Kemendes Kampanyekan Gerakan Setengah Milyard Masker Desa

H. Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT

JAKARTA – WakatobiChannel -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal mengkampanyekan Gerakan Setengah Miliar Masker Desa sebagai bagian dari program Desa Aman Covid-19.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam pertemuan dengan Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendes PDTT, Selasa (4/8/2020) di Operation Room Kantor Kalibata.

Menteri Halim menuturkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penanganan Normal Baru di desa atau bagian dari program Desa Aman Covid-19 itu ada tiga fokus yaitu penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Presiden menekankan untuk fokus pada poin pertama yaitu masker.

“Untuk itu, Kemendes PDTT akan fokus pada kampanye pengunaan Masker di desa sesuai dengan arahan Presiden,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Sosialisasi dan distribusi masker di desa-desa ini, Kemendes PDTT bakal dibantu oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai Tri Suswati Karnavian. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden agar TP PKK terlibat dalam kampanye Desa Aman Covid-19 ini. Dan hal ini sudah disepakati dalam pertemuan dengan Tri Suswati dan Mendagri Tito Karnavian.

“Kampanye Setengah Miliar Masker untuk desa ini menjadi salah satu program yang akan dikampanyekan nantinya,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Program Setengah Miliar atau 500 juta masker ini ditujukan bagi masyarakat desa yang tergolong miskin. Jumlah ini dengan asumsi jika warga di 73.953 desa itu bisa miliki masker lebih dari satu.

Mekanisme pengadaannya, kata Gus Menteri, Desa bisa menggunakan Dana Desa dengan memberdayakan warga Desa untuk membuatnya, minimal setengah dari jumlah yang ditargetkan. Sisanya, diharapkan terkumpul dari gotong royong yang dilakukan oleh warga kelas menengah yang mengumpulkan masker untuk warga miskin desa lainnya.

“Setelah terkumpul, masker ini nantinya bakal didistribusikan oleh Ibu-ibu PKK,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Setelah kampanye ini, Gus Menteri juga menjelaskan soal Program Padat Karya Tunai (PKTD) yang dinilai menjadi salah motor kebangkitan ekonomi desa pasca pandemi Covid-19 ini.

PKTD dinilai sukses lakukan rebound ekonomi desa dan teruji dalam menurunkan angka kemiskinan di desa. PKTD juga terbukti meningkatkan daya beli masyarakat, beri efek bagi pengelolaan Bumdes dan meningkatkan ketahanan ekonomi desa.

Gus Menteri mengatakan, Perekrutan pekerja PKTD sendiri harus sesuai kriteria, yakni masyarakat miskin; penganggur dan setengah penganggur; dan masyarakat marjinal lainnya.

“Terdapat Rp36,4 Triliun dari Rp71,2 Triliun anggaran dana desa tahun 2020 yang masih tersisa. Sisa anggaran ini dimaksimalkan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), yang diperkirakan dapat menyerap sekitar 5,2 Juta tenaga kerja,” kata Gus Menteri.

Mantan Ketua DPRD Jombang ini berharap, persoalan PKTD ini bisa disosialisasikan hingga ke desa-desa agar bisa dipahami oleh masyarakat. Olehnya, para pejabat Eselon I dan II di Kemendes PDTT diminta untuk terlibat langsung memkampanyekan hal ini ke warga desa.

SetiapUnit Kerja di Kemendes PDTT bakal kebagian sosialisasi kepada desa soal PKTD dan maskerisasi ini secara virtual ke desa. Materi sosialisasi dan pembagian wilayah sosialisasi akan ditentukan kemudian. (dy)

Read More

Presiden Joko Widodo Meminta Percepatan Penurunan Stunting

JAKARTA WakatobiChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan penurunan stunting yang sudah menjadi program harus terus dipercepat.

”Data yang saya miliki ada perbaikan dalam prevalensi stunting dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019. Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%,” tutur Presiden saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/8).

