Wamendes Budi Arie Setiadi Berharap Desa Di Gunung Kidul Jadi Inspirasi Desa Lainnya Di Indonesia

 

Gunung Kidul - WakatobiChannel - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengharapkan desa - desa di Kabupaten Gunung Kidul bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di seluruh Indonesia.

 

Hal itu disampaikan Wamen Budi Arie saat ramah tamah dan pertemuan bersama Bupati dan Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bangsal Sewokoprojo di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pada Sabtu (27/2).

 

Menurutnya, Kabupaten Gunung Kidul banyak memiliki berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan. Mulai dari keindahan alamnya, pertanian, perikanan, peternakkan hingga pariwisatanya.

 

"Kabupaten Gunung Kidul memiliki punya banyak potensi, apalagi punya pantai sepanjang 71 kilometer yang panjang dan pasir putih yang bisa terus dikembangkan menjadi destinasi wisata," katanya.

 

Lebih lanjut Wamen menyampaikan bahwa kemajuan Kabupaten Gunung Kidul harus terus didukung oleh keinginan dan kerja keras seluruh perangkat daerah dan seluruh masyarakat.

 

"Apalagi dengan adanya dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga yang ada, saya harapkan akselerasi percepatan pembangunan di Kabupaten Gujung Kidul bisa terwujud dengan komunikasi yang proaktif dan intensif dari semua pemangku kepentingan," katanya.

 

Wamen juga menyampaikan terkait program prioritas nasional yang saat ini sedang dicanangkan, digulirkan dan dikerjakan oleh Pemerintahan Jokowi yakni Ketahanan pangan, Penurunan Stunting, pengembangan desa wisata dan desa digital.

 

"Berbagai infrastruktur sudah terbangun, kita berharap desa-desa di Kabupaten Gunung Kidul bisa menjadi desa yang mandiri dan maju. Karena membangun desa itu berarti membangun indonesia. Karena masa depan indonesia ini ada di desa," katanya.

 

Wamen Budi Arie mengharapkan kedepan kemajuan Kabupaten Gunung Kidul bisa ditandai dengan kemajuan desanya dan bisa menjadi contoh inspirasi bagi kemajuan desa-desa lain di seluruh Indonesia. 

 

"Berharap, kalau ingin mencontoh desa yang memiliki produk BUMDes unggulan itu, ya belajarnya di Kabupaten Gunung Kidul atau mau desa yang pariwisatanya baik, atau spot tourism yang sedang digagas anak-anak muda ini bisa belajar ke Kabupaten Gunung Kidul," katanya.

 

Dalam pertemuan, Wamen Budi Arie di dampingi oleh Syahrul sebagai Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

 

Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta yang didamping Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Wamen Budi Arie akan menjadi sebuah motivasi bagi dirinya dan OPD yang nantinya akan berdampak bagi perkembangan Kabupaten Gunung Kidul.

 

"Kita berharap kedepan Sinergitas Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan Kemendes PDTT akan semakin baik demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul," katanya.

 

Usai pertemuan, Wamen Budi Arie melakukan kunjungan ke Desa Nglanggeran dalam rangka meninjau lokasi Embung Nglanggeran dan lokasi produksi kakao dan susu kambing.

 

Kemudian dilanjutkan menuju lokasi potensi wisata Pantai South Shore dan Pantai Slili di Desa Sidoharjo.

 

Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Read More

Manfaatkan Potensi Desa, BUMDes Bejiharjo Dapat Apresiasi Dari Wamen Budi Arie Setiadi

 

Gunung Kidul - WakatobiChannel - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan ke Desa Bejiharjo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pada Jumat (26/2).

Dalam kunjungan ini, Wamen Budi Arie Setiadi yang didampingi oleh Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini meninjau usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri Desa Bejiharjo.

Adapun sejumlah usaha yang dikelola oleh BUMDes Maju Mandiri diantaranya yakni Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Ngudi Sampurno, tempat wisata seperti Bejiharjo Edupark, Goa Pindul dan Goa Kristal.

