Teknologi Budidaya Perikanan KJT Dan KJA Desa Sandi Memiliki Prospek Bisnis Menggiurkan

Kantor Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan  Wakatobi

KALEDUPA - WakatobiChannel - Memiliki  Sumber Daya Alam yang melimpah,  memberikan peluang sekaligus tantangan bagi desa untuk dapat memanfaatkan semua potensinya termasuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa dalam pendayagunaan segala sumber daya yang ada di desa agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan  desa serta manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung untuk kegiatan budidaya perairan adalah Desa Sandi Kecamatan Kaledupa Selatan, bukan berarti desa pesisir lainnya tidak mendukung akan tetapi di Desa Sandi sudah ada budidaya ikan yang sementara dikelola oleh kelompok nelayan Sandi Jaya.

Kepala Desa Sandi Pusnafir menjelaskan,  “ Kegiatan perikanan  budidaya  ini didanai melalui APBDes 2019 atas usul empat kelompok nelayan yang ada dengan jumlah awalnya sebanyak 40 orang anggota kelompok. Dengan kegiatan utamanya adalah melakukan pembesaran ikan dengan menggunakan Teknik Budidaya Keramba Jaring Tancap (KJT) untuk Ikan Putih (Simba) dan Teknik Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) untuk Ikan Kerapu hybrid, jelas Kades yang sebelumnya merantau di Malaysia ini.

Kepala Desa Sandi, Tenaga Ahli dan Pendamping Desa

Pusnafir menambahkan, "untuk keramba jaring tancap diisi ikan sebanyak 9000 ekor ikan putih sedangkan keramba jaring apung diisi ikan kerapu hybrid 2000 ekor yang didatangkan dari Bali, karena untuk di Sulawesi Tenggara belum ada Balai Benih yang menyediakan bibit ikan dimaksudkan. Awalnya kegiatan budidaya ini dikelola oleh kelompok nelayan dengan jumlah 40 orang dan sampai masa panen ini yang masih bertahan tinggal 30 orang dan mereka melakukan system shift untuk menjaga keramba, tiap shift penjagaan 5 orang per hari. Panen perdana ikan putih sudah dilakukan untuk di satu petak dari tiga petak yang ada dengan jumlah 2500 ekor, sedangkan untuk ikan kerapu belum dipanen karena belum ada pembeli padahal sudah saatnya panen karena sudah 6 bulan pemeliharaan, bisa jadi karena Covid19 ini, ” tambahnya.

Ikan Putih Hasil KJT

Kami berharap kegiatan budidaya ini kedepan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga akan lebih professional dan diharapkan akan menjadi salah satu unit usahanya dan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sandi ini, termasuk kegiatan –kegiatan lainnya seperti Air Bersih, Pertanian, Rumput Laut dll. Dan saya akan berani memanggil investor (mantan Bosku di Malaysia) jika sudah ada pengembangannya misalnya 10 petak atau lebih, “pungkasnya.

Sementara itu Pendamping Desa Kecamatan Kaledupa Selatan  Rasdir, SE ditempat yang sama mengatakan,  “ sebenarnya ada banyak potensi desa ini yang jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan desa, misalnya Desa Sandi ini memiliki Hutan Mangrove yang luas jika ini dikelola juga maka akan ikut berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga  kami sebagai pendamping nanti akan koordinasikan dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan musyawarah desa terkait regenerasi pengurus BUMDes yang ada agar Badan Usaha ini dapat mengelola semua aset desa yang ada ini dengan baik, “ujarnya.

Rasdir juga menambahkan, “ Kelompok Nelayan Sandi Jaya sudah memberikan contoh nyata kegiatan budidaya perikanan dengan melakukan pembesaran ikan, sehingga harapan kami bahwa akan muncul lagi kelompok-kelompok lainnya untuk pengembangan kegiatan ini kedepan, tinggal sistemnya apakah akan murni dikelola oleh BUMDes dalam hal ini menjadi unit usaha BUMDes atau kelompok nelayan ini yang akan bermitra dengan BUMDes, “jelasnya.  

              

Read More

Menteri Desa PDTT Mendorong Ibu PKK Desa Sosialisasi dan Bagikan Masker Di Desanya

JAKARTA - WakatobiChannel - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Suswati Karnavian.

