah legislator asal Maluku Tenggara di ruang kerja, Rabu (24/2/2021). Kedatangan Minduchri itu terkait pedoman umum pendampingan desa.

Ketua DPRD Maluku Tenggara melaporkan sejumlah perkembangan infrastruktur di wilayah yang terletak di Indonesia Timur itu.

Dirinya pun mengharapkan ada dukungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ke Maluku Tenggara berupa program-program untuk pemberdayaan masyarakat desa.

"Semoga nantinya ada program dari Kemendes PDTT untuk Maluku Tenggara," kata Minduchri.

Menteri Halim menyambut positif kedatangan Minduchri bersama rombongan legislator itu karena memang Maluku Tenggara termasuk wilayah yang menjadi perhatian Kemendes PDTT, mengingat banyak daerah tertinggal yang harus dikembangkan di Kabupaten yang terdiri 11 Kecamatan itu.

Gus Menteri, sapaan akrab, Menteri Halim, memastikan tahun 2021 ini ada sejumlah program yang bakal diturunkan ke Maluku Tenggara yang sesuai dengan kewenangan Kemendes PDTT.

"Selain itu, kemungkinan ada program kerjasama yang dijajaki Kemendes PDTT seperti IFAD yang bisa diturunkan ke Maluku Tenggara," kata Gus Menteri.

Turut hadir mendampingi Minduchri, Wakil ketua JB. Rahawarin dan AM Teniwut S serta Ketua Komisi III Stepanus Layanan.

Untuk diketahui pagu Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2021 sebesar Rp147.026.166.000, namun belum ada proses penyaluran ke Desa hingga 23 Februari 2021 ini.

 

Prioritas penggunaan Dana Desa berupa pencapaian SDGs Desa yaitu :

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

a) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 8)

b) penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)

c) pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 12)

 

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

a) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (SDGs Desa 17)

b) Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)

c) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa (SDGs Desa 2)

d) Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)

 

3. Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Bangun Fasilitas Publik Dari Dana Desa, Sebagian Besar IDM Terbesar Ada Di Papua

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) terbesar di Indonesia sebagian besar berasal dari Papua, yaitu desa-desa di Keerom, Maybrat, Tambrau, dan Sorong.

Hal tersebut dikatakan saat menjadi pembicara pada peluncuran buku Kembali ke Kampung Adat Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua, di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (24/2).

"Keunggulan pembangunan desa-desa di Papua ialah, semula fasilitas-fasilitas publik belum ada, lalu dana desa terutama digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Itulah yang mempercepat peningkatan nilai pembangunan desa di Papua," ujarnya.

Budi Arie mengatakan, pembangunan desa-desa di Papua paling tepat dilakukan berdasarkan basis adat. Menurutnya, selain sesuai dengan rekomendasi buku karya Bupati Jayapura Mathius Awoitauw tersebut, pembangunan desa berbasis adat juga selaras dengan konsep SDGs Desa.

SDGs Desa sendiri merupakan konsep yang menjadi landasan bagi arah tujuan pembangunan desa yang diterapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"SDGs Desa adalah ujung tujuan yang hendak dicapai, adapun desa bebas berkreasi menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapainya. Yang menarik, rekomendasi buku Kembali ke Kampung Adat langsung masuk ke dalam SDGs Desa ke-18 yakni Kelembagaan Desa," ujar Budi Arie.

Ia mengatakan, saat ini lebih dari 500 desa adat yang telah ditetapkan secara resmi di beberapa daerah. Menurutnya, jika ketetapan daerah tersebut telah mendapatkan kode desa adat secara nasional, maka pola pemerintahan, pengelolaan ekonomi lokal, dan interaksi antar pihak bisa menjadi legal sesuai dengan aturan dan hukum adat setempat.

Menurut Ketua Umum DPP Projo ini, salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan adat dan budaya desa adalah dengan melalukan pengembangan lembaga-lembaga adat di perdesaan.

"Dana desa telah dialokasikan untuk mengembangkan lembaga-lembaga adat di desa ini, sehingga tetap terjadi hingga saat ini," ujarnya.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Mendes PDTT Siapkan Kepala Desa Untuk Cegah Karhutla

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara virtual dari kantor Kemendes PDTT pada Senin (22/2).

 

Dalam rakor yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini, Menteri Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri didamping Wakil Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi dan para pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kemendes PDTT.

 

Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan sejumlah poin guna mengatasi permasalahan Karhutla yang puncaknya potensi Karhutla dipredikasi terjadi pada bulan Agustus dan September.

 

"Pada Februari pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla, Pada Mei-Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi karhutla. Puncaknya di Bulan Agustus-September. Nah kita ini harus betul tahu puncaknya kapan. Sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang," kata Presiden Jokowi.

 

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekan beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan karhutla yakni prioritaskan upaya pencegahan dan jangan terlambat.