Disela-sela peninjauan, Wamen Budi Arie mengapresiasi adanya BUMDes Maju Mandiri yang telah turut dalam mengembangkan desa dan meningkatkan perekonomian desa dengan sejumlah unit usaha yang dikelolanya.

"Saya bangga dengan apa yang telah di lakukan oleh BUMDes Maju Mandiri. Terus kembangkan dan tingkatkan kemajuan ini. Serta terus manfaatkan potensi yang ada didesa agar desa terus berkembang dan warganya sejahtera," katanya.

Lebih lanjut, Wamen menyampaikan bahwa kunci dalam keberhasilan desa itu jika masih banyaknya anak muda yang ikut mendorong pembangunan desa, SDM yang kreatif dan inovatif serta partisipasi warga.

"Saya juga bangga dengan SDM yang ada di BUMDes ini yang semuanya diisi oleh anak muda. Saya berharap dengan adanya wisata Goa Pindul, Bejiharjo Edupark maupun unit usaha yang dikelola BUMDes Maju Mandiri bisa menjadi contoh bagi BUMDes lainnya untuk terus berkreatif dan inovatif dalam mengembangkan BUMDes," katanya.

Foto : Sigit P/Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri Minta Digitalisasi Arsip Kemendes PDTT

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyambangi Perpustakaan Kementerian Desa PDTT yang terletak di Gedung Makarti  Kantor Kalibata, Rabu (24/2/2021).

 

Gus Menteri menyimak dengan seksama penjelasan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat Erlin Chaerlinatun mengenai detail ruangan dan peruntukkannya.

 

Ruang pertama yang disambangi adalah Ruang Diskusi, dilanjutkan Ruang Akusisi dan menyempatkan diri ke Ruang Baca.

 

Selanjutnya, Gus Menteri melihat langsung koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan termasuk metode pemanfaatannya.

 

Kemudian, Gus Menteri juga melihat Ruang Mini Theater yang menjadi salah satu andalan Perpustakaan.

 

Bahkan Gus Menteri sempat duduk dan melihat dokumentasi Kemendes PDTT yang diputarkan oleh penanggungjawab ruangan ini.

 

Gus Menteri mengatakan, seluruh arsip-arsip dan dokumentasi milik Kemendes PDTT yang telah lama, termasuk arsip Transmigrasi untuk segera dialihkan ke bentuk digital.

 

"Setelah digitalisasi, arsip ini ditempatkan di Perpustakaan Kemendes agar bisa diakses," kata Gus Menteri.

 

Gus Menteri berharap Perpustakaan juga bekerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk Perguruan Tinggi dan Kementerian/Lembaga agar data dan dokumentasi yang dimiliki semakin beragam dan lengkap.

 

Sebelumnya, Menteri Halim mengatakan, salah satu alasan penataan Perpustakaan ini untuk tempat berhimpunnya semua referensi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat bisa ditelaah, hasil-hasil penelitian bisa diakses oleh masyarakat.

 

"Kemudian data-data Kementerian Desa juga bisa diakses disitu supaya semangat atau suasana membangun desa menjadi semakin meningkat adrenalinnya," kata Gus Menteri.

 

Keberadaan Perpustakaan ini juga bakal diumumkan ke seluruh Perguruan Tinggi, penggiat desa, penggiat pemberdayaan masyarakat termasuk para mahasiswa yang ingin menyusun tugas akhir bisa menyambangi Perpustakaan Kemendes untuk mencari referensi.

 

Turut mendampingi Gus Menteri, Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Taufik Madjid, dan Pejabat Tinggi Pratama.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri Terima Kunjungan Ketua DPRD Maluku Tenggara

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Ketua DPRD Maluku Tenggara Minduchri Koedoeboen bersama sejumlah legislator asal Maluku Tenggara di ruang kerja, Rabu (24/2/2021). Kedatangan Minduchri itu terkait pedoman umum pendampingan desa.

Ketua DPRD Maluku Tenggara melaporkan sejumlah perkembangan infrastruktur di wilayah yang terletak di Indonesia Timur itu.