Menteri Halim mengatakan, dalam pertemuan tersebut, dirinya menjabarkan soal perkembangan terkini penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah capai 99 persen.

Proyeksi penggunaan Dana Desa hingga Desember 2020, masih membutuhkan alokasi anggaran hingga Rp53 Miliar untuk desa-desa yang telah habis disalurkan.

"Hal ini juga telah kami sampaikan ke Menteri Keuangan," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, Selasa (4/8/2020).

Lebih lanjut dikatakan Gus Menteri, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu soal Desa aman Covid-19, maka alokasi Dana Desa bakal lebih difokuskan pada pengadaan masker.

"Kita akan melakukan Gerakan Masih Pengadaan masker yang diproduksi oleh desa tapi sosialisasi dan gerakan pembagian masker ke rumah-rumah dilakukan oleh Ibu-ibu PKK," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Hal ini, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur, bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan yang pada intinya ada empat yaitu penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak dan menghindari kerumunan.

Presiden, kata Gus Menteri, menginstruksikan untuk fokus pada tahap pertama ini penggunaan masker yang akan dimassifkan sosialisasi ke desa-desa.

"Desa juga diminta produksi masive masker sesuai dengan kapasitas warga miskin, pengangguran dan kelompok marjinal yang ada di desa," kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.

Sementara untuk kelas menengah diminta untuk lakukan pengadaan masker sendiri dan jika perlu lakukan gotong royong untuk mengadakan masker.

Nantinya, warga desa diharapkan mempunyai masker lebih dari satu. Gus Menteri merasa terbantu dengan turun tangannya Ibu-ibu PKK dalam rangka sosialisasi dan pembagian masker ini karena pengalaman dirinya terkadang perempuan lebih efektif jika diberi ruang untuk berpartisipasi.

"Kemendes support penuh tugas-tugas PKK yang merupakan perintah Bapak Presiden," kata Gus Menteri.

Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Tri Suswati bersyukur diberi tugas Presiden untuk sosialisasi penggunaan masker.

"Kader-kader kami akan bagikan masker door to door dan juga sosialisasikan pemakaian masker yang benar," kata Tri Suswati.

Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Anwar Sanusi, pejabat eselon I di lingkup Kemendes PDTT dan Kemendagri.

Teks: Firman/Kemendes PDTT

Read More

Kemendes Kampanyekan Gerakan Setengah Milyard Masker Desa

H. Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT

JAKARTA – WakatobiChannel -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal mengkampanyekan Gerakan Setengah Miliar Masker Desa sebagai bagian dari program Desa Aman Covid-19.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam pertemuan dengan Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendes PDTT, Selasa (4/8/2020) di Operation Room Kantor Kalibata.

Menteri Halim menuturkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penanganan Normal Baru di desa atau bagian dari program Desa Aman Covid-19 itu ada tiga fokus yaitu penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Presiden menekankan untuk fokus pada poin pertama yaitu masker.

“Untuk itu, Kemendes PDTT akan fokus pada kampanye pengunaan Masker di desa sesuai dengan arahan Presiden,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Sosialisasi dan distribusi masker di desa-desa ini, Kemendes PDTT bakal dibantu oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai Tri Suswati Karnavian. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden agar TP PKK terlibat dalam kampanye Desa Aman Covid-19 ini. Dan hal ini sudah disepakati dalam pertemuan dengan Tri Suswati dan Mendagri Tito Karnavian.

“Kampanye Setengah Miliar Masker untuk desa ini menjadi salah satu program yang akan dikampanyekan nantinya,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Program Setengah Miliar atau 500 juta masker ini ditujukan bagi masyarakat desa yang tergolong miskin. Jumlah ini dengan asumsi jika warga di 73.953 desa itu bisa miliki masker lebih dari satu.

Mekanisme pengadaannya, kata Gus Menteri, Desa bisa menggunakan Dana Desa dengan memberdayakan warga Desa untuk membuatnya, minimal setengah dari jumlah yang ditargetkan. Sisanya, diharapkan terkumpul dari gotong royong yang dilakukan oleh warga kelas menengah yang mengumpulkan masker untuk warga miskin desa lainnya.

