Gus Menteri : Dana Desa Bisa Untuk Pendidikan

 

Menteri Desa Dr (HC) H. Abdul Halim Iskandar saat mengunjungi PAUD Ceria
dan Pertiwi Banaran di Desa Banaran Kecamatan Delanggu Klaten

KLATEN – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Nyai Lilik Umi Nashriyah menyambangi Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jumat (5/11/2021). Dia memastikan bahwa dana desa boleh dipergunakan untuk membiayai pendidikan di desa.

Di desa ini Mendes PDTT mengunjungi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anak Ceria dan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Banaran. "Jadi ada yang tanya, apakah dana desa bisa buat pendidikan? Ini terbukti di PAUD Anak Ceria di Desa Banaran yang memperoleh bantuan dari dana desa," kata pria yang biasa disapa Gus Halim itu.

"Jadi Dana Desa boleh dipergunakan untuk pendidikan." 

Kepala Desa Banaran Catur Widodo menjelaskan, PAUD Anak Ceria mendapatkan bantuan dari dana desa sejak 2015, saat regulasi memperbolehkan dana desa untuk pendidikan. Dari dana desa itu setiap bulan para guru PAUD dan TK memperoleh insentif dengan nilai total Rp800.000. "Selain itu, dana desa juga diberikan untuk biaya operasional PAUD dan TK yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diajukan," ungkap Catur.

Kepala Sekolah PAUD dan TK Endah Harjanti sangat bersyukur dengan adanya alokasi dana desa untuk operasional PAUD dan TK yang dipimpinnya. "Kebutuhan operasional kami dibantu oleh dana desa, termasuk insentif bagi para pengajar," tuturnya.

Di PAUD Anak Ceria dan TK Pertiwi banaran, setiap siswa tidak dipungut bayaran apa pun. Bahkan ada program penambahan gizi bagi para siswa di sini, misalnya pemberian makanan sehat seperti daging dan telur. Siswa juga rutin dicek kesehatannya seperti pengukuran kepala dan pengecekan telinga.

Pada saat kedatangan, Gus Halim bersama rombongan disambut oleh anak-anak PAUD dan TK dengan lagu berjudul Padang Bulan. Larut dalam suasana, Gus Halim bersama Nyai Lilik terlihat bertepuk tangan dan bernyanyi riang bersama anak-anak. Setelah tepuk tangan reda, anak PAUD bernama Lintang menari dengan lincah, hasil koreografi para guru PAUD. 

Dalam kunjungan ini Gus Halim juga sempat berdiskusi dengan para pendamping desa. Gus Halim berpesan agar pendamping desa untuk bekerja keras untuk mengawal pembangunan di desa. Turut hadir dalam kunjungan ini Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlela, Kepala Pusat Pelatihan ASN Fujieartanto, dan pejabat kemendes lainnya.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT
Teks: Firman/Humas Kemend

Wakatobi Gelar EXPO Dan Pameran Produk Lokal Di Puncak Tomia

 

Expo dan Pemasaran Produk Lokal UMKM Kab. Wakatobi 

Tomia, WakatobiChannel -  Bupati Wakatobi H. Haliana, SE membuka secara resmi EXPO dan Pemasaran Produk Lokal yang dipusatkan di Puncak Waruu Tomia Desa Kahianga Kecamatan Tomia Timur, kegiatan Expo ini merupakan bagian dari program unggulan beliau yaitu One Island One School dalam rangka mendorong geliat pelaku Usaha Mikro  Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Wakatobi.

Dalam sambutannya Bupati Haliana menjelaskan,  “Program One Island One School adalah salah satu program unggulan yang telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi, sebagai upaya pemerintah daerah dalam membentuk UMKM yang tangguh, dimana UMKM ini harus ada dan berkembang disetiap wilayah tidak hanya dipusat, “jelasnya.

H. Haliana, SE - Bupati Wakatobi

Bupati juga mengatakan, “ kita akan mendatangkan guru-guru dalam hal ini sebagai pembina dan instruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Kabupaten Wakatobi. Hal ini dalam rangka untuk pengembangan usaha melalui pelaku UMKM untuk membentuk yang namanya pasar kerja untuk dapat membina masyarakat dari berbagai sektor pekerjaan baik sebagai nelayan, petani maupun unit usaha lainnya, “kata Haliana.

Kegiatan Expo dan Pemasaran Produk Lokal ini dilaksanakan pada tanggal 25 -28 Oktober 2021 yang diikuti oleh semua pelaku usaha UMKM di Kabupaten Wakatobi, yang menurut hasil pemantauan kurang lebih ada 20 buah stand yang memamerkan hasil produknya. Semoga Kegiatan ini dapat menjadi pemantik bagi pelaku usaha UMKM yang ada di desa agar lebih semangat dan meningkatkan ide, kreatifitas untuk dapat mengembangkan potensi lokal yang dimilikinya sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

Penulis : Jumiadin

Dari KPM Untuk Pencegahan Stunting Di Desa Mola Utara

 

                    Ibu Ayu, KPM Desa Mola Utara Kecamatan Wangi Wangi Selatan bersama Kader                                   Kesehatan dan Guru PAUD melakukan rapat persiapan Rembuk Stunting Desa 