 

"Manajeman lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini," kata Presiden.

 

Kemudian harus melakukan infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Lalu, mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahun-tahun mendatang.

 

"Karena 99 persen karhutla itu ulah manusia. baik sengaja maupun tidak di sengaja karena kelalaian. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak membakar," kata Presiden.

 

Upaya berikutnya harus melakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi dengan misalnya membuat banyak embung, kanal, sumur bor sehingga lahan gambut tetap basah.

 

"Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. dan terakhir adalah Langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana," kata Presiden Jokowi.

 

Sementara itu, Gus Menteri telah meminta Kepala Desa di seluruh Indonesia agar terlibat aktif dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

 

Gus Menteri menjelaskan, Kepala Desa dapat merujuk pada SDGs Desa yang menjadi acuan penggunaan dana desa dimana didalamnya terdapat point-point yang peduli lingkungan.

 

"SDGs Desa bisa dijadikan rujukan bagi Kepala Desa," kata Gus Menteri.

 

Saat ini, kata Gus Menteri, pihaknya akan melaksanakan pendampingan khusus terhadap para Kepala Desa berkaitan dengan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kebakaran.

 

"Kementerian Desa PDTT siap melakukan pendampingan dan utamanya terkait dengan pemanfaatan dana untuk pencegahan kebakaran hutan," kata Gus Menteri.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri : Pembangunan Desa Harus Berbasis Kebutuhan Bukan Keinginan

 

Menteri Desa PDTT- DR (HC)  Abdul Halim Iskandar  Menjadi Narasumber Webinar
Bertajuk Desaku Yang  Kucinta Memanggil, di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya,

SURABAYA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyebut, pembangunan desa harus berdasarkan kebutuhan bukan karena keinginan.

 

Menurut Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri, faktanya saat ini masih banyak program pembangunan, baik ditingkat desa maupun pemerintah daerah yang masih berbasis keinginan sekelompok orang.

 

"Ini satu masalah sendiri yang harus kita rombak untuk percepatan pembangunan di semua bidang," kata Gus Menteri saat menjadi narasumber Webinar bertajuk Desaku yang  Kucinta Memanggil, yang dihelat Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Jumat (19/02/2021).

 

Berangkat dari persoalan tersebut, Gus Menteri  merumuskan sistem pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan SDGs Desa dengan tujuan dana desa tidak lagi asal digunakan tanpa memperhatikan kebutuhan warga desa.

 

Melalui SDGs Desa tersebut, Kepala Desa cukup memilih salah satu dari 18 poin SDGs Desa yang akan dijadikan prioritas pembangunan selama kepemimpinannya, berdasarkan kebutuhan warga desa.

 

Gus Menteri menuturkan, saat ini sedang berlangsung pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa yang dilakukan Kepala Desa dibantu para Pendamping Desa. Harapannya semua program dapat mengacu pada data yang berbasis RT dan RW tersebut. 

 

"Karena perencanaan yang bener itu harus mengacu pada data yang valid," tutup Gus Menteri.

 

Turut jadi pembicara dalam Webinar tersebut yakni Rektor UNAIR, Mohammad Nasih; Direktur Sekolah Pascasarjana UNAIR, Badri Munir; dan Bupati Pamekasan Madura, Badrut Tamam. 

 

Sekedar informasi, acara tersebut menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, peserta terbatas, wajib memakai masker dan jaga jarak untuk mencegah penolaran wabah Covid-19 khususnya di lingkungan kampus tersebut.

 

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Badan Narkotika Nasional Gandeng Kemendes PDTT Perangi Narkoba

 

Kepala BNN Petrus Golose Bersama Menteri Desa Abdul Halim Iskandar
Membahas Program P4GN Dan Program Bersih Narkoba Di Desa

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Golose membahas Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba), khususnya di desa-desadi Executive Room pada Kamis (18/2/2020) pagi.

Kedatangan Kepala BNN itu untuk mengajak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memerangi peredaran Narkoba di desa yang mulai mengkhawatirkan. Pasalnya, data terbaru yang diperoleh BNN di lapangan menunjukkan ada 983 desa yang masuk kategori Bahaya.

Sejumlah fakta diungkap oleh Petrus Golose soal peredaran Narkoba di desa. Warga desa dimanfaatkan untuk menjadi kurir dengan iming-iming uang dan bahkan mulai melirik desa sebagai lokasi produksi.

Olehnya, BNN mengajak Kemendes sebagai leading sector yang mengurusi masalah desa untuk bersama-sama turun ke desa. BNN sendiri punya program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang memusatkan perhatian di desa-desa. Saat ini, BNN telah menggandeng Kabupaten Cianjur sebagai pilot project program itu.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyambut baik tawaran kolaborasi dari BNN ini. Program Desa Bersinar ini sejalan dengan salah satu Program Desa Model dari Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan. Program ini juga fokuskan ke kampanye antinarkoba dan perang terhadap zat adiktif itu.

