Desa Koroe Onowa Gelar Musdes Penetapan Data SDGs Desa

 

Foto Bersama Usai Menggelar Musdes Penetapan Data SDGs Desa

WangiWangi, WakatobiChannel – Pemerintah Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi adalah salah satu desa di Indonesia yang telah menyelesaikan Pendataan SDGs Desa melalui Aplikasi Pendataan SDGs Desa, maka sebagai tindak lanjut dari rencana aksi di tingkat desa dalam rangka pendataan SDGs Desa Tahun 2021 ini kemarin (4/5/2021) Pemerintah Desa Koroe Onowa telah melaksanakan musyawarah desa penetapan hasil pendataan SDGs Desa Tahun 2021.

Musyawarah Desa Penetapan Data SDGs Desa 2021 Desa Koroe Onowa dilaksanakan di Aula Kantor Desa dan turut dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wakatobi H. La Ode Husnan, S. Pd., M.Si, Camat Wangi-Wangi Harbiadi Ode Aeno, S.Sos., M.Si, Tenaga Ahli Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. Salim Umy, Kepala Desa Waha, BPD Koroe Onowa,Tokoh – Tokoh Masyarakat, Anggota Pokja Relawan Pendataan Desa Koroe.

Kepala Dinas P3APMD Wakatobi H. La Ode Husnan, M.Si

Kepala Dinas P3APMD Wakatobi  H. La Ode Husnan, S.Pd., M.Si dalam sambutannya mengatakan, “ kami atas nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Koroe Onowa dan Kepada Pokja Relawan Pendataan Desa yang telah mengukir prestasi ini sebagai Desa pertama yang telah menyelesaikan Pendataan SDGs Desa  bukan hanya di tingkat Kabupaten dan Provinsi tetapi juga Nasional, maka sekali lagi kami bangga atas prestasi ini. Bahwa menurut laporan dari Tenaga Ahli, Jumiadin bahwa di Kabupaten Wakatobi sudah 4 desa yang telah menyelesaikan penginputan data melalui aplikasi pendataan SDGs Desa yaitu Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi di Pulau Wangi-Wangi, Desa Haka Kecamatan Togo Binongko di Pulau Binongko, 

Desa Timu Kecamatan Tomia Timur di Pulau Tomia dan Desa Tanomeha di Kecamatan Kaledupa Selatan di Pulau Kaledupa. Hal ini juga sudah menjadi  keterwakilan masing-masing pulau sehingga ini bisa menjadi inspirasi dan pemicu bagi desa-desa yang lain untuk segera menyelesaikan pendataan dan penginputan agar dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, “jelasnya.

Kepala Dinas juga memberikan apresiasi kepada semua Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Wakatobi yang telah mendampingi desa dalam proses pendataan SDGs Desa ini, menurutnya prestasi ini  harus dipublikasi sehingga bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Wakatobi, “pungkasnya.

Sementara itu Camat Wangi-Wangi Bapak Harbiadi Ode Aeno, S.Sos., M.Si mengatakan, ” kami juga atas nama Pemerintah Kecamatan Wangi-Wangi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Koroe Onowa dan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desanya yang telah melakukan pendataan secara manual dan penginputan Data SDGs Desa melalui Aplikasi Pendataan SDGs Desa, serta ucapan terima kasih kepada teman-teman pendamping yang telah mendampingi Desa dan Pokja dalam melakukan proses pendataan SDGs Desa ini sehingga Desa koroe Onowa menjadi Desa Pertama di Kecamatan Wangi-Wangi bahkan secara Nasional menjadi yang pertama, semoga ini menjadi penyemangat desa-desa lainnya khusunya yang ada di Kecamatan Wangi-Wangi, “katanya.

La Ode Sahirudin, S.Sos Kepala Desa Koroe Onowa

Kepala Desa Koroe Onowa La Ode Sahirudin, S.Sos memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi Desa Koroe Onowa, kepada para Pendamping Desa (PD) dan Pendamping lokal desa (PLD) para pokja yang siang malam begadang untuk menginput data ini sehingga Desa kami ini bisa menjadi yang tercepat dalam penginputan data SDGs Desa ini.