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan beberapa arahan, sebagai berikut:

Pertama, Presiden minta fokus untuk menurunkan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, di antaranya NTT (Nusa Tenggara Timur), Sulbar (Sulawesi Barat), NTB (Nusa Tenggara Barat), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

”Untuk itu, saya juga ingin minta para Gubernur nanti Mendagri juga bisa menyampaikan Gubernur, Bupati, Wali Kota sampai ke Kepala Desa, terutama untuk 10 provinsi tersebut supaya betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting,” ujar Presiden.

Kedua, akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu ini harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi ini. ”Yaitu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga pemberian suplemen, Vitamin A bagi ibu yang menyusui dan makanan pendamping ASI,” imbuh Presiden.

Ketiga, aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil juga pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting. ”Sekali lagi saya minta ini juga melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat RT dan RW serta relawan, dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” ujarnya.

Keempat, dalam upaya penurunan angka stunting juga disambungkan dengan program perlindungan sosial. ”Terutama PKH, kemudian pembagian BPNT, dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu,” pungkas Presiden.

Read More

Menteri Desa PDTT Serius Perjuangkan Pendamping Desa Menjadi P3K

Menteri Desa PDTT, DR (HC) H. Abdul Halim Islandar 

PAMEKASAN – WakatobiChannel -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mewacanakan Pendamping Desa  akan diganti menjadi Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (P3K).

Mendes PDTT Abdul halim iskandar mengatakan, saat ini, pihaknya sedang berjuang agar para Pendamping Desa bisa menjadi P3K yang kontrak kerjanya ‘Multiyears’ minimal 5 tahun.

Wacana ini akan pihaknya wujudkan, agar para Pendamping Desa bisa tenang dalam bekerja

“Saya paham betul aspirasi dari para Pendamping Desa, sebab mereka ini anak-anak saya yang kesejahteraannya juga perlu diperhatikan,” kata Abdul Halim saat memberikan sambutan di acara silaturrahmi dengan Kepala Desa se-Kabupaten Pamekasan di Lapangan Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Sabtu (1/8/2020).

Untuk saat ini, Abdul Halim hanya meminta kepada para Pendamping Desa di seluruh Indonesia agar membangun sinergitas yang semaksimal mungkin dengan para Kepala Desa.

Tujuannya agar tercapai pembangunan desa yang merata, makmur, adil dan bebas dari kemiskinan

*PENDAMPING DESA BERPERAN NYATA MENDORONG TERWUJUDNYA DESA BEBAS KEMISKINAN

Read More

PKTD Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan

JAKARTA , WakatobiChannel- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar fokuskan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pekerjaan yang dapat memperkuat ketahanan pangan.

Sebelumnya, Gus Menteri, sapaannya, mengatakan bahwa dana desa yang masih tersisa akan dimaksimalkan untuk program Padat Karya Tunai Desa.

“(Dana Desa yang masih tersisa) Kita fokus untuk padat karya tunai, tapi langsung fokus pada ketahanan pangan. Misalnya ada lahan kosong, bagaimana untuk mengolah lahan pertanian tersebut, pekerjanya masyarakat desa setempat,” ujarnya saat berdiskusi denga Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, di Jakarta, Rabu (29/7).

Pekerja dari program PKTD sendiri, menurutnya, mengutamakan masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta masyarakat marjinal lainnya. Ia berharap, PKTD akan membantu meringankan ekonomi masyarakat desa di samping program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan program Bantuan Sosial (Bansos) lainnya.

“Dengan adanya PKTD yang kita fokuskan untuk ketahanan pangan ini, masyarakat dapat (tambahan pendapatan), kelompok miskin dapat penambahan uang belanja selain Bansos dan BLT. Kemudian desa akan punya produksi,” terang Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Di sisi lain, Gus Menteri meminta Universitas Indonesia memberikan pendampingan terhadap desa, terutama pada bidang perencanaan pembangunan. Selain itu, ia juga mengajak Universitas Indonesia untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta dalam membantu mengembangkan perdesaan.

Ia ingin, pembangunan sebuah desa tak hanya dilakukan pemerintah ataupun perguruan tinggi saja, namun merupakan kolaborasi dari berbagai stakeholder termasuk swasta.

“Saya berkeinginan kalau semua Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa) memutuskan melakukan pendampingan perencanaan, kemudian terakumulasi, bayangan saya akan efektif,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur in.