Namun, karena pandemi Covid-19, program ini dialihkan untuk penanganan pandemi agar tidak berkembang di desa. Hal ini terbukti efektif karena angka penyebaran Covid-19 di desa memang jauh lebih kecil timbang di desa.

"Program ini sangat baik untuk desa, apalagi ada fakta 983 desa masuk kategori bahaya narkoba menurut BNN," kata Gus Menteri.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, langsung merespon dengan cepat ajakan kolaborasi dengan dengan meminta Direktorat terkait untuk berkoordinasi dengan BNN untuk pembahasan lebih lanjut agar kerjasama program ini segera direalisasikan.

"Jika perlu program ini bisa menggunakan alokasi dari Dana Desa. Olehnya, harus segera disusunkan regulasi sebagai pedoman," kata Gus Menteri.

Gus Menteri mengatakan, jika menggunakan Dana Desa maka Kepala Desa dan Perangkatnya diyakini bakal bekerja serius karena Dana Desa yang diperuntukkan untuk program desa terpakai untuk perang terhadap narkoba. "Jika tidak ingin Dana Desa terpakai untuk itu, maka Kepala Desa harus bekerja serius," kata Gus Menteri.

Gus Menteri pun yambut baik usulan Petrus Golose untuk mengkampanyekan bersama War On Drugs di desa-desa yang telah kerjasama dengan BNN di Kabupaten Cianjur. Bahkan, Gus Menteri nantinya bakal diajak untuk melihat langsung fasilitas milik BNN di Lido.

Hal ini baik, kata Gus Menteri, karena ini nantinya menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain untuk juga mulai perangi narkoba. Desa-desa lainnya akan replikasi keberhasilan desa tersebut untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan program.

"Kemendes menganut paham replikasi. Jadi keberhasilan desa dijadikan contoh untuk diterapkan ke desa-desa yang lain dengan perhatikan akar budaya desa itu agar lebih mudah," kata Gus Menteri.

Usai pertemuan, Gus Menteri dan Petrus Golose kemudian deklarasikan kolaborasi Kemendes PDTT dan BNN untuk mulai perangi narkoba.

"War On Drugs," sambil mengepalkan tangan secara bersamaan.

Turut mendampingi Gus Menteri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Plt Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rahmawaty, Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Bito Wikantosa.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri Minta Relawan Desa Aman Covid -19 Kolaborasi Dengan Satgas Daerah

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta agar relawan desa lawan COVID-19 berkolaborasi dengan satgas di masing-masing daerah.

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri terkait dengan perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro di kantor Kemendagri, Selasa (16/2).

“Terkait dengan pemetaan zona, relawan desa lawan COVID-19 kemarin kami sudah minta untuk dikonsultasikan ke satgas di tingkat masing-masing daerah agar bisa nyambung,” kata pria yang akrab disapa Gus Menteri ini.

Gus Menteri mengatakan, hampir semua desa di 123 kabupaten/kota di 7 provinsi Jawa-Bali sudah menerapkan PPKM.

Tidak hanya itu, desa-desa juga sudah membuat posko, menyediakan ruang isolasi, menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, bahkan sudah melakukan pemetaan zona penyebaran COVID-19.

“Karena ini sebenarnya mengulang apa yang sudah dilakukan oleh desa pada saat membentuk gerakan  relawan desa lawan COVID-19 pada waktu itu,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menginstruksikan agar penggunaan dana desa 2021 digunakan sesuai dengan arahan satgas dan arahan kepala daerah. Hal itu diharapkan agar pemanfaatan dana desa bisa sinergis dengan daerah masing-masing.

“Penyaluran dana desa sudah mulai masif dan sudah kita sampaikan juga kepada Bu Menteri Keuangan agar difokuskan ke 22 ribu desa di 7 provinsi ini untuk sementara, di wilayah itu dan sampai hari ini sudah ada beberapa ribu yang sudah tersalurkan,” jelasnya

Untuk informasi, PPKM diberlakukan di 123 kabupaten/kota di 7 provinsi, yakni, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

Turut hadir dalam rapat ini Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Doni Monardo serta perwakilan dari Kemenkeu.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Gus Menteri Dan Bupati Kepulauan Aru Bicara Pembangunan Dan Pemberdayaan Desa

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau yang disapa Gus Menteri menerima kunjungan Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga beserta rombongannya.

Dalam pertemuannya, Gus Menteri dan Johan Gonga membahas prihal pembangunan dan pemberdayaan desa-desa yang berada di wilayah Kepulauan Aru, Provinsi Maluku sebagai kawasan terluar.

"Disana kita ada bantuan sarana prasarana peralatan produksi dan paska panen, ada juga homestay untuk desa wisata," kata Gus Menteri di kantornya, Jakarta, Selasa (16/02/2021).