Di tempat yang sama Tenaga Ahli Prov. Sultra Ir. Salim Umy mengatakan, “ kami juga memberikan apresiasi karena Sultra telah menjadi Desa Pertama yang menyelesaikan penginputan Data SDGs Desa melalui aplikasi. Semoga kerja-kerja ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Sulawesi Tenggara, dan sesuai informasi bahwa 10 desa tercepat yang menuntaskan pendataan ini akan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa PDTT. Data SDGs Desa ini menjadi penting karena dengan data inilah rujukan perencanaan desa pada tahun 2022, karena sudah disini semua tergambar kondisi objektif desa, “jelas Putra Wakatobi ini.

Suasana Musdes Penetapan Data SDGs Desa di Aula Kantor Desa Koroe Onowa

Diakhir acara musdes ini Tenaga Ahli Kabupaten Wakatobi Jumiadin, SP., M.Si memberikan penegasan bahwa,  “ Data SDGs Desa hasil pendataan ini harus dianalisis sehingga tidak hanya menjadi deretan angka-angka yang tak bermakna. Bagaimana data yang ada ini dapat dijadikan sebagai acuan desa dalam menyusun perencanaan dan implementasi pembangunan desa jika tidak dilakukan analisa, olehnya itu pada kesempatan ini kami sebagai Tenaga Pendamping Profesional Wakatobi melaporkan kepada Kepala Dinas dan Tenaga Ahli Provinsi bahwa dalam waktu dekat ini kami akan melakukan penguatan kepada PD dan PLD agar mampu mendampingi desa sehinga desa dapat melakukan analisis data-data yang telah dihasilkan, “jelas PIC SDGs Desa Wakatobi ini. (Jumie)

 

 Reportase     :  TPP Wangi Wangi (Aydin-Fatimah-Irsan-Hadidu)

 Editor            : Jumiadin

Read More

Empat Desa Di Kabupaten Wakatobi Telah Menuntaskan Pendataan SDGs Desa, Desa Koroe Onowa Tercepat se Indonesia

 

WangiWangi - WakatobiChannel -  Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Wakatobi (TPP Wakatobi) mengambil langkah cepat dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor  5 /PR/.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa, sehingga dilakukan konsolidasi kepada TPP secara berjenjang untk segera melakukan fasilitasi dan pendampingan terkait Sustainable Development Goals Desa ini melalui tahapan kegiatan yang diawali dengan Sosialisasi, Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa,  dan Pembekalan atau Bimtek kepada Pokja yang sudah terbentuk.

Jumiadin (TA TTG - PIC SDGs Wakatobi)

Tenaga Ahli Kabupaten Wakatobi Jumiadin, SP., M.Si mengatakan, “SDGs Desa merupakan upaya terpadu yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan desa untuk mempercepat pencapaian 18 tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Semua Tenaga Pendamping Profesional di Kabupaten Wakatobi  berperan aktif dalam upaya percepatan proses pendataan SDGs Desa ini, yaitu mulai proses sosialisasi kepada pemerintah desa, pembentukan kelompok kerja (pokja) relawan pendataan desa dan pembekalan pokja”.

Upaya lain yang dilakukan TPP Wakatobi adalah sejak awal sudah dibuatkan WAG (WhatsApp Group) sebagai media edukasi bagi kelompok kerja dan tenaga pendamping profesional dalam memberikan penguatan serta berbagai persoalan yang dihadapi oleh pokja dalam melakukan pendataan secara manual (kuisioner) maupun pendataaan/penginputan data melalui Aplikasi Pendataan SDGs Desa.

WhatsApp SDGs Desa Wakatobi Yang Dibuat 7 Maret 2021
Sebagai Media Edukasi Bersama TPP dan Pokja Relawan Pendataan Desa

Proses fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan secara aktif baik melalui pendampingan langsung maupun melalui media WAG grup membuahkan hasil yang menggembirakan, karena berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari Pokja dan TPP bahwa sudah ada desa yang telah tuntas melakukan pendataan dan penginputan data melalui Aplikasi Pendataan SDGs Desa pada akhir April 2021.

“Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi adalah salah satu desa yang pertama menyelesaikan pendataan dan penginputan data melalui aplikasi Pendataan SDGs Desa, dimana pada tanggal 24 April 2021 pukul 12.03 Wita desa ini telah melaporkan kepada kami bahwa sudah tuntas melakukan penginputan data dalam aplikasi Pendataan SDGs Desa, selanjutnya pada hari yang sama pukul 21.30 Wita Desa Haka Kecamatan Togo Binongko juga melaporkan hal yang sama. Desa berikutnya adalah Desa Timu Kecamatan Tomia Timur dan Desa Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan”.

Seluruh Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Wakatobi memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pokja yang telah menyelesaikan pendataan secara online melalui Aplikasi Pendataan SDGs Desa, karena bukan hanya tercepat di Kabupaten Wakatobi tetapi juga di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Seluruh  Indonesia.

 

Penulis : Jumiadin (TA TTG - PIC SDGs Kabupaten Wakatobi)

 

Read More

GUS MENTERI : Dana Desa Topang Keberhasilan Indonesia Emas 2045

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, keberhasilan pembangunan desa menjadi penopang terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Yang mana saat ini, pembangunan desa-desa di Indonesia ditopang oleh program dana desa.

Hal tersebut ia katakan saat menjadi pembicara Seminar Blueprint Indonesia Emas pada Muktamar Pemikiran Dosen PMII secara virtual, Senin (5/4).

“Pada gilirannya, tahun 2045 Indonesia Emas betul-betul bisa terwujud, yang salah satunya ditopang oleh keberhasilan pembangunan desa yang saat ini berjumlah 74.961 desa. Yang semuanya itu sudah ditopang oleh program dana desa yang sudah dimulai sejak kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, pemanfaatan dana desa belakangan ini lebih cenderung pada tepat pemanfaatannya, namun masih banyak yang belum tepat sasaranya.

Ia berharap, arah pembangunan desa yang ia rumuskan dalam SDGs Desa dapat memandu desa untuk dapat menggunakan dana desa dengan lebih tepat sasaran.

“Banyak success story (cerita sukses) dana desa. Misalnya di Maluku Utara, ada sebuah desa yang dalam kurun waktu empat tahun bisa memposisikan desa dari sangat tertinggal menjadi desa mandiri, dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa tepat sasaran dan tepat pengelolaan,” ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan dana desa akan tepat sasaran jika didasarkan pada permasalahan dan prioritas kebutuhan desa. Dengan begitu, lanjutnya, hasil pembangunan dari dana desa dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

“Maka arahan Pak Presiden, dana desa ini agar pertama, dapat dirasakan kehadirannya oleh semua warga desa utamanya warga miskin. Kedua, dampak penggunaan dana desa harus bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,” ungkapnya.

Dalam seminar tersebut Gus Menteri mengingatkan pentingnya pembangunan desa bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sebab dari sisi kewilayahan saja, sebesar 91 persen kewilayahan Indonesia adalah wilayah desa, dan 43 persen penduduk Indonesia berada di desa.

“Meskipun mikro, tapi kalau diakumulasi sangat berpengaruh pada kebijakan makro. Desa itu meskipun mikro, tapi jumlahnya mencapai 74.961 desa,” ujarnya.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Read More

73 KPM Desa Waitii Terima BLT DD Periode Januari 2021

 

Penyerahan BLT DD Secara Simbolis Oleh Camat Tomia Tasri, S.Pd,. M.Si kepada KPM

TOMIA, WakatobiChannel  -  Pemerintah Desa Waitii Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi telah  menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk periode Januari 2021 kepada 73 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang  bertempat di Aula Kantor Desa Waitii Kecamatan Tomia yang dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) serta semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penyaluran BLT DD ini dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Camat Tomia Tasri, S.Pd, M.Si ketika memberikan sambutan pada acara penyaluran BLT DD mengatakan, “ Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini adalah upaya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa PDTT untuk meringankan sedikit beban masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu ditengah situasi pandemic Covid-19 yang sampai saat ini masih terus ada jika kita lihat dan baca diberbagai media, sehingga mudah-mudahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, “kata Pelaksana Camat Tomia ini.