 

 

WangiWangi Selatan - WakatobiChannel - Wice Ayu Wardani, perempuan kelahiran Mola  Kabupaten Wakatobi 36 tahun lalu yang besar hingga tamat SMP di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang karena keterbatasan biaya saat itu menyebabkan Bu Ayu begitu sapaan akrabnya memutuskan untuk merantau ke Jakarta, bahkan sampai ke  Singapura dan Hongkong, bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan baby sister. Kini setelah menikah pada tahun 2015 mereka  menetap  di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan mengikuti suami, saat ini telah dikaruniai 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki – laki. Dua tahun terakhir ini selain mengurus rumah tangganya, Bu Ayu juga aktif  sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Mola Utara.

 

Wice Ayu Wardani, KPM Mola Utara

Sebagai KPM, Bu Ayu  bertugas mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa ke masyarakat desa, mendata sasaran 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, melakukan pelayanan pencegahan stunting bersama bidan desa, ahli gizi, guru PAUD dan kader kesehatan lainnya yang ada di desa. Selin itu Ibu Ayu juga ikut organisasi di desa diantaranya PKK, Kader Posyandu Lansia dan Balita serta  kegiatan sosial keagamaan. “Pada dasarnya saya senang ikut organisasi karena selain mendapat ilmu juga bisa menambah pengalaman dan banyak teman serta suami saya juga  selalu mendukung kegiatan yang saya lakukan selama itu positif dan tidak menelantarkan (meninggalkan) keluarga, “jelasnya.

 

Sebenarnya sebelum aktif sebagai KPM, Ibu Ayu adalah pegiat pariwisata di Lepa Mola sebagai guide sejak tahun 2015.  Tetapi kegiatannya saat ini berhenti akibat sepinya kunjungan wisata sebagai dampak dari pandemic Covid 19. Pada tahun 2020, Kepala  Desa Mola Utara, menunjuknya sebagai KPM. Dari kegiatan menjadi KPM,  itulah kemudian saya juga menjadi Kader Posyandu Balita dan Lansia serta anggota PKK desa. “Awalnya saya sempat tidak percaya diri karena belum mengenal kader – kader yang lain, tetapi suami memberi support dengan memberi keyakinan bahwa inilah saat yang tepat untuk lebih mengenal orang banyak di desa, “kenang Ibu Ayu.   

 

“Menurut saya dari beragam organisasi yang pernah saya ikuti, KPM lah yang paling mengesankan. Karena dari pendampingan, saya mendapatkan pengetahuan tentang administrasi, kepemimpinan, kesetaraan gender, yang kesemuanya itu sangat bermanfaat bagi perempuan. Dari berbagai pengalaman itu saya jadi tahu betapa besar arti perempuan bagi dirinya, keluarga maupun bagi lingkungannya. Sejak saat itulah keberanian saya semakin bertambah. Saya tidak lagi canggung atau malu ketika mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat di lingkup pemerintah desa maupun kecamatan,” tutur perempuan 2 anak ini.

 

Ibu Ayu Memberikan  Penyuluhan Saat Pelaksanaan Posyandu Remaja

Saat ini Ibu Ayu sedang mempersiapkan Rembuk Stunting Desa Mola Utara yang akan dilaksanakan sebelum musyawarah desa (musdes) untuk penyusunan perencanaan tahun 2022.  Rembuk Stunting ini berfungsi sebagai forum musyawarah antara kader kesehatan, PAUD, masyarakat desa dengan pemerintah desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di desa khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan di desa.  “Saya ingin mengajak semua pihak menyadari bahwa mencegah stunting itu penting sehingga perlu adanya peran di tingkat individu, tingkat masyarakat, tingkat institusi pemberi layanan dan tingkat pemerintah desa, “pungkasnya.

 

 

Penulis :   Syahruddin Samiun (TAPM Kab. Wakatobi)

Editor  :    Jumiadin

 

Kepala BPI Kemendesa PDTT, Dr. Suprapedi Menutup Gelar TTG Nasional XXII

 

Dr. Suprapedi, M.Eng  Kepala Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa PDTT
Dalam Acara Penutupan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional Ke - 22 di Jakarta

WakatobiChannel - Jakarta - Kepala Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Suprapedi menutup Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG), Posyantek Desa Berprestasi dan TTG Unggulan Tingkat Nasional yang merupakan Rangkaian Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-22 pada Kamis (9/9/2021) malam.

Suprapedi mengatakan, dirinya menilai lomba yang pertama kalinya digelar secara virtual ini berlangsung secara ketat, olehnya, Ia mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang bekerja maksimal.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah bekerja dengan baik," kata Suprapedi.

Suprapedi mengakui dirinya menyempatkan diri untuk melihat langsung proses seleksi finalis yang berjumlah 30 peserta itu.

Ia mengapresiasi setiap daerah yang mampu berpartisipasi dalam GTTGN tahun ini meski waktu pelaksanaan sangat mepet dan dilaksanakan secara virtual akibat Covid-19.