Gus Menteri berharap, program Kemendes PDTT tersebut dapat membantu meningkatkan produksi hasil panen terutama rumput laut yang menjadi komoditas pertanian masyarakat.

Dalam pertemuan itu juga, Gus Menteri meminta Bupati Johan Gonga agar turut membantu mengarahkan kepala desa mempercepat pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa.

Gus Menteri yang didampingi Sekjend Kemendes PDTT Taufik Madjid menjelaskan, melalui pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa dapat mempermudah dalam pembangunan 119 desa di Kepulauan Aru.

"Nanti gampang itu pola pembangunannya, Bapak bisa mengarahkan, misalnya, fokus tahun ini kemiskinan, atau fokus tahun ini kesehatan," pungkasnya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT
Teks: Badriy/Humas Ke

Cara Kemendes PDTT Tingkatkan Kompetensi Pendamping Desa

 

Jakarta - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meningkatkan kompetensi Para Pendamping Desa guna mengefektifkan penggunaan Dana Desa. Hal ini diungkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat temu media secara virtual, Selasa (16/2/2021).

Merujuk Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 menjelaskan, tujuan pendampingan masyarakat desa, Pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Kedua, meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. Ketiga, meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya ekonomi Desa melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama bagi kesejahteraan dan keadilan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Keempat, meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

"Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan berdasarkan prinsip Kemanusiaan, Keadilan, Kebhinekaan, Keseimbangan alam, dan Kepentingan nasional," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Peningkatakan Kapasitas Pendamping Desa dilakukan melalui Pelatihan ulang pendamping, Pemutakhiran data SDGs Desa, Inkubasi Bumdes dan pengembangan investasi desa lainnya, Pengembangan produk unggulan desa dan Kerja sama desa.

Hal kedua untuk meningkatkan Kapasitas Pendamping Desa melalui Afirmasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi pendamping untuk menimba ilmu hingga meraih Pendidikan S1 dan S2.

Manfaat afirmasi pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa

• Para tokoh desa memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes yang selama ini mereka kerjakan

• Para tokoh desa memahami metodologi dan penggunaan data serta informasi untuk menjalankan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes

• Warga desa mendapatkan pelayanan publik, pendampingan, dan layanan bisnis Bumdes yang lebih profesional dan lebih berkualitas

• Kemajuan desa, Bumdes, dan pendampingan lebih cepat

Sedang Afirmasi agar kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa yang berpengalaman dan sudah lulus SMA bisa menempuh S1 dan S2

• Rekognisi pembelajaran lampau (RPL): pengalaman dan prestasi dihitung sebagai SKS (sistem kredit semester) di kampus

• Gelar sarjana sesuai program studi yang disediakan oleh Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa)

• Nilai pengalihan kompetensi dari pengalaman/prestasi tokoh desa menjadi learning outcome (LO) yang diterapkan pada SKS sesuai yang disediakan Pertides.

Kapasitas pendidikan para Pendamping Desa yaitu sebanyak 76,31 persen berpendidikan S1/S2, Sebanyak 23,31 persen berpendidikan SMA dan sebanyak 0,37 persen pendamping desa berpendidikan SMP.

Kapasitas pendidikan Para Kepala Desa sebanyak 0,11 persen Kepala Desa berpendidikan S3 alias bergelar Doktor, sebanyak 1,55 persen berpendidikan S2, sebanyak 23,04 persen berpendidikan S1, dan sebanyak 2,89 persen berpendidikan D1-D3.

"Sebanyak 64,26% berpendidikan SMU, titik ini diharapkan lewat afirmasi bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan S1," kata Gus Menteri.

Para Pendamping Desa juga nantinya harus miliki Aplikasi Laporan Pendamping Desa yang berbasiskan android dan diunduh di Google Play dengan nama Laporan Harian, hanya pendamping desa teregister dengan nomor induk pendamping yang bisa mengisinya.

Aplikasi ini mencatat seluruh kerja sehari-hari pendamping, termasuk waktu kerja. Pendataan desa dan kompilasi kebijakan desa termasuk penyusunan RPJMDes, RPKDes, APBDes.

Aplikasi ini juga implementasi pembangunan desa dan SDGs Desa, Inisiatif pemberdayaan, inovasi desa, dan advokasi masalah desa. Kegiatan pembangunan desa lainnya yang dibutuhkan juga mentoring dan pelatihan mandiri.