Ditambahkan pula bahwa sehubungan dengan pandemic Covid-19 ini, meskipun di daerah kita Kabupaten Wakatobi berstatus zona hijau tetapi kita tidak boleh lengah, mari kita tetap ikuti protokol kesehatan dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Camat Tomia juga memberikan pesan kepada warga desa sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Wakatobi yang rencana tanggal 1 Juni 2021 sehingga mari kita jaga ketenteraman, kedamaian dan keamanan desa kita sehingga proses pemilihan kepala desa ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, “pungkas Kabid Kebudayaan ini.

Sementara itu Penjabat Kepala Desa Waitii La Ode Armin, S.Sos mengatakan, “ hari ini (24/4/2021) kita akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada 73 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi serta kami telah tuangkan dalam Peraturan Kepala Desa (Perkades). Kami selaku Pemerintah Desa  berterima kasih kepada pendamping desa yang selalu mendampingi kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami semoga kami tidak salah dalam memaknai aturan ataupun regulasi terkait dengan pengelolaan Dana Desa ini.

Beliau juga menambahkan penyaluran BLT DD Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana kita dapat melakukan penyaluran BLT DD ini sekaligus apabila sudah terlambat seperti ini. Tetapi untuk tahun 2021 ini ada proses yang berbeda yakni penyaluran BLT DD akan dilakukan per bulan karena uangnya juga masuk ke rekening desa sesuai dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat per bulannya, sehingga kami meminta kepada warga bahwa jangan lagi ada informasi diluar yang simpang siur terkait BLT DD ini, “jelas Kasi pemerintahan Kecamatan Tomia ini.

Diakhir sambutannya Penjabat Kepala Desa Waitii meminta kepada Pendamping Desa dalam hal ini Tenaga Ahli Kabupaten Wakatobi untuk memberikan penjelasan kepada warga dan juga kepada kita semua terkait proses penyaluran BLT DD Tahun Anggaran 2021 ini sehingga masyarakat penerima bantuan ini dapat mengetahui mekanisme atau proses penyaluran BLT DD kenapa hari ini baru terima satu bulan sementara ini sudah bulan April, pungkas mantan rekan Jumiadin di Program SSIMP III ini.

Di tempat yang sama Tenaga Ahli Kabupaten Wakatobi Jumiadin, SP., M.Si  menyampaikan beberapa hal terkait Program Kementerian Desa yaitu Bantuan Langsung Dana Desa (BLT DD), Pendataan SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM). Dijelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun anggaran 2021 berbeda proses penyalurannya karena berbeda juga proses pencairan uangnya dari RKUN ke RKDes.  Tahun Anggaran 2021 Dana Desa memang tetap 3 Tahap Pencairan yaitu Tahap I 40%, Tahap II 40% dan Tahap III 20 %, tetapi ada berbeda dengan Tahun 2020, perbedaannya adalah jika tahun 2020 Pencairan Tahap I atau 40% itu sudah masuk semuanya, tetapi pada tahun ini 40 % yang dimaksud adalah sudah dikurangi  porsi BLT DD untuk 5 bulan (Januari-Mei). Dan untuk BLT DD baru diproses lagi oleh Dinas untuk diajukan permintaan agar dicairkan ke Rekening Desa untuk BLT DD bulan Januari, jadi yang masuk juga baru satu bulan untuk Januari itulah yang pemerintah desa salurkan hari ini kepada bapak-ibu semua, setelah itu pemerintah desa akan membuat laporan realisasi dan diserahkan kepada Dinas untuk selanjutnya Dinas terkait akan mengajukan lagi permintaan untuk BLT bulan Februari begitu seterusnya, “jelas TA TTG Wakatobi.

Ditambahkan pula bahwa saat ini Kementerian Desa saat ini sedang memprogramkan pendataan desa dengan menggunakan aplikasi yang namanya Aplikasi Pendataan SDGs Desa, sehingga kami meminta kepada semua warga desa ketika ada petugas pendata yang datang ke rumah bapak-ibu kiranya dapat diterima dengan baik dan diberikan jawaban yang benar sesuai dengan kondisi bapak-ibu yang sebenarnya. Data itu adalah data untuk kepentingan pemerintah desa dan kita semua yang ada di dalam desa ini, bukan untuk orang lain. Dari data itulah pemerintah desa akan membuat kebijakan dalam menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Waitii ini. Disamping Pendataan SDGs Desa saat ini juga pemerintah Desa sedang melakukan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) ini tujuannya untuk mengetahui perkembangan desa kita apakah desa kita ini masuk kategori sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju atau mandiri, “tambahnya.