Suprapedi mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah yang turut mendukung pembuatan TTG ini dan terus mendukung Finalis pada proses seleksi tahun ini.

Suprapedi mengatakan, ada kriteria penilaian dalam Lomba TTG ini seperti pemanfaatan dalam industri, level kesiapan teknologi maupun inovasi.

Sesuai saran Ketua Dewan Juri Teguh Sudarto, kata Suprapedi, jika ada inovasi yang baru, makan diperlu didaftarkan Kekayaan Intelektualnya dalam bentuk Hak Paten.

"Grassroot Innovation itu sangat berkembang pesat di level desa dan menggembirakan teknologi ini dikembangkan Posyantek Desa," kata Suprapedi

Nantinya, perlu diadakan lomba terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk inovasi yang baru tersebut.

Suprapedi pun meminta Dewan Juri untuk maksimal bekerja untuk menentukan pemenang lomba. Namun, jika nantinya nilai ketat maka bisa saja dilakukan penambahan jumlah pemenang tapi jumlah hadiah dikurangi.

"Mohon maaf jika nanti pemenangnya bertambah karena memberikan apresiasi kepada Inovasi yang memang penuhi kriteria," kata Suprapedi.

Penganugerahan Pemenang Lomba Gelar TTG Nasional 2021 ini bakal dilaksanakan di Gedung Makarti Kemendes PDTT pada Senin (20/9/2021).

Suprapedi berharap kepada Pemerintah Daerah hingga tingkat Posyantek Desa tetap bekerja keras untuk menemukan teknologi yang bagus untuk diterapkan di desa masing-masing dan bisa memberikan nilai tambah terhadap produk yang ada di desa.

Teks: Firman/Kemendes PDTT
Foto: Angga/Kemendes PDTT

Desa Koroe Onowa Gelar Musdes Penetapan Data SDGs Desa

 

Foto Bersama Usai Menggelar Musdes Penetapan Data SDGs Desa

WangiWangi, WakatobiChannel – Pemerintah Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi adalah salah satu desa di Indonesia yang telah menyelesaikan Pendataan SDGs Desa melalui Aplikasi Pendataan SDGs Desa, maka sebagai tindak lanjut dari rencana aksi di tingkat desa dalam rangka pendataan SDGs Desa Tahun 2021 ini kemarin (4/5/2021) Pemerintah Desa Koroe Onowa telah melaksanakan musyawarah desa penetapan hasil pendataan SDGs Desa Tahun 2021.

Musyawarah Desa Penetapan Data SDGs Desa 2021 Desa Koroe Onowa dilaksanakan di Aula Kantor Desa dan turut dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wakatobi H. La Ode Husnan, S. Pd., M.Si, Camat Wangi-Wangi Harbiadi Ode Aeno, S.Sos., M.Si, Tenaga Ahli Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. Salim Umy, Kepala Desa Waha, BPD Koroe Onowa,Tokoh – Tokoh Masyarakat, Anggota Pokja Relawan Pendataan Desa Koroe.

Kepala Dinas P3APMD Wakatobi H. La Ode Husnan, M.Si

Kepala Dinas P3APMD Wakatobi  H. La Ode Husnan, S.Pd., M.Si dalam sambutannya mengatakan, “ kami atas nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Koroe Onowa dan Kepada Pokja Relawan Pendataan Desa yang telah mengukir prestasi ini sebagai Desa pertama yang telah menyelesaikan Pendataan SDGs Desa  bukan hanya di tingkat Kabupaten dan Provinsi tetapi juga Nasional, maka sekali lagi kami bangga atas prestasi ini. Bahwa menurut laporan dari Tenaga Ahli, Jumiadin bahwa di Kabupaten Wakatobi sudah 4 desa yang telah menyelesaikan penginputan data melalui aplikasi pendataan SDGs Desa yaitu Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi di Pulau Wangi-Wangi, Desa Haka Kecamatan Togo Binongko di Pulau Binongko, 

Desa Timu Kecamatan Tomia Timur di Pulau Tomia dan Desa Tanomeha di Kecamatan Kaledupa Selatan di Pulau Kaledupa. Hal ini juga sudah menjadi  keterwakilan masing-masing pulau sehingga ini bisa menjadi inspirasi dan pemicu bagi desa-desa yang lain untuk segera menyelesaikan pendataan dan penginputan agar dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, “jelasnya.

Kepala Dinas juga memberikan apresiasi kepada semua Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Wakatobi yang telah mendampingi desa dalam proses pendataan SDGs Desa ini, menurutnya prestasi ini  harus dipublikasi sehingga bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Wakatobi, “pungkasnya.

Sementara itu Camat Wangi-Wangi Bapak Harbiadi Ode Aeno, S.Sos., M.Si mengatakan, ” kami juga atas nama Pemerintah Kecamatan Wangi-Wangi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Koroe Onowa dan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desanya yang telah melakukan pendataan secara manual dan penginputan Data SDGs Desa melalui Aplikasi Pendataan SDGs Desa, serta ucapan terima kasih kepada teman-teman pendamping yang telah mendampingi Desa dan Pokja dalam melakukan proses pendataan SDGs Desa ini sehingga Desa koroe Onowa menjadi Desa Pertama di Kecamatan Wangi-Wangi bahkan secara Nasional menjadi yang pertama, semoga ini menjadi penyemangat desa-desa lainnya khusunya yang ada di Kecamatan Wangi-Wangi, “katanya.