Dirinya pun mengharapkan ada dukungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ke Maluku Tenggara berupa program-program untuk pemberdayaan masyarakat desa.

"Semoga nantinya ada program dari Kemendes PDTT untuk Maluku Tenggara," kata Minduchri.

Menteri Halim menyambut positif kedatangan Minduchri bersama rombongan legislator itu karena memang Maluku Tenggara termasuk wilayah yang menjadi perhatian Kemendes PDTT, mengingat banyak daerah tertinggal yang harus dikembangkan di Kabupaten yang terdiri 11 Kecamatan itu.

Gus Menteri, sapaan akrab, Menteri Halim, memastikan tahun 2021 ini ada sejumlah program yang bakal diturunkan ke Maluku Tenggara yang sesuai dengan kewenangan Kemendes PDTT.

"Selain itu, kemungkinan ada program kerjasama yang dijajaki Kemendes PDTT seperti IFAD yang bisa diturunkan ke Maluku Tenggara," kata Gus Menteri.

Turut hadir mendampingi Minduchri, Wakil ketua JB. Rahawarin dan AM Teniwut S serta Ketua Komisi III Stepanus Layanan.

Untuk diketahui pagu Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2021 sebesar Rp147.026.166.000, namun belum ada proses penyaluran ke Desa hingga 23 Februari 2021 ini.

 

Prioritas penggunaan Dana Desa berupa pencapaian SDGs Desa yaitu :

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

a) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 8)

b) penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)

c) pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma (SDGs Desa 12)

 

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

a) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (SDGs Desa 17)

b) Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)

c) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa (SDGs Desa 2)

d) Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)

 

3. Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

Read More

Bangun Fasilitas Publik Dari Dana Desa, Sebagian Besar IDM Terbesar Ada Di Papua

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) terbesar di Indonesia sebagian besar berasal dari Papua, yaitu desa-desa di Keerom, Maybrat, Tambrau, dan Sorong.

Hal tersebut dikatakan saat menjadi pembicara pada peluncuran buku Kembali ke Kampung Adat Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua, di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (24/2).

"Keunggulan pembangunan desa-desa di Papua ialah, semula fasilitas-fasilitas publik belum ada, lalu dana desa terutama digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Itulah yang mempercepat peningkatan nilai pembangunan desa di Papua," ujarnya.

Budi Arie mengatakan, pembangunan desa-desa di Papua paling tepat dilakukan berdasarkan basis adat. Menurutnya, selain sesuai dengan rekomendasi buku karya Bupati Jayapura Mathius Awoitauw tersebut, pembangunan desa berbasis adat juga selaras dengan konsep SDGs Desa.

SDGs Desa sendiri merupakan konsep yang menjadi landasan bagi arah tujuan pembangunan desa yang diterapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"SDGs Desa adalah ujung tujuan yang hendak dicapai, adapun desa bebas berkreasi menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapainya. Yang menarik, rekomendasi buku Kembali ke Kampung Adat langsung masuk ke dalam SDGs Desa ke-18 yakni Kelembagaan Desa," ujar Budi Arie.

Ia mengatakan, saat ini lebih dari 500 desa adat yang telah ditetapkan secara resmi di beberapa daerah. Menurutnya, jika ketetapan daerah tersebut telah mendapatkan kode desa adat secara nasional, maka pola pemerintahan, pengelolaan ekonomi lokal, dan interaksi antar pihak bisa menjadi legal sesuai dengan aturan dan hukum adat setempat.

Menurut Ketua Umum DPP Projo ini, salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan adat dan budaya desa adalah dengan melalukan pengembangan lembaga-lembaga adat di perdesaan.

"Dana desa telah dialokasikan untuk mengembangkan lembaga-lembaga adat di desa ini, sehingga tetap terjadi hingga saat ini," ujarnya.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

Read More

Mendes PDTT Siapkan Kepala Desa Untuk Cegah Karhutla

 

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara virtual dari kantor Kemendes PDTT pada Senin (22/2).

 

Dalam rakor yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini, Menteri Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri didamping Wakil Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi dan para pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kemendes PDTT.