Terkait perencanaan, lanjutnya, juga harus didasari oleh data-data yang valid. Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari setiap program di desa adalah untuk mengurangi kemiskinan.

“Perencanaan pembangunan desa kalau datanya valid, kemiskinan sekian, masih ditemukan warga kelaparan, ini yang kemudian menjadi satu rumusan pembangunan ke depan di desa, bahwa harus ini harus ini,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Read More

Program Desa Sejahtera Astra Akan Dilanjutkan Di Seluruh Indonesia

Dr.(HC).H. Abdul Halim Iskandar 

JAKARTA - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan PT Astra International Tbk untuk melanjutkan program Desa Sejahtera Astra (DSA) di seluruh Indonesia.

DSA merupakan program Astra bekerjasama dengan Kemendes PDTT dan telah dilakukan sejak 2012 silam dan akan dilanjutkan di tahun 2020, dimana warga desa diberikan pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan bantuan prasarana, fasilitasi modal dan pemasaran produk.

"Program ini sangat mendukung apa yang menjadi harapan dan cita-cita Kemendes PDTT, dimana segala upaya yang sudah, sedang dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa mendapat dukungan dari berbagai pihak," ucap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat menyaksikan penandatanganan MoU secara virtual, Rabu (29/7/2020).

Sejak program itu digagas hingga 2019 total sudah ada sekitar 645 DSA yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan akan dilanjutkan l pada tahun 2020 untuk mengembangkan 105 desa, sehingga total menjadi 750 DSA.

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, program tersebut selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), diantaranya Desa tanpa Kelaparan, dan Desa sehat dan sejahtera.

Gus Menteri menyadari, tanpa ada dukungan dari berbagai pihak Kemendes PDTT tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karenanya, dukungan dari Astra sangat membantu pemerintah untuk melakukan percepatan desa sejahtera di seluruh Indonesia.

"Saya berharap atas nama warga masyarakat desa, jumlah desa sejahtera nanti terus bertambah dari waktu ke waktu," pungkas Gus Menteri yang baru mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta itu.

Teks: Badriy/ Kemendesa PDTT

Read More

41 Triliun Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai Desa

Dr.(HC). H. Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT

JAKARTA –  WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak Rp 41 Triliun dana desa yang masih tersisa akan dimaksimalkan untuk program Padat Karya Tunai (PKTD). Sebelumnya, dana desa fokus menanganai covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Setelah BLT sudah tertata semua, kita fokus untuk dana desa yang masih tersedia di desa-desa sekitar Rp41 Triliun perkiraannya, kita arahkan semaksimal mungkin untuk PKTD,” ujar Menteri Halim pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (27/7).

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, selain untuk rebound ekonomi desa, PKTD juga dilakukan dalam rangka merespon arus migrasi yang kembali ke desa. Menurutnya, PKTD telah teruji efektif dalam memberikan kontribusi pada penurunan angka kemiskinan di perdesaan.

Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan di desa dalam periode Maret 2019 – Maret 2020 mengalami penurunan hingga 0,03 persen. Berbeda dengan angka kemiskinan di perkotaan yang justru mengalami peningkatan sebesar 0,69 persen.

“PKTD sangat penting, karena sebelum covid 19 dan dana desa mulai salur pada akhir Januari, kita saat itu fokus pada PKTD. Ada satu kenyataan bahwa hasil yang menunjukkan terjadinya penurunan kemiskinan di Bulan Maret 2020,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

PKTD sendiri dalam sektor ekonomi telah bergerak di berbagai bidang seperti bangunan, pertanian dan perkebunan, listrik – air – gas – limbah, restoran dan wisata, dan sebagainya. Menurut Gus Menteri, hingga 27 Juli 2020 program tersebut telah menyerap sebanyak 785.845 pekerja laki-laki dan 54.870 pekerja perempuan.

“Nah upah kerja yang dikeluarkan dalam PKTD ini berdampak pada daya beli dan pengurangan kemiskinan di perdesaan,” ujarnya.