La Ode Sahirudin, S.Sos Kepala Desa Koroe Onowa

Kepala Desa Koroe Onowa La Ode Sahirudin, S.Sos memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi Desa Koroe Onowa, kepada para Pendamping Desa (PD) dan Pendamping lokal desa (PLD) para pokja yang siang malam begadang untuk menginput data ini sehingga Desa kami ini bisa menjadi yang tercepat dalam penginputan data SDGs Desa ini.

Di tempat yang sama Tenaga Ahli Prov. Sultra Ir. Salim Umy mengatakan, “ kami juga memberikan apresiasi karena Sultra telah menjadi Desa Pertama yang menyelesaikan penginputan Data SDGs Desa melalui aplikasi. Semoga kerja-kerja ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Sulawesi Tenggara, dan sesuai informasi bahwa 10 desa tercepat yang menuntaskan pendataan ini akan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa PDTT. Data SDGs Desa ini menjadi penting karena dengan data inilah rujukan perencanaan desa pada tahun 2022, karena sudah disini semua tergambar kondisi objektif desa, “jelas Putra Wakatobi ini.

Suasana Musdes Penetapan Data SDGs Desa di Aula Kantor Desa Koroe Onowa

Diakhir acara musdes ini Tenaga Ahli Kabupaten Wakatobi Jumiadin, SP., M.Si memberikan penegasan bahwa,  “ Data SDGs Desa hasil pendataan ini harus dianalisis sehingga tidak hanya menjadi deretan angka-angka yang tak bermakna. Bagaimana data yang ada ini dapat dijadikan sebagai acuan desa dalam menyusun perencanaan dan implementasi pembangunan desa jika tidak dilakukan analisa, olehnya itu pada kesempatan ini kami sebagai Tenaga Pendamping Profesional Wakatobi melaporkan kepada Kepala Dinas dan Tenaga Ahli Provinsi bahwa dalam waktu dekat ini kami akan melakukan penguatan kepada PD dan PLD agar mampu mendampingi desa sehinga desa dapat melakukan analisis data-data yang telah dihasilkan, “jelas PIC SDGs Desa Wakatobi ini. (Jumie)

 

 Reportase     :  TPP Wangi Wangi (Aydin-Fatimah-Irsan-Hadidu)

 Editor            : Jumiadin

Empat Desa Di Kabupaten Wakatobi Telah Menuntaskan Pendataan SDGs Desa, Desa Koroe Onowa Tercepat se Indonesia

 

WangiWangi - WakatobiChannel -  Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Wakatobi (TPP Wakatobi) mengambil langkah cepat dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor  5 /PR/.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa, sehingga dilakukan konsolidasi kepada TPP secara berjenjang untk segera melakukan fasilitasi dan pendampingan terkait Sustainable Development Goals Desa ini melalui tahapan kegiatan yang diawali dengan Sosialisasi, Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa,  dan Pembekalan atau Bimtek kepada Pokja yang sudah terbentuk.

Jumiadin (TA TTG - PIC SDGs Wakatobi)

Tenaga Ahli Kabupaten Wakatobi Jumiadin, SP., M.Si mengatakan, “SDGs Desa merupakan upaya terpadu yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan desa untuk mempercepat pencapaian 18 tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Semua Tenaga Pendamping Profesional di Kabupaten Wakatobi  berperan aktif dalam upaya percepatan proses pendataan SDGs Desa ini, yaitu mulai proses sosialisasi kepada pemerintah desa, pembentukan kelompok kerja (pokja) relawan pendataan desa dan pembekalan pokja”.

Upaya lain yang dilakukan TPP Wakatobi adalah sejak awal sudah dibuatkan WAG (WhatsApp Group) sebagai media edukasi bagi kelompok kerja dan tenaga pendamping profesional dalam memberikan penguatan serta berbagai persoalan yang dihadapi oleh pokja dalam melakukan pendataan secara manual (kuisioner) maupun pendataaan/penginputan data melalui Aplikasi Pendataan SDGs Desa.

WhatsApp SDGs Desa Wakatobi Yang Dibuat 7 Maret 2021
Sebagai Media Edukasi Bersama TPP dan Pokja Relawan Pendataan Desa

Proses fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan secara aktif baik melalui pendampingan langsung maupun melalui media WAG grup membuahkan hasil yang menggembirakan, karena berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari Pokja dan TPP bahwa sudah ada desa yang telah tuntas melakukan pendataan dan penginputan data melalui Aplikasi Pendataan SDGs Desa pada akhir April 2021.

“Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi adalah salah satu desa yang pertama menyelesaikan pendataan dan penginputan data melalui aplikasi Pendataan SDGs Desa, dimana pada tanggal 24 April 2021 pukul 12.03 Wita desa ini telah melaporkan kepada kami bahwa sudah tuntas melakukan penginputan data dalam aplikasi Pendataan SDGs Desa, selanjutnya pada hari yang sama pukul 21.30 Wita Desa Haka Kecamatan Togo Binongko juga melaporkan hal yang sama. Desa berikutnya adalah Desa Timu Kecamatan Tomia Timur dan Desa Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan”.