 

 

Reportase           :  Muh. Ilham Nur - Nurfita (TPP Kec Tomia)

Editor                    :  Jumie

Read More

GUS MENTERI : Kades Segera Salurkan BLT DD Bantu Ekonomi Warga Desa Di Bulan Ramadhan

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta desa yang telah menerima pencairan dana desa untuk segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Menurutnya, percepatan penyaluran BLT Desa penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di Bulan Ramadan.

“Saya sangat berharap, tolong kepada kepala desa, perangkat desa, yang dana desanya sudah ada, plotting BLT Desa yang sudah disiapkan, segera salurkan. Supaya bisa dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan warga desa di Bulan Ramadan ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, per tanggal 12 April, sebanyak Rp11,361 Triliun dari total Rp72 Triliun dana desa tahun 2021 telah cair dan masuk ke rekening desa.

Terkait hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus melakukan upaya percepatan penyaluran, agar dana desa dapat segera dimanfaatkan oleh desa.

“Dari Rp72 Triliun dana desa tahun ini, yang sudah cair masuk ke desa sebanyak Rp11,361 Triliun yang tersalur ke 34.053 desa dari 74.961 desa. Jadi sekitar 45 persen desa di Indonesia sudah menerima pencairan dana desa,” ungkapnya.

Gus Menteri mengatakan, aturan larangan mudik akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di hari raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan dana desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di samping adanya berbagai program jaring pengaman sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sembako, dan sebagainya.

“Alhamdulillah, berkat kebijakan Presiden, dana yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) ini digelontorkan sedemikian rupa ke desa. Ada PKH, bantuan pangan non tunai, ada sembako. Nah terkait program dana desa ada BLT dan padat karya tunai desa,” ujarnya.

Menurut Gus Menteri, BLT dan PKTD menjadi salah satu andalan Kemendes PDTT untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat di desa.

Meski ia mengakui, dua program tersebut belum dapat menggantikan totalitas perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“Meskipun belum bisa menggantikan totalitas perputaran duit pada saat musim mudik lebaran di waktu sebelum pandemi Covid-19 dengan kondisi sekarang. Pasti jauh. Tapi dengan adanya penopang jaring pengaman sosial ini, pasti suasana desa akan sedikit tertolong,” ujarnya.

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Share

Read More

Gus Menteri Minta Data SDGs Desa Diisi Sesuai Kondisi Rill Di Desa

 

JAKARTA – WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menerima audiensi 22  Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendes PDTT yang sudah Bekerja Bersama Desa selama dua pekan di Kabupaten Blitar,  Kamis (15/4).

Program ASN Bekerja Bersama Desa merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ASN tak hanya bekerja di kantor saja, namun juga turun langsung ke lapangan.

Program ini merupakan pilot project pertama yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT.

Dalam pertemuan itu, peserta yang telah mengikuti program tersebut melaporkan terkait hal-hal yang sudah dilakukan, termasuk kendala, peluang dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Luthfy Latief selaku penanggung jawab program ASN Bekerja Bersama Desa dan juga sebagai Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk kendala yang ada dalam aplikasi pendataan.

Menurutnya kendala utama yang dihadapi adalah hampir seluruh desa di Kabupaten Blitar belum membuat Pokja pendataan.

Namun begitu, pihaknya cukup senang karena pemerintah daerah memberikan support yang luar biasa kepada peserta ASN kerja bersama desa.

“Sehingga yang dilakukan secara intens di hari pertama dan kedua di lapangan oleh peserta adalah mengunjungi semua kecamatan untuk bertemu langsung dengan camat untuk mendorong untuk segera dibentuk tim data. Alhamdulillah, peserta PNS bekerja bersama desa ini telah melaksanakan tugas, selama pelaksanaan,” jelas Luthfy.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengucapkan terima kasih kepada PNS yang sudah mengabdi dan bekerja bersama desa. Terkait dengan aplikasi dan pendataan, Ia meminta kepada kepala desa untuk diisi dengan sebenar-benarnya.