“Setelah terkumpul, masker ini nantinya bakal didistribusikan oleh Ibu-ibu PKK,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Setelah kampanye ini, Gus Menteri juga menjelaskan soal Program Padat Karya Tunai (PKTD) yang dinilai menjadi salah motor kebangkitan ekonomi desa pasca pandemi Covid-19 ini.

PKTD dinilai sukses lakukan rebound ekonomi desa dan teruji dalam menurunkan angka kemiskinan di desa. PKTD juga terbukti meningkatkan daya beli masyarakat, beri efek bagi pengelolaan Bumdes dan meningkatkan ketahanan ekonomi desa.

Gus Menteri mengatakan, Perekrutan pekerja PKTD sendiri harus sesuai kriteria, yakni masyarakat miskin; penganggur dan setengah penganggur; dan masyarakat marjinal lainnya.

“Terdapat Rp36,4 Triliun dari Rp71,2 Triliun anggaran dana desa tahun 2020 yang masih tersisa. Sisa anggaran ini dimaksimalkan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), yang diperkirakan dapat menyerap sekitar 5,2 Juta tenaga kerja,” kata Gus Menteri.

Mantan Ketua DPRD Jombang ini berharap, persoalan PKTD ini bisa disosialisasikan hingga ke desa-desa agar bisa dipahami oleh masyarakat. Olehnya, para pejabat Eselon I dan II di Kemendes PDTT diminta untuk terlibat langsung memkampanyekan hal ini ke warga desa.

SetiapUnit Kerja di Kemendes PDTT bakal kebagian sosialisasi kepada desa soal PKTD dan maskerisasi ini secara virtual ke desa. Materi sosialisasi dan pembagian wilayah sosialisasi akan ditentukan kemudian. (dy)

Read More

Presiden Joko Widodo Meminta Percepatan Penurunan Stunting

JAKARTA WakatobiChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan penurunan stunting yang sudah menjadi program harus terus dipercepat.

”Data yang saya miliki ada perbaikan dalam prevalensi stunting dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019. Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%,” tutur Presiden saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/8).

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan beberapa arahan, sebagai berikut:

Pertama, Presiden minta fokus untuk menurunkan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, di antaranya NTT (Nusa Tenggara Timur), Sulbar (Sulawesi Barat), NTB (Nusa Tenggara Barat), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

”Untuk itu, saya juga ingin minta para Gubernur nanti Mendagri juga bisa menyampaikan Gubernur, Bupati, Wali Kota sampai ke Kepala Desa, terutama untuk 10 provinsi tersebut supaya betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting,” ujar Presiden.

Kedua, akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu ini harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi ini. ”Yaitu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga pemberian suplemen, Vitamin A bagi ibu yang menyusui dan makanan pendamping ASI,” imbuh Presiden.

Ketiga, aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil juga pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting. ”Sekali lagi saya minta ini juga melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat RT dan RW serta relawan, dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” ujarnya.

Keempat, dalam upaya penurunan angka stunting juga disambungkan dengan program perlindungan sosial. ”Terutama PKH, kemudian pembagian BPNT, dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu,” pungkas Presiden.

Read More

Menteri Desa PDTT Serius Perjuangkan Pendamping Desa Menjadi P3K

Menteri Desa PDTT, DR (HC) H. Abdul Halim Islandar 

PAMEKASAN – WakatobiChannel -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mewacanakan Pendamping Desa  akan diganti menjadi Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (P3K).

Mendes PDTT Abdul halim iskandar mengatakan, saat ini, pihaknya sedang berjuang agar para Pendamping Desa bisa menjadi P3K yang kontrak kerjanya ‘Multiyears’ minimal 5 tahun.

Wacana ini akan pihaknya wujudkan, agar para Pendamping Desa bisa tenang dalam bekerja

“Saya paham betul aspirasi dari para Pendamping Desa, sebab mereka ini anak-anak saya yang kesejahteraannya juga perlu diperhatikan,” kata Abdul Halim saat memberikan sambutan di acara silaturrahmi dengan Kepala Desa se-Kabupaten Pamekasan di Lapangan Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Sabtu (1/8/2020).

Untuk saat ini, Abdul Halim hanya meminta kepada para Pendamping Desa di seluruh Indonesia agar membangun sinergitas yang semaksimal mungkin dengan para Kepala Desa.