Manfaat Aplikasi Laporan Pendamping Desa ini:

1. Secara obyektif menunjukkan laporan kegiatan pendamping hari per hari, termasuk lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan

2. Mengakumulasi kegiatan pendamping, waktu kerja, dan pihak-pihak yang didampingi setiap bulan

3. Segera menemukan masalah pendampingan sehingga lebih mudah diatasi

4. Mengembangkan inovasi pendamping yang satu kepada pendamping lainnya

5. Membina pendamping sesuai kebutuhan masingmasing

6. Menentukan nilai kinerja bulanan pendamping, sehingga pembayaran honor dan insentif rasional

7. Menentukan nilai kinerja tahunan pendamping sebagai dasar kontrak tahun berikutnya.

 

Dana Desa

Pagu dana desa tahun 2021 sebear Rp72 triliun untuk 74.961 desa. Hingga 16 Februari 2021, Dana Desa telah disalurkan ke 5.646 desa atau sekitar delapan persen dari total desa penerima dengan dana yang tersalur sebesar Rp1.684.270.802.200 yang setara dua persen.

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga telah mulai disalurkan. Bulan pertama telah disalurkan ke 4.723 desa dengan 311/832 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dana yang tersalur Rp93.549.600.000.

Hingga 16 Februari 2021 atau Bulan kedua telah disalurkan ke 486 desa dengan 27.376 KPM dengan dana sebesar Rp8.212.800.000.

Untuk Program  Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dialokasikan dana Rp37,08 triliun. Dengan alokasi dana ini maka tercipta 203.940.000 hari orang kerja (HOK)

Selama 2020 seorang warga desa lazim bekerja 8 hari untuk satu jenis kegiatan, dan mendapatkan kesempatan kerja kumulatif 6 bulan, yaitu di luar musim tanam dan panen pertanian; ada pula yang berbentuk ekonomi produktif melalui Bumdes dengan pendapatan setara demikian. Artinya, PKTD sudah lebih mirip dengan kerja rutin ketimbang kerja incidental bagi warga desa.

"Sehingga, target serapan tenaga kerja melalui PKTD sebesar 4.248.750 warga desa, di mana warga rutin menjalankan PKTD setiap bulan," kata Gus Menteri.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDT

Puji SDGs Desa PBB Apresiasi Langkah Gus Menteri Tekan Laju Urbanisasi

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Koordinator Residen Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/ United Nation Resident Coordinator, Valerie Juliand mengapresiasi langkah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang memberikan perhatian signifikan terhadap isu Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

Ia memuji langkah Abdul Halim Iskandar yang melokalkan SDGs hingga level desa, atau dikenal dengan SDGs Desa.

 

“Terimakasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah memberikan perhatian khusus terhadap isu SDGs. Dan saya sangat setuju hal tersebut sangat penting dalam pembangunan desa,” ujarnya, Selasa (16/2).

 

Pada rapat virtual bersama Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri tersebut, Valerie Juliand juga mengapresiasi upaya Gus Menteri dalam menekan laju urbanisasi masyarakat dari desa ke kota. Ia juga mengucapkan selamat atas keberhasilan dana desa dalam mengurangi dampak covid 19 di desa-desa Indonesia.

 

“Kami sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah melakukan berbagai upaya dalam menekan laju urbanisasi dari desa ke kota, sehingga penduduk desa tidak mendominasi kota dan pembangunan dapat dilakukan secara merata diseluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

 

Gus Menteri mengatakan, SDGs Desa sendiri memiliki peran penting bagi keberhasilan SDGs secara nasional. Sebab menurutnya, 74 persen dari keberhasilan SDGs skala Nasional berasal dari desa, sementara 26 persen selebihnya berasal dari kota.

 

“Itulah kita sangat berkepentingan untuk keberhasilan SDGs Desa sebagai panduan untuk program pembangunan di desa,” ujar Gus Menteri.

 

Menurut Gus Menteri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat ini tengah melakukan pemutakhiran data di tingkat desa. Yang mana, data pada level mikro tersebut akan digunakan sebagai landasan dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan di tingkat desa.

 

“Tantangan utama untuk mencapai SDGs Desa adalah data mikro. Sehingga jika kita berhasil mendapatkan data desa dalam skala mikro ini, maka akan sangat mudah mengatasi masalah-masalah yang ada di perdesaan,” terangnya.

 

Gus Menteri mengatakan, SDGs Desa merupakan model yang ia inisiasi untuk mencapai cita-cita percepatan pembangunan Indonesia dari pinggiran dalam hal ini desa. 

 

Yang mana, pembangunan Indonesia dari pinggiran sendiri merupakan teori pembangunan yang dikembangkan oleh Presiden RI Joko Widodo yang menurutnya relevan dengan kondisi Indonesia yang beragam, berbeda suku, budaya, agama, dan Bahasa.

 

“Pada prinsipnya, Bapak Presiden memberikan mandat untuk melakukan percepatan pembangunan di Indonesia. Salah satu Nawacita Presiden yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, merupakan model pembangunan yang belandaskan kearifan lokal,” ungkapnya.

 

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Dana Desa 2021 Diprioritaskan Untuk Mendukung SDGs Desa Dan PPKM Mikro

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT), Taufik Madjid mengatakan, prioritas penggunaan Dana Desa 2021 untuk mendukung SDGs Desa dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

 

Hal itu ia katakan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi percepatan penyaluran dana desa dan konsolidasi pendamping desa tahun 2021 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Timur, Jumat (12/2/2021).