Seluruh Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Wakatobi memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pokja yang telah menyelesaikan pendataan secara online melalui Aplikasi Pendataan SDGs Desa, karena bukan hanya tercepat di Kabupaten Wakatobi tetapi juga di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Seluruh  Indonesia.

 

Penulis : Jumiadin (TA TTG - PIC SDGs Kabupaten Wakatobi)

 

GUS MENTERI : Dana Desa Topang Keberhasilan Indonesia Emas 2045

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, keberhasilan pembangunan desa menjadi penopang terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Yang mana saat ini, pembangunan desa-desa di Indonesia ditopang oleh program dana desa.

Hal tersebut ia katakan saat menjadi pembicara Seminar Blueprint Indonesia Emas pada Muktamar Pemikiran Dosen PMII secara virtual, Senin (5/4).

“Pada gilirannya, tahun 2045 Indonesia Emas betul-betul bisa terwujud, yang salah satunya ditopang oleh keberhasilan pembangunan desa yang saat ini berjumlah 74.961 desa. Yang semuanya itu sudah ditopang oleh program dana desa yang sudah dimulai sejak kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, pemanfaatan dana desa belakangan ini lebih cenderung pada tepat pemanfaatannya, namun masih banyak yang belum tepat sasaranya.

Ia berharap, arah pembangunan desa yang ia rumuskan dalam SDGs Desa dapat memandu desa untuk dapat menggunakan dana desa dengan lebih tepat sasaran.

“Banyak success story (cerita sukses) dana desa. Misalnya di Maluku Utara, ada sebuah desa yang dalam kurun waktu empat tahun bisa memposisikan desa dari sangat tertinggal menjadi desa mandiri, dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa tepat sasaran dan tepat pengelolaan,” ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan dana desa akan tepat sasaran jika didasarkan pada permasalahan dan prioritas kebutuhan desa. Dengan begitu, lanjutnya, hasil pembangunan dari dana desa dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

“Maka arahan Pak Presiden, dana desa ini agar pertama, dapat dirasakan kehadirannya oleh semua warga desa utamanya warga miskin. Kedua, dampak penggunaan dana desa harus bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,” ungkapnya.

Dalam seminar tersebut Gus Menteri mengingatkan pentingnya pembangunan desa bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sebab dari sisi kewilayahan saja, sebesar 91 persen kewilayahan Indonesia adalah wilayah desa, dan 43 persen penduduk Indonesia berada di desa.

“Meskipun mikro, tapi kalau diakumulasi sangat berpengaruh pada kebijakan makro. Desa itu meskipun mikro, tapi jumlahnya mencapai 74.961 desa,” ujarnya.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

73 KPM Desa Waitii Terima BLT DD Periode Januari 2021

 

Penyerahan BLT DD Secara Simbolis Oleh Camat Tomia Tasri, S.Pd,. M.Si kepada KPM

TOMIA, WakatobiChannel  -  Pemerintah Desa Waitii Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi telah  menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk periode Januari 2021 kepada 73 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang  bertempat di Aula Kantor Desa Waitii Kecamatan Tomia yang dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) serta semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penyaluran BLT DD ini dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Camat Tomia Tasri, S.Pd, M.Si ketika memberikan sambutan pada acara penyaluran BLT DD mengatakan, “ Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini adalah upaya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa PDTT untuk meringankan sedikit beban masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu ditengah situasi pandemic Covid-19 yang sampai saat ini masih terus ada jika kita lihat dan baca diberbagai media, sehingga mudah-mudahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, “kata Pelaksana Camat Tomia ini.

Ditambahkan pula bahwa sehubungan dengan pandemic Covid-19 ini, meskipun di daerah kita Kabupaten Wakatobi berstatus zona hijau tetapi kita tidak boleh lengah, mari kita tetap ikuti protokol kesehatan dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Camat Tomia juga memberikan pesan kepada warga desa sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Wakatobi yang rencana tanggal 1 Juni 2021 sehingga mari kita jaga ketenteraman, kedamaian dan keamanan desa kita sehingga proses pemilihan kepala desa ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, “pungkas Kabid Kebudayaan ini.

Sementara itu Penjabat Kepala Desa Waitii La Ode Armin, S.Sos mengatakan, “ hari ini (24/4/2021) kita akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada 73 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi serta kami telah tuangkan dalam Peraturan Kepala Desa (Perkades). Kami selaku Pemerintah Desa  berterima kasih kepada pendamping desa yang selalu mendampingi kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami semoga kami tidak salah dalam memaknai aturan ataupun regulasi terkait dengan pengelolaan Dana Desa ini.