 

Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan sejumlah poin guna mengatasi permasalahan Karhutla yang puncaknya potensi Karhutla dipredikasi terjadi pada bulan Agustus dan September.

 

"Pada Februari pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla, Pada Mei-Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi karhutla. Puncaknya di Bulan Agustus-September. Nah kita ini harus betul tahu puncaknya kapan. Sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang," kata Presiden Jokowi.

 

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekan beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan karhutla yakni prioritaskan upaya pencegahan dan jangan terlambat.

 

"Manajeman lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini," kata Presiden.

 

Kemudian harus melakukan infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Lalu, mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahun-tahun mendatang.

 

"Karena 99 persen karhutla itu ulah manusia. baik sengaja maupun tidak di sengaja karena kelalaian. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak membakar," kata Presiden.

 

Upaya berikutnya harus melakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi dengan misalnya membuat banyak embung, kanal, sumur bor sehingga lahan gambut tetap basah.

 

"Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. dan terakhir adalah Langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana," kata Presiden Jokowi.

 

Sementara itu, Gus Menteri telah meminta Kepala Desa di seluruh Indonesia agar terlibat aktif dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

 

Gus Menteri menjelaskan, Kepala Desa dapat merujuk pada SDGs Desa yang menjadi acuan penggunaan dana desa dimana didalamnya terdapat point-point yang peduli lingkungan.

 

"SDGs Desa bisa dijadikan rujukan bagi Kepala Desa," kata Gus Menteri.

 

Saat ini, kata Gus Menteri, pihaknya akan melaksanakan pendampingan khusus terhadap para Kepala Desa berkaitan dengan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kebakaran.

 

"Kementerian Desa PDTT siap melakukan pendampingan dan utamanya terkait dengan pemanfaatan dana untuk pencegahan kebakaran hutan," kata Gus Menteri.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Read More

Gus Menteri : Pembangunan Desa Harus Berbasis Kebutuhan Bukan Keinginan

 

Menteri Desa PDTT- DR (HC)  Abdul Halim Iskandar  Menjadi Narasumber Webinar
Bertajuk Desaku Yang  Kucinta Memanggil, di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya,

SURABAYA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyebut, pembangunan desa harus berdasarkan kebutuhan bukan karena keinginan.

 

Menurut Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri, faktanya saat ini masih banyak program pembangunan, baik ditingkat desa maupun pemerintah daerah yang masih berbasis keinginan sekelompok orang.

 

"Ini satu masalah sendiri yang harus kita rombak untuk percepatan pembangunan di semua bidang," kata Gus Menteri saat menjadi narasumber Webinar bertajuk Desaku yang  Kucinta Memanggil, yang dihelat Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Jumat (19/02/2021).

 

Berangkat dari persoalan tersebut, Gus Menteri  merumuskan sistem pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan SDGs Desa dengan tujuan dana desa tidak lagi asal digunakan tanpa memperhatikan kebutuhan warga desa.

 

Melalui SDGs Desa tersebut, Kepala Desa cukup memilih salah satu dari 18 poin SDGs Desa yang akan dijadikan prioritas pembangunan selama kepemimpinannya, berdasarkan kebutuhan warga desa.

 

Gus Menteri menuturkan, saat ini sedang berlangsung pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa yang dilakukan Kepala Desa dibantu para Pendamping Desa. Harapannya semua program dapat mengacu pada data yang berbasis RT dan RW tersebut. 

 

"Karena perencanaan yang bener itu harus mengacu pada data yang valid," tutup Gus Menteri.

 

Turut jadi pembicara dalam Webinar tersebut yakni Rektor UNAIR, Mohammad Nasih; Direktur Sekolah Pascasarjana UNAIR, Badri Munir; dan Bupati Pamekasan Madura, Badrut Tamam. 

 

Sekedar informasi, acara tersebut menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, peserta terbatas, wajib memakai masker dan jaga jarak untuk mencegah penolaran wabah Covid-19 khususnya di lingkungan kampus tersebut.

 

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

Read More