 

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 lalu. Setidaknya ada dua arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan dana desa.

 

 “Yang pertama arahan beliau (Jokowi), dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa terutama di golongan terbawah, itu disampaikan oleh beliau berulang-ulang kali. Yang kedua adalah dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan SDM di desa,” jelasnya.

 

Ia mengatakan, setidaknya ada lima prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, yakni kemanusiaan, keadilan, kebinekaan, keseimbangan alam dan kepentingan nasional.

 

Oleh karena itu, prioritas penggunaan dana desa 2021 diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs Desa melalui program prioritas nasional, pemulihan ekonomi nasional dan adaptasi kebiasaan baru desa.

 

Dalam program prioritas nasional, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh desa. Pertama adalah pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

 

Kedua, pengembangan desa wisata dan yang ketiga adalah penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa. Keempat, desa inklusif.

 

Selanjutnya, dalam aspek pemulihan ekonomi nasional juga ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama adalah pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes atau BUMDesMa. Kedua, penyediaan listrik desa dan yang ketiga adalah pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes atau BUMDesMa.

 

Sedangkan dalam aspek adaptasi kebiasaan baru desa, ada dua hal yang harus dilakukan, desa aman COVID-19 dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

 

Untuk menyukseskan adaptasi kebiasaan baru desa, ia meminta agar seluruh desa untuk menerapkan PPKM Mikro. Menurutnya, PPKM Mikro ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19.

 

“Kami yakin dan percaya, dalam PPKM skala mikro yang pengendaliannya berbasis RT akan meminimalisir penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, kita harus sama-sama mendorong supaya bisa sukses, bisa lancar,” ungkapnya.

 

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

---

Rektor UGM Sebagai Ketua Forum Pertides Bakal Perkuat Kapasitas Kepala Desa

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), Panut Mulyono yang juga Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan kesiapan beri pendampingan bagi Kepala Desa dan para perangkatnya.

Pendampingan yang dimaksud adalah berupa kursus dan pelatihan dibidang pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian Kepala Desa dan perangkatnya, yang kemudian dapat diaplikasikan di desa masing-masing.

"Nanti kita akan membantu pemerintah dalam usaha-usaha peningkatan kompetensi dengan berbagai skema yang akan kita kembangkan, kursus-kursus dan sertifikasi pelatihan untuk mendapatkan keahlian tertentu," ujar Panut usai dikukuhkan sebagai Ketua Forum Pertides di Jakarta, Rabu (10/02/2021).

Tidak hanya itu, Pertides juga memberikan kesempatan gelar sarjana S1 bagi Kepala Desa dan Pendamping Desa berprestasi dengan cara mengikuti program kuliah Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognition of Prior Learning (RPL) di perguruan tinggi tertentu.

RPL merupakan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai Program Studi. Dengan demikian, pengalaman kerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pendamping Desa dapat disetarakan dengan materi kuliah di kampus.

Panut berharap, kesempatan mendapat gelar S1 tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian Kepala Desa, para Perangkat Desa, Pendamping Desa dan pengurus BUMDes.

"Mudah-mudahan usaha kita secara bersama-sama bergotong-royong bersinergi satu dengan yang lain akan mempercepat pencapaian kemajuan desa untuk kemakmuran dan untuk daya saing bangsa Indonesia," pungkasnya.

Sekedar informasi, pengurus Forum Pertides dikukuhkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Pengurus Forum PERTIDES Dikukuhkan Menteri Desa PDTT

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengukuhkan pengurus Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) periode 2021-2024 di hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (10/2).

Pengukuhan forum Pertides tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 12 tahun 2021 tentang pembentukan forum Perguruan Tinggi untuk Desa.

Adapun hal yang menjadi konsen forum Pertides meliputi bidang infrastruktur, pangan, pendidikan, gizi dan kesehatan, lingkungan, perekonomian, komunikasi, dan merdeka belajar kampus merdeka.

Dalam surat keputusan tersebut, menetapkan Panut Mulyono, selaku rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi ketua umum forum Pertides periode 20121-2024.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Menteri Desa PDTT dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus forum Pertides periode 2021-2024,” Ucap Abdul Halim Iskandar ketika mengukuhkan struktur forum Pertides.

“Semoga Allah SWT memberikan ridho untuk kita semua, sehingga pengabdian kita kepada bangsa dan negara memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi kepentingan kemanusiaan,” sambung pria yang akrab disapa Gus Menteri ini.

Dalam kepengurusan ini, setidaknya terdapat 84 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang tergabung dalam forum Pertides.