Beliau juga menambahkan penyaluran BLT DD Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana kita dapat melakukan penyaluran BLT DD ini sekaligus apabila sudah terlambat seperti ini. Tetapi untuk tahun 2021 ini ada proses yang berbeda yakni penyaluran BLT DD akan dilakukan per bulan karena uangnya juga masuk ke rekening desa sesuai dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat per bulannya, sehingga kami meminta kepada warga bahwa jangan lagi ada informasi diluar yang simpang siur terkait BLT DD ini, “jelas Kasi pemerintahan Kecamatan Tomia ini.

Diakhir sambutannya Penjabat Kepala Desa Waitii meminta kepada Pendamping Desa dalam hal ini Tenaga Ahli Kabupaten Wakatobi untuk memberikan penjelasan kepada warga dan juga kepada kita semua terkait proses penyaluran BLT DD Tahun Anggaran 2021 ini sehingga masyarakat penerima bantuan ini dapat mengetahui mekanisme atau proses penyaluran BLT DD kenapa hari ini baru terima satu bulan sementara ini sudah bulan April, pungkas mantan rekan Jumiadin di Program SSIMP III ini.

Di tempat yang sama Tenaga Ahli Kabupaten Wakatobi Jumiadin, SP., M.Si  menyampaikan beberapa hal terkait Program Kementerian Desa yaitu Bantuan Langsung Dana Desa (BLT DD), Pendataan SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM). Dijelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun anggaran 2021 berbeda proses penyalurannya karena berbeda juga proses pencairan uangnya dari RKUN ke RKDes.  Tahun Anggaran 2021 Dana Desa memang tetap 3 Tahap Pencairan yaitu Tahap I 40%, Tahap II 40% dan Tahap III 20 %, tetapi ada berbeda dengan Tahun 2020, perbedaannya adalah jika tahun 2020 Pencairan Tahap I atau 40% itu sudah masuk semuanya, tetapi pada tahun ini 40 % yang dimaksud adalah sudah dikurangi  porsi BLT DD untuk 5 bulan (Januari-Mei). Dan untuk BLT DD baru diproses lagi oleh Dinas untuk diajukan permintaan agar dicairkan ke Rekening Desa untuk BLT DD bulan Januari, jadi yang masuk juga baru satu bulan untuk Januari itulah yang pemerintah desa salurkan hari ini kepada bapak-ibu semua, setelah itu pemerintah desa akan membuat laporan realisasi dan diserahkan kepada Dinas untuk selanjutnya Dinas terkait akan mengajukan lagi permintaan untuk BLT bulan Februari begitu seterusnya, “jelas TA TTG Wakatobi.

Ditambahkan pula bahwa saat ini Kementerian Desa saat ini sedang memprogramkan pendataan desa dengan menggunakan aplikasi yang namanya Aplikasi Pendataan SDGs Desa, sehingga kami meminta kepada semua warga desa ketika ada petugas pendata yang datang ke rumah bapak-ibu kiranya dapat diterima dengan baik dan diberikan jawaban yang benar sesuai dengan kondisi bapak-ibu yang sebenarnya. Data itu adalah data untuk kepentingan pemerintah desa dan kita semua yang ada di dalam desa ini, bukan untuk orang lain. Dari data itulah pemerintah desa akan membuat kebijakan dalam menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Waitii ini. Disamping Pendataan SDGs Desa saat ini juga pemerintah Desa sedang melakukan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) ini tujuannya untuk mengetahui perkembangan desa kita apakah desa kita ini masuk kategori sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju atau mandiri, “tambahnya.

 

 

Reportase           :  Muh. Ilham Nur - Nurfita (TPP Kec Tomia)

Editor                    :  Jumie

GUS MENTERI : Kades Segera Salurkan BLT DD Bantu Ekonomi Warga Desa Di Bulan Ramadhan

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta desa yang telah menerima pencairan dana desa untuk segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Menurutnya, percepatan penyaluran BLT Desa penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di Bulan Ramadan.

“Saya sangat berharap, tolong kepada kepala desa, perangkat desa, yang dana desanya sudah ada, plotting BLT Desa yang sudah disiapkan, segera salurkan. Supaya bisa dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan warga desa di Bulan Ramadan ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, per tanggal 12 April, sebanyak Rp11,361 Triliun dari total Rp72 Triliun dana desa tahun 2021 telah cair dan masuk ke rekening desa.

Terkait hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus melakukan upaya percepatan penyaluran, agar dana desa dapat segera dimanfaatkan oleh desa.

“Dari Rp72 Triliun dana desa tahun ini, yang sudah cair masuk ke desa sebanyak Rp11,361 Triliun yang tersalur ke 34.053 desa dari 74.961 desa. Jadi sekitar 45 persen desa di Indonesia sudah menerima pencairan dana desa,” ungkapnya.

Gus Menteri mengatakan, aturan larangan mudik akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di hari raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan dana desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di samping adanya berbagai program jaring pengaman sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sembako, dan sebagainya.

“Alhamdulillah, berkat kebijakan Presiden, dana yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) ini digelontorkan sedemikian rupa ke desa. Ada PKH, bantuan pangan non tunai, ada sembako. Nah terkait program dana desa ada BLT dan padat karya tunai desa,” ujarnya.

Menurut Gus Menteri, BLT dan PKTD menjadi salah satu andalan Kemendes PDTT untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat di desa.