Menurutnya, jika data yang terdapat dalam aplikasi SDGs Desa tersebut diisi dengan main-main, maka perencanaan pembangunan di desa tersebut pasti keliru.

“Karena data SDGs Desa ini dari desa, oleh desa, untuk desa. Yang penting diyakinkan, bahwa data desa berbasis SDGs Desa ini adalah betul-betul basis untuk perencanaan pembangunan, makanya jangan main-main,” ungkap Gus Menteri.

Terkait dengan perubahan data dalam aplikasi, yang bisa mengubah data tersebut hanya admin desa selaku pemilik, dalam hal ini kepala desa atau yang didelegasikan,  kemudian Kemendes PDTT dalam hal ini instansi terkait yang mengawal penggunaan dana desa.

Apabila kepala desa tidak memiliki kapasitas di bidang IT untuk menjadi admin, lanjut Gus Menteri, bisa mendelegasikan kepada perangkat desa yang mempunyai kapasitas di bidang IT.

“Harus tegas kita nyatakan, yang berhak menjadi admin adalah kepala desa, masalah kepala desa mendelegasikan, tinggal bentuk pendelegasiannya bagaimana, cukup secara lisan atau tertulis. Karena ini pertanggungjawaban yang sangat penting kalau terkait data, tidak boleh main-main,” jelas Gus Menteri.

Program ASN Bekerja Bersama Desa ini tak hanya dilakukan di Kabupaten Blitar saja, akan dilanjutkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan fasilitas pendampingan dalam pelaksanaan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.

Harapannya, pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa akan memberikan kemudahan dalam melakukan proses pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan di desa.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

Read More

Desa SUKAJAYA Sukabumi Disebut Komisi V DPR RI Untuk Desa Percontohan

 

SUKABUMI – WakatobiChannel - Pimpinan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, Desa Sukajaya merupakan salah satu desa yang berhasil dalam menggunakan dana desa dan memanfaatkan potensi desanya.

Hal itu ia sampaikan saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Dewan DPR RI di Desa Sukajaya, Kabupaten Sukabumi pada Kamis (25/3).

Andi mengatakan,  jika dikelola dengan baik, dana desa akan memberikan manfaat yang signifikan kepada desa dan masyarakat desa pada khususnya.

“Nah kita melihat, bahwa sebagian besar yang jadi masalah dalam dana desa ini banyak sekali dari kepala-kepala desa bukan mendapatkan manfaat malah mendapat mudarat dari sisi hukum, mereka jadi bermasalah dan sebagainya,” ungkapnya.

“Sehingga memang betul perlu dilakukan pendampingan lebih optimal lagi dari Kemendes PDTT. Mungkin dari pendamping-pendamping desa kita ini bisa lebih memberikan bantuan atau asistensi kepada kepala desa dalam hal mengelola dana desa,” sambungnya.

Terkait dengan BUMDes di Desa Sukajaya, ia menilai sudah cukup optimal dalam proses pemberdayaan masyarakat desanya.

Ia menambahkan, selain faktor potensi masing-masing desa, juga dibutuhkan kreativitas kepala desa, bagaimana kemudian melihat potensi desanya dan hal-hal apa saja yang bisa dikembangkan.

“Seperti di desa Sukajaya ini, mereka dengan cara bercocok tanam, terus BUMDesmart dan sebagainya. Bahkan wilayah hiburan mereka buat supaya masyarakat desa tidak perlu keluar dari desa lagi untuk kemudian mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap desa Sukajaya bisa menjadi pilot project atau desa percontohan bagi desa-desa lain, khususnya bagi Kemendes PDTT untuk membimbing atau mengarahkan kepala desa di seluruh Indonesia.

Sebagai tambahan informasi, adapun anggota Dewan komisi V lainnya yang mengikuti kunjungan spesifik ini adalah Irmadi Lubis, Neng Eem Marhamah Zulfa, Jhoni Allen Marbun, Willem Wandik, Toriq Hidayat, Boyman Harun dan Muh. Aras.

Adapun dari pihak Kemendes PDTT yang turut mendampingi adalah Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati dan Samsul Widodo selaku Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar-Lembaga.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT
Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

---

Read More