Selain mengukuhkan forum Pertides, juga diadakan penandatanganan MoU antara Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Kemendikbud untuk bersinergi dalam program penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Mendesa PDTT, Mendagri Dan Mendikbud Sepakati Program Kapastitas SDM Di Desa

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam menandatangani Nota Kesepahaman Bersama di Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Kemendikbud bersepakat untuk bersinergi dalam program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Ruang lingkup dalam kesepahaman bersama ini meliputi, Pertama Pembinaan aparatur Pemerintahan Desa. Kedua, Penyelesaian permasalahan tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan. Ketiga, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan. Empat, Pertukaran data dan informasi.

Kemudian Kelima, Pelaksanaan program merdeka belajar. Keenam, Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP elektronik. Ketujuh, Pemajuan kebudayaan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kedelapan, Afirmasi pelaksanaan pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), tenaga pendamping profesional (pendamping desa) berbasis rekognisi pembelajaran lampau dan kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak.

Dalam sambutannya, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menegaskan komitmennya untuk membangun desa-desa di seluruh Indonesia serta meningkatkan kualitas SDM di desa.

“Saya kepingin memberikan kontribusi paling tidak pada saat saya jadi menteri ini ada beberapa hal yang bisa saya lakukan yang memberikan manfaat bagi warga masyarakat desa yang kemudian juga ada yang keterkaitannya dengan menuntut ilmu dengan menjadikan warga itu menjadi lebih pintar,” tegasnya.

Untuk itulah ia berupaya agar kepala desa, perangkat desa, dan pendamping desa yang berprestasi diberikan afirmasi oleh perguruan tinggi agar bisa meraih gelar sarjana.

Untuk mewujudkan hal itu, ia kemudian bertemu Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim untuk meminta dukungan pendampingan dari perguruan tinggi agar para dosen dan mahasiswa yang memiliki kapasitas ikut bersama-sama mendukung percepatan di dalam proses pembangunan desa.

Dari hasil diskusinya tersebut kemudian muncullah program kampus merdeka project desa. Selain itu, ia juga menyampaikan agar kepala desa, perangkat desa, serta pendamping desa yang berprestasi dikasih afirmasi oleh perguruan tinggi.

“Mulai kemarin rumusannya sudah dibentuk tim untuk menyusun kurikulum, silabus dan termasuk program studi di bawah komando Pak Panut selaku rektor UGM yang kebetulan sebagai ketua Pertides dengan beberapa rektor lainnya,” ujarnya.

“Kalau sudah selesai, nanti dipayungi hukum oleh Pak Dirjen Dikti, nanti kita akan laporkan ke Pak Mendagri pelaksanaan tidak lanjutnya. Urusan kepala desa tentu kewenangannya Pak Mendagri. Nanti saya yang akan mencoba pendamping Desa kalau memungkinkan, ada pendamping desa yang berprestasi saya carikan dana dari CSR beasiswa untuk kuliah,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia terus berupaya agar terjadi peningkatan kualitas SDM di desa. Pada 2021 dan 2022 ia akan terus meningkatkan kapasitas pendamping desa agar bisa mendukung seluruh proses pembangunan di desa bersama dan bersinergi dengan kepala desa.

Hal tersebut ia lakukan bukan hanya karena ingin desa-desa cepat maju oleh perangkat desa, tapi juga ada nilai tambah yang diperoleh oleh para kepala desa, perangkat desa dan pendamping desa.

 “Nah itulah makanya saya berkomitmen agar terjadi proses peningkatan kualitas dan ini tentu tidak lepas dari dukungan Pak Mendagri dan Mendikbud agar dua hal yang ingin kami bawa ke dunia internasional terkait dengan desa-desa kita di Indonesia.  Yang pertama SDGs desa dan yang kedua Pertides,” jelasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, peserta dan tamu undangan yang hadir wajib menyerahkan hasil SWAB/PCR.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Kepala Desa Bisa Dapat Gelar Sarjana, Begini Caranya

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi memberikan peluang bagi Kepala Desa untuk mendapat gelar sarjana di perguruan tinggi.

Hal itu diungkap Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang disapa Gus Menteri saat acara penandatanganan nota kesepahaman atau MoU lintas kementerian yakni Kemendes PDTT, Kemendikbud dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya menggagas bagaimana Kepala Desa, Perangkat Desa kemudian Pendamping Desa berprestasi dikasih afirmasi oleh perguruan tinggi," kata Gus Menteri di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (10/02/2021).

Kepala Desa dan Pendamping Desa yang memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana S1 dapat mendaftar untuk mengikuti program kuliah Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognition of Prior Learning (RPL) di perguruan tinggi yang diinginkan.

Adapun kuliah program RPL yang dimaksud adalah penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai Program Studi.

Dengan kata lain, pengalaman kerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pendamping Desa dapat disetarakan dengan materi kuliah di kampus.