Meski ia mengakui, dua program tersebut belum dapat menggantikan totalitas perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“Meskipun belum bisa menggantikan totalitas perputaran duit pada saat musim mudik lebaran di waktu sebelum pandemi Covid-19 dengan kondisi sekarang. Pasti jauh. Tapi dengan adanya penopang jaring pengaman sosial ini, pasti suasana desa akan sedikit tertolong,” ujarnya.

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Share

Gus Menteri Minta Data SDGs Desa Diisi Sesuai Kondisi Rill Di Desa

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menerima audiensi 22  Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendes PDTT yang sudah Bekerja Bersama Desa selama dua pekan di Kabupaten Blitar,  Kamis (15/4).

Program ASN Bekerja Bersama Desa merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ASN tak hanya bekerja di kantor saja, namun juga turun langsung ke lapangan.

Program ini merupakan pilot project pertama yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT.

Dalam pertemuan itu, peserta yang telah mengikuti program tersebut melaporkan terkait hal-hal yang sudah dilakukan, termasuk kendala, peluang dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Luthfy Latief selaku penanggung jawab program ASN Bekerja Bersama Desa dan juga sebagai Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk kendala yang ada dalam aplikasi pendataan.

Menurutnya kendala utama yang dihadapi adalah hampir seluruh desa di Kabupaten Blitar belum membuat Pokja pendataan.

Namun begitu, pihaknya cukup senang karena pemerintah daerah memberikan support yang luar biasa kepada peserta ASN kerja bersama desa.

“Sehingga yang dilakukan secara intens di hari pertama dan kedua di lapangan oleh peserta adalah mengunjungi semua kecamatan untuk bertemu langsung dengan camat untuk mendorong untuk segera dibentuk tim data. Alhamdulillah, peserta PNS bekerja bersama desa ini telah melaksanakan tugas, selama pelaksanaan,” jelas Luthfy.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengucapkan terima kasih kepada PNS yang sudah mengabdi dan bekerja bersama desa. Terkait dengan aplikasi dan pendataan, Ia meminta kepada kepala desa untuk diisi dengan sebenar-benarnya.

Menurutnya, jika data yang terdapat dalam aplikasi SDGs Desa tersebut diisi dengan main-main, maka perencanaan pembangunan di desa tersebut pasti keliru.

“Karena data SDGs Desa ini dari desa, oleh desa, untuk desa. Yang penting diyakinkan, bahwa data desa berbasis SDGs Desa ini adalah betul-betul basis untuk perencanaan pembangunan, makanya jangan main-main,” ungkap Gus Menteri.

Terkait dengan perubahan data dalam aplikasi, yang bisa mengubah data tersebut hanya admin desa selaku pemilik, dalam hal ini kepala desa atau yang didelegasikan,  kemudian Kemendes PDTT dalam hal ini instansi terkait yang mengawal penggunaan dana desa.

Apabila kepala desa tidak memiliki kapasitas di bidang IT untuk menjadi admin, lanjut Gus Menteri, bisa mendelegasikan kepada perangkat desa yang mempunyai kapasitas di bidang IT.

“Harus tegas kita nyatakan, yang berhak menjadi admin adalah kepala desa, masalah kepala desa mendelegasikan, tinggal bentuk pendelegasiannya bagaimana, cukup secara lisan atau tertulis. Karena ini pertanggungjawaban yang sangat penting kalau terkait data, tidak boleh main-main,” jelas Gus Menteri.

Program ASN Bekerja Bersama Desa ini tak hanya dilakukan di Kabupaten Blitar saja, akan dilanjutkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan fasilitas pendampingan dalam pelaksanaan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.

Harapannya, pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa akan memberikan kemudahan dalam melakukan proses pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan di desa.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Desa SUKAJAYA Sukabumi Disebut Komisi V DPR RI Untuk Desa Percontohan

 

SUKABUMI – WakatobiChannel - Pimpinan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, Desa Sukajaya merupakan salah satu desa yang berhasil dalam menggunakan dana desa dan memanfaatkan potensi desanya.

Hal itu ia sampaikan saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Dewan DPR RI di Desa Sukajaya, Kabupaten Sukabumi pada Kamis (25/3).

Andi mengatakan,  jika dikelola dengan baik, dana desa akan memberikan manfaat yang signifikan kepada desa dan masyarakat desa pada khususnya.

“Nah kita melihat, bahwa sebagian besar yang jadi masalah dalam dana desa ini banyak sekali dari kepala-kepala desa bukan mendapatkan manfaat malah mendapat mudarat dari sisi hukum, mereka jadi bermasalah dan sebagainya,” ungkapnya.

“Sehingga memang betul perlu dilakukan pendampingan lebih optimal lagi dari Kemendes PDTT. Mungkin dari pendamping-pendamping desa kita ini bisa lebih memberikan bantuan atau asistensi kepada kepala desa dalam hal mengelola dana desa,” sambungnya.

Terkait dengan BUMDes di Desa Sukajaya, ia menilai sudah cukup optimal dalam proses pemberdayaan masyarakat desanya.