Tujuannya agar tercapai pembangunan desa yang merata, makmur, adil dan bebas dari kemiskinan

*PENDAMPING DESA BERPERAN NYATA MENDORONG TERWUJUDNYA DESA BEBAS KEMISKINAN

Read More

PKTD Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan

JAKARTA , WakatobiChannel- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar fokuskan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pekerjaan yang dapat memperkuat ketahanan pangan.

Sebelumnya, Gus Menteri, sapaannya, mengatakan bahwa dana desa yang masih tersisa akan dimaksimalkan untuk program Padat Karya Tunai Desa.

“(Dana Desa yang masih tersisa) Kita fokus untuk padat karya tunai, tapi langsung fokus pada ketahanan pangan. Misalnya ada lahan kosong, bagaimana untuk mengolah lahan pertanian tersebut, pekerjanya masyarakat desa setempat,” ujarnya saat berdiskusi denga Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, di Jakarta, Rabu (29/7).

Pekerja dari program PKTD sendiri, menurutnya, mengutamakan masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta masyarakat marjinal lainnya. Ia berharap, PKTD akan membantu meringankan ekonomi masyarakat desa di samping program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan program Bantuan Sosial (Bansos) lainnya.

“Dengan adanya PKTD yang kita fokuskan untuk ketahanan pangan ini, masyarakat dapat (tambahan pendapatan), kelompok miskin dapat penambahan uang belanja selain Bansos dan BLT. Kemudian desa akan punya produksi,” terang Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Di sisi lain, Gus Menteri meminta Universitas Indonesia memberikan pendampingan terhadap desa, terutama pada bidang perencanaan pembangunan. Selain itu, ia juga mengajak Universitas Indonesia untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta dalam membantu mengembangkan perdesaan.

Ia ingin, pembangunan sebuah desa tak hanya dilakukan pemerintah ataupun perguruan tinggi saja, namun merupakan kolaborasi dari berbagai stakeholder termasuk swasta.

“Saya berkeinginan kalau semua Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa) memutuskan melakukan pendampingan perencanaan, kemudian terakumulasi, bayangan saya akan efektif,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur in.

Terkait perencanaan, lanjutnya, juga harus didasari oleh data-data yang valid. Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari setiap program di desa adalah untuk mengurangi kemiskinan.

“Perencanaan pembangunan desa kalau datanya valid, kemiskinan sekian, masih ditemukan warga kelaparan, ini yang kemudian menjadi satu rumusan pembangunan ke depan di desa, bahwa harus ini harus ini,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Read More

Program Desa Sejahtera Astra Akan Dilanjutkan Di Seluruh Indonesia

Dr.(HC).H. Abdul Halim Iskandar 

JAKARTA - WakatobiChannel - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan PT Astra International Tbk untuk melanjutkan program Desa Sejahtera Astra (DSA) di seluruh Indonesia.

DSA merupakan program Astra bekerjasama dengan Kemendes PDTT dan telah dilakukan sejak 2012 silam dan akan dilanjutkan di tahun 2020, dimana warga desa diberikan pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan bantuan prasarana, fasilitasi modal dan pemasaran produk.

"Program ini sangat mendukung apa yang menjadi harapan dan cita-cita Kemendes PDTT, dimana segala upaya yang sudah, sedang dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa mendapat dukungan dari berbagai pihak," ucap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat menyaksikan penandatanganan MoU secara virtual, Rabu (29/7/2020).

Sejak program itu digagas hingga 2019 total sudah ada sekitar 645 DSA yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan akan dilanjutkan l pada tahun 2020 untuk mengembangkan 105 desa, sehingga total menjadi 750 DSA.

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, program tersebut selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), diantaranya Desa tanpa Kelaparan, dan Desa sehat dan sejahtera.

Gus Menteri menyadari, tanpa ada dukungan dari berbagai pihak Kemendes PDTT tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karenanya, dukungan dari Astra sangat membantu pemerintah untuk melakukan percepatan desa sejahtera di seluruh Indonesia.

"Saya berharap atas nama warga masyarakat desa, jumlah desa sejahtera nanti terus bertambah dari waktu ke waktu," pungkas Gus Menteri yang baru mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta itu.

Teks: Badriy/ Kemendesa PDTT

Read More