Sementara itu, Ketua Forum Pertides, Panut Mulyono yang juga Rektor UGM menjelaskan, saat ini perguruan tinggi telah memiliki kurikulum ekivalensi yaitu program studi tertentu di perguruan tinggi kalau reguler dilakukan dengan penelitian dengan kuliah di kelas.

Khusus Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa dan Pengurus BUMDes yang dianggap berprestasi tidak perlu dilakukan dalam kelas, melainkan cukup melampirkan portofolio pengalaman pengabdiannya di desa sebagai penggantinya.

"Sehingga untuk studi tertentu di lapangan sudah mencapai berapa SKS, kemudian yang harus diikuti di kampus misalnya berapa SKS," terangnya.

Pemenuhan SKS atau mata kuliah juga dapat dilakukan di kampus lain atau yang terdekat meskipun proses pemberian gelar sarjana di kampus tertentu.

"Misalnya SKS di kampus A tapi gelarnya bisa didapatkan di kampus UGM," pungkas Panut yang baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Forum Pertides oleh Gus Menteri.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

APBDes Koroe Onowa Sebesar Rp 2 Milyar Ditetapkan Melalui Rapat Musyawarah.

 

Penetapan APBDes  Tahun Anggaran 2021 Desa Koroe Onowa Kec WangiWangi

WANGIWANGI – WakatobiChannel – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koroe Onowa Kecamatan WangiWangi Kabupaten Wakatobi menyelenggarakan rapat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021. Rapat Penetapan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Koroe Onowa pada tanggal 10  Februari 2021 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Wakatobi.

Nasrullah Ketua BPD

Nasrullah selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) Desa Koroe Onowa yang membuka rapat penetapan APBDes ini menyampaikan tentang pentingnya sinergitas antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga pemerintahan akan berjalan dengan baik. Lanjut beliau mengharapkan agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat supaya diberikan kepada yang betul-betul membutuhkan sesuai dengan profesinya sehingga bantuannya dapat tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat lainnya yang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat kita. Termasuk harus ada kerjasama yang baik dengan BUMDes terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa sehingga kedepan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Koroe Onowa akan mengalami peningkatan, “ungkapnya.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 ini merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam dan kepentingan nasional.

La Ode Sahirudin, S.Sos Kades Koroe Onowa

Sementara itu Kepala Desa Koroe Onowa La Ode Sahirudin, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, “terima kasih kepada masyarakat yang sudah hadir mengikuti musyawarah desa ini, penting acara ini untuk diketahui oleh warga karena disini akan dibacakan semua pengalokasian anggaran yang ada dalam APBDes Tahun Anggaran 2021, sehingga tidak ada lagi prasangka bahwa uang desa dikemanakan. Ditambahkan pula bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) lebih besar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Masjid dan lain-lain termasuk gaji dan operasional BPD.

Hari ini adalah penetapan APBDes tahun 2021 sehingga tidak akan ada lagi usulan dari masyarakat untuk musyawarah hari ini, APBDes kita ini sudah diasistensi di kecamatan oleh tim asistensi.

Pada kesempatan ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dipaparkan oleh Sekretaris Desa Koroe Onowa Ridwan, ST semua rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk yang paling menggembirakan adalah pada tahun ini sudah ada sumber pendapatan desa berupa Pendapatan Asli Desa (PADes) dari usaha BUMDes sebesar Rp. 1.200.000,-

Adapun Total Anggaran Desa Koroe Onowa Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 1 tahun 2021 sebesar Rp 2.085.167.900 dengan rincian  Dana Desa Rp 1.391.187.000,-, Alokasi Dana Desa Rp 679.739.000,- BHPR Rp 13.041.900,- dan PADes Rp 1.200.000,- yang akan dialokasikan pada lima bidang yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan, Bidang Pembinaan dan Bidang Penanggulangan Bencana.

Tiga Tenaga Ahli Kabupaten Wakatobi yang ikut menghadiri acara penetapan APBDes ini Muhnsir, S.Kel (TA PP), Rusman, S.Sos ,M.PWK (TA PED)  dan Jumiadin, M.Si (TA TTG) turut memberikan arahan dan penjelasan terkait program-program prioritas Kementerian Desa PDTT, tak lupa pula Pendamping Desa Kecamatan Wangi-Wangi La Ode Ayidin, SH dan Irsan Al Ihram, ST serta Pendamping Lokal Desa La Hadidu turut memberikan penegasan-penegasan tentang tata kelola keuangan desa.

 

Acara rapat penetapan APBDes ini ditutup dengan penyerahan piagam dari Kementerian Desa PDTT yang diwakilkan oleh Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Wakatobi kepada La Ode  Sahirudin selaku Kepala Desa Koroe Onowa yang telah berhasil menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020 sampai Desember 2020 dengan cepat dan tepat. (*)

 

Reportase           : Irsan – Ayidin – Hadidu (TPP WangiWangi)

Editor                    : Jumie