Ia menambahkan, selain faktor potensi masing-masing desa, juga dibutuhkan kreativitas kepala desa, bagaimana kemudian melihat potensi desanya dan hal-hal apa saja yang bisa dikembangkan.

“Seperti di desa Sukajaya ini, mereka dengan cara bercocok tanam, terus BUMDesmart dan sebagainya. Bahkan wilayah hiburan mereka buat supaya masyarakat desa tidak perlu keluar dari desa lagi untuk kemudian mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap desa Sukajaya bisa menjadi pilot project atau desa percontohan bagi desa-desa lain, khususnya bagi Kemendes PDTT untuk membimbing atau mengarahkan kepala desa di seluruh Indonesia.

Sebagai tambahan informasi, adapun anggota Dewan komisi V lainnya yang mengikuti kunjungan spesifik ini adalah Irmadi Lubis, Neng Eem Marhamah Zulfa, Jhoni Allen Marbun, Willem Wandik, Toriq Hidayat, Boyman Harun dan Muh. Aras.

Adapun dari pihak Kemendes PDTT yang turut mendampingi adalah Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati dan Samsul Widodo selaku Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar-Lembaga.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT
Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

---

BUMDes TUNAS JAYA Kepahiang Bengkulu Di Sambangi Menteri Desa PDTT

 

KEPAHIANG - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Nyai Lilik Umi Nashriyah menyambangi Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, Kamis (25/3/2021).

Kedatangan Gus Menteri, sapaan akrabnya, untuk mengunjungi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Jaya yang miliki sejumlah produk.

Mengenakan pakaian SDGs Desa yang berwarna hitam, setiba di Desa Barat Wetan, Gus Menteri langsung melihat pameran produksi BUMDes Tunas Jaya berupa Klanting Lintang Jaya dan Kopi Bubuk Robusta dan Teh Ulung Trisula.

Gus Menteri kemudian mendapatkan penjelasan soal perkembangan yang telah dicapai BUMDes Tunas Jaya, termasuk soal pertenakan sapi.

BUMDes ini pernah mendapatkan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan memang terbukti sukses untuk mengembangkan peternakan ini hingga mencapai 15 ekor sapi.

Bentuk pengembangan peternakan sapi yang berpeluang untuk dibantu oleh Kemendes PDTT, kata Gus Menteri, adalah pembangunan ekosistem pengelolaan peternakan itu seperti penggemukan ataupun jadi kawasan agrowisata.

"Nah pengembangan usaha ini perlu segera dilakukan dan disiapkan pola pendampingannya," kata Gus Menteri.

Setelah itu, Gus Menteri bersama rombongan kemudian meninjau langsung lokasi peternakan sapi BUMDes Tunas Jaya yang terletak di sebelah utara dari lokasi pertemuan.

Gus Menteri terlihat serius dan sesekali memberi arahan soal pengembangan usaha ini.

Sebelum itu, Gus Menteri terlebih dahulu sambangi Rumah Jabatan Bupati Kepahiang dan disambut oleh Wakil Bupati Zurdi Nata beserta Forkompinda Kepahiang.

Turut mendamping kunjungan Gus Menteri, Direktur Pelayanan Investasi Desa Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Supriadi dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya Ditjen Pembangunan Desa Perdesaan Bito Wikantosa.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT
Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

KEMENDES PDTT Bagikan Program Terbaik SDGs Desa Pada Acara 17 Tahun SOMRDPE

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid berbagi pengalaman terkait upaya Indonesia dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 pada 17th ASEAN's Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Education (SOMRDPE), Jumat (26/3).

 

Menurutnya, salah satu upaya terbesar yang dilakukan Indonesia dalam mencapai SDGs 2030 adalah menerapkan program SDGs Desa.

 

“Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Indonesia telah meluncurkan SDGs Desa dalam upaya melokalkan SDGs 2030 ke tingkat desa,” ujarnya di Jakarta.

 

Dalam forum yang digelar secara virtual ini Taufik mengatakan, program SDGs Desa dilakukan untuk menyederhanakan tujuan, melokalisasi pelaksanaan di desa dan menyesuaikan ketentuan tujuan SDGs agar lebih konkret, sederhana dan layak. 

 

Penyederhanaan tujuan SDGs Desa tersebut seperti halnya  desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa yang sehat dan sejahtera, pendidikan desa yang berkualitas, partisipasi perempuan desa, dan sebagainya.

 

“Satu hal yang patut dicatat adalah tujuan ke-18 dari SDGs Desa: “Kelembagaan Desa yang Dinamis dan Budaya Desa yang Adaptif”, berupaya melestarikan sejarah, budaya, dan kelembagaan asli desa-desa di Indonesia. Begitulah cara grand narrative pembangunan disampaikan ke dalam konteks sekecil desa,” terangnya.

 

Di sisi lain, Taufik Madjid mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmen Myanmar dalam memimpin SOMRDPE selama tahun 2020 yang penuh gejolak. 

 

Ia berharap, SOMRDPE dapat mempercepat kerja sama dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

 

“ASEAN harus lebih meningkatkan kerja sama serta pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam konteks era pasca COVID-19,” ujarnya.

 

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

---