Arahan fokus penggunaan dana desa untuk PKTD tersebut, lanjutnya, tertuang pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 15 Tahun 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Jadi tujuan kita untuk PKTD ini, intinya, adalah untuk meningkatkan daya beli, menguatkan usaha BUMDes, dan meningkatkan ketahanan ekonomi di desa,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Read More

Desa Kalimas Naik Status Bersama 6 Desa Lainnya Di Wakatobi

 

Kantor Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa 

KALEDUPA, WakatobiChannel - Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirancang oleh Kemendesa PDTT  dijadikan sebagai barometer mengukur perkembangan desa dengan tiga indikator utama yaitu Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Seperti halnya desa lain di Indonesia, pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM)  juga dilakukan oleh 75 desa yang ada di Kabupaten Wakatobi  dengan tetap menggunakan indikator yang sama.

Dari 75 desa itu ada progress yang membanggakan, karena pada pengukuran tahun sebelumnya status desa di Wakatobi termasuk Kecamatan Kaledupa masih mentok di status desa berkembang. Tahun 2020 ada 6 desa yang naik status menjadi Desa Maju dengan ambang batas 0,7072 < IDM ≤ 0,8155

Salah satu Desa Maju itu adalah Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa, desa yang secara geografis berbatasan dengan ibukota kecamatan ini posisinya sangat diuntungkan karena berada pada satu kawasan permukiman besar yang didukung oleh berbagai fasilitas umum sehingga sangat memudahkan akses masyarakat ke fasilitas sosial maupun ekonomi.

Alimuddin, S. Pd, Penjabat Kepala Desa Kalimas Kec. Kaledupa

Kepala Desa Kalimas, Alimuddin, S. Pd mengatakan, “ Desa Kalimas dengan  luas wilayah  87,90 Ha ini secara geografis sangat strategis atau diuntungkan karena berada pada satu wilayah pemukiman besar sehingga banyak sarana atau fasilitas yang ikut mendukung aktifitas masyarakat desa, sehingga pada pengukuran Indeks Desa Membangun tahun ini, kami memperoleh bobot atau skor 0,7 “katanya.

Penjabat Kepala Desa ini menambahkan, “ sebagai kepala desa yang baru dilantik tentunya kami yakini bahwa perubahan status desa dari desa berkembang menjadi Desa Maju ini semua adalah proses yang sudah dimulai pada tahun sebelumnya, dan kami menyadari bahwa waktu 4 bulan tidaklah cukup untuk mendongrak itu semua, “ujar Kepala Desa yang dilantik Bulan Maret 2020 ini.  Jadi ini semua adalah berkat kerja keras pemerintah desa Kalimas yang sebelum kami yaitu Bapak Arsono, S. Pd bersama masyarakat dan semua elemen masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, “ucap Pak Guru ini.

Beliau berharap semoga status desa ini dapat ditingkatkan pada tahun – tahun mendatang atau setidaknya dipertahankan, olehnya itu kami berharap kepada semua pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan untuk terus melakukan pembinaan kepada desa  sehingga dapat tercipta sinkronisasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, pungkasnya.

Sementara itu Pendamping Desa Kecamatan Kaledupa, Muhammad Taufik Ali, SE menjelaskan bahwa, ”pada pengukuran IDM 2020 ini untuk wilayah dampingan kami yaitu Kecamatan Kaledupa ada dua desa yang naik status dari desa berkembang mejadi desa maju, salah satunya adalah Desa Kalimas. Ini semua tentunya pencapaian bersama  semua pihak yang turut serta dalam proses pembangunan desa, sehingga kami berharap agar proses yang ada selama ini terus ditingkatkan dengan menentukan arah kebijakan dan aktifitas pemberdayaan masyarakat  desa  harus menghasilkan pemertaan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumberdaya  alam secara baik dan berkelanjutan, “pungkasnya. Ditambahkannya lagi bahwa, "kami sebagai pendamping akan tetap mengawal semua proses yang ada sesuai dengan regulasi sebagai amanah Undang Undang Nomor 6 Tahaun 2014 tentang Desa dan semua turunannya, agar apa yang menjadi niat kita bersama untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, demokratis  dan sejahtera dapat diwujudkan,"pungkasnya

Reportase : Taufik Ali

Editor : Jumie

Read More